Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna ke- 21 Masa Persidangan III Tahun 2023 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Rabu (14/10/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga didampingi para Wakil Ketua DPRD dihadiri Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, dalam rangka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Tabanan menyepakati tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan menandatangani berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, dan Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga bersama para Wakil Ketua DPRD.

Sekwan I Made Gugiarta mengatakan target Pendapatan Daerah Rancangan APBD Kabupaten Tabanan TA 2024 direncanakan Rp 2,074 triliun lebih, naik Rp 125,61 miliar lebih atau (6,44) persen dari APBD Induk TA 2023 sebesar Rp 1,949 triliun lebih.

Target Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Tabanan TA 2024 direncanakan Rp 2,204 triliun lebih, naik Rp 167,12 miliar lebih atau (8,20) persen dari APBD Induk TA 2023 Rp 2,037 triliun lebih.

Dia menjelaskan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada kebijakan pusat dengan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Pengalokasian itu dapat percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai prioritas utama yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan perangkat daerah”, katanya.

Sebelumnya, sesuai laporan dari Pansus V DPRD Tabanan yang disampaikan oleh I Gusti Nyoman Omardani, melalui fraksi-fraksi dan komisi-komisi DPRD dalam Rapat Paripurna sepakat dan setuju untuk menetapkan dua rancangan peraturan daerah tersebut.

Meski demikian, Pansus V tetap memberikan beberapa hal yang patut menjadi perhatian bersama, khususnya oleh pihak eksekutif. Di antaranya, Pemkab Tabanan agar melakukan sosialisasi mengenai isi dan substansi materi yang diatur dalam kedua perda tersebut. “Perlunya komitmen perangkat daerah terkait untuk segera membentuk peraturan bupati sebagai tindak lanjut dari dua perda tersebut,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. “Diperlukan penguatan terhadap nilai ideologi Pancasila sebagai acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya.

Kemudian, materi muatan lokal yang meliputi budaya kearifan lokal daerah, keberagaman adat, dan budaya daerah agar dilaksanakan maksimal dalam rangka melestarikan tradisi budaya dan adat lokal.

Selanjutnya, kata Omardani, terhadapnya Raperda Tentang Penyelenggaraan Reklame disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana, terarah dan terpadu yang berazaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat di daerah dengan disertai pertumbuhan minat dalam perizinan reklame, pengendalian dan pengawasan serta penertiban dalam penyelenggaraan reklame agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. “Sehingga peraturan daerah yang ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan,” tegasnya

Pansus V juga meminta pelaksanaan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam pelanggaran penyelenggaraan reklame agar dilaksanakan secara tegas. “Untuk memberi efek jera bagi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame,” katanya. (bgn020) 23111412

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan kembali menggelar sidang paripurna di aula rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (5/9/2023).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga didampingi para Wakil Ketua DPRD dihadiri Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati, I Made Edi Wirawan mengagendakan pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi yang diwakili Fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amarta Buana.

PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Nyoman Arnawa menyatakan pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2023 dirancang Rp 2,109 triliun lebih dari anggaran induk Rp 1,945 triliun lebih, ada kenaikan Rp 160 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah dirancang Rp 2,136 triliun lebih naik Rp 99 miliiar lebih dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 yakni Rp 2,037 triliun lebih.

“Berdasarkan uraian tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa perubahan ini haruslah sesuai dan komit dengan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas platform anggaran sementara tahun 2023, baik yang merupakan hasil Rapat Kerja Komisi, rekomendasi Bangar maupun yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui Anggota DPRD,” katanya.

Mengenai Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PDI Perjuangan akan bahas sebagai sebuah gagasan yang menginspirasikan kita semua untuk selalu bersikap kritis didalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kita.

Selanjutnya terhadapnya Raperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung pihaknya mengamati bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi dan klasifikasi standar teknis bangunan gedung agar dapat memberikan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Tentang Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amarta Buana. Pihaknya meminta penjelasan kepada pemerintah. “Penambahan penyertaan modal sebesar Rp 73,1 miliar lebih dalam bentuk barang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Ayat (1) dan (2) Ranperda ini yaitu terkait barang-barang apa saja. Terhadap empat buah Ranperda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di dewan,” ujarnya

Sementara  Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga mengatakan Perubahan APBD 2023 sudah bagus karena sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dirga berharap pemerintah mempercepat pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana dengan alasan waktu dengan tetap memprioritaskan pada kualitas pekerjaan dalam jangka waktu tiga bulan. (bgn020)23090504