Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Badung kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/10/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta. Hadir Bupati  Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa, Sekwan IGA Made Wardika, pimpinan OPD dan pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung.

PU Fraksi Badung Gede (Gerindra – Demokrat) dibacakan oleh I Gede Aryantha mengatakan sependapat delapan Ranperda Kabupaten Badung dapat ditetapkan setelah mendapat evaluasi dari semua pihak.

Fraksi Badung Gede menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sampai saat ini masih tegar menangani tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini pemerintah dituntut agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi setiap tantangan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, setiap komponen pemerintah dituntut cerdas dalam menyikapi dan dapat dilakukan secara sosiaekonomis maupun aspek teknokratisnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

“Sekalipun masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19, namun kita semua masih tetap dapat menunaikan tugas serta kewajiban konstitusi dengan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan segala keterbatasan yang ada, sehingga delapan Ranperda Kabupaten Badung yang dimaksud dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Terhadap Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, Fraksi Badung Gede memberikan apresiasi kepada pemerintah melihat proyeksi target rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 mengalami trend peningkatan yang cukup baik dan sangat menjanjikan yakni meningkat sebesar Rp 898.547.109.356 atau 30,06%. Serta pada aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelumnya dirancang sebesar Rp 3.152.310.774.457 meningkat Rp 1.071.090.434.951 atau naik sebesar 51,46% dari APBD induk tahun anggaran 2022.

Kenaikan yang signifikan ini lanjutnya, sudah tentu sebagai dampak pertumbuhan industri pariwisata yang seiring dengan perhelatan G20 di tahun 2022. Untuk itu, Fraksi yang diketuai oleh Made Retha itu tidak henti-hentinya mendorong semua pihak untuk berinovasi meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga dapat membantu memperbaiki kompetensi sumber daya pegawai dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas serta perlu adanya sinergitas yang lebih baik antar lembaga eksekutif dan legislatif dalam menciptakan harmonisasi. “Sehingga pengembangan di daerah Kabupaten Badung dapat lebih realistis, efektif, efisien serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun proyeksi APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mengantisipasi perkiraan terjadinya resesi setelah perhelatan G20 ini dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (bgn003)22101816

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna terkait dengan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruangan Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/10/2022). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengagendakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Badung pada pembukaan sidang paripurna Kamis (6/10/2022).

PU Fraksi Golkar yang dibacakan I Gede Suardika menyatakan sependapat dengan pemerintah terhadap rancangan APBD Kabupaten Badung anggaran induk tahun 2023.

Dia menyebutkan komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2023 yakni kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 81,08 %, komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu: belanja operasi sebesar 81,21%, belanja modal sebesar 5,89%, belanja tidak terduga sebesar 1,67%, belanja transfer sebesar 11,23%, dari total belanja daerah. sementara alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,84% dari total belanja daerah dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10,86% dari total belanja daerah.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. “Namun kami ada beberapa catatan-catatan strategis, saran untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti, di antaranya dari sisi pendapatan data realisasi semester pertama tahun anggaran 2022 menunjukkan angka capaian realisasi pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 39,32 %. Hal ini menjadikan perhatian tersendiri dalam menetapkan rencana target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2023. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2023, menunjukkan angka DID (Dana Insentif Daerah) di posisi nol. Pemberian DID oleh Pemerintah Pusat adalah indikator penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam hal penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi dan indeks pencegahan korupsi.

Dari sisi belanja daerah, kata dia, permasalahan, tantangan dan kendala utama yang diperkirakan akan dihadapi terhadap belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2023 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kebijakan belanja daerah, hal ini akan berdampak pada ketidak tuntaskan penyelesaian permasalahan. “Hal ini nampak pada nota keuangan yang mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Badung belum sejalan dengan alokasi anggaran kesehatan yang justru menjadi 10,86 % pada rancangan APBD induk 2023, dibandingkan APBD induk tahun 2022 sebesar 20,23%. Selain tu, kejadian bencana alam yang tidak terduga kami mendorong penambahan anggaran kedaruratan dan cepat tanggap untuk penyelesaiannya,” katanya.

Pihaknya juga bersyukur PAD Badung sudah mulai membaik. Dia juga menyatakan sadar legislatif juga ada di dalamnya saat penetapan APBD, baik anggaran induk maupun anggaran perubahan, karena merupakan tanggung jawab bersama demi memenuhi kesejahteraan masyarakat Badung melalui program yang sudah tertuang riil di APBD melalui kebijakan KUA-PPAS, yang di dalamnya juga sudah terdapat program melalui pokok pikiran dewan yang memiliki hak budget yang porsinya juga sama untuk kepentingan masyarakat Badung melalui dapilnya. “Dengan didasari atas pemahaman kepentingan bersama, maka dengan ini perlu komitmen yang saling bisa menghargai antarlembaga baik eksekutif dengan legislatif sesuai komitmen yang sudah disepakati dan ditetapkan. Terkait skala prioritas penganggaran kami sudah sepakat, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat Badung. Kami hargai walaupun dalam penyalurannya kebanyakan sifatnya politis. Kami sadar jabatan kepala daerah adalah jabatan politis, tetapi kami inginkan sikap kenegarawanan kepala daerah untuk kepentingan masyarakat Badung secara menyeluruh sebelum memberikan bantuan kepada daerah lain. Walaupun ada dasar hukumnya, tapi tetap ada skala perioritas kepada masyarakat Badung,” tegasnya.

