Mangupura, Baliglobalnews 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (11/8/2025). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta mengagendakan Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyebutkan secara prinsip memang berdasarkan fakta di lapangan ada dua masalah yang dihadapi Kabupaten Badung yakni macet dan sampah. “Secara umum kita akan fokuskan pada infrastruktur dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan juga dari pihak Dewan juga gayung bersambut untuk bersama-sama bagaimana menata infrastruktur kita. Di samping memang sekarang ini adalah terkait dengan masalah sampah juga. Sampah ini penting juga harus kita kelola dengan baik, karena seperti apa yang pernah saya sampaikan bahwa persoalan kita ada dua hal yang memang harus menjadi atensi kita yang prioritas saat ini sebagaimana yang kita dengar dari wisatawan yaitu masalah kemacetan dan masalah sampah,” ujarnya.

Adi Arnawa juga menyampaikan bahwa perubahan APBD ini dilakukan untuk mengakomodasi berbagai perkembangan dan kebutuhan yang terjadi selama tahun anggaran 2025 yang sedang berjalan ini. Termasuk penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, perubahan prioritas belanja, serta pembiayaan daerah. dan juga dalam upaya menyesuaikan kebijakan daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Berkenaan juga dengan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dengan adanya pedoman dan peraturan yang jelas, serta partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dan DPRD, diharapkan APBD perubahan dapat disusun secara efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba beserta pimpinan instansi vertikal dan OPD di Kabupaten Badung, para tenaga ahli DPRD dan fraksi, serta undangan lainnya. (bgn003)25081103

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung pada Senin (21/10/2024). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta mengagendakan penempatan anggota PAW (pengganti antar waktu) Ni Luh Putu Sekarini dan laporan masing-masing tim penyusun rancangan peraturan dewan.

”Setelah dilakukan rapat paripurna PAW kan harus ada penempatan di AKD, tadi melalui keputusan Fraksi PDI perjuangan Ni Luh Putu Sukareni ditempatkan di Komisi IV dan di Badan Musyawarah,” kata Anom Guanti usai rapat kepada Baliglobalnews.

Agenda kedua, kata dia, laporan masing-masing tim, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Tim Penyusunan Kode Etik DPRD. Dalam peraturan tata tertib ada masukan-masukan. Dia mencontohkan setelah diputuskan oleh Badan Musyawarah dalam perjalanan misalnya ada agenda urgen yang harus segera dikoreksi atau diubah agenda tersebut, dimandatkan kepada pimpinan. ”Nah pimpinan yang dimaksud itu adalah ketua, wakil ketua dan ketua ketua AKD tanpa ketua fraksi,” katanya.

Ketika ditanya rancangan peraturan tata beracara ditunda, Anom Gumanti menyatakan bahwa dewan

sudah melakukan pembahasan dengan melibatkan tim ahli. ”Sudah melalui proses juga dengan eksekutif, bahkan sudah studi banding ke provinsi ke biro hukum. Nah di situ masih banyak yang harus disesuaikan, karena dalam dasar hukum PP 12 tahun 2018 itu tidak ada mengatur secara implisit maupun eksplisit. Kita pun menunggu dulu supaya ndak duplikasi dengan peraturan di atasnya. Jadi kita tunggu dulu, sedangkan secara faktual Provinsi juga belum memiliki, karena Provinsi adalah perwakilan Pemerintah Pusat. Bukan kami tidak melanjutkan pembahasan, kami tetap lanjutkan tapi ada yang perlu kami komunikasikan, koordinasikan, karena ini tentang tata beracara. Kalau kita ya sembrono gitu, saya sampaikan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kalau memang tidak ada dasar hukum yang jelas, yang mengatur. Apalagi menyangkut sudah beracara berarti sudah teknis, supaya ndak terjadi, justru kita ingin artinya di dewan ini terjadi konektivitas antara temen-temen nanti kalau itu tidak betul-betul sesuai peraturan undang undang kan berbahaya juga. Ini melaporkan ini melaporkan ini kan susah, tidak nyaman nanti kita bekerja. Lebih baik kita tunggu dulu peraturan yang lebih tinggi kemudian peraturan provinsi baru kita lanjutkan,” katanya.

