Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DRPD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) untuk menyerap aspirasi guna membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Badung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Ruang Madya Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa (18/8/2026).

Raker dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua I Made Ponda Wirawan, Sekretaris I Wayan Puspa Negara dan dihadiri Anggota I Wayan Loka Astika, Made Rai Wirata, Wayan Sugita Putra dan I Made Tomy Martana Putra.

Hadir pula Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa I Wayan Rideng selaku Ketua Tim Pengkaji Naskah Akademik dan Ranperda tentang Ormas di Kabupaten Badung. Dari eksekutif hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Hukum, camat, perbekel dan lurah dan serta perwakilan ormas se-Kabupaten Badung.

Gusti Lanang Umbara menyampaikan kegiatan tersebut merupakan tahapan kelima penyusunan Raperda, dalam menyerap aspirasi dari berbagai komponen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pengurus ormas serta unsur pemerintahan di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan.

Lanang Umbara menyatakan semua aspirasi akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Raperda sepanjang sesuai dengan regulasi, ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki manfaat bagi masyarakat. “Kalau aspirasi yang disampaikan memang sesuai dengan aturan, regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta positif untuk dimasukkan dalam Raperda, tentu wajib kita masukkan. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban publik,” katanya.

Dia menilai aspirasi dari masyarakat di tingkat akar rumput memiliki nilai strategis, karena lahir dari pengalaman dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dia juga menyatakan pemerintah membutuhkan data yang jelas mengenai ormas yang aktif, kegiatan yang dijalankan hingga kontribusinya terhadap masyarakat. Dari pendataan tersebut nantinya dilakukan evaluasi, sebelum masuk pada tahap pemberdayaan. “Pendataan, evaluasi, baru pemberdayaan. Ormas yang sifatnya positif dan kegiatannya positif wajib kita berdayakan untuk membantu program pemerintah dan membantu masyarakat Badung,” ujarnya.

Raker juga menyoroti persoalan keberadaan ormas yang dinilai dapat berpengaruh atas iklim investasi apabila aktivitasnya tidak berjalan sesuai aturan. Sebagai daerah dengan sektor pariwisata dan investasi yang kuat, kata dia, Kabupaten Badung membutuhkan iklim usaha yang aman, nyaman dan kondusif. Oleh karena itu, Lanang Umbara menegaskan ormas harus mampu menjadi mitra masyarakat dan pemerintah bukan justru menjadi sumber gangguan atas kegiatan investasi. “Ketika investasi diganggu oleh ormas dan lain sebagainya, tentunya investasi itu tidak akan sehat. Kita tidak ingin investasi keluar dari Badung, karena kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lanang Umbara menegaskan bahwa Raperda tersebut bukan semata-mata dimaksudkan untuk membatasi keberadaan ormas. “Perda ini bukan sekadar untuk merapikan ormas secara administrasi. Kita ingin memastikan keberadaan ormas terdata, dievaluasi dan kemudian diberdayakan,” paparnya. (bgn003)26081901

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali menerima jawaban Gubernur Bali Wayan Koster terkait PU Fraksi terkait Raperda tentang Bale Kerta Adhyaksa di Bali, di Denpasar, pada Selasa (12/8/2025).

Dalam Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua II DPRD Bali IGK Kresna Budi, dan Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra itu, Gubernur Bali memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Raperda tentang Bale Kerta Adhyaksa. “Pembentukan lembaga ini justru akan memperkuat peran desa adat dalam penyelesaian perkara hukum umum, tanpa menambah beban kelembagaan yang ada,” kata Koster.
Menurut Koster, lembaga ini berkedudukan di desa adat, namun bersifat fungsional dan tidak menjadi bagian dari struktur kelembagaan desa adat. Dimana, susunan organisasi Bale Kerta Adhyaksa yang terdiri dari pembina, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. “Pembina dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Pengarah dijabat oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota, majelis desa adat kabupaten/kota, akademisi, atau tokoh masyarakat,” katanya.

Ketua akan diambil dari unsur masyarakat desa adat yang memahami prinsip keadilan restoratif, wakil ketua diisi perwakilan pemerintah daerah atau tokoh masyarakat, dan sekretaris diisi mereka yang memiliki kemampuan teknis administrasi, komunikasi, dan dokumentasi. Anggota diambil dari unsur masyarakat desa adat dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam penyelesaian perkara hukum umum.

