Denpasar, Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi atas kesungguhan Pimpinan dan Anggota DPRD Bali dalam membahas secara komprehensif serta menyempurnakan dua raperda hingga akhirnya menjadi perda.

Hal itu disampaikan Mahendra Jaya pada Rapat Paripurna ke-25 DPRD dengan agenda Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak serta Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, yang bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, pada Jumat (30/8/2024) pagi.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, yang telah dengan penuh kesungguhan membahas secara komprehensif serta menyempurnakan kedua Raperda ini, sehingga hari ini dapat ditetapkan. Berbagai pandangan, pendapat, saran, dan masukan melalui diskusi, tanya-jawab, saling tukar informasi, serta klarifikasi telah dilakukan untuk memperkaya dan menyempurnakan substansi kedua Raperda,” ungkapnya.

Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak merupakan wujud komitmen bersama untuk memajukan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas di Provinsi Bali, agar bisa bersaing dan secara optimal mendukung kemajuan sektor pariwisata. “Kegiatan usaha peternakan, khususnya budidaya ternak, sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala usaha yang terbatas. Peternak, sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan asal hewan, bahan baku industri, dan jasa, perlu mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan. Melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya, diharapkan peternak mampu mandiri dan berkembang,” jelasnya.

Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan peternak, dia mengharapkan dapat dihasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga terwujud kemandirian peternak dan kedaulatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menuju kehidupan yang lebih baik.

Sementara Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 wajib disusun dan ditetapkan, mengingat kondisi pengelolaan anggaran yang sangat dinamis, sehingga terjadi perubahan proyeksi, baik pada pendapatan maupun belanja daerah. Yang sangat penting adalah kewajiban untuk mengalokasikan kembali belanja-belanja yang belum terbayarkan pada tahun 2023, meskipun kegiatannya sudah terealisasi, karena keterbatasan kondisi keuangan pada tahun lalu. Belanja tersebut jumlahnya cukup signifikan.

“Dengan disetujuinya kedua Raperda ini, sesuai ketentuan yang berlaku, saya akan menindaklanjutinya dalam proses berikutnya. Saya berharap proses fasilitasi dan evaluasi kedua Raperda ini nantinya dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pembahasannya, sehingga kedua Raperda ini dapat segera disahkan. Khusus untuk Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, saya harapkan dapat mulai direalisasikan pada pertengahan bulan September,” katanya.

Sebelumnya, tanggapan Dewan terkait Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak yang dibacakan oleh Ida Gede Komang Kresna Budi menyatakan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak sangat terkait dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya sebagai bagian dari urusan pemerintahan pilihan.

“Dengan demikian, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan peternak merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyediaan pangan dan peningkatan sub-sektor peternakan di Provinsi Bali,” jelasnya.

Lebih lanjut, pada Lampiran yang mengatur khususnya Sub Urusan Daerah Provinsi tentang Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner disebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan peternak dapat meliputi hal-hal yang diatur dalam Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak ini.

Selain itu, jangkauan pengaturan dalam Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak mencakup seluruh pokok-pokok pikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai latar belakang dan argumentasi perlunya Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak.

“Setelah melalui seluruh tahapan yang disyaratkan, kami sepakat untuk menetapkan Raperda Inisiatif Dewan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak ini menjadi Peraturan Daerah, dan untuk itu dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya,” tutupnya.

Tanggapan Dewan terkait Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang dibacakan oleh Gede Kusuma Putra selaku Koordinator Pembahas Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana TA 2024 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah direncanakan naik Rp515,62 miliar lebih, yang semula Rp6,35 triliun lebih menjadi Rp6,86 triliun lebih. Sedangkan Belanja Daerah direncanakan naik Rp879,19 miliar lebih, yang semula Rp6,91 triliun lebih menjadi Rp7,79 triliun lebih.

“Mengingat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2024 tidak berbeda jauh dengan kondisi keuangan Provinsi Bali TA 2023, Dewan menekankan kepada Pemprov Bali untuk lebih fokus dalam 4 bulan ke depan mengupayakan penerimaan pendapatan yang lebih besar, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, guna menutupi defisit yang cukup besar di TA 2024,” ujarnya.

Selain terus mengupayakan berbagai jalan untuk mendapatkan penerimaan dari PWA yang lebih optimal dan maksimal, Dewan mengingatkan agar pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali terus dilanjutkan dengan target penyelesaian tahun 2025, mengingat investasi ini nantinya akan mampu menambah penerimaan PAD yang cukup signifikan.