Ketika ditanya contoh peraturan yang perlu dicermati, dia menyebutkan ada banyak hal. ”Terutama adalah teknik teknis dalam beracara, ketika ada laporan siapa ini, apakah ketua BK aja (yang menangani-red) tidak ada diamanatkan di peraturan apakah tanpa persetujuan pimpinan. Jadi ini perlu kita diskusikan, jadi supaya ndak nanti satu AKD yang kita miliki ini menjadi super power,” tandasnya. (bgn003)24102201

Mangupura, Baliglobalnews
Fraksi Partai Golkar menyatakan pendapatan daerah yang dirancang Rp11,29 triliun, meningkat 17,76% dari APBD (Induk) 2024 adalah sebuah estimasi peningkatan yang luar biasa. Sementara pendapatan per Juni 2024 Rp2,97 triliun lebih.
“Mohon penjelasan indikator yang dijadikan rujukan untuk mencapai proyeksi pendapatan daerah pada tahun anggaran perubahan 2024 dengan sisa waktu satu semester,” kata I Gusti Ngurah Shaskara ketika membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (30/7/2024).

Shaskara mengatakan sangat setuju untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam memproyeksikan capaian pendapatan pada Perubahan APBD tahun 2024, karena jika proyeksi pendapatan tersebut terealisasi tidak mendekati target dari proyeksi, tentu akan memberikan dampak langsung kepada formulasi belanja pada tahun anggaran perubahan 2024 utamanya terhadap program-program yang telah dirancang oleh OPD. “Jika hal tersebut terjadi harapan kami agar rasionalisasi anggaran dapat dilakukan secara proporsional,” katanya.

Fraksi Partai Golkar mencermati postur perubahan APBD tahun 2024 yang mana pendapatan daerahdirancang Rp11,29 triliun lebih disandingkan dengan rancangan pendapatan daerah yang tersaji dalam KUA-PPAS tahun 2025 Rp10,48 triliun lebih ternyata proyeksinya lebih kecil dari perubahan APBD tahun 2024. “Pandangan kami, akan lebih selaras jika perubahan APBD tahun 2024 ini juga diharmonisasi dengan rancangan KUA-PPAS tahun 2025, dimana akan lebih terlihat performance jenjang peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 yang posturnya didasarkan oleh perencanaan proyeksi yang akurat dan tentu juga hal ini mencerminkan prinsip keberlanjutan peningkatan postur anggaran dari tahun ke tahun.

Mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dia menyebutkan telah melalui berbagai tahapan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. “Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tandasnya. (bgn003)24073003

Mangupura, Baliglobalnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa sidang kedua di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (29/7/2024).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta mengagendakan Penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 pada kondisi ekonomi yang semakin membaik. “Namun kita harus tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian ke depan,” katanya.

Giri Prasta menyatakan perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel, diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas perekonomian untuk menjawab tantangan tahun ini maupun tahun depan secara lebih antisipatif dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.
Bupati menyampaikan pendapatan daerah dirancang Rp11,29 triliun lebih meningkat Rp1,7 triliun lebih atau 17,76% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2024 Rp9,59 triliun.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dirancang Rp10,28 triliun, pendapatan transfer Rp1 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap dirancang Rp3,93 milyar lebih.
Belanja daerah dirancang Rp12,13 triliun lebih. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 6,96 triliun lebih, belanja modal Rp2,56 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp75 miliar dan belanja transfer Rp2,5 triliun lebih.

Hadir para anggota DPRD Badung, jajaran Forkopimda, Sekda beserta jajarannya dan undangan lainnya. (bgn003)24072903

Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Rabu (10/7/2024).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta mengagendakan Penyampaian Penjelasan DPRD terhadap Raperda tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali dan Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, dan Raperda tentang RPJP Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2045,

Usai rapat paripurna, Bupati Giri Prasta menjelaskan dengan adanya Raperda tentang tanaman lokal Bali sebagai konsep bertalian dengan asal mula Bali yang salah satunya di Badung dengan adanya Taman Bumi Banten dan ke depannya akan mengklasifikasikan mana yang termasuk jenis tanaman upakara dan usada Bali.

“Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung atas pencapaian dengan mengimplementasikan kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam kegiatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Giri Prasta mengatakan terkait dengan dengan target APBD 2025 potensi di Kabupaten Badung mayoritas berada di pajak hotel dan restoran, karena ke depan akan bertalian penuh dengan perhitungan, diharapkan tidak ada pergeseran dari wisatawan khususnya wisatawan Internasional di bali terutama di Kabupaten Badung.

