Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali menggelar rapat paripurna ke-42 masa persidangan III Tahun 2023 di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (2/10/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua I DPRD I Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua II DPRD I Nyoman Suyasa, Wakil Ketua III DPRD Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, dihadiri anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta kepala perangkat daerah itu mengagendakan Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dan Raperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Saya berharap anggota dewan yang terhormat, memberikan sumbang saran dan masukan penyempurnaan dua ranperda ini, untuk selanjutnya dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dan mendapat persetujuan bersama,” kata Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Menurut Pj. Gubernur, dengan membaiknya kondisi perekonomian Bali, semakin menumbuhkan optimisme untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024. Karena itu, target makro pembangunan Bali disusun lebih optimis tetapi tetap realistis.

“Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan mencapai 5,75% dengan laju inflasi berada pada kisaran 3% plus minus 1%, tingkat kemiskinan ditargetkan 4,07%, serta tingkat pengangguran ditargetkan 2,57%,” katanya.

Berdasarkan catatan, kata dia, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2023 mencapai 5,6% yoy, dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada Maret 2023 mencapai 4,25% dan kemiskinan ekstrem 0,54%. Sementara data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan tingkat pengangguran di Provinsi Bali pada tahun 2022 mencapai 4,8%.

“Target makro tersebut serta target sektoral lainnya, diupayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program prioritas yang berpihak kepada masyarakat, implementasi konsep transformasi Ekonomi Kerthi Bali, dengan dukungan pengelolaan APBD yang cermat dan efektif, serta menggali sumber pembiayaan lainnya secara lebih inovatif,” katanya.

Untuk Ranperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kata dia, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau yang dikenal dengan nama UU HKPD.

“Tujuan dibentuknya Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Bali. Dan juga untuk mendukung kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan usaha yang mempunyai daya saing,” katanya. (bgn008)23100201

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati, mewakili Gubernur Bali menyampaikan tanggapan terhadap penyampaian Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali tahun 2023, pada Senin (27/2/2023).

Sebelumnya pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa konsideran yang harus diperbaharui. Demikian pula beberapa substansi yang memuat nomenklatur perangkat daerah harus disesuaikan, karena

adanya perampingan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan perubahan Perda tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perlindungan anak yang sebelumnya berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan fan Perlindungan Anak saat ini telah bergabung menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu pengintegrasian kebijakan, program dan

pembangunan perlindungan anak tetap mengacu pada kebijakan program nasional. “Perlindungan anak merupakan salah satu wujud dari Visi Pembangunan Daerah ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yaitu mewujudkan Jana Kerthi di Provinsi Bali,” katanya.

Wagub Cok Ace menyebutkan dengan terlaksananya perlindungan anak yang baik akan dapat menciptakan sumber daya manusia generasi penerus bangsa yang berkualitas. Di samping itu juga terdapat penyesuaian nomenklatur Komisi Penyelenggara Perlindungan

Anak Daerah (KPPAD) menjadi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) serta penegasan kembali mengenai objek kegiatan perlindungan anak di Provinsi Bali serta tugas dan fungsi dari KPAD yaitu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bali.

Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan penyampaian penjelasan dewan atas Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat yang dibacakan oleh Tjokorda Gede Agung,.

Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan I Tahun Sidang 2023 ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, INyoman Adi Wiryatama, yang dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Bali dan FKPD Provinsi Bali. (bgn008)23022714

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi inisiatif Dewan (DPRD) Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Apresiasi tersebut disampaikan Wagub Cok Ace pada Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Jumat (9/9/2022).

Wagub Cok Ace mengemukakan dalam rangka optimalisasi pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat potensi baru yang belum diakomodir. “Diharapkan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat meningkatkan PAD,” katanya.