“Demikian Pendapat Akhir dan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali disampaikan terkait Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2024, yang pada prinsipnya menerima Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda,” terangnya. (bgn003)24083005

Tabanan, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Tabanan telah menyelesaikan pembahasan dan kajian terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyelesaian pembahasan merupakan hasil dari serangkaian rapat internal dan kerja sama yang intensif dengan perangkat daerah terkait.

Dimana dua Ranperda yang dibahas yaitu tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045.

Laporan hasil pembahasan disampaikan dalam Rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Tabanan oleh Ketua Pansus I I Putu Eka Putra Nurcahyadi, pada Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, Ranperda terkait Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengusulkan pemekaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) menjadi dua dinas terpisah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Selain itu, Ranperda ini juga mengusulkan penggabungan Dinas Perikanan dengan Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini dilakukan karena adanya penarikan kewenangan pengawasan di bidang kelautan oleh Pemerintah Pusat. “Ranperda ini disusun untuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta mewujudkan birokrasi yang lebih handal,” ucapnya.

Selanjutnya terkait Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045  menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah selama dua dekade ke depan, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. “Penamaan Raperda ini disepakati menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045,” katanya.

Dalam rapat kerja yang membahas Ranperda ini, perangkat daerah terkait menyatakan bahwa kedua Raperda ini telah memenuhi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta mengikuti ketentuan dan mekanisme pembahasan yang berlaku untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (bgn020)24070603

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali sependapat dengan pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dihadiri Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, di Sekretariat DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (1/4/2024).

“Dalam pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu ditambahkan materi mengenai Ketentuan Peralihan. Kami sependapat saran tersebut supaya tidak terjadi kekosongan hukum (lementen van norm), dan bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada kepada BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan/atau Investor,” kata Koordinator Pembahas Raperda Bali, I Kade Darma Susila.

Dia menyebutkan Raperda itu dibuat menjadi produk hukum daerah bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan (BUPP), Pelaku Usaha, Masyarakat dan/atau Investor.

Tujuan lainnya, kata dia, menjadi dasar kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. “Ini juga, memberikan perlindungan kelestarian alam Bali dan budaya sebagai sumberdaya lokal, dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian yang dikelola BUPP, pelaku usaha dan/atau investor yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan krama Bali,” pungkasnya.

Pendapat lain dewan yakni aspek legal drafting atau teknis penyusunan sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Kami sependapat dan telah terlebih dahulu disusun naskah akademis (NA) sebagai dasar pembentukan Raperda yang berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis, yang dituangkan pada Konsideran, dan kemudian dijabarkan pada batang tubuh berupa materi muatan dan penormaan, serta dibuat penjelasan,” katanya.

Dewan juga sependapat terkait revisi Raperda Provinsi Bali tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, telah menjadi Bab Materi Muatan tersendiri dan dapat dikaji dengan mempertimbangkan potensi dan nilai tambah.

“Dalam ketentuan teknis Pasal 10 ayat (2) Raperda Provinsi Bali tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, disarankan perlu disempurnakan. Karena terkesan hanya BUPP yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK yang bisa mendapatkan insentif berupa pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah,” tandasnya. (bgn008)24040105

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Tabanan memastikan tugas dan fungsi dewan tetap berjalan sebagaimana mestinya meski memasuki tahun politik atau masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Edy Nugraha Giri, sesuai dengan kesepakatan awal dengan eksekutif, tahun 2024 ini setidaknya akan ada sepuluh ranperda yang akan dibahas. Selain Ranperda rutin, juga ada Ranperda penyesuaian maupun Ranperda baru menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. “Sesuai dengan kesepakatan awal, rencananya ada sepuluh ranperda yang akan dibahas di tahun 2024 ini,” kata Edy, pada Jumat (12/1/2024).

Kesepuluh Ranperda tersebut seperti Pertanggungjawaban APBD 2023, RAPBD 2025, RAPBD Perubahan 2024. Selain itu juga ada Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Ada juga perubahan dua Perda yakni tentang Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Serta Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Perubahan ini dilakukan karena adanya perubahan aturan yang ada di atasnya,” katanya. 

Selain itu juga ada tiga ranperda baru yakni tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda Pembentukan, penghapusan atau penggabungan banjar dinas dalam desa serta Ranperda pembentukan perusahaan perseroan daerah Kabupaten Tabanan. “Nanti juga akan membahas Ranperda inovasi daerah,” sebutnya.

