Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan pertama di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Jumat (11/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta. Rapat dengan agenda pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026 dihadiri oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Ketiga fraksi yang ada di DPRD Badung meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra dapat menyetujui ranperda tersebut. Namun, persetujuan tersebut disertai dengan saran dan catatan. Dari beberapa saran itu, menurut Ketua DPRD Anom Gumanti, semuanya konstruktif untuk Pembangunan di Badung, terutama yang berhubungan dengan pariwisata.

Usai rapat paripurna, Bupati Adi Arnawa mengapresiasi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap raperda tersebut. Dia menyampaikan terima kasih atas sinergi dan dukungan yang ditunjukkan oleh pihak legislatif. “Secara prinsip saya mendengar dari pemandangan umum fraksi-fraksi bahwa yang pertama adalah sepakat dan mendukung bahwa langkah kami terkait dengan pengalokasian anggaran yang lebih banyak di sektor pada sektor infrastruktur dengan total 59,23% dari total Belanja. Bahwa ini merupakan komitmen kami dalam meningkatkan infrastruktur untuk menunjang pariwisata,” katanya.

Bupati Adi Arnawa menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi jawaban utama untuk menjawab tantangan arus pariwisata yang deras. Melalui alokasi jumbo tersebut, kata dia, Pemkab Badung fokus membenahi fasilitas yang dikeluhkan masyarakat serta membangun jaringan jalan fundamental demi konektivitas antar wilayah. “Yang kedua saya melihat bahwa dari performa pendapatan yang dari Rp10,3 triliun di APBD Induk menjadi Rp10,5 triliun. Yang terdiri dari PAD itu sekitar Rp9,5 triliun menjadi Rp9,7 triliun lebih Ini menunjukkan bahwa eksekutif dalam ini sangat-banyak serius dan penuh optimisme untuk menghadapi tantangan-tantangan sekaligus problem yang kami hadapi terkait dengan menjaga pariwisata untuk tetap berkelanjutan sebagaimana komitmen kita bersama,” katanya.

Mengenai catatan fraksi tentang wilayah Kuta yang dinilai belum tersentuh penataan, Adi Arnawa mengatakan bahwa pembangunan di kawasan ikonik tersebut sebenarnya sudah berjalan secara bertahap. Pemkab Badung terus melakukan beautifikasi, penataan pedestrian, serta perbaikan utilitas untuk membangkitkan kembali citra pariwisata Kuta. “Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa semua ini tidak akan cukup dengan politik anggaran kami, dengan komitmen kami, tetapi juga kami berharap dukungan dari semua stakeholder, masyarakat, desa adat, dan secara keseluruhan masyarakat kita di Badung ini. Kalau ini sudah kita lakukan secara membangun sinergitas dengan berbasis kolaborasi ini, saya kira ini saya sangat optimis ini akan bisa kita dorong dan kita akan bisa penuhi,” ujarnya.

Sementara terkait evaluasi realisasi fisik yang masih kurang sekitar 30 persen dari anggaran, Adi Arnawa menegaskan komitmennya untuk segera meminta jajaran OPD melakukan akselerasi pengerjaan di lapangan. “Oleh karena itulah, Sekda Badung beserta OPD ini agar benar-benar, apa yang menjadi saran fraksi ini menjadi perhatian dan atensi, sehingga pada masuk ke semester kedua ini harus mulai digenjot lagi, apalagi kita harus melihat tantangan-tantangan ke depan, sudah mulai akan musim hujan. Ini juga menjadi kendala terutama terkait dengan realisasi capaian fisik kita. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengapresiasi terhadap kebijakan kita khusus di infrastruktur dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, akan memberikan semacam satu trust untuk masyarakat,” katanya.

Rapat paripurna juga dihadiri oleh Anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, tenaga ahli DPRD Badung, serta undangan lainnya. (bgn003)26091114

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (3/9/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta mengagendakan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Badung didampingi Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta. Hadir pula Anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda Surya Suamba, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.

