Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II DPRD Denpasar berlangsung di Gedung DPRD Denpasar pada Senin (18/7).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD Denpasar Wayan Mariyana Wandhira mengagendakan pidato pengantar Walikota Denpasar tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 juga berlangsung secara daring dan luring.

Hadir secara fisik Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Arya Wibawa, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, pimpinan OPD serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar.

Walikota Jaya Negara menyampaikan pada tahun 2021 Kota Denpasar mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan pada tahun 2021 mengalami deflasi. Kondisi ini berangsur-angsur mulai pulih di tahun 2022 ini. Namun, dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan ekonomi dunia belum stabil dan juga mempengaruhi perekonomian di Kota Denpasar.

Mengacu pada kondisi di atas, maka dalam Rancangan KUA dan PPAS, Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 dirancang Rp 2,07 triliun lebih, terdiri dari pendapatan asli daerah dirancang Rp 909,17 miliar lebih, yang berasal dari pajak daerah dirancang Rp 698,67 miliar lebih, retribusi daerah dirancang Rp 21,56 millar lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirancang Rp 53,25 miliar lebih serta lain-lain  Pendapatan asli daerah yang sah dirancang Rp 135,67 miliar lebih.

Pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023 dirancang Rp 1,16 triliun lebih yang terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp 1,00 triliun lebih dan transfer antardaerah Rp 153,93 miliar lebih. “Demikian penjelasan kami mengenai target-target pendapatan daerah yang ingin kita wujudkan dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023,” ujarnya.

Walikota menyatakan belanja daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan tahun 2023, mendanai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Maka belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. “Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran,” ujarnya.

Sejak tahun 2021, dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Denpasar telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama dengan kedua peraturan tersebut, Belanja Daerah tidak lagi terbagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, namun terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah Kota Denpasar dirancang sebesar Rp2,30 Triliun lebih yang terdiri dari Belanja Operasi dirancang sebesar Rp 1,84  triliun lebih. Untuk Belanja Pegawai dirancang sebesar Rp 908,61 miliar lebih, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 847,05 miliar lebih, Belanja Hibah Rp 86,83 miliar lebih, dan Belanja Bantuan Sosial Rp 2,30  miliar lebih.

Belanja Modal dirancang Rp 283,70 miliar lebih. Belanja Tidak terduga Rp 14,05 miliar lebih dan Belanja Transfer dirancang Rp 164,70 miliar lebih, terdiri atas Belanja Bagi Hasil Rp 62,72 miliar lebih dan Belanja Bantuan Keuangan Rp 101,98 miliar lebih.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah maka dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 terjadi defisit sebesar Rp 234,98 miliar lebih. Defisit ini akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun 2022 Rp 234.98 miliar lebih.

“Kami mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai,” tandasnya. (bgn003)22071810

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Denpasar menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan II tahun 2022 dengan agenda penyampaian pidato Wali Kota Denpasar di Gedung DPRD Denpasar, pada Jumat (3/7).

Agenda sidang yang juga berlangsung hybrid itu dibuka Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan Forkopimda Denpasar.

Dalam pidatonya, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

Walikota menyatakan Kota Denpasar termasuk salah satu daerah yang harus menerapkan suatu pola baru dalam kehidupan sehari-hari untuk memutus mata rantai dari penyebaran Covid-19 ini. Pemerintahan, kata dia, mengalami suatu perubahan seiring kebijakan pusat yang harus diikuti oleh daerah terkait refocusing anggaran untuk pencapaian penanggulangan virus Covid-19 ini. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Denpasar. “Semoga dengan menerapkan pola hidup new normal di seluruh lapisan masyarakat akan tercipta pemulihan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Secara umum, lanjutnya, dalam APBD tahun anggaran 2021 kemampuan pendapatan daerah dianggarkan Rp 1,90 triliun lebih, sedangkan realisasinya Rp 1,99 triliun lebih. Belanja Daerah dianggarkan Rp 2,20 triliun lebih dan realisasinya Rp 1,92 triliun lebih. Realisasi pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 792,36 miliar lebih atau mencapai 118,27 persen dari target yang ditetapkan Rp 669,95 miliar lebih. Realisasi PAD tersebut bersumber dari pajak daerah Rp 521,84 miliar lebih atau sebesar 113,97 persen dari target yang ditetapkan Rp 457,90 miliar lebih.

Belanja daerah terdiri dari empat komponen, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Total anggaran belanja daerah Rp 2,20 triliun lebih, sedangkan realisasinya Rp 1,92  triliun lebih atau sebesar 87,36 persen.

Berdasarkan uraian terhadap realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut maka diperoleh Silpa tahun anggaran 2021 Rp 378,34  miliar lebih.

“Semoga Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, yang akan dihasilkan memiliki manfaat yang sebesar-besarnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara sembari menyampaikan selamat Hari Kelahiran Pancasila. “Semoga dengan berlandaskan ideologi Pancasila, kita bisa bangkit bersama membangun peradaban dunia. Dan bagi umat Hindu, tidak lupa saya sampaikan selamat menyongsong Hari Raya Galungan dan Kuningan, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua,” katanya. (bgn003)22060307

Denpasar, Baliglobalnews

Pembukaan Rapat Paripurna ke-25 masa Persidangan III tahun 2021 DPRD Kota Denpasar dipimpin Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua I Wayan Mariyana Wandhira, AA Ketut Asmara Putra, di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (23/11).

Rapat yang berlangsung secara daring dan luring dengan agenda membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

Walikota Jaya Negara dalam pidatonya menyampaikan setiap tahun Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan pedoman penyusunan APBD yang merupakan petunjuk dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APBD. Dalam Pedoman dimaksud antara lain diatur mengenai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Di samping penekanan masalah sinkronisasi kebijakan tersebut dalam pedoman Penyusunan APBD juga diatur mengenai kebijakan penyusunan APBD baik menyangkut pendapatan daerah, belanja, serta pembiayaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.  Pendapatan Daerah 2022  dirancang sebesar Rp. 1,96 Triliun lebih. Yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 784,49 miliar lebih, yang berasal dari pajak daerah dirancang Rp 562,20 miliar lebih, retribusi daerah Rp 29,15 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 52,14 miliar lebih. Lain-lain pendapatan yang sah Rp 140,99 miliar lebih. Pendapatan transfer Rp 1,18 triliun lebih yang terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp 1,03 triliun lebih, dan pendapatan transfer antardaerah Rp 143,12 miliar lebih.

Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Belanja digunakan untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.   

Sehubungan dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  tersebut, maka belanja daerah  disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp.2,24 Triliun lebih.

“Rancangan Belanja ini untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dalam Tahun 2022 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya,” ujarnya.

Jaya Negara menyebutkan berdasarkan target pendapatan daerah dan belanja tersebut, maka dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit Rp 280,32 miliar lebih yang akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun 2021 sebesar Rp 280,32 miliar lebih.

Jaya Negara mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan atas kerja samanya  telah merampungkan tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 serta  Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

 “Saya mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai. Pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin menyampaikan  Selamat Hari Pahlawan 10 November 2021, Hari Suci Galungan 10 November 2021 dan Kuningan 20 November 2021 bagi umat sedharma, Hari Puputan Margarana yang telah dirayakan pada tanggal 20 November 2021,” ujarnya. (bgn003)21112302