Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, menggelar rapat dengan eksekutif di Gedung DPRD Puspem Badung pada Senin (28/6).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta, membahas SE (surat edaran) Sekda Badung. Wayan Adi Arnawa, terkait pemotongan gaji pegawai ASN, mulai 30 persen-50 persen, termasuk bantuan kepada masyarakat. Anggota DPRD pun tak luput dari SE Sekda tertanggal 24 Juni tersebut.

Rapat berlangsung semi terbuka. Pada awal dibuka Ketua DPRD Putu Parwata, rapat berlangsung terbuka. Akan tetapi, begitu membahas substansi, rapat berlangsung tertutup bagi wartawan.

Parwata menyatakan ingin mendengarkan penjelasan Surat Edaran Sekda tentang direktif Bupati Badung. Dari anggaran Rp 3,8 triliun akan diajukan usulan perubahan menjadi Rp 2,9 triliun. “Kalau pemotongan langkah yang tepat, mau tidak mau kami akan bisa menerima, tapi kalai TPAD masih ada kinerja lain, hendaknya dioptimalkan. Motong-motong dan bagi bagi seperti roti gampang. Piutang pajak dan pendapatan kalau bisa dioptimalkan agar bisa mengurangi pemotongan,” katanya.

Parwata lantas memaparkan pemotongan tersebut sesuai dengan SE Sekda Badung Nomor: 900/2803/Setda/BPKAD tertanggal 24 Juni meliputi tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN 50 % mulai April 2021, jasa tenaga kontrak yang besaran nilai kontraknya sampai dengan Rp 7.000.000 dipotong 30 % mulai Juni 2021. Jasa tenaga kontrak yang besaran nilainya di atas Rp 7.000.000 dipotong 50 % secara merata terhitung mulai Juni 2021. Upah THL 30 %. Jasa guru kontrak dipotong Rp 50.000 tiap orang per jam terhitung mulai Juni 2021. Jasa tenaga Widya Sabha, sulinggih, pemangku, pekaseh, pangliman, kelian banjar adat dan bendesa adat dipotong 50 % mulai Juni 2021.

Jasa kepala lingkungan dipotong menjadi Rp 4.000.000. Jasa tenaga tim ahli Bupati, tim ahli DPRD Badung, dan jasa tenaga ahli perorangan atau nonperorangan dipotong 30 % secara merata terhitung mulai Juni 2021. Biaya upakara yadnya dan biaya aci-aci dipotong 50 % mulai  April 2021.

Biaya operasional pemeliharaan kendaraan pada perangkat daerah

dipotong 25 % mulai Juni  2021. Biaya operasional pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

lainnya dipotong 25 % mulai Juni 2021. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi DPRD Badung dipotong 30 % mulai Juli tahun 2021.

Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, menyatakan SE itu terbit berdasarkan direktif Bupati Badung setelah melihat kondisi keuangan. “Tahun 2021 target anggaran Rp 3,8 triliun tidak mungkin akan tercapai, maka target itu diturunkan jadi Rp 2,9 triliun. Untuk itulah dilakukan rasionalisasi. Kami harapkan dewan memaklumi, karena semua dipotong,” katanya.

Usai rapat, Parwata menyatakan ada kesepahaman terhadap pemotongan tersebut. Dia mempersilakan eksekutif menjalankan SE tersebut sambil melakukan evaluasi, seperti penagihan piutang PHR yang kini mencapai Rp 781 miliar. Selain itu, juga mengupayakan pendapatan dari BPHTB.

Sementara Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengaku merasa sangat berat melakukan pemotongan tersebut. “Pemotongan tersebut sebagai direktif Bupati yang menurunkan target APBD menjadi Rp 2,9 triliun. Itulah (pemotongan-red) sebagai tindak lanjut kami dalam menerjemahkan direktif Bapak Bupati,” katanya. (bgn003)21062826

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat dengar pendapat dengan Bapenda Badung di ruangan Gosana II, DPRD Puspem Badung pada Rabu (5/5). Rapat dipimpin Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata didampingi Nyoman Satria dan Wayan Sandra.

