Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar menggelar rapat kordinasi dan evaluasi pembangunan akhir tahun. Kegiatan yang diikuti seluruh pimpinan OPD dan perumda di lingkungan Pemkot Denpasar ini dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Sekda IB Alit Wiradana di Gedung Sewaka  Sewakadarma Dharma Kota Denpasar, Jumat (30/12/2022).

Lima hal penting menjadi pembahasan utama, yakni realisasi APBD Kota Denpasar TA 2022, percepatan dan penanganan inflasi daerah, perkembangan pemanfaatan e-katalog lokal, penilaian sakip, zona integritas, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik, serta penyelenggaraan dan pengamanan  Tahun Baru 2023. Selain itu, juga capaian pembangunan dan komitmen untuk terus berinovasi mengantarkan Pemkot Denpasar meraih penghargaan baik sekala propinsi maupun nasional.

Kepala BPKAD Ni Putu Kusumawati mengatakan secara umum seluruh program prioritas pembangunan di Kota Denpasar telah berjalan sesuai dengan rencana. Meski demikian, beberapa kegiatan sedang dilakukan tahap penyelesaian administrasi keuangan. “Secara umum realisasi fisik dan keuangan APBD Kota Denpasar TA 2022 telah berjalan sesuai dengan rencana,” jelasnya.

Sekda Alit Wiradana mengatakan rapat koordinasi digelar sekaligus melakukan evaluasi atas kinerja yang sudah dilakukan selama tahun 2021 ini.

Sementara Wakil Walikota Agus Arya Wibawa menekankan seluruh OPD wajib memahami dan fokus terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi akhir tahun ini seluruh target capaian telah terlaksana, baik secara fisik maupun keuangan. Namun demikian, seluruh program dan inovasi yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dia menyebutkan rapat evaluasi ini dilaksanakan lantaran memasuki akhir tahun 2022. Hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi keterlambatan dan masalah guna dapat mencarikan solusi. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi guna mendukung pelaksanaan program kerja di tahun mendatang.

“Melalui pelaksanaan rapat evaluasi ini kami harapkan dapat memacu semangat dan meningkatkan kinerja   para kepala perangkat daerah  dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Arya Wibawa menjelaskan pada RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kota Denpasar merancang anggaran  mengacu visi pembangunan yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju. Hal inilah yang direalisasikan melalui program prioritas jangka pendek maupun program prioritas jangka menengah dan panjang.

“Saya harapkan hambatan dan kendala yang terjadi di tahun 2022 ini menjadi evaluasi untuk terus berinovasi di tahun mendatang, dan tak lupa kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras dan komitmen jajaran Pemkot Denpasar untuk terus berinovasi sehingga mampu mendulang prestasi yang tentunya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (bgn003)22123006

Bangli, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Bangli, I Wayan Diar yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bangli memimpin rapat evaluasi hasil tindak lanjut kasus stunting di ruang Diklat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Senin (28/11/22) pagi.

Wabup Diar menyampaikan peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan salah satu indikator dan target adalah prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita yaitu 14 % pada tahun 2024. Indikator prevalensi stunting juga merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkesinambungan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kedua yakni ‘Menghilangkan Kelaparan,mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan” target 2.2.1 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun (balita).

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah ditetapkan lima strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting .Kelima strategi dimaksud adalah Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementrian/lembaga pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa, meningkatkan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementrian/lembaga pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu,keluarga dan masyarakat, penguatan pengembangan sistem data, informasi, riset dan Inovasi

Peraturan Presiden mengarahkan pendekatan pencegahan lahirnya balita stunting melalui pendampingan keluarga berisiko stunting, agar siklus terjadinya stunting dapat dicegah, perlu adanya formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada salah satunya adalah audit kasus stunting, dengan maksud untuk mengindentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran dan mengetahui penyebab terjadinya stunting dan outputnya berupa rekomendasi rencana tindak lanjut yang nantinya bisa digarap bersama-sama dalam bentuk konvergensi program dan kegiatan oleh OPD/Instansi terkait.

Wabup Diar meminta kepada seluruh OPD terkait untuk dapat bersinergi dan bersama-sama melakukan kegiatan intervensi dengan menyusun program dan kegiatan serta ketersediaan anggaran yang dimiliki dalam upaya percepatan penurunan stunting pada dinas masing-masing. Pihaknya menegaskan, agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir  dalam kegiatan tersebut dapat memberikan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten Bangli. Komitmen ini mencakup upaya penurunan stunting menjadi prioritas utama pelaksanaan pembangunan di tingkat kota hingga tingkat desa, komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam memastikan program terus berjalan dengan baik. Komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir dan menggerakkan serta mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangli.

Wabup asal Desa Belantih tersebut berharap kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting ini dapat mengahasilkan komitmen bersama dalam pelaksanaan delapan aksi Konvergensi yang disinergikan dengan ranpasti untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangli.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Forkompinda Kabupaten Bangli, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, OPD terkait di lingkungan Pemkab Bangli, Anggota TPPS Kabupaten Bangli, para camat serta undangan lainnya. (bgn003)22112801