“Kita berhitung di triwulan I mencapai 1,7 juta jiwa bahkan kita sudah berhitung di hari libur sekolah, high season, bahkan di bulan September dan November akan dilaksanakan KTT di Bali khususnya di Kabupaten Badung, maka kami selalu optimis dengan PAD di Kabupaten Badung terutama Pajak Hotel dan Restoran. Di Badung ini kita mengedepankan by the trend bukan apple to apple dengan pola dan target yang kita terapkan sehingga semua bekerja sama dengan baik. Tentunya semua ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Hadir Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, para Anggota DPRD Badung, Sekda Adi Arnawa, jajaran kepala OPD di Lingkungan Pemkab Badung, Forkopimda Badung, dan undangan lainnya. (bgn003)24071006

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa sidang kedua di Ruang sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Rabu (10/7).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta antara lain mengagendakan Penyampaian Penjelasan DPRD terhadap Raperda tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali.

Ketua Bapemperda DPRD Badung, I Wayan Sugita Putra, yang menyampaikan penjelasan raperda inisiatif dewan tersebut mengatakan secara “mayoritas” masyarakat di Bali pada umumnya dan Kabupaten Badung khususnya, dalam melakukan berbagai ritual keagamaan memerlukan berbagai sarana yang memperkuat dan pelestarian budaya kita. “Hal ini juga berkorelasi tepat, Kabupaten Badung sebagai central destinasi wisata Bali, diharapkan dapat menopang eksistensi pengembangan pembangunan di bidang kepariwisataan, pertanian, adat-istiadat dan budaya,” katanya.

Sugita menyatakan dalam menopang ruang wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, nyaman, produktif, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi tri hita karana. Kabupaten Badung yang merupakan central destinasi wisata di Bali, selalu menjadi pusat kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung, tidak serta merta secara keseluruhan bertumpu pada bidang kepariwisataan, akan tetapi juga berorientasi pada bidang pertanian. pada bagian lain, wilayah Badung Bagian Utara, kurang optimal mendapat sentuhan perhatian dalam pengembangan sebagai kawasan pertanian dalam arti luas. padahal potensi wilayahnya, dengan topografi wilayah dataran pegunungan, sehingga sangat cocok pengembangan pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian.

Pembangunan kepariwisataan, kata dia, tidak dapat terlepaskan dukungan dari sektor lainya, termasuk sektor pertanian. “Ikon pariwisata kita adalah pariwisata budaya, yang tidak dapat dipisahkan dari agama, adat-istiadat, tradisi dan kearifan lokal. Kehidupan dan kebiasaan yang telah diwujudkan dalam keseharian sangat menopang pelestarian budaya kita sebagai salah satu komponen kekuatan pariwisata kita, di samping keindahan alam,” katanya.

Masyarakat Badung pada umumnya dalam menjaga tatanan kehidupan, sangat dipengaruhi oleh filosofi tri hita karana. termasuk menjaga hubungan harmonis dengan alam disekelilingnya, yang diyakini mampu memberikan kedamaian dalam kehidupannya. Setiap tanaman yang ada disekitarnya, akan memberi kemanfaatan.

demikian halnya, tanaman lokal bali merupakan tanaman yang tumbuh, berkembang, dibudidayakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali. Terhadap keberadaan tanaman lokal bali sebagai sumber daya hayati dan plasma nuftah, juga merupakan sarana upakara, persembahyangan, usada, dan penghijauan. dengan fungsi yang demikian tersebut, yakni memiliki fungsi nilai ekologis, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan, sepatutnya mendapat perhatian agar senantiasa tersedia dalam mendukung aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan adat-istiadat, puspa dewata, pengembangan usada, serta tanaman penghijauan. Kesemuanya tersebut sangat mendukung Kabupaten Badung sebagai destinasi wisata. Dewasa ini keberadaan tanaman lokal Bali sebagai tanaman gumi banten, tanaman puspa dewata, tanaman usada dan tanaman penghijauan sudah semakin langka dan terancam punah, sehingga perlu upaya pelestarian, perlindungan, dan pembudidayaan dalam rangka mewujudkan visi “Melanjutkan  kebahagiaan masyarakat

Badung melalui pembangunan yang berlandaskan tri hita karana”. Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Bali tidak bisa lepas dari tanaman yang digunakan untuk sarana upacara, puspa dewata, tanaman usada, serta tanaman penghijauan. Seiring dengan bertambahnya penduduk serta kemajuan teknologi, meningkat pula kebutuhan masyarakat khususnya dalam penyediaan tanaman tersebut, dimana diantaranya ada yang sudah langka dan lahan untuk menanam tanaman tersebut di bali semakin berkurang.

