Mangupura, Baliglobalnews 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (13/8/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta mengagendakan Penyampaian Penjelasan Bupati Badung atas Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Anggota DPRD Badung, Sekda IB Surya Suamba, kepala organisasi perangkat daerah, Forkopimda serta para undangan lainnya.

Usai rapat paripurna, Bupati Adi Arnawa menyampaikan peningkatan pendapatan daerah turut mendorong kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026. Pendapatan meningkat Rp200 miliar lebih, dengan PAD dari Rp9,5 triliun lebih menjadi Rp9,8 triliun lebih. Belanja daerah meningkat sekitar Rp1,7 triliun, dari Rp11 triliun lebih menjadi Rp13 triliun lebih. Sebagian besar peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan baru. Belanja infrastruktur mencapai 59,8 persen dengan belanja modal sekitar Rp 4 triliun lebih.

“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp4 triliun lebih. Kondisi ini tentu harus kita jaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing daerah. Kompetitor kita cukup banyak dan mereka juga sedang berbenah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan pembenahan kalau tidak ingin tertinggal,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD Badung yang telah melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Anggaran diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas daerah, meliputi penguatan kerukunan umat beragama serta pelestarian tradisi, adat, seni dan budaya Bali, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, integrasi pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pembangunan jaringan jalan baru, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi, serta peningkatan pariwisata Badung yang berkualitas.

Selanjutnya, program-program yang telah disepakati akan disinergikan dengan program yang tercantum dalam dokumen anggaran serta mengikuti tahapan evaluasi oleh pemerintah. Dia menyebutkan perubahan anggaran juga mencakup sejumlah pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Pembangunan jaringan jalan baru yang telah dirancang turut didorong melalui perubahan anggaran untuk meningkatkan keterhubungan antar kawasan. Bupati berharap seluruh program yang telah dirancang dan disepakati dapat memberikan manfaat serta membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Badung. “Prosesnya sudah kita lalui secara marathon, mulai dari pembahasan, pelaksanaan rencana, sampai perubahan dan koordinasi. Selanjutnya tentu kita sinergikan dengan program-program yang sudah ada dalam dokumen anggaran dan akan dievaluasi oleh pemerintah. Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang. Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antar wilayah bisa semakin baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sepakati ini bisa menjadi berkah dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” tandasnya. (bgn003) 26081304

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (11/2/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta mengagendakan penyampaian pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Raperda RTRW Kabupaten Badung 2025-2045. Ketiga fraksi, meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra, menyepakati Raperda RTRW Badung 2025-2045 untuk disahkan menjadi perda.

PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Bima Nata menyampaikan Perda no. 26 tahun 2013 tentang RTRW Badung tahun 2013-2033 sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diadakan pembaharuan dengan peraturan yang baru. Guna memberikan kepastian hukum dan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah) serta untuk pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah bagi masyarakat, pemerintah dan swasta. “Kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui raperda RTRW yang baru untuk disahkan menjadi perda. Kami berharap kepada pemerintah dalam penerapan perda ini nanti agar bersikap tegas, termasuk memberi sanksi kepada pihak yang melanggar baik sanksi administratif, pemberhentian kegiatan sampai ke penutupan lokasi dan memulihkan kembali fungsi lahan. Hadirnya perda ini kami harapkan penyelenggaraan tata ruang di badung lebih terarah, tertib dan berkelanjutan,” katanya.

PU Fraksi Gerindra yang dibacakan I Gede Aryantha menyatakan Fraksi Partai Gerindra sangat sependapat dengan pemerintah bahwa perda RTRW Badung yang sebelumnya sudah tidak relevan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum dewasa ini. Fraksi Gerindra memandang RTRW harus menjadi panglima diikuti dengan supervisi, monitoring dan evaluasi yang ketat serta law enforcement yang kuat. “Dengan perda RTRW yang baru nanti, harapan kami agar pemerintah segera lakukan peremajaan dan penataan kembali semua papan pengumuman jalur hijau dan tata ruang di badung. Perda RTRW ini kelak juga mampu menjadi instrumen untuk menghindari tumpang tindih pembangunan antar sektor dan antar wilayah,” katanya.

Sedangkan Anggota DPRD I Nyoman Artawa yang membacakan PU Fraksi Golkar menyampaikan secara umum Fraksi Golkar dapat menerima atau sependapat bahwa raperda ini dapat ditetapkan menjadi perda. Diharapkan dokumen perda ini selaras dengan Perda Provinsi Bali No. 2 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali dan Perda No. 4 tahun 2023 tentang haluan pembangunan bali masa depan, 100 tahun bali era baru 2025-2125. Lebih khusus lagi dapat dipastikan 6 kecamatan di badung ditetapkan sebagai kawasan yang dapat memperkuat jati diri budaya Bali.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Ketut Suiasa usai rapat menyampaikan terima kasih kepada Fraksi-fraksi DPRD Badung yang telah menyepakati Raperda tentang RTRW Kabupaten Badung tahun 2025-2045. “Kami atas nama pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar DPRD Badung yang telah sepakat dan menyetujui raperda RTRW Badung 2025-2045 untuk disahkan menjadi perda,” katanya.

Bupati Giri Prasta menyatakan catatan-catatan dan masukan-masukan yang konstruktif dari Fraksi-fraksi DPRD Badung akan dijadikan referensi dalam mengambil keputusan. “Maka di hari Kamis nanti kita akan sampaikan bertalian dengan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi,” tandasnya.

Hadir pula Wabup Ketut Suiasa, para Anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba bersama jajaran pejabat lengkap, dan undangan lainnya. (bgn/003)25021104

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Kedua di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (7/2/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti di dampingi Wakil Ketua I Made Wijaya, Wakil Ketua II AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua III Made Sunarta mengagendakan Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten Badung kebijakan dan strategi penataan ruang memuat tujuan penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan
nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjati diri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa serta kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat berdasarkan falsafah tri hita karana.

”Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terbagi menjadi tiga terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, meliputi pusat pelayanan perkotaan, konektivitas sistem jaringan transportasi dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung dan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan budi daya dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten,” katanya.

Bupati Giri Prasta menyebutkan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Badung terdiri dari sistem pusat permukiman yang didukung sistem perkotaan kecamatan dan bagian dari kawasan perkotaan sarbagita serta sistem jaringan prasarana (rencana jaringan transportasi dan rencana jaringan
prasarana lainnya). Rencana pola ruang terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung (meliputi kawasan perlindungan setempat, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar budaya, serta ekosistem mangrove) dan rencana pola ruang kawasan budidaya (kawasan pertanian, peruntukan
industri, permukiman, transportasi, pertahanan dan keamanan serta kawasan pariwisata).

”Kawasan strategis kabupaten terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan perkotaan prima mangupura di Kecamatan Mengwi, kawasan perkotaan agropolitan di kecamatan petang dan abiansemal, kawasan perkotaan pariwisata di Kecamatan Mengwi, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan) dan
kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya,” katanya.
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, kata dia, meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan dengan 4 tahapan mulai tahun 2025-2045 dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. ”Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif dalam upaya mewujudkan tata ruang sesuai
dengan rencana tata ruang serta memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah dan arahan sanksi dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif. Pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis,
denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembongkaran bangunan; dan/atau pemulihan fungsi ruang.
dengan hadirnya peraturan daerah ini, diharapkan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung dapat lebih terarah, tertib, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan keseimbangan, keserasian,” katanya.

Rapat paripurna dihadiri 41 anggota DPRD termasuk pimpinan, Wakil Bupati Badung, Forkopimda Kabupaten Badung, Sekda beserta pejabat lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung dan undangan lainnya. (bgn003)25020707