Usai rapat paripurna, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2026 didasarkan pada hasil evaluasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, maupun keuangan daerah. Penyesuaian ini diambil agar program kerja di sisa tahun anggaran berjalan lancar, efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dirancang Rp 10,50 triliun lebih. Target tersebut naik Rp170 miliar lebih atau 1,65% dibandingkan APBD Induk TA 2026 Rp10,33 triliun lebih. Peningkatan tersebut didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik menjadi Rp9,71 triliun. Pendapatan Transfer dirancang Rp787,82 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3 miliar.

Belanja Daerah dirancang Rp13,08 triliun lebih atau meningkat 13,56% dari APBD Induk. Postur ini terdiri dari Belanja Operasi Rp6,27 triliun, Belanja Modal Rp4,82 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp129,09 miliar, serta Belanja Transfer Rp1,86 triliun. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SILPA tahun sebelumnya Rp1,19 triliun dan Pembiayaan Utang/Pinjaman Daerah Rp1,97 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan.

Bupati menyatakan Pemkab Badung memrioritaskan alokasi anggaran pada berbagai sektor vital seperti Pendidikan Inklusif dan Berdaya Saing Rp723,75 miliar (20,61% dari total belanja), Peningkatan Derajat Kesehatan Rp399,14 miliar, Pelestarian Adat, Tradisi dan Seni Budaya Rp312,91 miliar, Penguatan Pengelolaan Persampahan Rp331,49 miliar.

Porsi perhatian terbesar diberikan pada pembangunan infrastruktur terpadu, melalui penyelenggaraan jalan yang dialokasikan Rp2,74 triliun. Secara akumulatif, alokasi infrastruktur ini menyerap 59,23% dari total belanja daerah. “Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” katanya.

Menurut Bupati, performa APBD ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberikan solusi nyata di lapangan. “Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” tandasnya. (bgn003)26090310

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mengenang sejarah dan perjalanan pembangunan Bali.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Dewa Jack ini menegaskan dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Jumat (14/8/2026) bahwa, momen peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, sebagai bentuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan, pendahulu, dan seluruh pihak yang telah memberikan pengabdian bagi Bali.

“Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ini, hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk menyatukan pikiran, agar dapat selalu rukun, sehati-sepakat, saling menghormati, akrab dan guyub dalam melaksanakan swadharma. Jadi, marilah bersama-sama kita landasi, kukuhkan, dan teguhkan dengan   memusatkan pikiran pada kesucian yang tulus, bersih, guna memancarkan kewibawaan dan keagungan taksu Pulau Bali, agar semakin terkenal dan termasyhur di dunia,” katanya.

Dia menyebutkan, momentum mengenang perjalanan 68 tahun Provinsi Bali ini, sekaligus memperkuat kebersamaan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga Bali serta melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.

Peringatan ini, kata dia, juga menjadi ruang evaluasi dan introspeksi agar Bali senantiasa tegak, kokoh, dan berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. “Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali hendaknya menjadi momentum untuk menyatukan tekad dan semangat, hidup harmonis, bersatu, saling menghargai, serta mempererat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban,” katanya.

Apalagi, kata dia, Bali sudah terkenal di mancanegara, karena Pulau Dewata bagaikan wajah Negara   Indonesia, yang memiliki keberadaan budaya luhur, warisan Leluhur dan guru-guru suci Bali yang mahir, bijaksana dan arif dalam Dharma Prawerti Kehidupan. “Semua itu telah terbukti, tertulis di dalam pustaka lontar yang suci sampai pada seni-budaya, dan tata titi sad kerthi, sebagai jiwa dan pedoman Pulau Bali. Semua itu patut menjadi pedoman juga sekaligus ukuran dan pegangan bagi kita semua dalam menjaga, memelihara, dan memuliakan Pulau Bali milik kita,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi Bali dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah mengikuti rangkaian kegiatan serta menyatukan tekad, perhatian, dan kesungguhan bagi kemajuan Bali.

Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi: menjaga warisan masa lalu, menyelesaikan tantangan hari ini, serta bersama-sama membangun Bali yang aman, maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Adv/bgn008)26081414

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD, Puspem Badung, pada Kamis (6/8/2026). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta bersama Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati bersama Pimpinan DPRD Badung.

Bupati Adi Arnawa mengatakan bahwa postur awal rancangan KUA-PPAS 2027 meliputi Pendapatan Daerah Rp11 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,7 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp13 triliun lebih. Setelah melalui pembahasan bersama Legislatif, alokasi Belanja Daerah disesuaikan menjadi Rp14,2 triliun, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur jaringan jalan baru. “Dari belanja daerah tersebut alokasi anggaran infrastruktur dirancang mencapai sebesar 55% lebih. Ini sebagai indikator bagaimana konsistensi dari pemerintah daerah segera mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Badung. Tahap awal kita fokus kepada pembangunan jaringan jalan baru,” katanya.

Dia menyampaikan dengan langkah-langkah yang dilakukan, telah berhasil membuat peningkatan penerimaan PAD. Berdasarkan laporan per 31 Juli, PAD yang sudah masuk ke kas daerah Rp4,1 triliun. “Ini menjadi satu angin segar buat kita, sehingga tambah semangat dan paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan mancanegara kepada Bali secara umum dan Badung sebagai daerah yang layak dikunjungi,” katanya.

Rapat paripurna dihadiri Forkompinda Badung, Anggota DPRD Badung, Sekda IB Surya Suamba beserta kepala OPD dan pimpinan instansi vertikal. (bgn003)26080614

Mangupura, Baliglobalnews 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (13/7/2026).

Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2025-2026 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta mengagendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

Hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, para Anggota DPRD Badung, unsur Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba beserta jajarannya, pimpinan instansi vertikal, direktur perusahaan daerah, serta tenaga ahli fraksi DPRD Badung beserta undangan lainnya

Dalam rapat tersebut, pandangan umum ketiga fraksi, masing-masing Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Yayuk Agustin Lesti, Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh I Made Suparta, dan Fraksi Partai Gerindra yang dibawakan oleh IBG Putra Manubawa menyatakan sepakat dan dapat menerima serta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda setelah melalui evaluasi dan verifikasi Gubernur Bali. Pandangan umum masing-masing fraksi juga disertai dengan berbagai masukan, saran, serta sejumlah catatan strategis.

Seusai mengikuti rapat, Bupati I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD. Bupati Adi Arnawa menyatakan setiap pandangan merupakan bentuk kemitraan yang konstruktif dalam menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. “Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi secara umum menyetujui bahwa ranperda itu disahkan, tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Gubernur Bali nantinya sehingga setelah itu baru kita tetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua, dari persetujuan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, ada juga beberapa catatan yang kami lihat dan kami perhatikan dari fraksi-fraksi terkait beberapa hal yang memang ini sangat beririsan dengan keberadaan pariwisata kita di Bali secara umum dan Badung khususnya,” ujarnya.

Dia memandang beberapa catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD mencakup isu-isu krusial. Di antaranya masalah kemacetan, estetika penataan kabel, penanganan sampah, banjir, hingga masalah kriminalitas. “Termasuk juga adanya indikasi bahwa banyaknya ojek-ojek online yang liar yang memang harus ditertibkan. Terhadap semua itu, apa yang disampaikan oleh fraksi catatan-catatan tadi tentu saya selaku pemerintah tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD. Yang pertama yang sudah menyetujui, yang kedua memberikan beberapa saran-saran kepada kami pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat. Tentu kami eksekutif akan segera melakukan langkah-langkah seperti itu juga dan dan terbukti juga mungkin bahwa saat ini sedang on progress sekarang beberapa infrastruktur yang kami sedang bangun,” katanya. (bgn003)26071309

Denpasar, Baliglobalnews

Empat fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum (PU) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna ke-43 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali pada Jumat (10/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua III I Komang Nova Sewi Putra, dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta itu. PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Anak Agung Gede Agung Suyoga, Fraksi ini menilai realisasi pendapatan daerah yang mencapai 105,82 persen dari target menunjukkan kemampuan pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

“Kami mendorong pemerintah terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengembangan potensi ekonomi daerah serta optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha,” katanya.