Bale Kerta Adhyaksa ini, kata Koster, memiliki fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi, pendampingan, dan penyelesaian perkara hukum umum dengan pendekatan asas keadilan restoratif yang berlandaskan nilai-nilai lokal Bali seperti manyama braya (kekeluargaan), paras paros (musyawarah), dan gilik-saguluk (kebersamaan).

Tugasnya meliputi edukasi hukum kepada masyarakat bersama Posyankumhamdes desa setempat, mediasi para pihak yang bersengketa, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, mendokumentasikan proses penyelesaian, melaporkan hasil kepada pihak berwenang, serta menjalin kerja sama lintas lembaga. Sedangkan kewenangannya mencakup menerima perkara hukum umum, memediasi para pihak, membuat kesepakatan damai, dan menolak perkara di luar kewenangannya.

Keputusan yang dihasilkan Bale Kerta Adhyaksa berbentuk kesepakatan damai dalam berita acara atau akta perdamaian yang memuat sanksi-sanksi seperti denda, kerja sosial, atau teguran disertai permohonan maaf bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran. “Keputusan Bale Kerta Adhyaksa bersifat final dan mengikat para pihak,” tegasnya.

Jenis perkara yang ditangani meliputi pidana ringan, perdata sederhana, pelanggaran norma sosial yang tidak berdampak luas, dan perselisihan yang berpotensi mengganggu harmoni sosial. Perkara adat, tindak pidana berat, atau kasus yang sudah masuk tahap penyidikan hingga persidangan tidak termasuk kewenangan lembaga ini.

Mengenai prosedur penyelesaian perkara, Koster menjelaskan tahapan mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan kelayakan, pemanggilan pihak bersengketa, musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai, hingga pelaporan hasil penyelesaian perkara kepada pemerintah dan majelis desa adat. “Mekanisme dan tahapan prosedur penyelesaian perkara dituangkan dalam standar operasional prosedur yang dibuat dan ditetapkan oleh Bale Kerta Adhyaksa. Penyelesaian perkara hukum umum melalui Bale Kerta Adhyaksa tidak dibebankan biaya,” katanya.

Bale Kerta Adhyaksa, kata dia, membentuk tim pemeriksa perkara yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Tim ini bertugas memverifikasi permohonan, menilai kelayakan penyelesaian secara restoratif, memfasilitasi musyawarah, serta menyusun berita acara dan melaporkan hasilnya. Tim pemeriksa juga bersinergi dengan Kerta Desa Adat dalam pelaksanaan tugasnya. (bgn008)25081103

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali mengharapkan penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana memiliki tiga fungsi yang menjadi produk hukum daerah yakni berfungsi responsif, implementatif, dan efektif dilaksanakan di masyarakat.

Hal itu disampaikan Nyoman Rai Yusa, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, yang dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, dihadiri Gubenur Bali Wayan Koster, dengan agenda Penyampaian Tanggapan Dewan Terkait Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana, di Gedung DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (19/6/2023).

“Dari beberapa hal tersebut, menjadi fokus perhatian untuk dipertimbangkan pada pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana, dengan mengunakan pendekatan hukum dan berbagai disiplin ilmu lainnya,” katanya.

Hal ini penting, kata Rai Yusa, karena substansi yang diatur mencakup multidimensi kehidupan manusia yaitu lingkungan alam, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan Penanggulangan Bencana, sehingga dasar Penyusunan Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana ini harus mengedepankan Aspek Teknik Penyusunan (legal drafting). Namun, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan  Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Sehingga yang mengatur dalam pembuatan naskah akademis sebagai dasar pedoman penyusunan Raperda harus berlandasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang tertuang dalam Konsideran,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, dilakukan sosialisasi, harmonisasi dan fasilitasi Raperda yang dibahas sampai pada penetapan menjadi Perda.

Secara inklusif, lanjutnya, mempertimbangkan pengarusutamaan gender (perempuan tangguh bencana), disabilitas, dan sosial Inklusi, yang diberikan peran menjadi warga masyarakat tangguh tau siap siaga menghadapi bencana, yang menjadi pedoman penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana.

“Perubahan Iklim (climate change) merupakan implikasi dari global warming yang membawa dampak cukup besar dan menyebabkan pada perubahan tatanan ekologi suatu kehidupan manusia terutama aspek kesehatan dan produktivitas perekonomian untuk kesejahteraan hidup dapat terganggu. Kondisi iklim ini, menjadi substansi adaptasi perubahan Iklim yang penting untuk diakomodir diatur pada Penyusunan Raperda Provinsi Bali tentang Penaggulangan Bencana,” katanya.