Edy Nugraha Giri mengatakan pembahasan tidak akan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, tahun 2024 ini merupakan tahun politik pemilihan legislatif dan Pilpres. Dipastikan, hampir semua anggota DPRD Tabanan relatif sibuk di daerah pemilihannya masing-masing.  “Sekarang ini semua sibuk menghadapi pemilu sehingga tidak efektif, kemungkinan pembahasannya baru dilakukan setelah itu (Pemilu),” katanya. 

Dia memastikan walaupun pembahasan akan sedikit terlambat, namun sepuluh Ranperda yang diprogramkan tersebut akan tuntas dibahas di Tahun 2024 ini.

Sementara di tahun 2023 lalu, jumlah Perda yang dihasilkan sebanyak sepuluh buah. Selain itu juga menuntaskan lima Perda diluar yang telah disepakati di Bapemperda serta satu Perda inisiatif. (bgn020)24011302

Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta masukan kepada DPRD Bali, dalam rapat paripurna ke-28, masa persidangan kedua Tahun 2023, pada Senin (17/7/2023), terkait penyempurnaan dua Raperda, sehingga segera dibahas untuk bisa dijadikan Perda.

Kedua Raperda itu yakni, Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.

“Saya berharap kepada anggota dewan yang terhormat, memberikan sumbang saran dan masukan penyempurnaan dua raperda ini. Untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dan mendapat persetujuan bersama,” katanya.

Koster menyampaikan berdasarkan kajian analisis investasi pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dari Tim Penasehat Investasi, bahwa penambahan penyertaan modal berupa aset nontunai telah memenuhi prinsip legalitas yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Selain itu, kata dia, kondisi    kesehatan keuangan pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang telah diukur berdasarkan ketentuan OJK dan diperiksa oleh auditor independen memperoleh kategori sangat sehat, yang mencerminkan penempatan investasi pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali tergolong aman.

Selain itu, lanjutnya, terkait perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali dibentuk dalam rangka memajukan kebudayaan Bali, melalui pembangunan destinasi pariwisata budaya.

“Pembangunan dan pengembangan pusat kebudayaan Bali dapat mengakselerasi perekonomian dan pendapatan daerah serta kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara sakala-niskala. Sehingga, perlu dikelola secara inovatif, transparan, akuntabel dan profesional dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah,” pungkasnya. (bgn008)23071713

Denpasar, Baliglobalnews

Koordinator Pembahasan yang beranggotakan Komisi 3 dan Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, menyampaikan tiga rekomendasi Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042, untuk selanjutnya dijadikan ditetapkan tahun 2023.

“Rekomendasi pertama, sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RTRWP Bali tahun 2023-2043 ini, maka secara bersamaan Pemerintah Kabupaten/ Kota juga akan menetapkan RTRW Kabupaten/ Kota masing-masing. Jadi kami merekomendasikan dan sangat mengharapkan agar terus terjadi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi, dengan taat azas antara RTRWP Bali dan RTRW Kabupaten/ Kota masing-masing,” katanya dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, pada Senin (30/1/2023).

Dia hal itu bertujuan untuk menghindari permasalahan baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara masing-masing.

Terlebih lagi berdasarkan PP RI No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 55 Ayat (5) menyebutkan bahwa RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/ kota sesuai wilayah administrasinya.

“Yang artinya RDTR ditetapkan dengan Perbub atau Perwali saja. Padahal kita pahami bersama penormaan dalam RDTR lah yang menjadi cikal bakal dasar hukum, segala bentuk proses perizinan berusaha dalam bentuk rekomendasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang),” pungkasnya.

Memurut Adhi Ardhana, keberadaan RTRW dan RDTR dalam pelaksanaan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam sistem One Line Single Submission (OSS) sebagaimana yang dimaksudkan UUCK (Perppu CK). “Izin sangatlah penting dan strategis, karena dengan ketiadaan lagi model IMB dengan izin gangguan/ HO (hidden ordonantie), izin penyanding dan lain-lain, sering menimbulkan masalah dalam praktiknya di lapangan,” katanya.

DPRD Bali lantas merekomendasikan agar pelaksanaan Raperda ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebab rujukan pada RTRW atau RDTR, adalah menyangkut rekomendasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), persetujuan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang mensyaratkan berbagai SLF (Serifikat Layak Fungsi).