Fraksi PDIP memberi perhatian terhadap realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 88,42 persen dari pagu anggaran. Pemerintah diminta menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran, apakah dipengaruhi efisiensi, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala pengadaan barang dan jasa maupun hambatan administratif lainnya.

Agung Suyoga menilai terkait SiLPA Rp712,87 miliar agar tidak mencerminkan adanya program pembangunan yang tertunda. Selain itu, pemerintah diminta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang nilainya telah mencapai Rp23,19 triliun melalui penataan administrasi, optimalisasi pemanfaatan aset dan penyelesaian kepastian hukum aset daerah. “Kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Provinsi Bali mulai mengakomodasi kebijakan keadilan fiskal berbasis jasa lingkungan,” katanya.

PU Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Wayan Gunawan mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 4,62 triliun atau 109,76 persen dari target Rp4,21 triliun. “Capaian tersebut terutama ditopang realisasi retribusi daerah sebesar Rp909 miliar atau 206,97 persen dari target, salah satunya berasal dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah di kawasan Nusa Dua yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” katanya.

Fraksi Partai Golkar juga menyambut baik kinerja eksekutif karena realisasi PAD mampu tumbuh positif hingga melampaui target. Selain itu, terkait PWA, Fraksi berlogo Pohon beringin ini mendorong Pemerintah Provinsi Bali menggandeng Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali hingga maskapai internasional agar pembayaran PWA dapat diintegrasikan dengan tiket penerbangan maupun sistem Visa on Arrival (VoA).

Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan Gede Harja Astawa menyoroti realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7,04 triliun atau 105,82 persen dari target sebesar Rp 6,66 triliun. Sementara belanja daerah terealisasi Rp 6,55 triliun atau 88,42 persen dari pagu anggaran, dengan SiLPA mencapai Rp 712,87 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 685,03 miliar merupakan SiLPA bebas. “Meski PAD berhasil melampaui target hingga mencapai Rp 4,62 triliun atau 109,77 persen, Fraksi Gerindra-PSI menilai masih terjadi ketimpangan pada komponen PAD. Retribusi daerah melonjak hingga 206,98 persen dari target, sedangkan komponen lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi 79,31 persen,” katanya,

Fraksi Gerindra-PSI mendorong Pemerintah Pusat memberikan dukungan regulasi agar pemungutan PWA lebih optimal. Dan Pemda menjamin transparansi penggunaan dana yang bersumber dari PWA sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

Sementara Fraksi Demokrat-NasDem yang dibacakan I Gusti Ayu Mas Sumatri berharap pemerintah tidak hanya mengejar tingginya serapan anggaran, tetapi memastikan setiap program benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami meminta Pemprov Bali memberikan perhatian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk Kabupaten Karangasem yang pada Tahun Anggaran 2026 turun menjadi sekitar Rp18 miliar dari Rp 25 miliar pada tahun sebelumnya,” katanya.

Padahal, kata dia, Pemerintah Kabupaten Karangasem mengusulkan bantuan lebih dari Rp90 miliar, termasuk untuk rehabilitasi RSUD Karangasem. Menurut Mas Sumatri, ruang fiskal yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di Bali. “Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Bali, maka Fraksi Demokrat-NasDem mengusulkan Gubernur memperhatikan kebutuhan masyarakat Karangasem akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan setara dengan semua kabupaten/kota lainnya di Bali dengan memberikan BKK untuk rehabilitasi RSUD Karangasem sesuai proposal yang telah disampaikan, mengingat adanya SiLPA sebesar Rp 712 miliar lebih,” katanya.

