Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Senin (8/9/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, didampingi para Wakil Ketua DPRD ini mengagendakan Persetujuan Bersama terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan menjadi landasan bagi pembangunan dan tata kelola di Bumi Lumbung Padi.

Keempat Ranperda itu meliputi, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Inovasi Daerah, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana, dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelum disahkan, keempat Ranperda telah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) serta Pansus IV dan V DPRD Tabanan.

Dalam laporan Banggar yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Dewan I Made Agus Harthawiguna, Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan 2025 dirancang Rp2,281 triliun lebih. Angka ini naik Rp44,5 miliar (1,99 persen) dari APBD induk 2025 Rp2,236 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan Rp2,351 triliun lebih, naik Rp37,9 miliar (1,64 persen) dari APBD induk Rp2,313 triliun lebih.

Banggar juga merekomendasikan alokasi anggaran bencana di belanja tak terduga (BTT) untuk keperluan darurat dalam APBD Perubahan 2025, sebagai respons atas musibah yang terjadi di Bali, khususnya di Tabanan. Peningkatan pendapatan ini dicapai di tengah komitmen untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Namun, Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menilai kenaikan pendapatan daerah tersebut masih terlalu kecil. “Kalau kita mau serius bekerja, kalau kita berbicara TAPD, di Kabupaten Tabanan, semestinya menurut analisis saya, untuk mendapatkan TAPD sampai 1 triliun, itu enggak susah,” tegasnya.

Arnawa mencontohkan salah satu potensi besar yang belum terealisasi adalah penerapan e-ticketing di DTW Tanah Lot, sebuah wacana yang sudah ada sejak belasan tahun lalu.

Sementara Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menekankan pentingnya Perda tentang Perumda Sanjayaning Singasana untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia menjelaskan bahwa Perumda ini akan diubah menjadi sebuah holding company yang profesional dan modern. “Perumda ini bisa kita up lagi. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita ikut membantu masyarakat. Khususnya dalam rangka sektor bidang ekonomi hilirisasi,” ujarnya.

Dia mencontohkan dengan adanya holding company, Perumda dapat membantu petani saat panen raya dengan membeli gabah mereka seharga Rp6.500 per kilogram, sehingga harga tidak anjlok.

“Karena kita punya market. Kita bekerjasama dengan beberapa kabupaten se-Indonesia. Jadi kita menjual beras gampang. Itu tujuan. Jadi Perumda kita nanti kita tingkatkan, kita jadikan holding,” katanya.

Pihaknya menambahkan Holding company ini akan membawahi berbagai sub-bidang, seperti pangan, pariwisata, percetakan, dan perbengkelan, yang akan menggerakkan semua komponen ekonomi.  “Kami berharap Perumda dapat meningkatkan PAD. Apalagi saat ini sektor pertanian Tabanan sudah mulai dilirik oleh daerah lain di luar Bali. Kami juga bekerja sama dengan universitas agar usaha ini bisa dijalankan secara profesional,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, Sekda, kepala OPD serta pimpinan instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan. (bgn020)25091820

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menyetujui empat ranperda ditetapkan menjadi perda. Hal itu disepakati dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Tabanan yang dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Arnawa didampingi para Wakil Ketua pada Kamis (18/9/2025).

Keempat ranperda tersebut meliputi Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Inovasi Daerah, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana, serta Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas kelancaran pembahasan keempat ranperda tersebut yang telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD. “Pembahasan ini tidak terlepas dari tanggung jawab, komitmen, kesungguhan dan kerja sama yang baik seluruh pimpinan serta anggota dewan yang terhormat,” ujarnya.

Terhadap persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah, rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Sanjayaning Singasana serta rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, Sanjaya menekankan hal ini merupakan regulasi pengaturan bagi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Sanjaya menegaskan bahwa tahapan berikutnya adalah proses evaluasi oleh Gubernur Bali. Dia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan atas dasar itulah mempertahankan kekompakan, semangat kerja sama dan suasana saling pengertian semua pihak sangat penting, demi suksesnya pelaksanaan program pembangunan tahun 2025. “Untuk mewujudkan visi Kabupaten Tabanan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM),”

Ditemui usai sidang melalui wawancara, Sanjaya juga menegaskan kembali terkait Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana. Ia menekankan, bahwa keberadaan Perusda ini diharapkan menjadi rumah yang mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor pertanian Kabupaten Tabanan. “Tabanan ini memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa, terutama di bidang ekonomi kerakyatan dan UMKM. Maka dari itu, dengan Perusda ini kita bisa “up”, tujuannya adalah untuk bagaimana kita ikut membantu masyarakat, khususnya dalam rangka hilirisasi sektor ekonomi,” tegasnya.