Wagub menyampaikan beberapa pendapat untuk menyempurnakan Raperda tersebut yaitu aspek legal drafting atau teknis penyusunan Raperda serta substansi agar mengacu pada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Perlunya pengaturan mengenai teknis tata cara penerimaan obyek pendapatan dan tata cara dalam mengakomodir komponen pendapatan yang tidak termasuk komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Ranperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Sebelumnya, pandangan Dewan terhadap Raperda tersebut telah disampaikan oleh sejumlah fraksi, yaitu Fraksi Nasdem PSI Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar. Pada kesempatan tersebut, fraksi-fraksi di DPRD mengapresiasi kinerja Gubernur Bali selama empat tahun terakhir ini. Adapun yang menjadi perhatian sebagian besar fraksi adalah masalah pemeliharaan infrastruktur. Apalagi, Bali akan menjadi tuan rumah perhelatan akbar G20. Untuk Pendapatan Asli Daerah Fraksi DPRD memberikan apresiasi atas rencana Gubernur Bali yang akan menaikkannya menjadi Rp 5,3 triliun dari Rp 5,04 triliun.

Hal penting yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah peningkatan SDM Pemprov terutama SDM yang mengelola dan merencanakan keuangan di masing-masing OPD. Sehingga data terkait perencanaan dan pengelolaan bisa maksimal. Untuk itu Pemprov Bali diharapkan menyelenggarakan BImtek atau Diklat terkait peningkatan SDM pengelola keuangan.

Pandangan Fraksi dibacakan oleh lima fraksi di DPRD, untuk Fraksi PDIP dibacakan oleh Ni Luh Yuniati, Fraksi Nasdem PSI dan Hanura oleh Grace Anastasia Surya Widjaja, Fraksi Golkar oleh I Wayan Rawan Atmaja, Fraksi Demokrat oleh Utami Dwi Suryadi dan Pandangan Fraksi Gerindra disampaikan oleh I Ketut Juliarta. (bgn003)22090918

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (5/9/2022).

Pada rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, Tjok. Gede Asmara Putra Sukawati, dewan Dewan Sampaikan Raperda Inisiatif DPRD Bali tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Ranperda tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Bali, Tjokorda Gede Agung. Dia menyebutkan dasar yang melandasi penyusunan Raperda tersebut di antaranya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. “Salah satu upaya kreatif dan inovatif yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas,” katanya.

Dia menyebutkan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4,  ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Yang menjadi dasar hukum adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ruang lingkupnya meliputi pengaturan objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  Dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/badan usaha milik negara, bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan bagian laba atas Penyertaan modal pada perusahaan milik swasta dan/atau koperasi.

Objek lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang terdiri dari 23 jenis objek, seperti: jenis obyek hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jenis obyek hasil tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan, dan seterusnya.

Dengan dibentuknya peraturan daerah tersebut, kata dia, maka akan mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

“Berdasarkan atas penjelasan tersebut, kami mengajukan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk mendapat persetujuan Dewan menjadi Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali,” katanya. (bgn003)22090606

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (5/9/2022).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, Tjok. Gede Asmara Putra Sukawati, mengagendakan penyampaian penjelasan Gubernur mengenai Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusda Kerthi Bali Santhi.

Wakil Gubernur, Cok Ace, yang membacakan jawaban pemerintah menyatakan Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Cok Ace menyampaikan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Induk meningkat menjadi 5,3 triliun rupiah lebih pada tahun 2022 sedangkan belanja daerah dalam APBD yang semula dianggarkan sebesar 6,1 triliun meningkat sebesar 1,2 triliun sehingga dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 7,3 triliun rupiah. Sementara itu defisit anggaran APBD induk sebesar 1,05 triliun, meningkat 992,4 milliar sehingga dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 mencapai 2,05 triliun.

