Mangupura, Baliglobalnews

Dalam rangka menjaga wibawa Pemerintah Kabupaten Badung terkait penyelesaian sengketa hukum melalui proses litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan) maupun penyelesaian melalui non-litigasi (proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa), Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik beserta jajaran Kepala OPD terkait rapat koordinasi dengan tim bantuan hukum perihal tindak lanjut permasalahan hukum di Kabupaten Badung, di ruang rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, pada Jumat (27/1).

Bupati Giri Prasta menyampaikan, penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung pasti akan menimbulkan ekses dengan pihak ketiga. Namun upaya penyelesaian sengketa hukum ini harus tetap dilakukan untuk menjaga marwah dan wibawa Pemerintah Kabupaten Badung di mata publik. “Sama halnya terkait permasalahan yang ada di Ungasan, jangan sampai Pemerintah Kabupaten Badung bisa dikalahkan oleh kelompok tertentu, itu sangat buruk bagi kita,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta juga menegaskan pihaknya tidak akan ambil pusing akan dampak hubungan yang mungkin jadi tidak harmonis antara dirinya dengan pihak-pihak lain, akibat dari penyelesaian sengketa hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Badung. “Kalau permasalahan-permasalahan hukum ini sampai kita biarkan, kan yang lain nanti bisa melakukan tindakan yang sama. Ini kami harus tegak lurus, sehingga apa yang kita lakukan ini masyarakat Bali bahkan Nasional tahu semuanya, ini bukan persoalan Giri Prasta, ini adalah persoalan Pemerintah Kabupaten Badung. Untuk itu lakukan ini dengan baik, saya tidak akan berpikir tentang hubungan sepanjang kita berbuat baik dan benar saya kira tidak masalah,” tegasnya.

Bupati Giri Prasta turut mengungkapkan melalui penyelesaian sengketa hukum, Pemerintah Kabupaten Badung sebenarnya ingin meluruskan sistem yang sudah baik, agar oknum-oknum yang terindikasi melakukan pelanggaran bisa diluruskan. “Harapan saya juga, ketika saya ada di Pemerintahan Kabupaten Badung ini, saya dilihat, saya didengar, ada yang tidak benar agar bisa juga diarahkan. Kita saling mengingatkan untuk kebaikan bersama. Terkait segala konsekuensi yang akan terjadi saya tetap ada di garda terdepan untuk mengawal proses penyelesaian permasalahan hukum ini sepenuhnya,” ungkapnya. (bgn003)23012701

Badung, Baliglobalnews

Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, mewakili Bupati Badung menghadiri langsung undangan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2022-2042 di Hotel Grand Sahid Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/11/2022).

Sekda Adi Arnawa mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung secara prinsip apa yang telah dirancang dalam rancangan ini sudah sesuai dengan yang dilakukan di Kabupaten Badung. Untuk pencantuman, rencana jaringan prasarana yang menjadi elemen rencana struktur ruang agar dicantumkan dalam peta rencana struktur ruang dan tidak dicantumkan dalam peta rencana tata ruang. Dalam pengaturan rencana pola ruang secara umum agar mempertimbangkan revisi  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan Kabupaten Badung sehingga tidak ada masalah dalam penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Kabupaten Badung.

Pihaknya juga mengatakan terkait status Teluk Benoa yang menjadi kawasan konservasi, sesuai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 46/KEPMEN-KP/2019 menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM). Penetapan KKM Teluk Benoa sebagai bentuk tindak lanjut Surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Perihal Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Benoa. Teluk Benoa merupakan Kawasan Suci dan Tempat Suci Masyarakat Hindu Bali. Sesuai dengan Amanat UU Nomor 27/2007 jo. UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman dapat ditetapkan menjadi kawasan konservasi maritim. Ke depannya Teluk Benoa agar dapat dimungkinkan dilakukan normalisasi terutama terkait dengan tingginya sedimentasi yang menyebabkan terjadinya banjir rob dan curah hujan yang tinggi secara bersamaan. “Secara prinsip konservasi kami setuju tetapi tetap untuk diberikan ruang dalam rangka sedimentasi di Teluk Benoa ini,” ujarnya.

Sementara Dirjen Tata Ruang, Gabriel Triwibawa, mengatakan semuanya memberikan aspirasi yang baik, dan kami kembalikan ke Pemprov Bali untuk segera didiskusikan agar secepatnya sinkron. “Apa yang kita lakukan ini adalah implementasi dari amanat pasal 33 ayat 3 konstitusi kita, bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang kita miliki ini. Bagaimana kita mengelola SDA yang diberikan Tuhan kepada kita, yang paling tau persis bagaimana SDA di Bali itu dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk menimbulkan kemakmuran rakyat Bali baik itu lokal atau internasional saya kira ada pemerintahan yang ada di Bali. Maka dari itu kita menyiapkan RTRW ini kita siapkan dengan sungguh-sungguh.

Turut hadir Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah I, Reny Windyawati, Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana, Kadis PUPR Badung IB Surya Suamba, perwakilan seluruh lembaga/kementrian, walikota/ bupati se-Bali atau yang mewakili dan undangan lainnya. (bgn003) 22110402

Polres Badung, Baliglobalnews

Rapat Koordinasi Eksekusi Pengosongan sebidang tanah sesuai penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Eks/2020/PN Dps, antara Pemohon Istiono dengan Termohon ekskusi Ni Komang Eva Ribkah Moerthy, dilaksanakan di ruang Command Center Polres Badung jalan Kebo Iwa No 1, Mengwi, Badung, Bali. Senin, (20/7).

Kabag Ops Polres Badung Kompol I Wayan Suana, SH di dampingi Kapolsek Kuta Utara, Kompol Marzel Doni, SIK, MH menjelaskan rapat koordinasi ini bertujuan agar permasalahan ekskusi menjadi jelas, semuanya transparan baik dalam hal pra pelaksanaan eksekusi maupun pada tahap pelaksanaannya.

“Kita harapkan pelaksanaan ekskusi yang akan di laksanakan di Desa Dalung pada hari Kamis, (23/7) berjalan aman dan kondusif,” Kata Kabag Ops Wayan Suana.

“Kita akan melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berkeadilan,” sambungnya.

Ia juga mengatakan tugas Polri hanyalah mengamankan Putusan Pengadilan, “Kita akan kerahkan personil dalam pengamanan eksekusi nanti,” Katanya kepada Humas Badung.

Kabag Ops menghimbau, agar jangan sampai terjadi kekerasan dan bisa dibicarakan dengan baik-baik pada pelaksanaan eksekusi pengosongan nanti dan berharap pihak termohon bisa menerima apa yang sudah menjadi keputusan pengadilan. (bgn/plrs)20072005