Mantan Bupati Karangasem itu juga mempertanyakan tingginya realisasi retribusi daerah yang mencapai 206,97 persen dari target dan meminta penjelasan apakah hal tersebut dipengaruhi kesalahan dalam penyusunan target PAD.

Dia juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal, khususnya belanja modal tanah yang hanya mencapai Rp1,18 miliar atau sekitar 3,80 persen dari target Rp 31,06 miliar. (bgn008)26071011

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD, Puspem Badung, pada Senin (6/7/2026). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengagendakan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Badung.

Bupati Adi Arnawa mengatakan penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah laporan keuangan diaudit BPK. “Seluruh rangkaian pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif,” katanya.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-14 yang diraih Badung sejak pertama kali diperoleh pada laporan keuangan tahun 2011 serta mempertahankan predikat tersebut selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2025.

Berdasarkan hasil audit, realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp9,107 triliun atau 81,13 persen dari target Rp11,226 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp8,063 triliun atau 79,20 persen dari target, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,043 triliun atau 99,94 persen dari target. “Memang dilihat realisasi PAD perlu lakukan evaluasi menyeluruh. Nanti kita memasang target tetap berdasarkan potensi, tetapi juga tidak pesimistis. Karena di balik kita memasang target yang mungkin melebihi realisasi sekarang itu sebagai upaya kita memotivasi Bapenda semakin agresif melakukan pendataan potensi pajak di badung,” katanya.

Realisasi belanja daerah mencapai Rp8,301 triliun atau 64,56 persen dari pagu anggaran Rp12,857 triliun. Belanja meliputi belanja operasi Rp4,866 triliun, belanja modal Rp2,082 triliun, belanja transfer Rp1,341 triliun, dan belanja tidak terduga Rp10,73 miliar.

Dengan capaian tersebut, APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 mencatat surplus Rp806,53 miliar, berbalik dari target awal yang direncanakan mengalami defisit Rp1,63 triliun. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tercatat Rp1,192 triliun.

Adi Arnawa berharap pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku hingga memperoleh persetujuan DPRD. “Kami berharap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas dan disetujui dalam masa persidangan ini sehingga semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung,” ujarnya.

Hadir Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, pimpinan beserta anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda IB Surya Suamba beserta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. (bgn003)26070605

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam Rapat Paripurna ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, DPRD Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Wakil II Ida Gede Komang Kresna Budi, dan Wakil III I Komang Nova Sewi Putra, dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, pada Jumat (19/6/2026) tersebut, dilakukan sebagai upaya memperkuat kualitas regulasi daerah agar lebih terencana, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta dinamika masyarakat Bali. “Ranperda ini memiliki urgensi strategis, karena produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah,” ucap Tjokorda Gede Agung yang membacakan Ranperda Inisiatif Dewan tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali itu.

Dia menyampaikan hak DPRD Provinsi untuk mengajukan rancangan perda telah diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa rancangan perda dapat berasal dari DPRD maupun gubernur. Sehingga, pembentukan produk hukum daerah tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjawab perkembangan masyarakat, tantangan pembangunan daerah, perkembangan hukum nasional, serta penyelarasan kebijakan pusat dan daerah.

Dalam penyusunannya, pembentukan produk hukum daerah diawali dengan penyusunan naskah akademik sebagai pedoman penyusunan draf Ranperda. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, responsif, progresif, dan implementatif bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. “Pembentukan produk hukum daerah yang baik harus dibentuk secara terencana, terpadu, sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Anggota Komisi II DPRD Bali itu.

Dia menambahkan, penyusunan produk hukum daerah di Bali juga harus memperhatikan karakteristik daerah yang khas. Selain aspek pemerintahan dan pembangunan, regulasi daerah perlu mendukung pelestarian adat, budaya, tradisi, nilai-nilai kearifan lokal, serta filosofi kehidupan masyarakat Bali sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Oleh sebab itu, DPRD Bali memandang perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang dapat menjadi pedoman baku bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai regulasi.

