Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar yang digelar di Gedung DPRD Denpasar berlangsung khidmat pada Jumat (3/10/2025). Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD I Made Oka Cahyadi Wiguna.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. “Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kerja sama dalam merampungkan tahapan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Jaya Negara memaparkan bahwa target Pendapatan Daerah Tahun 2026 dirancang Rp2,95 triliun lebih, dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,98 triliun lebih. Pajak daerah menjadi penopang utama dengan proyeksi Rp1,71 triliun lebih, disusul retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah.

Adapun Belanja Daerah Tahun 2026 dirancang Rp3,48 triliun lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Walikota menegaskan penyusunan belanja menggunakan pendekatan berbasis kinerja agar setiap rupiah yang digelontorkan mampu memberikan dampak nyata pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menyinggung bencana banjir yang melanda Denpasar pada September 2025 lalu, Walikota Jaya Negara menekankan pentingnya penyesuaian anggaran untuk pemulihan sarana prasarana dan percepatan normalisasi pelayanan masyarakat. Jaya Negara juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu dalam penanganan bencana. “APBD bukan hanya angka-angka, tetapi wujud nyata komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Denpasar. Untuk itu, saya sangat mengharapkan koreksi yang konstruktif dari para anggota dewan, sehingga apa yang kita rumuskan benar-benar memberi manfaat terbaik bagi pembangunan Kota Denpasar,” ujarnya.

Sidang paripurna ditutup dengan penyerahan pidato pengantar Walikota oleh Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, kepada masing-masing fraksi untuk dibahas lebih lanjut, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tepat waktu demi kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Hadir pula Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, jajaran Forkopimda Denpasar, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar. (*/bgn003)25100310

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar penutupan rapat paripurna masa persidangan kedua di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Jumat (14/2/2025).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I AAN Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua III Made Sunarta mengagendakan Pengambilan Keputusan, Penandatanganan Berita Acara dan Sambutan Bupati Badung terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.

Ketua DPRD Gusti Anom Gumanti bersyukur rapat paripurna kuorum, karena dari 45 anggota DPRD Badung termasuk pimpinan yang hadir 40 orang. ”Ini menjadi sebuah gaiden ke depan buat Badung, terutama yang berhubungan dengan pariwisata,” katanya kepada wartawan.

Ketika ditanya ada anggota dewan yang sejak awal rapat paripurna hingga penutupan tidak hadir, Anom Gumati mengatakan DPRD Badung sudah mempunyai peraturan nomor 1/2024 tentang tata tertib, di samping ada peraturan kode etik. ”Saya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anggota. Tetapi menurut saya, ketika kita melaksanakan tugas kunci utama adalah disiplin, kan sudah diuraikan dalam peraturan tata tertib itu. Jadi, pasti akan ada sanksi. Sanksi ini bisa sanksi lembaga atau mungkin sanksi dari partainya sendiri, karena semua kita ini memiliki fraksi yang berhubungan dengan partai. Nanti akan saya lihat dari absensinya. Tentu langkah pertama saya persuasif, ingin bicara dulu kenapa sampai tidak datang,” katanya.

Sementara Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Badung, karena telah melaksanakan serangkaian proses pembahasan dan merampungkan Raperda RTRW Badung 2025-2045.

Dia menyampaikan raperda tersebut akan melalui serangkaian mekanisme untuk dijadikan lembaran negara. “Kami Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan DPRD Kabupaten Badung telah menyepakati dan dituangkan dalam sebuah berita acara. Untuk selanjutnya keputusan bersama ini akan kami bawa ke Provinsi untuk dilegalisasi serta dievaluasi. Selanjutnya dikembalikan ke Kabupaten Badung, diparipurnakan kembali oleh DPRD Badung, baru bisa kita undangkan peraturan ini menjadi lembaran daerah dan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Turut hadir Wakil Bupati I Ketut Suiasa, para Anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda IB Surya Suamba serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, dan undangan lainnya. (bgn003)25021509

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan pertama di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, pada Rabu (9/10/2024). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya dan Wakil Ketua III Made Sunarta mengagendakan Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan proses penyusunan rancangan APBD 2025 untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian serta mendukung berkelanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan daerah. “Program-program prioritas pada APBD 2025 menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial,” katanya.