Dalam rapat tersebut terungkap pendapatan Pemkab Badung hingga Maret 2021 hanya mencapai Rp 228 miliar. Sementara target PAD pada APBD induk tahun 2021 dipasang Rp 2,8 triliun. Jika diasumsikan pendapatan Badung tetap seperti itu karena masih dalam kondisi pandemi, PAD Badung hanya mencapai Rp 915 miliar hingga Desember mendatang.

Kepala Bapenda Made Sutama mengatakan pendapatan saat ini sedang drop akibat pandemi Covid-19. PAD pada awal 2021 dirancang mencapai Rp 2,8 triliun lebih. ”Sejalan waktu perkembangan, PAD yang jadi andalan dari pajak sangat menurun,” katanya seraya merinci hingga Mei pendapatan Badung di antaranya dari pajak hotel terealisasi Rp 76 miliar dari target Rp 1 triliun lebih, restoran Rp 45 miliar lebih dari target Rp 293 miliar lebih, hiburan Rp 4,5 miliar lebih dari target Rp 79 miliar lebih, parkir Rp 2,6 miliar dari target Rp 13,5 miliar lebih.

Sutama menyatakan kalau dulu pajak dari pariwisata yang mendominasi, saat ini justru pajak BPHTB dapat membantu. HIngga Mei ini, realisasi BPHTB mencapai Rp 111 miliar lebih dari target Rp 300 miliar. ”Berkaitan dengan kondisi yang demikian, dikaitkan dengan PAD sampai akhir 2021 tentu, perkiraan kami akan terjadi perubahan,” katanya.

Sutama menyatakan PAD untuk perubahan akan menemukan angka Rp 1,3 triliun lebih. ”Ini sangat memprihatinkan, tapi kami di Bapenda tetap berupaya maksimal,” katanya. (bgn003)21050534

Mangupura, Baliglobalnews

Plh. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Badung memimpin rapat terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro tahap dua di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Selasa (23/2).

Adi Arnawa menyampaikan terima kasih kepada seluruh satgas Covid-19 dan masyarakat yang telah bahu-membahu bekerja sama dalam penanganan Covid-19 di Badung. Untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Badung perlu diambil langkah-langkah yang cepat dan terorganisir bersama masyarakat dengan bijak dalam penanganan Covid-19 ini. ”Kita harus bersatu secara bersama-sama dalam mewujudkan PPKM mikro di Kabupaten Badung agar Covid-19 bisa menurun dan cepat berakhir,” katanya.

Adi Arnawa juga mengharapkan kesadaran masyarakat yang terjangkit agar bisa diajak bekerja sama dalam pelaksanaan karantina. Demikian pula dengan posko terpadu yang ada di desa dalam penanganan Covid-19 terus dengan tetap bekerjasama dengan keamanan desa baik itu tokoh-tokoh masyarakat dan pecalang setempat.

Dia minta data masyarakat yang terjangkit Covid-19 dirilis agar valid untuk mempermudah para petugas melakukan tracing di lapangan. ”Tolong diatensi dengan baik penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan PPKM mikro tahap dua ini agar tidak terjadi klaster baru di Badung,” katanya.

Sementara Kadis Kesehatan, I Nyoman Gunarta, mengatakan penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, kerjasama dengan masyarakat masih diharapkan ke depannya. ”Kami telah mencoba dan terus berupaya dalam penanganan Covid-19 dari lintas garis terbawah dengan melakukan langkah-langkah yang pasti dan pendekatan secara humanis diterapkan dari wilayah hulu, tengah dan hilir. Hal ini tentu untuk memberikan kepastian data kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini satgas Covid-19. Kami berharap dalam pelaksanaan PPKM mikro tahap dua ini data yang terjangkit Covid-19 ada penurunan dan mudah-mudahan di seluruh Kabupaten Badung menjadi zona hijau,” katanya.