Ranperda inisiatif tersebut terdiri atas 13 bab dan 125 pasal. Materi muatannya mencakup ketentuan umum, bentuk produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan produk hukum berbentuk peraturan dan penetapan, pembahasan, fasilitasi, evaluasi, klarifikasi, nomor register, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, hingga ketentuan penutup.

“Raperda ini, dirancang untuk mencakup seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya,” tegas Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali ini. (bgn008)26062103

Mangupura, Baliglobalnews

Seusai apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Minggu (16/11/2025).

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama para Wakil Ketua. Hadir dalam Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekda IB Surya Suamba, Ketua TP PKK Ny. Adi Arnawa, Ketua GOW Ny. Alit Sucipta, Ketua Gatriwara Ny. Anom Gumanti, Ketua DWP Ny. Surya Suamba, anggota DPRD Badung, Forkopimda, Plt. Sekwan I Gde Surya Kurniawan, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan instansi vertikal, Ketua KPU dan Bawaslu Badung, direksi perusahaan daerah, pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura, para tenaga ahli Bupati, beserta jajaran Fraksi DPRD Kabupaten Badung.

Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menyampaikan rasa syukur, bahagia, dan bangga atas peringatan HUT ke-16 Ibu Kota Mangupura yang berdekatan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. “Dengan spirit kemenangan dharma melawan adharma, semoga kita senantiasa diberikan tuntunan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus berlandaskan kepentingan rakyat demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.

Bupati menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan hasil yang sangat baik, tercermin dari tingginya kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Astungkara, pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, tumbuh sangat baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan di Badung berjalan inklusif dan memberikan dampak nyata pada peningkatan taraf hidup krama Badung,” katanya.

Bupati juga menekankan bahwa pembangunan Badung yang maju dan harmonis memerlukan komitmen bersama serta sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait. “Dengan menyatukan seluruh potensi yang kita miliki, apa yang menjadi tujuan bersama akan dapat terwujud,” tutupnya. (*/bgn003)25111603

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Istimewa serangkaian perayaan HUT ke-16 Ibukota Mangupura di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Minggu (16/11/2025).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, Wakil Ketua III I Made Sunarta dengan agenda tunggal sambutan Bupati Badung. Rapat dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, para Anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Surya Suamba, Ketua TP PKK Ny. Adi Arnawa, Ketua GOW Ny. Alit Sucipta, Ketua Gatriwara Ny. Anom Gumanti, Ketua DWP Ny. Surya Suamba Plt. Sekwan I Gde Surya Kurniawan, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan instansi vertikal, Ketua KPU dan Bawaslu Badung, direksi perusahaan daerah, pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura, para tenaga ahli Bupati, beserta jajaran Fraksi DPRD Kabupaten Badung.

Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Anom Gumanti mengatakan sesuai kesepakatan di Dewan, pihaknya memberikan ruang kepada Bupati dalam forum tertinggi tersebut yaitu melalui rapat Paripurna Istimewa dalam rangka menyambut Hari Jadi Ke-16 Ibu Kota Mangupura. “Di sinilah kita berikan ruang kepada Bupati untuk menyampaikan kepada masyarakat Badung atau krama Badung tentang program-program yang sudah dicapai maupun program-program yang akan dicapai,” katanya.

Anom Gumanti menyadari Bupati Adi Arnawa baru delapan bulan menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Badung. “Tetapi kami yakin bahwa pasti sudah banyak yang dibangun di Badung untuk kemajuan Badung. Untuk itu kita berikan ruang untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Kemudian yang terpenting adalah ke depan desain Badung ini seperti apa. Tadi kan sudah banyak dijelaskan, saya kira sudah sangat lengkap apa yang disampaikan. Tentu sebagai anggota DPRD kami dukung langkah-langkah beliau, lebih-lebih lagi urusan tentang mengatasi macet,” tandasnya. (bgn003)25161106