“Kasus-kasusnya sudah mulai muncul dan masyarakat mengadukannya ke DPRD Provinsi Bali (sebagai contoh ke Komisi 1 dan Komisi 3). Jadi soal penegakan hukum yang dinormakan dalam bagian pengendalian pemanfaatan ruang, seperti pengawasan, pembinaan, insentif-disinsentif, sanksi dan lain-lainnya dapat dilakukan dengan tegas dan jelas di berbagai tingkat,” katanya.

Untuk Dokumen RTRW, lanjut dia, pada prinsipnya hanya mengatur arahan, kebijakan, indikasi dan lain-lain, namun peraturan di bawahnya atau yang merupakan turunan dari padanya tentu dapat mengatur hal yang lebih tegas dan jelas sebagaimana kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Untuk itu kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, agar kebutuhan masyarakat tersebut mendapat perhatian semestinya. Sebagaimana aspirasi yang disampaikan DPD Aprindo Provinsi Bali dengan surat No. 080-REK/ DPDBali-5/ I/ 2023 tertanggal 20 Januari 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pansus RTRWP DPRD Provinsi Bali,” jelasnya.

Dan juga merujuk Permendag No. 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 18 tahun 2022, dikutip Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengacu pada RTRW Kabupaten/ Kota, atau RDTR Kabupaten/ Kota.

“Dalam Pasal 3 menyebutkan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang ada di Zona atau Area atau Wilayah setempat; dan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional. Serta pasal lain yang menyebutkan kepemilikan paling banyak 150 gerai, dan jika lebih maka wajib mewaralabakan gerainya atau usaha patungan (joint venture),” jelasnya.

Sehingga poin penting yang perlu direkomendasikan agar disusun pengaturan dalam tata ruang untuk toko ritel dengan mempertimbangkan perlindungan berusaha kepada UKM ritel lokal, karena kemampuannya berbeda dengan ritel nasional, agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan penindakan tegas terhadap status kepemilikan dan pengelolaan toko swalayan yang berdiri dan beroperasi setelah Permendag No. 23 tahun 2021 itu diterbitkan.

Dia menjelaskan, dasar hukum yang melandasi peninjauan kembali RTRWP Bali dengan rencana penggabungan atau integrasi RZWP3K Bali ke dalam RTRWP Bali tahun 2023-2043, selain pemberlakuan UUCK adalah adanya Surat Menteri ATR/ Ka. BPN kepada Gubernur Bali Nomor PB.01/ 369-II-200/ VIII/ 2021 tanggal 4 Agustus 2021.

Hal rekomendasi atas Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRWP Bali, yang menyangkut perkembangan kebijakan di Provinsi Bali yakni perubahan lokasi Bandara Bali Utara yang menjadi Proyek Strategis Nasional, rencana pembangunan jalan bebas hambatan/tol antar kota ruas Gilimanuk-Negara-Soka-Mengwi, rencana pengembangan ruang jalan tol menuju rencana Bandar Udara Bali di Desa Sumberklampok. (bgn008)23013112

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Nyoman Satria, memimpin rapat koordinasi bersama para ketua Pansus DPRD Badung di ruang Gosana II DPRD Badung, Selasa (28/7).

Rapat koordinasi tersebut memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Desa Adat ditunda dan 9 Ranperda siap disahkan. Rapat juga memutuskan kesembilan ranperda tersebtu disahkan akhir November mendatang.

Nyoman Satria dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan dari 10 Ranperda yang dikoordinasikan bersama para ketua Pansus, satu Ranperda ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan 9 Ranperda siap disahkan. Sepuluh Ranperda yang dikoordinasikan tersebut yakni Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Petang, Ranperda RDTR di Kecamatan Mengwi, Ranperda RDTR di Kecamatan Abiansemal, Ranperda Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ranperda Penanaman Modal, Ranperda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ranperda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah nomer 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana dan Ranperda Pemberdayaan Desa Adat (PDA).

”Dari 10 itu, satu ditunda dan 9 lanjut. Dari 9 itu juga satu minta fatwa ke Menteri Dalam Negeri mengenai apakah kita berwenang, apakah kita efektif membuat Perda LPM, apa cukup di desa saja LPM itu,” katanya. 

Satria menyebutkan satu Ranperda yang ditunda tersebut adalah Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Adat, sedangkan satu Ranperda yang akan meminta fatwa ke Menteri Dalam Negeri adalah Ranperda LPM. ”Mengenai desa adat, efektif gak kalau kita lanjutkan kita buat naskah akademik yang baru, kalau ndak kita delete,” katanya.