Sejalan dengan itu, Cok Ace menyampaikan bahwa penerimaan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2022 juga perlu dilakukan penyesuaian dari sebesar 1,15 triliun meningkat sebesar 997,4 miliar menjadi 2,15 triliun rupiah. Peningkatan ini telah mengakomodir besaran Silpa yang tertuang dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi, Cok Ace menyampaikan Perusda Kerthi Bali Santhi dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali sesuai dengan Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2022. Pengelolaan kepariwisataan berbasis digital melalui Perusda Kerthi Bali Santhi diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel serta profesional melalui portal satu pintu pariwisata Bali untuk mewujudkan visi pembangunan daerah ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Pada rapat paripurna tersebut juga dewan menyampaikan Raperda inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (bgn003)22090605

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II Tahun 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (8/8).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

Gubernur Bali dalam penjelasannya tentang Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dibacakan Wakil Gubernur Cok Ace, menyampaikan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi yaitu dengan peraturan daerah provinsi.

Cok Ace menyebutkan pengembangan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi  yang sudah dilaksanakan untuk program pokok (beras) adalah sebagai langkah strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan pangan akibat gejolak harga, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

“Ketentuan ini sejalan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah daerah dengan misi pertama yakni memastikan terpenuhinya pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk masyarakat,” katanya.

Menurut Wagub, penyelenggaraan cadangan ketahanan pangan bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan  di wilayahnya. Untuk mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan baik akibat bencana alam maupun bencana sosial, maka penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat wajib disalurkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat.

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi dilakukan melalui pengadaan, penyaluran dan pengelolaan yang baik. Hal ini diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam daerah dengan mengutamakan mutu, kualitas dan aman dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi, kata dia, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga masyarakat atau koperasi yang diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.

“Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah, juga dapat dimanfaatkan untuk bantuan pangan kepada masyarakat miskin atau yang mengalami rawan pangan dan rawan gizi, dan juga dapat diberikan kepada daerah lain yang membutuhkan,” katanya. (bgn003)22080819

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi melaksanakan pengendalian tumbuhan dan satwa liar dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Bali, Tjokorda Gede Agung, ketika membacakan Raperda

Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang perlindungan tumbuhan dan satwa liar pada rapat paripurna DPRD Bali di Ruang Sidang Utama, Sekretariat DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (8/8).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dihadiri Wakil Gubernur Bali, Cok Ace beserta jajarannya, terungkap pembentukan Raperda Provinsi Bali tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar bertujuan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku agar mampu mendukung perlindungan tumbuhan dan satwa liar; menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar, sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selain itu, juga mewujudkan keseimbangan ekosistem dalam upaya pelestarian tumbuhan dan satwa liar; mengendalikan penggunaan obat dan peralatan yang berbahaya bagi manusia, serta yang dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa liar.

“Melestarikan nilai luhur budaya dan adat masyarakat Bali sesuai dengan “Nangun Sat Kerti Loka Bali’, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan upacara Tumpek Uye dan Tumpek Wariga untuk memuliakan kehidupan tumbuhan dan satwa liar,” katanya.

Tjokorda Gede Agung menyebutkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk memuat XIII bab dan 21 pasal, yang terdiri dari perlindungan, pengendalian, pemanfaatan dan partisipasi masyarakat, dengan

substansi pokok Pemerintah Provinsi melindungi tumbuhan dan satwa liar yang ada di Bali yang merupakan jenis tumbuhan dan satwa tertentu yang tidak dilindungi oleh pemerintah dan tidak termasuk dalam daftar Appendix Cites.

Pemerintah Provinsi melaksanakan pengendalian tumbuhan dan satwa liar dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya; Pengaturan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran; perburuan; dan sebagainya.

“Pengaturan peran serta masyarakat khususnya pembentukan awig-awig dan/atau pararem oleh desa adat dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Pengaturan berkenaan dengan perizinan, larangan, pembinaan dan pengawasan, yang memiliki semangat untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. (bgn003)22080818

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mendapatkan apresiasi tepuk tangan dari DPRD Provinsi Bali yang hadir dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022. Pasalnya, orang nomor satu di Pemprov Bali itu dengan tegas menyatakan Perusda Bali tidak boleh membangun di areal Hutan Mangrove dan mengganggu Terumbu Karang yang ada di kawasan Desa Sidakarya, Desa Sesetan, Desa Serangan, Desa Intaran, plus di Desa Pedungan, Kota Denpasar terkait adanya rencana pembangunan Terminal Liquified Natural Gas (LNG).

Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 yang membahas agenda terkait Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022  2042 dan Penandatanganan Kesepakatan Substansi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama beserta Anggota DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (18/7).

Gubernur menyatakan akan membangun infrastruktur darat, laut, udara secara terkoneksi dan terintegrasi yang harus dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali. Kemudian yang menjadi kebutuhan strategis Bali dan perkembangan dinamika ke depan yang harus diantisipasi dalam Perda RTRW Provinsi Bali ini, di antaranya adalah yang perlu menjadi perhatian kita semua yaitu Pulau Dewata memerlukan mandiri energi dengan energi bersih.

Menurur Koster, Bali perlu mandiri energi, karena kebutuhan energi di Bali tidak cukup hanya melihat saat ini lampu itu menyala, listrik itu hidup, tapi harus berfikir strategis ke depan bahwa dari mana energi listrik itu ada untuk menyalakan lampu. “Jadi itu harus difikirkan,” ujar Gubenrur Koster yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih ini seraya menyatakan dalam konteks inilah Saya mau sampaikan, bahwa Bali saat ini memiliki ketersediaan energi sekitar 1.153 MW, sedangkan kebutuhan Bali saat masa normal atau sebelum pandemi itu mencapai 940 MW dan 30 persennya  harus dipenuhi dengan cara lain. Tetapi dari 1.153 MW itu, lebih dari 300 MW disalurkan dari Paiton (luar bali/Jawa Timur, red) melalui kabel bawah laut.

“Tujuan saya dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pulau Dewata harus mandiri energi kedepannya dan bukan mempunyai energi yang bersumber dari batubara atau bahan bakar fosil, tetapi dari energi bersih. Alasannya supaya alam, udara dan hidup Kita ini menjadi lebih bersih, sehat serta citra pariwisata Bali menjadi lebih baik,” katanya.

Kebutuhan energi bersih juga sangat diperlukan, mengingat penduduk Bali yang jumlahnya 4,3 juta, namun karena Bali sebagai destinasi wisata dunia, menjadikan populasi sumber daya manusia di Bali bertambah menjadi 17 juta yang disumbangkan oleh wisatawan domestik dan mancanegara pada Tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid – 19. Sehingga, kedepan pemenuhan terhadap kebutuhan energi baik untuk domestik, pariwisata, dan industri itu harus memiliki kepastian serta harus menjadi perhatian titik fokus kita semua.

Atas dasar itulah, Gubernur Wayan Koster melakukan proteksi secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya Bali untuk kepentingan masa depan Pulau Dewata, supaya Bali tidak terlalu banyak tergantung dari luar. “Makin banyak Kita bergantung dari luar, makin berbahaya buat kehidupan masyarakat Kita di masa yang akan datang dan untuk anak cucu Kita,” ujarnya seraya menyatakan generasi di Bali akan terus berlanjut. “Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta berdampak secara lokal di Bali, termasuk perubahan politik, perubahan ekonomi, maupun perubahan – perubahan yang lainnya yang akan terjadi di masa depan bangsa Indonesia, jadi semuanya harus di mitigasi,”