Dalam rangka menyelenggarakan pelestarian, perlindungan dan pembudidayaan tanaman lokal Bali tersebut, diperlukan gerak langkah bersama melalui peran serta pelibatan pemangku kepentingan. Langkah dan gerakan yang masif diperlukan sebagai wujud sinergitas semua pihak. “Dengan demikian diharapkan akan terbangun rasa tanggung jawab bersama untuk dapat terwujudnya harapan tersebut. Untuk memberikan arah kebijakan, landasan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Badung melalui hak inisiatif yang dimilikinya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali,” tandasnya. (bgn003)24071001

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar kompak tidak menghadiri penutupan Rapat Paripurna DPRD Badung pada Kamis (18/4) lalu. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta mengagendakan penyampaian rekomendasi DPRD Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati terkait pelaksanaan APBD Badung tahun anggaran 2023.

Ketua DPD Partai Golkar Badung, Wayan Suyasa yang juga Wakil Ketua I DPRD Badung, hingga berita ini selesai ditulis Minggu (21/4) pukul 16.00 Wita, tidak merespons ketika dimintai konfirmasi lewat pesan WhatsApp. Pesan yang disampaikan hanya dibaca.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan rapat paripurna menggunakan sebuah mekanisme, tata tertib DPRD Kabupaten Badung.

“Jadi, kuorum sebuah sidang paripurna 3/4 anggota DPRD Badung harus hadir. Dan hari ini, sidang paripurna telah kami nyatakan kuorum sesuai dengan tata tertib, karena yang hadir 30 orang dari 40 orang. Artinya telah melebihi daripada ketentuan yang diatur oleh tata tertib,” katanya usai sidang.

Sementara Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyatakan tidak mengerti atas ketidakhadiran Fraksi Golkar. “Tidak ngerti saya. Yang ngundang ke sini kan DPRD,” ujarnya.

Giri Prasta pun menyinggung gaji besar yang diterima oleh anggota DPRD Badung. Bahkan sampai menyebut jika kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ini juga mendapat uang yang juga besar.

“Kalau misalkan saya seperti itu, kan malu. Terima gaji banyak. Keluar negeri juga, begitu juga ada keluar daerah dapat uang. Ketika tugasnya melaksanakan tugas negara, tidak hadir,” katanya. (bgn003)24041810

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (9/10/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Putu Parwata didampingi oleh Wakil Ketua I I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta dengan agenda penyampaian penjelasan DPRD terhadap ranperda tentang Data Dasar tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi; Perubahan atas Perda No 1/2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara Bupati Badung menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Ranperda Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bupati Nyoman Giri Prasta mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik bersama Pemerintah Kabupaten Badung, dalam melaksanakan berbagai program kerja pembangunan  daerah di Kabupaten Badung.

Bupati menyampaikan APBD TA 2024 Kabupaten Badung dirancang Rp 8,32 lebih meningkat Rp 2,26 lebih atau naik 37% dari APBD TA 2023 Rp 6.060.468.111.324.

“Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu instrumen distribusi keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat melalui upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, amanat undang-undang melalui desentralisasi fiskal diharapkan akan memungkinkan daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Di sisi lain, meningkatnya kegiatan pembangunan gedung di Kabupaten Badung, Bupati menyebut perlu diantisipasi dengan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung yang selaras antara pengaturan administratif dan teknis sehingga proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

“Perlu diaturnya tentang penerapan arsitektur Bali terutama gaya arsitektur tradisional di Kabupaten Badung sehingga penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan gedung yang ada nantinya dapat menunjukkan jati diri lokal dan tidak terlepas dari nilai-nilai kedaerahan yang ada,” katanya.

Bupati usai mengikuti sidang juga mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan Perda Inisiatif yang dibuat DPRD Badung. Salah satunya adalah berkenaan dengan perlindungan terhadap petani. “Saya ingin memberikan sebuah kebijakan yang memberikan insentif kepada petani. Biar kali pertama ada petani digaji lho. Kalau berbicara masalah gagal panen, subsidi, pajak tidak kita pungut, saya kira itu sudah berjalan. Hal yang paling penting bagaimana kita punya prinsip bela beli, mewujudkan bangga jadi petani akan diimplementasikan dengan insentif,” katanya.