Suiasa merinci postur rancangan APBD Badung tahun 2025 meliputi pendapatan daerah dirancang Rp10,4 triliun lebih, meningkat Rp897 miliar lebih atau 9,36 % dibandingkan anggaran induk 2024 Rp9,5 triliun lebih. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD dirancang Rp9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp799 miliar lebih. Belanja Daerah dirancang Rp10,5 triliun lebih, meningkat Rp861 miliar lebih atau 8,93% dari anggaran induk 2024 Rp9,6 triliun lebih. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dirancang Rp5,5 triliun lebih, belanja modal Rp3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp72 miliar lebih dan belanja transfer Rp1,7 triliun lebih. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dirancang Rp115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaraan pembiayaan Rp100 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Dia menyebutkan anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas. Mulai dari bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama dan budaya, bidang pariwisata hingga bidang infrastruktur. Sementara komposisi rancangan APBD 2025 dimana, kontribusi PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 108,41%. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu, belanja operasi sebesar 52,58%, belanja modal sebesar 29,94%, belanja tidak terduga sebesar 0,69% dan belanja transfer 16,76%. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 21,34% dan alokasi anggaran kesehatan 16,37% dari total belanja daerah.

Usai menyampaikan penjelasan, Plt. Bupati Suiasa menyerahkan naskah penjelasan Bupati Badung kepada Ketua DPRD, yang selanjutnya diserahkan kepada ketua-ketua fraksi untuk menjadi referensi dalam penyusunan pandangan umum fraksi-fraksi. Dia mengharapkan Dewan melakukan pembahasan secara rinci dan mendapat persetujuan dan ditetapkan bersama-sama.

Rapat paripurna dihadiri Anggota DPRD Badung, Forkopimda, Pj. Sekda Badung IB Surya Suamba bersama pimpinan perangkat daerah serta pimpinan instansi vertikal. (bgn003)24100909

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menghadiri rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2024 DPRD Kabupaten Tabanan, atas persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Jumat (20/9/2024).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan turut dihadiri oleh Wakil I dan II dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Sekda beserta para Asisten Setda, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan dan kepala instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan beserta para jurnalis dan undangan terkait lainnya.

Pembahasan Ranperda yang berlangsung saat itu, dilaksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, tentang pedoman penyusunan APBD. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah disetujui bersama dua buah rancangan peraturan daerah tersebut, maka tahapan berikutnya akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

Secara garis besar, Bupati Sanjaya menyampaikan Penerimaan Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah Rp698,199 miliar lebih, dan pendapatan transfer Rp1,233 triliun lebih sehingga jumlah pendapatan daerah menjadi Rp.1,931 triliun lebih.

“Sedangkan besaran Belanja Daerah adalah sebesar Rp1,994 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, ini berarti pada RAPBD tahun anggaran 2025 terdapat defisit Rp62,802 miliar lebih. Besarnya defisit tersebut direncanakan akan ditutupi dari pembiayaan netto yang bersumber dari silpa tahun sebelumnya,” Jelas Sanjaya.

“Kita sangat menyadari bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan, namun demikian kita tetap berupaya dengan sumber daya yang ada untuk mewujudkan visi kabupaten tabanan. Atas dasar itulah kita tetap mempertahankan kekompakan, semangat kerjasama dan suasana saling pengertian semua pihak demi suksesnya pelaksanaan program pembangunan tahun 2024 dan tahun 2025,” katanya. (bgn003)24092014

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Kamis (5/9/2024). Rapat dipimpin Ketua Sementara DPRD Badung Putu Parwata dengan agenda membahas dan menyusun AKD (alat kelengkapan dewan), termasuk pimpinan atau Ketua DPRD Badung.