Bagaimana cara mitigasinya, lebih lanjut mantan Peneliti Balitbang Depdikbud RI ini menyatakan yaitu dilakukan dengan memberdayakan semua sumber daya alam yang ada di Bali sebagai sumber kehidupan dasar Kita di dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari yang salah satu contohnya dapat Kita lakukan dengan memanfaatkan produk – produk lokal, bukan malah memanfaatkan produk impor. Kalau Kita punya Beras Bali, Salak Bali, hingga Manggis Bali gunakanlah produk lokal Kita ini. Jangan malah tergiur oleh produk – produk impor, Kita harus memberdayakan semua sumber daya alam dari Bali yang luar biasa ini, jelas Wayan Koster yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Kemudian yang menjadi kebutuhan sehari – hari Kita adalah listrik. Tanpa listrik, lampu tidak bisa menyala, sejumlah kebutuhan rumah tangga Kita butuh listrik. “Terus terang Pemerintah Pusat mau nambah lagi 500 MW di Sanur, saya tolak. Mengapa, karena saat itu saya sampaikan, Pak 340 MW yang di Sanur dari Paiton akan saya fungsikan sebagai subsharing dan tidak menjadi saluran utama atau hanya disalurkan ketika terjadi masalah di Bali. Karena saya mau membangun pembangkit tenaga listrik,” kata Gubernur seraya menegaskan dalam konteks mandiri energi, itu sudah

menjadi prinsipnya.

Itulah sebabnya, Gubernur menyatakan sedang berjuang agar pembangkit tenaga listrik dibangun di Bali dengan energi bersih. “Astungkara PLN meresponnya, dimana Tahun 2022 ini dibangun 2 x 100 MW berbahan bakar gas, yang semula rencananya akan dibangun di Jawa Timur dipindah ke Bali, yakni di Pesanggaran, Denpasar,” katanya. (bgn003)22071814

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-16 Masa Persidangan II di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (27/6). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Rapat dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama jajarannya serta undangan lainnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sepakat terhadap Raperda RTRW Provinsi Bali tahun 2022-2042,

karena sudah menjadi atensi banyak pihak dan telah melalui proses yang panjang untuk penyesuaiannya menjadi kawasan konservasi. “Pada poin ini izinkan kami memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Bali, yang telah dengan konsisten dan gigih mengambil langkah-langkah dan memperjuangkan kawasan konservasi dimaksud. Sebab dengan belum dicabutnya Perpres Nomor 51 tahun 2014 Perubahan Perpres no.45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita, memang peranan penting Pemerintah Provinsi Bali lah yang menjadi tumpuan bagi penolakan Reklamasi tersebut untuk menjadi tetap sebagai kawasan konservasi,” kata Ketut Rohcineng ketika membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

Terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas capaian 9 kali dalam 9 tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Pencapaian opini WTP yang kesembilan kali ini merupakan prestasi, kerja keras, tulus ikhlas dan fokus dari Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kami Fraksi PDI Perjuangan tetap berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan menerima dan memberi apresiasi terhadap neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2021 yang menyajikan informasi posisi keuangan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Perda,” katanya.

I Komang Nova Sewi Putra yang membacakan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 banyak memberi saran dan meminta penjelasan Gubernur. Satu di antaranya mitigasi bencana, menyangkut informasi data daerah rawan bencana, tipologi bencana, analisis mitigasi bencana. “Kami Fraksi Partai Demokrat ingin mendapat penjelasan kembali terkait dengan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dengan mengambil lokasi di tempat yang pernah luluh lantak oleh bencana meletusnya Gunung Agung tahun 1963, apakah lokasi ini sudah bebas dari bencana Gunung Agung atau sudah ada analisa mitigasi bebas bencana? Bila analisa mitigasi sudah ada agar disosialisasikan kepada masyarakat sehingga ada rasa aman dan nyaman mengingat pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung merupakan pembangunan yang monumental dan dengan biaya yang sangat besar bagi Provinsi Bali,” katanya.

Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah 98,79 % dari anggaran Rp 5,99 triliun lebih dengan realisasi Rp 5,92 triliun lebih. Juga adanya peningkatan realisasi pendapatan daerah dari realisasi tahun 2020 Rp. 5,72 triliun lebih menjadi Rp 5,92 triliun lebih atau 103,58%. “Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar Rp. 200 Miliar Lebih atau 3,58%,” katanya.