Untuk itu, Bupati menyatakan harus memerankan Dinas Pertanian dan Perkebunan, juga dengan perekonomian Kabupaten Badung untuk mengendalikan jangan sampai kekuatan pengijon, pengepul, tengkulak, mendominasi setiap panen masyarakat petani. “Kita akan menggerakkan organisasi perangkat daerah untuk melindungi masyarakat petani ini agar tidak terjadi nanti persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan, setiap panen anjlok. Kita antisipasi agar tidak terjadi kerja sama antara petani dengan pihak pengepul dan lain sebagainya. Itu kita antisipasi dengan baik sehingga teknologi yang transparan akan kita terapkan di Kabupaten Badung, sehingga betul-betul kita bisa mewujudkan sektor yang kedua unggulan Kabupaten Badung yaitu pertanian,” katanya.

Turut hadir seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekda Badung beserta seluruh pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal di Wilayah Kabupaten Badung, para direksi Perumda Kabupaten Badung dan para tenaga ahli DPRD dan Fraksi DPRD Kabupaten Badung. (bgn003)23100914

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar penutupan rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (18/8/2023) siang.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta, dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Ketut Suiasa, anggota DPRD Badung serta instansi terkait menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan. Pada pagi harinya DPRD Badung melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Badung yang dibacakan oleh Wakil Bupati I Ketut Suiasa.

Bupati Giri Prasta menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesungguhan serta kerja keras pimpinan bersama jajaran anggota DPRD Badung, sehingga pembahasan dua ranperda tersebut dapat dilalui dalam suasana kebersamaan dan pemahaman yang sama berdasarkan amanat regulasi yang berlaku.

“Pimpinan dan anggota DPRD telah sepakat terhadap rancangan APBD perubahan tahun 2023 begitu juga dengan rancangan Perda berkenaan dengan adat budaya dan keagamaan tinggal nanti berkenaan dengan APBD kita mohonkan evaluasi oleh Gubernur Bali, karena ini merupakan mekanisme. Itu juga ada durasi lamanya evaluasi, setelah itu perubahan APBD 2023 bisa kita laksanakan,” katanya .

Bupati juga berharap setelah diundangkan dalam lembaran daerah, seluruh OPD diperintahkan untuk segera melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan, dan dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Semoga Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, tuntunan dan kekuatan lahir batin kepada kita semua dalam menunaikan tugas dan kewajiban kita masing-masing,” katanya. (bgn003)23081805

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Badung Gede (Gerindra – Demokrat) mengusulkan agar nilai suara yang diperoleh parpol naik minimal menjadi Rp 25.000 per suara sah. Usulan itu disampaikan Fraksi Badung Gede dalam pemandangan umumnya yang dibacakan I Made Reta dalam sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (16/8/2023).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta serta dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Ketut Suiasa, mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan.

Terhadap dua Ranperda tersebut, Fraksi Badung Gede menyatakan pada prinsipnya dapat menerima dan ditetapkan menjadi perda. Namun ada beberapa saran dan masukan. Di antaranya pendapatan daerah, Fraksi Badung Gede sangat berharap

pemerintah tidak henti-hentinya mengedukasi wajib pajak, karena

masih ada hotel dan restoran yang belum operasional sampai sekarang sebagai dampak Covid-19. “Selain itu kami harapkan pemerintah juga dapat menciptakan sumber-sumber lain dalam menjaga pendapatan daerah, sebagai inovasi baru yang cukup fundamental sehingga menjadi kebanggaan kita semua,” katanya

Dari pertumbuhan pendapatan, Fraksi Badung Gede optimis rencana anggaran pendapatan tahun 2023 akan terlampaui sehingga akan memiliki Silpa yang surplus untuk  digunakan sebagai pengaman terhadap anggaran kemudian. “Melihat pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, begitu juga dari aspek peraturan dan kepatutan dapat dibenarkan untuk melakukan kenaikan harga/nilai satu suara sah yang diperoleh parpol, yang selama ini dihitung Rp 10.000 per suara yang sah. Kami mohon dapat dinaikkan menjadi minimal Rp 25.000 per suara sah, sehingga setiap partai politik yang ada di Kabupaten Badung dapat menjalankan program yang

direncanakannya dengan baik,” katanya.

Fraksi Badung Gede juga mendorong pemerintah dapat melanjutkan program tentang pengadaan laptop untuk anak/guru sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, sehingga sejak dini anak dapat mengakses kemajuan teknologi, apalagi laptop yang sebelumnya sudah tidak bisa mengaksesnya, karena sudah ketinggalan zaman dan sudah tentu dengan spek laptop lebih baik. (bgn003)23081716