”Kita menetapkan alat kelengkapan dewan, pimpinan DPRD definitif. Jadi agenda sesuai dengan peraturan yang kita laksanakan, dimana 30 hari harus sudah selesai. Jadi tepat pada hari ini kami komitmen dan konsisten 30 hari semua alat kelengkapan dewan sudah terbentuk. Sekarang kita tinggal melakukan usulan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Komposisinya, kata dia, sesuai dengan undang-undang, karena PDI Perjuangan menjadi pemenang pertama di Kabupaten Badung maka pimpinan DPRD Kabupaten Badung atau Ketua DPRD Kabupaten Badung diberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. ”Kita sudah putuskan dan PDI Perjuangan menugaskan (I Gusti) Anom Gumanti sebagai Ketua DPRD masa bakti 2024-2029. Wakil Ketua dari partai Golkar masih menunggu Keputusan DPP Partai atau DPD-nya untuk kita proses lebih lanjut. Untuk Gerindra Made Wijaya sebagai Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III dari Demokrat I Made Sunarta.

Semua AKD, kata dia, juga sudah diisi tentu sesuai dengan proporsional, ada komisi yang berjumlah 10, ada yang 11, dan tim penyusunan kode etik tata tertib dan tata beracara juga kita lengkapi semua, tinggal kita menunggu nanti AKD karena aturannya harus pimpinan definitif atau Ketua DPRD Definitif yang menandatangani. Kita menunggu proses pelantikan lebih lanjut,” katanya.

Karena proporsional, lanjutnya, ada yang anggotanya 7, dan itu rata-rata diisi PDI Perjuangan. ”Jadi semua diambil oleh PDI Perjuangan,” katanya.

Ketika ditanya kenapa rapat berjalan alot, Parwata menyatakan tidak, tetapi hanya karena Golkar belum menerima keputusan partainya. ”Mereka harus menyampaikan keputusan melalui fraksi dan fraksi menyampaikan dalam rapat paripurna. Jadi mereka menunda sementara sambil menunggu keputusan partai. Kalau Golkar bisa mengusulkan segera, maka pelantikan bisa bersamaan. Jika tidak, maka dia akan dilantik oleh Ketua DPRD,” tandasnya.

Ditanya kapan pelantikan, Parwata menyatakan secepatnya. ”Oleh karena itu, saya segera tanda tangani pengusulan pimpinan definitif kepada gubernur untuk diproses dan hari ini harus sudah selesai,” katanya. (bgn003)24090501

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (23/7/2024).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengagendakan penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan dan keuangan yang dapat terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang memperhatikan kontinuitas. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan dalam mencapai masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

“Kami telah melakukan tugas eksekutif dan dokumen sudah diterima oleh pimpinan dewan. Saya harap ada pembahasan yang konstruktif sebagai tugas konstitusi. Tujuannya hanya untuk pemerataan ekonomi guna mensejahterakan dan membahagikan masyarakat Kabupaten Badung,” ujarnya.

Bupati menjelaskan pada rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11 triliun lebih, meningkat sebesar Rp1.7 triliun lebih atau 17,76% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.5 triliun lebih.

“Untuk Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp10 triliun lebih, meningkat sebesar Rp1.7 triliun lebih atau 19,84 % dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8 triliun lebih. Untuk belanja daerah dirancang sebesar Rp12 triliun lebih, meningkat sebesar Rp2 triliun lebih atau 26,91 % dari APBD (Induk) tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9 triliun lebih,” katanya.

Bupati Giri Prasta juga memaparkan terkait program pengelolaan persampahan. “Anggaran ini dirancang sebesar Rp173 miliar, meningkat sebesar Rp31 miliar lebih seratus dari pagu awal sebesar Rp142 miliar lebih. Begitu juga program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Kami merancang sebesar Rp176 miliar lebih, meningkat sebesar Rp14 miliar dari pagu awal sebesar Rp161 miliar lebih,” katanya. 