Rapat dihadiri dari unsur TNI, Polri, Kepala BPBD, seluruh Satgas Covid-19 Kabupaten Badung dan para camat serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung. (bgn003)21022314

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, didampingi Ketua BTB Bali, rapat secara virtual bersama Konsul Jendral Tiongkok untuk Bali, Mr. Zhu Xinglong, terkait penerimaan pariwisata antarkedua negara pada Selasa (24/11).

Wagub Cok Ace mengatakan kepada Konjen bahwa hubungan Bali dan Tiongkok memang tidak sebatas dagang maupun pariwisata semata, melainkan juga dalam hal budaya yang sampai saat ini masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Semenjak Tiongkok dilanda pandemi Covid-19, awal Februari 2020 Bali menutup bandara internasional untuk semua wisatawan internasional. Hal itu berdampak pada ekonomi Bali yang memang sebelumnya bergantung pada pariwisata.

Selama 9 bulan dilanda pandemi covid-19, kata dia, kondisi ekonomi Bali saat ini berangsur-angsur mulai membaik, terutama saat penerbangan domestik kembali dibuka. Selain itu, sejak dilanda pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi Bali berusaha melakukan penanganan terbaik dalam menghadapi pandemi tersebut, baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas karantina sampai pada fasilitas penyediaan rapid dan PCR test. Dan sampai saat ini kondisi di Bali berangsur-angsur membaik dan Pemprov Bali bersama stakeholder pariwisata secara konsisten dan gencar untuk melakukan standar protokol kesehatan di seluruh aspek pariwisata, baik akomodasi perhotelan, kawasan wisatawan, transportasi, kuliner maupun wisata perbelanjaan.

Dia menyatakan Bali siap seutuhnya untuk menyambut kembali para wisatawan mancanegara. Untuk itu, dia berharap Tiongkok dapat melihat kesiapan-kesiapan penerapan protokol kesehatan yang ada di Bali, sehingga bisa merekomendasikan kepada jajaran pariwisata terkait yang ada di tiongkok sehingga kepercayaan masyarakat tiongkok untuk berkunjung ke Bali akan tumbuh kembali.

Menanggapi hal tersebut, Mr. Zhu Xinglong mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan Pemprov Bali dalam penanganan pandemi Covid-19. Dia mengatakan di Tiongkok, pariwisata domestik sudah kembali berjalan seperti semula dan sampai saat ini tidak ada kasus positif akibat lalu-lintas pariwisata. Sedangkan terkait membuka kembali untuk pariwisata internasional dan kunjungan warga Tiongkok ke luar negeri, sampai saat ini masih menjadi pertimbangan pemerintah setempat, karena semua bergatung dari kesiapan dan keadaan kasus pandemi Covid-19 di masing-masing negara.

Mr. Zhu juga mengatakan masyarakat Tiongkok sudah ingin sekali berlibur ke Bali, baik untuk berwisata maupun wedding di bali. Di samping itu, pihaknya menginginkan semoga Imlek tahun depan lalu-lintas pariwisata antara Indonesia dan Tiongkok sudah bisa dibuka, namun tetap melihat kondisi yang berkembang saat itu.

Terkait pembukaan pariwisata, dia mengatakan harus terdapat beberapa hal yang harus disepakati, di antaranya pengakuan antarnegara terkait hasil tes PCR, baik saat berangkat ke negara tujuan maupun kembali lagi ke negara asal. Masing-masing negara harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menerima wisata asing sehingga para wisatawan merasa aman dan tenang saat berwisata dan ketentuan protokol kesehatan saat tiba di negara kunjungan dan kembali ke negara asal harus benar-benar disepakati. Dengan hal tersebut, maka kenyamanan dalam berwisata akan sangat dirasakan oleh masyarakat. (bgn003)20112425