Hadir Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran Forkopimda Tabanan, para Anggota Dewan, Sekda dan jajaran kepala perangkat daerah serta instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)25091817

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Denpasar dengan Pemkot Denpasar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar pada Kamis (4/9/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Yoga Adi Putra didampingi Made Oka Cahyadi Wiguna serta Ketua Komisi II DPRD I Wayan Sutama, itu dihadiri seluruh Anggota Komisi II, Perwakilan PT Bank BPD Bali serta Perwakilan OPD Pemkot Denpasar.

Ketua Komisi II I Wayan Sutama mengatakan dalam pembahasan ranperda ini telah dipelajari dan dikaji mendalam beberapa hal terkait lebih lanjut. Ada beberapa koreksi yang diberikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Denpasar di antaranya detail ranperda, pertanggungjawaban realisasi, laporan kepada masyarakat serta peningkatan bantuan Bank BPD Bali di sektor UMKM Lokal. “Secara umum kami di Komisi II DPRD Kota Denpasar menyepakati ranperda untuk mendapatkan persetujuan di Rapat Paripurna nanti. Hal ini merupakan komitmen mendukung kemajuan pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2013 telah melakukan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali, yang pertama kali diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 yang menetapkan penyertaan modal Rp 100 miliar.

Melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2014, kata dia, jumlah penyertaan modal ditingkatkan sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar menjadi Rp300 miliar. Realisasi penyertaan modal tersebut kini telah terpenuhi sepenuhnya dengan total kepemilikan saham Rp300 miliar atau setara tiga ratus ribu lembar saham. “Hingga tahun 2025, akumulasi penerimaan dividen mencapai kurang lebih Rp412,84 miliar. Kontribusi dividen ini telah menjadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Seiring dengan kebutuhan penguatan permodalan PT Bank BPD Bali serta untuk menjaga daya saing dan memperkuat posisi strategis kepemilikan saham Pemerintah Kota Denpasar, maka diperlukan penambahan penyertaan modal kembali,” ujarnya.

Sekda Alit Wiradana menyebutkan tambahan modal ini juga didukung oleh kemampuan fiskal daerah yang cukup, dimana SiLPA rata-rata menunjukkan trend positif, sehingga ruang fiskal tersedia untuk melakukan investasi daerah tanpa mengganggu belanja prioritas lainnya. “Dengan demikian, penambahan penyertaan modal dipandang perlu dalam mendukung penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” ujarnya.

Dia menegaskan maksud ditetapkannya peraturan daerah ini sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rp450 miliar. “Pada ayat (2) disebutkan bahwa ‘Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap selama lima tahun dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029,” katanya.

Sementara Perwakilan PT Bank BPD Bali, Desak Diah menyebut Penambahan Penyertaan Modal dari Pemkot Denpasar ini Sangat penting untuk mendukung penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Denpasar. “Dapat kami sampaikan per Juni 2025 tingkat kesehatan BPD Bali ada di peringkat 2 atau dikategorikan sehat. Indikatornya antara lain risiko, tata kelola,” ungkapnya. (*/bgn003)25090404

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali mengajukan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif, dan dibahas dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (3/9/2025).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua II DPRD IGK Kresna Budi dan Wakil Ketua III DPRD I Komang Nova Sewi Putra, eksekutif mengajukan Raperda Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali.

“Ranperda Inisiatif ini dilandasi pertimbangan strategis, baik dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan maupun penyediaan layanan transportasi pariwisata yang sesuai dengan perkembangan teknologi,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, dalam sidang yang dihadiri Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta itu.

Pembahasan dua Raperda ini, mengingat sebelumnya, Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) sempat mendatangi dewan pada akhir Agustus lalu. Mereka menagih janji soal enam tuntutan, mulai pembatasan kuota kendaraan online, penetapan tarif standar, kewajiban penggunaan pelat Bali, hingga rekrutmen driver lokal. Kini, tuntutan itu akhirnya masuk forum resmi lewat ranperda, sehingga punya peluang kuat menjadi payung hukum yang jelas.

Ranperda transportasi pariwisata ini rencananya akan memuat 12 bab dengan 17 pasal. Isinya mengatur banyak hal, dari kewajiban perusahaan aplikasi dan pengemudi, standar pelayanan minimal, sistem pengawasan, sampai mekanisme penyelesaian sengketa. Aturan ini juga memberi ruang bagi lembaga adat dan dunia usaha untuk ikut serta, misalnya dengan menyerap tenaga kerja lokal, bermitra dengan UMKM, serta mempromosikan pariwisata Bali melalui platform digital.