Sembilan Ranperda tersebut akan disahkan pada 30 November 2020, namun bila belum selesai akan diluncurkan pada tahun berikutnya. ”Target semuanya akan disahkan pada 30 November 2020, nanti dilihat perkembangannya. Kalau belum selesai, kita luncurkan ke induk 2021,” ujarnya.

Ketika Ranperda tersebut sudah disahkan menjadi Perda, kata dia, salah satunya Perda RDTR. Apabila ada yang melanggar jalur hijau pada Perda RDTR tersebut harus dieksekusi dan itu tugas Bupati melalui Satpol PP untuk melakukan tindakan.

”Jadi harus ikut RDTR yang baru, ya harus dibersihkan. Jalur hijau yang harus sesuaikan dengan perda, karena itu merupakan kekuatan kita. Kalau gak, semua akan melanggar, dan Satpol PP punya kewenangan menegakkan Peraturan Daerah,” tandasnya. (bgn/humas)20072810

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaiakan apresiasi dan terima kasih atas disetujuinya dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 serta Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050. Apresiasi tersebut disampaikan melalui pidato yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) pada Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2020 dengan agenda Sikap/Keputusan dewan, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar (21/7). 

Menurut Gubernur, dengan disetujuinya Raperda ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya Perda ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi. ”Tentu kita dapat berharap agar dalam proses pembahasan evaluasi atas Raperda dimaksud berjalan lancar tidak akan menemui kendala dalam pembahasannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendaggri),” katanya dalam sidang yang dihadiri juga oleh Sekda Prov Bali Dewa Made Indra. 

Dia berharap agar Raperda ini dapat segera disahkan, dan dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembanguan Semesta Berencana (PPSB) menuju Bali Era Baru.

Orang nomor satu di Bali itu juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang telah melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan tekun dan seksama serta penuh rasa tanggung jawab. ”Keputusan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Provinsi Bali,” tandasnya. (bgn/humas)20072117

Tabanan, Bali Global News

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 154 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit dan lainnya.

Hal itu disampaikan Bupati dalam pidato pengantarnya pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan Protap Kesehatan Pencegahan Covid-19, sidang tersebut berlangsung melalui media teleconference Senin (14/7). Sidang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, didampingi para wakilnya. Hadir Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Forkopimda, instansi vertikal dan BUMD serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Menurut Bupati Eka, anggaran harus digunakan tepat sasaran. ”Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa,” katanya.

Pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2020, pendapatan daerah direncanakan Rp 1,809 triliun lebih, menurun Rp 305,716 miliar lebih atau 14,46% dari rencana APBD induk Rp 2,114 triliun lebih.

Belanja daerah direncanakan Rp 1,823 triliun lebih menurun Rp 356,108 miliar lebih atau 16,34% dari rencana APBD induk Rp. 2,179 triliun lebih sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 14,608 milyar lebih mengalami penurunan sebesar Rp 50,391 miliar lebih atau 77,52 % dari rencana APBD induk Rp 65 miliar.

”Defisit tersebut akan ditutup dari pembiayaan netto, di mana pembiayaan netto tersebut dirancang bersumber dari silpa tahun 2019,” katanya.

Terkait pendapatan daerah Rp 1,809 triliun lebih, Bupati Eka merinci terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 409,435 miliar lebih, dana perimbangan Rp 1,049 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350,275 miliar lebih.

”Selanjutnya belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1,178 trilyun lebih atau 64,61% dan belanja langsung Rp 645,311 miliar lebih atau 35,38%,” katanya.

Anggaran daerah, kata dia, harus diamankan agar mampu dioptimalkan. Pasalnya, anggaran daerah merupakan anggaran publik, adalah cerminan kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka-angka. ”Oleh karena itu, kita semua berkewajiban mengamankan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dalam sisa waktu di tahun anggaran 2020,” katanya.

Untuk itu, dia mengimbau agar semua pihak terkait sungguh-sungguh dan dengan serius melakukan setiap rancangan. ”Konsekuensinya, kita semua dituntut untuk membuat perencanaan yang lebih matang, realistis, implementatif dan berkualitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sumber daya yang tersedia, demi pencapaian visi Kabupaten Tabanan yaitu terwujudnya Tabanan Serasi,” tandasnya. (bgn/humas)20171406