Dalam Raperda Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana, lanjut Rai Yusa, sangat penting mengatur berkembangnya Industri pariwisata yang mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama di kawasan rawan bencana yang berdampak meningkatnya risiko bencana.

“Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama pelaku pariwisata bersama-sama menyikapi kondisi ini untuk memberikan perlindungan hukum yang dapat menjamin masyarakat dan wisatawan dalam penguatan kapasitas melalui tata kelola pariwisata tangguh bencana,” jelasnya. (bgn008)23061911

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (9/5). Rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, itu mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat di Bali.

Wagub Cok Ace yang membacakan sambutan Gubernur mengatakan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam menata fundamental desa adat di Bali berpedoman kepada Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola

Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali berserta isinya untuk mewujudkan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala, menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh„ terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Visi menuju Bali Era Baru, yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru, Bali yang kawista, Bali kang tata-titi tentram kertha raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi tiga dimensi, yaitu pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, krama dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali). Kedua bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan dan ketiga, merupakan manajemen risiko yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama meliputi alam, krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai Sad Kerthi yaitu: Atma Kerthi (penyucian jiwa), Segara Kerthi (penyucian laut), Danu Kerthi (penyucian sumber air), Wana Kerthi (penyucian tumbuh-tumbuhan), Jana Kerthi (penyucian manusia), dan Jagad Kerthi (penyucian alam semesta).

Dalam mewujudkan Visi tersebut, kata dia, ditempuh melalui 22 misi pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Satu di antaranya memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parhyangan, pawongan dan palemahan.

Gubernur menyatakan daiam upaya memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat di Bali, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis, antara lain menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Adat di Bali; menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, kata dia, memberikan peluang bagi desa adat untuk membentuk Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang merupakan lembaga usaha milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat. Untuk keberlanjutan penyelenggaraan unit usaha sektor riil di desa adat, diperlukan payung hukum yang memadai, berupa Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sistem perekonomian adat Bali.

“Secara filosofis, desa adat di Bali memiliki tugas sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, serta untuk memelihara kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan Krama Bali yang sejahtera bahagia sekala-niskala. Secara sosiologis, Desa Adat di Bali memiliki potensi dan peluang di bidang perekonomian yang perlu ditata pemanfaatan dan pengelolaannya secara sistematis melalui sistem perekonomian adat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional guna mewujudkan kehidupan krama desa adat yang sejahtera dan bahagia berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya seraya menambahkan, secara yuridis, rancangan Peraturan Daerah tentang Baga Utsaha Padruwen Desa

Adat di Bali merupakan amanat dari Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Menurut Gubernur, maksud pengaturan Raperda tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yaitu untuk menjadikan BUPDA sebagai kekuatan penggerak perekonomian desa adat yang mencerminkan nilai budaya, sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi desa adat, dalam rangka ikut mewujudkan pancakreta yaitu lima jenjang kesejahteraan kolektif masyarakat Bali yang meliputi Kreta Angga (kesejahteraan perseorangan); Kreta Warga (kesejahteraan keluarga), Kreta Desa (kesejahteraan masyarakat desa); Kreta Negara (kesejahteraan Negara dalam berbagai tingkatan); dan Kreta Bhuwana (kelestarian dan keharmonisan alam semesta), serta menunjang pelaksanaan panca yadnya di desa adat.

Tujuan Pengaturan BUPDA, lanjutnya, agar pengelolaan BUPDA dilakukan secara profesional dan modem dengan tata kelola berdasarkan hukum adat yang menerapkan prinsip nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan Iokal Bali, tata kelola usaha yang baik, prinsip kehati-hatian, dan praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini, agar BUPDA tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi desa adat.

Gubernur berharap anggota dewan memberikan sumbang saran dan masukan untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut. (bgn003)21051012

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menyampaikan penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Gedung Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (12/10).

Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja layanan rumah sakit Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Beberapa perubahan dalam Raperda adalah Raperda mengatur mengenai Rumah Sakit Daerah tidak sebagai UPTD, tetapi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dan tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur sebagai jabatan struktural, yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

Kebijakan ini diharapkan akan memberi dampak yang baik dan bisa menjamin kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Setelah penjelasan Kepala Daerah Terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibacakan, diharapkan anggota dewan juga dapat memberikan sumbang saran dan masukan demi penyempurnaan raperda ini. Dan, agar Raperda ini dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama sebelum nantinya akan disahkan. (bgn122)20101224