Hadir para anggota DPRD Kabupaten Badung, Wabup I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Badung dan kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Badung. (bgn003)24072310

Mangupura, Baliglobalnews

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa sidang kedua di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (12/7/2024).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua I I, I Made Sunarta, mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 serta Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Wayan Sandra dapat menerima

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 dan disahkan menjadi peraturan daerah, dengan catatan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam menyusun APBD selanjutnya tetap realistis dengan prinsip kehati-hatian dan terus melakukan langkah-langkah efisiensi dan di sisi lain tetap meningkatkan produktivitas kinerja.

Sandra menyebutkan Fraksi PDI Perjuangan sependapat dengan rancangan KUA – PPAS tahun

anggaran 2025 yang menunjukan angka realistis dan masih memungkinkan dilakukan

penyesuaian berdasarkan dinamika

perkembangan pariwisata yang terus membaik. “Kami Fraksi PDI Perjuangan melihat komposisi Rancangan KUA – PPAS APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat banyak, dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 21,01% dari total belanja daerah sebagai wujud

komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 dan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 16,39% dari total

belanja daerah,” katanya.

Berdasarkan hal itu, Fraksi PDI

Perjuangan dapat menerima semua program-program pemerintah dengan melakukan pendalaman terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran daerah tahun 2025 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait.

Fraksi PDI Perjuangan juga dapat menerima Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah mampu mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Badung melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Sandra juga menyampaikan saran Fraksi PDI Perjuangan di antaranya ke depan agar pemerintah merencanakan pembangunan Taman Kota Mangupura sebagai wajah pintu masuknya ke Kota Mangupura. Pemerintah lebih fokus lagi dalam penanganan ketersediaan air bagi masyarakat khususnya masyarakat Badung Selatan.

“Kami sangat merespons kebijakan pemerintah untuk mengadopsi teknologi starling untuk mengatasi masalah kabel-kabel optik yang

secara estetika kurang baik dari sisi pariwisata, dengan melakukan kajian secara matang dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Agar pemerintah lebih memaksimalkan lagi penanganan sampah di Kabupaten Badung untuk menjadikan sampah tidak lagi menjadi ancaman lingkungan tetapi justru memberikan manfaat bagi masyarakat Badung. (bgn003)24071407

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (12/7/2024).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua I I, I Made Sunarta, mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 serta Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.

Fraksi Badung Gede (Gerindra dan Demokrat) melalui pembaca I Made Wijaya, antara lain menyarankan agar menjadikan sektor pariwisata sebagai gerbong yang dapat menarik sektor lainnya. “Untuk itu kami tidak henti-hentinya menyampaikan dan mendorong pemerintah melalui sektor bidang penguatan infrastruktur dalam

pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dapat segera terkonsentrasi, terealisasi dan ditangani secara serius dalam pelaksanaanya pada perbaikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung dengan baik, guna menjaga kenyamanan wisatawan, para komuter, melalui perbaikan penerangan jalan umum, perbaikan utilitas saluran gorong-gorong, penyediaan air bersih PDAM, perbaikan jalan, serta langkah-langkah mengurai

kemacetan pada jalan daerah Uluwatu, Jimbaran, Nusa Dua, Tanjung Benoa, Desa Canggu, Jalan Raya Padang Luwih-sempidi, Abianbase-Dalung, Desa Kapal-Sempidi, Mengwitani, Darmasaba-Lukluk, dan daerah lainnya, sebagai akses alternatif menuju objek tujuan wisata di daerah Badung dan menjadi sistem jaringan jalan yang terkoneksi dengan jalan nasional dan provinsi yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi mantap jalan.

