Tabanan, Baliglobalnews

Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, menyampaikan jawaban fraksi dalam rapat paripurna ke-20 masa sidang III tahun 2023 dengan agenda acara jawaban fraksi terhadap tanggapan pemerintah tentang raperda inisiatif DPRD di aula sidang DPRD Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/10/2023).

Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, didampingi para Wakil Ketua DPRD, kedua fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar sependapat dengan apa yang disampaikan pemerintah terkait Raperda Inisiatif yang diusulkan DPRD.

Eddy Nugraha menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi berbagai masukan saran, pandangan Bupati terhadap ranperda inisiatif dewan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang sama terhadap tugas pokok dan fungsi di antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan tetap mengedepankan keterbukaan dan sinergitas untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah.

Pihaknya sependapat terkait pandangan Bupati terhadap ranperda ini, sangat diperlukan untuk penguatan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan. “Secara substansi, ranperda tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendidikan wawasan kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk, memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan kepedulian sosial dan mempersiapkan generasi masa depan sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Tabanan yang sejahtera dan bahagia baik secara sekala dan niskala,” katanya.

Eddy Nugraha menambahkan, dengan dilandasi niat yang baik serta tekad dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani (AUM), kepemimpinan Bupati yang didukung legislatif serta partisipasi aktif masyarakat merupakan modal yang sangat berharga yang dapat menambah optimisme bahwa apa yang menjadi tujuan dibentuknya ranperda ini akan terwujud.

Sementara Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, menyebutkan pendapat yang disampaikan Bupati dan Fraksi DPRD Tabanan menjadi bahan yang penting untuk landasan pembahasan ranperda pada tahap selanjutnya. “Menjadi landasan untuk pembahasan-pembahasan berikutnya dalam konteks penyamaan persepsi DPRD dengan bupati melalui rapat internal dan rapat kerja,” katanya. (bgn020)23101804

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna pada masa persidangan ketiga di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung, Kamis (6/10/2022). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Dewan dan delapan ranperda dari eksekutif.

Ranperfa inisiatif dewan tentang penyelenggaraan bantuan hukum disampaikan oleh Ketua Bapemperda Wayan Sugita Putra.

Dia mengatakan pemberian bantuan hukum kepada warga miskin merupakan bagian dari paket reformasi hukum jilid II yang sudah diumumkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pada pertengahan Januari 2017. Salah satu program yaitu mendorong daerah untuk membentuk peraturan daerah (Perda) mengenai bantuan hukum.

“Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Begitu pula dengan kabupaten badung yang terdiri dari 6 kecamatan, 16 kelurahan dan 46 desa, yang menurut catatan dan data badan pusat statistik dari tahun 2019 hingga tahun 2021, masih terdapat angka kemiskinan di Kabupaten Badung walaupun tidak terlalu signifikan,” kata Sugita Putra.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, prakarsa atau inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Badung mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum, sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah untuk sepenuhnya pemenuhan hak masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Berkenaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, untuk dapat segera dibahas dan disetujui bersama menjadi peraturan daerah dalam masa persidangan ketiga tahun 2022,” tandasnya.

Sementara delapan ranperda yang disampaikan Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta yakni ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2023; ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah; ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah; ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; ranperda tentang penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah; ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana; dan

ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. (bgn003)22100613

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang Paripurna ke-10 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar digelar secara daring dan luring pada Jumat (25/6) di Gedung DPRD Kota Denpasar. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, Gusti Ngurah Gede, dihadiri Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dan Wakil Walikota Agus Arya Wibawa.

Walikota Jaya Negara menyampaikan usulan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar TA 2020, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Sementara, DPRD Kota Denpasar menyampaikan Ranperda tentang Perlindungan Lanjut Usia sebagai Ranperda Inisiatif.

Walikota Jaya Negara menjelaskan secara umum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 kemampuan Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1,94 Triliun lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 1,96 triliun lebih. Belanja Daerah direncanakan Rp 2,18 triliun lebih dan realisasinya Rp 1,88 triliun lebih.

Sementara untuk struktur pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terealisasi Rp 237,42 miliar lebih dari yang dianggarkan Rp 237,42 miliar lebih atau 100 persen. Penerimaan Pembiayaan ini terdiri dari penerimaan SILPA yang dianggarkan Rp 237,42 miliar lebih dari yang dianggarkan sebesar Rp 237,42 miliar lebih atau sebesar 100 persen.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal /investasi pemerintah daerah Rp 4,12  miliar lebih dari yang dianggarkan sebesar 4,12 (empat koma dua belas) miliar lebih atau terealisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan uraian terhadap realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut di atas maka di peroleh Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 312,80 miliar lebih.

Jaya Negara menjelaskan, untuk Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan perubahan regulasi dimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, Pemkot Denpasar mengajukan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di samping kedua Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disampaikan di awal, dapat disampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang ketiga yakni tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kami mengucapkan selamat bermusyawarah serta berharap hasil yang terbaik dalam mendukung suksesnya pembangunan Kota Denpasar di segala lini guna mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sementara, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa menjelaskan, Para lanjut usia (lansia) merupakan salah satu isu penting yang senantiasa dibahas oleh negara-negara di dunia. Isu tersebut berpusat pada upaya perlindungan terhadap hak-hak lanjut usia, mulai dari jaminan sosial, hak atas kesehatan fisik dan mental, hak atas pendidikan dan budaya, serta hak atas standar kehidupan yang layak. Sebagai contoh di Indonesia, kesejahteraan lansia bahkan menjadi salah satu tujuan dari pembangunan nasionalnya.

“Permasalahan lanjut usia seperti ini juga perlu disikapi di Kota Denpasar dengan cara komitmen Pemerintah Kota, masyarakat dan keluarga untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Berdasarkan pemahaman di atas, maka penting dan sangat perlu dibentuk peraturan daerah yang khusus mengatur tentang lansia di Kota Denpasar,” jelasnya. (bgn003)21062534