Terhadap beberapa rancangan peraturan daerah yang lain, kata dia, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya dapat menyetujuinya karena sudah dilakukan melalui rapat-rapat, namun Raperda tentang penyertaan modal daerah pada PT BPD Bali, yang sampai dengan tahun 2015 penyertaan modalnya Rp 800.617.000.000 dan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015 pasal 6 disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2017 penyertaan modal daerahnya Rp 1.100.617.000.000. “Dari perspektif regulasi, bahwa Pemkab Badung belum memenuhi kewajiban terhadap yang diamanatkan oleh Perda yang dibuat, sementara kita sudah beranjak untuk membuat peraturan daerah penyertaan modal yang baru. Tentu ini akan memunculkan kesan tidak komitmen pada kewajiban yang diamanatkan perda sebelumnya. Fraksi Partai Golkar mendorong agar pemkab badung menuntaskan kewajiban terhadap penyertaan modalnya sesuai nominal yang belum terealisasikan pada regulasi penyertaan modal yang baru,” tandasnya. (bgn003)22101815

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Ranperda Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Badung tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Rapat Uttama Gosana, Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Rabu (5/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, serta dihadiri Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa; Wakil Ketua DPRD serta Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa.

Dalam jawaban pemerintah, Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pencermatan dewan terhadap rancangan kebijakan umum, prioritas program/kegiatan/sub kegiatan beserta plafon anggarannya yang tertuang dalam dokumen KUA dan PPAS tahun 2021. Hal ini mencerminkan kesungguhan dalam melakukan analisis sehingga dapat memberikan masukan bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan dokumen penganggaran dimaksud, sebelum disepakati bersama sebagai rujukan dalam penyusunan APBD.

Bupati juga sepakat dengan dewan bahwa dalam kondisi menghadapi wabah pandemi Covid-19, mesti cermat dan hati-hati dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan minimal belanja yang bersifat prioritas, mandatori, wajib dan mengikat, sehingga keberlangsungan pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat terpenuhi secara optimal.

”Hal ini telah kami tegaskan dalam pidato penjelasan pada pembukaan rapat paripurna, bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, kami menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun proyeksi APBD 2021, sehingga proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang dirancang dapat lebih realistis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosio ekonomis maupun aspek teknokratisnya. Oleh karena itu, proyeksi APBD 2021 yang telah dirancang tersebut masih sangat memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Kami berharap ada satu pembahasan yang detail dan konstruktif oleh dewan sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung,” jelas Bupati.

Lebih lanjut dijelaskan berkenaan dengan usul, saran dan pertanyaan dewan terhadap program dan kegiatan strategis pada tahun anggaran 2021, sebagai bidang prioritas pembangunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung di bidang pangan, sandang dan papan, Bupati sepakat dengan saran dewan untuk melaksanakan pemberdayaan UMKM dan koperasi lebih diarahkan pada usaha-usaha pemasaran yang on-line marketplace mengacu pada revolusi industri 4.0.

Bidang kesehatan dan pendidikan, kata Bupati, telah menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui alokasi anggaran belanja program/kegiatan antara lain pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (Covid-19). Terkait dengan telah diterbitkannya SKB 4 Menteri yaitu: Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaran Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 dimasa pandemi Covid-19, Pemkab Badung melalui Dinas Dikpora telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pembelajaran secara daring bagi tenaga pendidik sehingga proses belajar mengajar masih tetap berjalan secara efektif.

”Terhadap beban yang masih harus dipikul oleh orangtua murid tentu akan menjadi perhatian kami dan dibahas lebih lanjut bersama dewan sehingga menjadi solusi terbaik dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat,” katanya.

Untuk bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, pihaknya juga sependapat dengan pandangan dewan agar Pemerintah Kabupaten Badung terus meningkatkan kualitas tenaga kerja serta berupaya mencari solusi guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam rangka pemulihan dampak Covid-19. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mencegah terjadinya PHK dan menekan tingkat pengangguran terbuka, yakni melalui upaya pemulihan pariwisata secara bertahap, mengingat sebagian besar penduduk Badung bekerja di sektor pariwisata.

Berkenaan dengan saran dewan mengenai perlunya program pemberdayaan desa adat dikaitkan dengan terbitnya Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, telah dilakukan melalui dukungan dalam rangka mewujudkan kesukertaan desa adat yang salah satunya melaksanakan kegiatan Panca Yadnya sesuai dengan tuntunan Susastra Agama Hindu.

Dalam bidang pariwisata, Bupati sepakat dengan saran dewan agar pemerintah daerah mendorong pemerintah pusat menjalankan travel bubble dengan negara-negara yang berhasil mengontrol Covid-19. Dijelaskannya, sektor pariwisata adalah yang paling terdampak pandemi dan berimbas pada sektor lain. Ketika pariwisata berhenti, ekonomi juga berhenti. pihaknya pun menegaskan, sejak pandemi Covid-19, sektor pariwisata tidak akan pernah sama lagi. Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci mengembalikan kepariwisataan Badung.

”Untuk itu saya telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Badung Nomor 259 Tahun 2020 tentang Panduan Stakeholder Kepariwisataan Kabupaten Badung Menuju New Normal, serta Keputusan Bupati Badung No.197/041/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kesiapan Tata Kelola Pariwisata Pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk melaksanakan verifikasi terhadap pengelola obyek wisata dan usaha sarana pariwisata,” katanya. (bgn/hms)20080511