Fraksi Badung Gede berharap partisipasi aktif pemerintah dalam

implementasi menciptakan solusi penanggulangan sampah secara terkoneksi, kolaborasi di Kabupaten Badung dengan program terbarukan yang berkelanjutan, melalui program teknologi 3R (reduce, reuse, dan recycle), energi recovery dan berfokus pada zero waste. karena tata kelola sampah yang tidak baik, dapat menjadi masalah besar apabila tidak ditangani dengan tepat dan merupakan isu penting yang perlu penanganan secara teratur, terstruktur, dan terpadu dari hulu sampai hilir perlunya meningkatkan kesadaran, serta dilakukan pengawasan atau pemberian reward bagi yang taat maupun yang

melanggar. penggunaan anggaran yang ketat, jelas, tepat guna, skala prioritas, serius, sehingga terwujudnya Kabupaten Badung bersih, asri dan lestari. dengan melibatkan peran desa adat, desa/kelurahan, kecamatan,

pemerintah di Kabupaten Badung

Terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 Rp10,4 triliun lebih, Fraksi Badung Gede menyampaikan dari aspek pendapatan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah agar lebih disiplin, taat dan patuh pada peraturan dan perundang

– undangan yang sudah disepakati, serta mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang di tengah kondisi global yang kurang kondusif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Mengenai Raperda tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, pihaknya menyarankan dalam mewujudkan daerah semesta berencana di Kabupaten Badung perlu haluan pembangunan yang bersifat ideologis yakni kultural, religius, dan nasionalis serta untuk menciptakan integrasi, keselarasan, sinkronisasi, dan bersinergi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. sesuai bhisama yang tertuang dalam lontar “Batur Kelawasan”.

Hadir Bupati Badung bersama Wakil Bupati, Anggota DPRD Badung, Sekda beserta jajarannya, Forkopimda dan undangan lainnya. (bgn003)24071302

Mangupura, Baliglobalnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna keempat masa persidangan kedua tahun 2022 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (24/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta mengagendakan penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022.
Bupati menyebutkan pendapatan daerah dirancang Rp 3.687.215.470.714, meningkat Rp 698.004.230.762 atau 23 % dari APBD induk Rp 2.989.211.239.952. Perubahan tersebut terdiri atas
pendapatan asli daerah (PAD) dirancang Rp 2.767.113.537.463 meningkat Rp 685.893.197.957 atau 33% dari APBD induk 2022 Rp 2.081.220.339.506, pendapatan transfer dirancang Rp 920.101.933.251 meningkat Rp 12.111.032.805 atau 1 % dari APBD induk tahun anggaran 2022 Rp 907.990.900.446.
Sementara belanja daerah dirancang Rp 4.106.287.083.005, meningkat Rp 853.628.969.053 atau 26 % dari APBD induk Rp 3.252.658.113.952. Perubahan tersebut terdiri atas belanja operasi dirancang Rp 3.033.170.998.095, belanja modal Rp 607.576.085.861, belanja tidak terduga Rp 61.121.998.695 belanja transfer Rp 404.418.000.354. (bgn003) 22082405

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menjelaskan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dirancang dengan dilandasi perhitungan-perhitungan realistis agar dapat diwujudkan pada tahun anggaran 2020, dengan harapan seluruh belanja daerah dapat dibiayai dengan anggaran memadai yang bersumber dari pendapatan dan pembiayaan daerah.

Bupati Giri Prasta menyampaikan itu ketika memberikan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Senin (24/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua DPRD, I Made Sunarta dan I Wayan Suyasa serta dihadiri Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.

Giri Prasta mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah memberikan masukan yang bermanfaat, baik itu dalam bentuk usul, saran maupun pendapat yang nantinya akan dijadikan pertimbangan utama dalam rangka penyempurnaan rancangan KUPA, PPASP serta perubahan APBD tersebut, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek regulasi, kapasitas keuangan daerah serta dinamika asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam memproyeksikan target-target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Berkenaan dengan saran dan pandangan dewan terhadap belanja daerah pada tahun anggaran 2020, Bupati sependapat agar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 mengacu pada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor :119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

”Terkait hal tersebut, pemerintah daerah telah melakukan rasionalisasi terhadap target pendapatan dan belanja daerah dengan alokasi anggaran difokuskan pada belanja-belanja untuk penanggulangan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi,” katanya.