Demokrat juga antara lain mempertanyakan temuan dan rekomendasi BPK RI terdapat 18 rekomendasi senilai Rp 17,42 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. “Kenapa rekomendasi tersebut tidak bisa ditindaklanjuti, mohon penjelasan saudara Gubernur? Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan agar saudara Gubernur berkoordinasi dengan BPK RI untuk rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti bisa dihapus agar tidak ada utang rekomendasi sehingga bisa clear,” tandasnya.

Fraksi Gerindra menyatakan sepakat RTRW Provinsi Bali Tahun 2022-2042 untuk ditindaklajuti dan dibahas dalam pansus.

Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Fraksi Gerindra mengapresiasi usaha saudara Gubernur beserta jajaran dalam kondisi pandemi Covid mampu merealisasikan pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2021 yang ditargetkan Rp 5,99 triliun lebih, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 terealisasi Rp 5,92 triliun lebih atau 98,79%.

“Kami pun mengapresiasi keberhasilan Provinsi Bali mencapai WTP. Kami berharap prestasi WTP yang bersifat administratif ini dapat diwujudkan dalam bentuk substantif terciptanya good and clean governance. Terhadap temuan dan rekomendasi BPK RI, kami Fraksi Partai Gerindra menyarankan saudara Gubernur berkoordinasi dengan BPK RI, agar rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti menuju Pemerintahan Bali good and clean governance,” katanya.

Ni Putu Yuli Artini yang membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan penghargaan Gubernur dan jajarannya atas capaian sembilan tahun berturut- turut memperoleh opini WTP dari BPK-RI. Pencapaian tersebut merupakan prestasi dan kerja keras bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. “Kami berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentunya kita tidak ingin pencapaian ini hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, profesionalisme dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali. Ini sekaligus tantangan besar untuk terus dapat dipertahankan dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” katanya.

Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal di antaranya aspirasi masyarakat Intaran yang menolak pembangunan LNG di Sidakarya, agar dicarikan penyelesaian yang terbaik.

“Berkaitan dengan simpang-siurnya bandara di Kabupaten Buleleng antara Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Gerokgak, Fraksi Partai Golkar mengusulkan keduanya ditetapkan dalam Perda RTRWP, selanjutnya tentang keputusan penetapan lokasi sesuai dengan kewenangannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah  Pusat,” katanya.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan adanya kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang yang melampaui anggaran pada 14 perangkat daerah, serta penganggaran realisasi honorarium tim pelaksana kegiatan yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah. “Hal ini agar menjadi perhatian dan segera mendapatkan pembenahan. Mohon penjelasannya. Terhadap kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah Provinsi Bali dipandang oleh BPK belum sepenuhnya melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara tepat, maka Fraksi Golkar mendesak Pemprov agar segera melakukan pembenahan serta perumusan program penanggulangan kemiskinan secara nyata,” katanya menyikapi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fraksi Nasdem PSI Hanura memahami perlunya digodok

Raperda RTRW Provinsi Bali Tahun 2022-2042. “Hanya saja

kami mengingatkan agar dalam pembaruan tersebut tidak sampai merusak tatanan dalam

masyarakat, apalagi menabrak kawasan-kawasan suci,” kata Somvir. (bgn003)22062718

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 di Sekretariat DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (14/2). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, itu dihadiri Wakil Gubernur Bali, Cok Ace. Adapun rapat mengagendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penjelasan Gubernur terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali oleh BPK RI, terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali. “Mohon penjelasan terkait terjadi selisih antara apa yang tertuang pada Perda no. 2 tahun 2021 dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI yaitu selisih sebesar 579 juta,” kata juru bicara PDI Perjuangan Ni Wayan Sari Galung.