Berkaitan dengan hibah, mantan Ketua DPRD Badung itu menjelaskan bahwa hibah-hibah yang saat ini masih dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 adalah hibah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, antara lain hibah kepada PMI, hibah kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan terkait dengan pelaksanaan pemilukada. ”Terkait dengan hibah-hibah yang telah dianggarkan tersebut sudah melalui proses verifikasi oleh perangkat daerah terkait secara selektif sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Terhadap usul saran dewan agar adanya terobosan untuk menjadikan Badung sebagai ajang kegiatan MICE dalam rangka mempercepat recovery kepariwisataan, menurut Bupati pemerintah pusat secara bertahap telah mendorong diadakannya kegiatan MICE untuk dilaksanakan di Bali dan Badung pada khususnya seperti saat pihaknya didaulat sebagai narasumber dalam acara dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan topik Reformasi Birokrasi yang diadakan di Kuta serta kegiatan penanaman karang hias budidaya bertempat di Pantai Pandawa yang dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pihaknya juga sepakat terhadap pembangunan Taman Gumi Banten di Kecamatan Abiansemal, maupun terhadap saran dewan mengenai penyusunan master plan penataan Pantai Samigita (Seminyak, Legian dan Kuta), agar lebih menarik wisatawan dan memiliki daya saing yang tinggi, demikian pula terhadap penataan catus pata di masing-masing kecamatan agar dapat menunjang kegiatan keagamaan namun kegiatan penyusunan master plan tersebut memerlukan kajian yang komprehensif dan kompleks, baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun dampak sosialnya sehingga nantinya bisa implementatif dalam pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain Bupati asal Pelaga itu tidak sepaham dengan pandangan dewan yang menyatakan bahwa rancangan belanja daerah minimal sama atau lebih kecil dibandingkan dengan rancangan pendapatan daerah. Pasalnya, berdasarkan ketentuan pasal 83 sampai dengan pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperbolehkan belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah atau APBD mengalami defisit sepanjang besaran defisitnya tidak melampaui batas maksimal defisit yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta defisit tersebut dapat didanai dari pembiayaan daerah.

”Untuk dipahami bersama, bahwa berdasarkan hasil audit BPK RI, silpa tahun anggaran 2019 yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit belanja APBD adalah Rp 278.775.207.361,18 dan atas hal tersebut telah pula dicantumkan dalam postur rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020,” ujarnya.

Terhadap program/kegiatan di bidang agama, adat, budaya, pariwisata dan infrastruktur pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Bupati menjelaskan bahwa plafon anggaran  tersebut sebenarnya bukan merupakan plafon anggaran untuk melaksanakan kegiatan 14 (empat belas) upacara keagamaan, melainkan merupakan plafon anggaran khusus untuk melaksanakan program pengembangan nilai budaya yang mencakup 32 (tiga puluh dua) kegiatan, yang salah satunya berupa kegiatan penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung.

”Saya menyadari sepenuhnya bahwa saat ini kita berada pada situasi dan kondisi yang paling sulit dan memprihatinkan, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19, yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Keadaan ini tidak saja terjadi di wilayah Kabupaten Badung, namun juga terkondisi secara nasional maupun global. Meskipun demikian, saya tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh anggota dewan untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat substantif dan normatif, terhadap target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta program dan kegiatan prioritas tersebut, sehingga pada akhirnya terwujud suatu kesepakatan atau titik temu antara dewan dan pemerintah daerah terhadap Rancangan KUPA, PPASP serta Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020,” pungkasnya. (bgn/hms)20082413