Terkait penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Rp 30 miliar dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Rp 15 miliar,  Fraksi PDI Perjuangan  mendukung langkah Gubernur untuk melakukan kebijakan strategis tersebut secara bertahap menuju kepemilikan saham mayoritas, di tengah kapasitas fiskal kita yang masih sangat berat. “Ke depan, Saudara Gubernur perlu memikirkan langkah-langkah strategis agar Pemerintah Provinsi Bali bisa menjadi pemegang saham mayoritas di BPD Bali,” katanya.

Fraksi Partai Demokrat melalui pembaca I Komang Wirawan  menyampaikan terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali Rp 5.861.769.658, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Penyertaan Modal dan Kinerja Daerah oleh BPKRI dinyatakan Rp 5.282.769.658, berarti ada perbedaan  RP 579.000.000. “Pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, kenapa terjadi perbedaan yang merugikan keuangan daerah Provinsi Bali dan kemana raibnya uang tersebut? Mohon penjelasan,” katanya.

Fraksi Partai Demokrat juga ingin mendapat penjelasan Gubernur berkenaan dengan berapa besar jumlah modal yang telah disetor yang dimiliki oleh PT BPD Bali sampai dengan akhir Tahun 2021 dan bagaimana posisi kepemilikan Modal yang disetor oleh Provinsi Bali?

Fraksi Nasdem PSI Hanura melalui juru bicara I Wayan Arta menyoroti ketidaksesuaian jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali.

Menurut Arta, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, harusnya Rp 5.861.769.658. Namun sesuai laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali,

jumlah modal yang disertakan hanya Rp 5.282.769.658. Artinya

terjadi selisih hingga Rp 579 juta.

Arta juga ingin mendapatkan kejelasan bagaimana mekanisme penyertaan modal daerah selama ini. Dia juga menyoroti Keputusan

Gubernur Bali Nomor 377/01-C/HK/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Disebutkan bahwa besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) Rp 30 miliar dan PT

Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Rp 15 miliar. Dengan demikian,

jumlah modal yang sudah disertakan pada Bank BPD Bali Rp

644,9 miliar dan jumlah modal yang sudah disertakan pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp 135 miliar

Mencermati angka tersebut, ternyata penyertaan modal untuk Bank BPD Bali masih jauh dari target agar Pemerintah Provinsi Bali menjadi pemegang saham mayoritas, sekaligus pengendali perusahaan. Karena faktanya, sampai saat ini persentase saham Pemerintah Provinsi Bali di Bank BPD masih di kisaran 33,73%, dan ironisnya berada di bawah Kabupaten Badung yang berada di kisaran angka 43,91%. Padahal sebagaimana kita ketahui, lahirnya Bank BPD Bali ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Wayan Rawan Atmaja yang membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan penyertaan modal Pemprov Bali pada Bank BPD Bali masih berada di bawah posisi Kabupaten Badung. Pada tahun 2021 PemProv. Bali baru menyetor dana Rp 30 miliar, padahal sesuai rencana strategis pengelolaan usaha (Corporate Plan) seharusnya Rp 235 miliar. Karena itu, Fraksi Golkar mengharapkan Pemprov Bali menganggarkan kembali Rp 100 miliar pada anggaran tahun 2022 dan sisanya pada anggaran induk tahun 2023.

Rawan Atmaja menyebutkan anggaran tersebut diperlukan di samping dalam rangka corporate plan juga sekaligus untuk memenuhi rasio kecukupan modal Bank BPD Bali, yaitu modal inti Bank BPD Bali minimal harus terpenuhi Rp 3 triliun.

Fraksi Gerindra dengan pembaca Ketut Juliarta mempertanyakan apakah Pemprov Bali sudah menjadi pemegang saham mayoritas dengan jumlah modal yang sudah disertakan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Rp 644,9  miliar

“Sesuai pasal 36 ayat 1, Permendagri No 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD? Bagaimanakah korelasinya setelah dilakukan penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah  dengan pendapatan daerah? Apakah mampu menghasilkan keuntungan?

Juliarta menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, Fraksi Partai Gerindra pun sepakat untuk dilakukan perubahan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. (bgn003)22021411