Menurut Tama Tenaya, kehadiran aturan ini penting untuk memberi kepastian hukum, melindungi pengemudi, perusahaan aplikasi, sekaligus wisatawan. Di sisi lain, aturan ini juga harus tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan kearifan lokal Bali sebagai landasan utama pariwisata budaya.

Apalagi, kata dia, transportasi memegang peranan vital dalam menunjang mobilitas, aksesibilitas, dan konektivitas daerah, khususnya dalam mendukung pariwisata Bali. Namun, kehadiran layanan transportasi digital juga menimbulkan tantangan baru, mulai dari potensi konflik dengan transportasi konvensional, kepastian hukum bagi pelaku usaha, hingga perlindungan konsumen dan keberlanjutan kearifan lokal Bali.

“Kurangnya aturan yang jelas berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar pelaku usaha transportasi, ketimpangan manfaat ekonomi, serta kerentanan pelanggaran hak konsumen. Karena itu, dibutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur perizinan, operasional, pengawasan, sekaligus memastikan integrasi layanan transportasi digital ke dalam sistem kepariwisataan Bali,” ucap politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Kemudian Raperda kedua, soal keterbukaan informasi publik, yang disusun berdasarkan amanat konstitusi sekaligus instrumen penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas badan publik.

Selama ini, keterbukaan informasi telah memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, di Bali pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan, baik karena rendahnya kepatuhan sejumlah badan publik, keterlambatan merespons permohonan informasi, maupun keterbatasan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Kurangnya kepatuhan badan publik dalam menyediakan dan memperbarui informasi secara proaktif hingga masih terbatasnya literasi masyarakat terhadap hak atas informasi, berpotensi melemahkan partisipasi publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” kata Tama Tenaya.

Karena itu, Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dipandang penting sebagai upaya regulatif dan kelembagaan untuk memperkuat sistem keterbukaan informasi, menjamin hak masyarakat, serta menumbuhkan budaya transparansi di lingkungan pemerintahan daerah. (bgn008)25090304

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandhira di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (21/7/2025).

Dalam pidato pengantar Walikota Denpasar yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dijelaskan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan adil, serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi peraturan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mencakup beberapa poin penting sebagai tindak lanjut hasil evaluasi diantaranya terkait penyesuaian terhadap penormaan dalam muatan pasal, pemberian kemudahan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendukung iklim usaha dengan mempertimbangkan peran serta pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan publik, penegasan nomenklatur objek pajak reklame serta penambahan beberapa ketentuan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut merupakan bentuk harmonisasi regulasi agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi masyarakat. “Kami menyadari bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat dinamika, termasuk kebutuhan penyesuaian norma agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Perubahan ini, kami telah berupaya mengakomodasi hasil evaluasi dengan tetap menjaga substansi yang dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Untuk itu diharapkan proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Denpasar. “Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selama ini telah menjalin sinergi erat dengan Pemerintah Kota. Harapan kami, pembahasan rancangan perubahan Peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan regulasi yang efektif, implementatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” katanya. (*/bgn003)25072116

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menghadiri rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2024 DPRD Kabupaten Tabanan, atas persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Jumat (20/9/2024).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan turut dihadiri oleh Wakil I dan II dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Sekda beserta para Asisten Setda, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan dan kepala instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan beserta para jurnalis dan undangan terkait lainnya.

Pembahasan Ranperda yang berlangsung saat itu, dilaksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, tentang pedoman penyusunan APBD. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah disetujui bersama dua buah rancangan peraturan daerah tersebut, maka tahapan berikutnya akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

Secara garis besar, Bupati Sanjaya menyampaikan Penerimaan Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah Rp698,199 miliar lebih, dan pendapatan transfer Rp1,233 triliun lebih sehingga jumlah pendapatan daerah menjadi Rp.1,931 triliun lebih.

“Sedangkan besaran Belanja Daerah adalah sebesar Rp1,994 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, ini berarti pada RAPBD tahun anggaran 2025 terdapat defisit Rp62,802 miliar lebih. Besarnya defisit tersebut direncanakan akan ditutupi dari pembiayaan netto yang bersumber dari silpa tahun sebelumnya,” Jelas Sanjaya.

“Kita sangat menyadari bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan, namun demikian kita tetap berupaya dengan sumber daya yang ada untuk mewujudkan visi kabupaten tabanan. Atas dasar itulah kita tetap mempertahankan kekompakan, semangat kerjasama dan suasana saling pengertian semua pihak demi suksesnya pelaksanaan program pembangunan tahun 2024 dan tahun 2025,” katanya. (bgn003)24092014

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-29 Masa Persidangan III dengan agenda pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/11/2023). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Dimana, dalam kesempatan tersebut, 4 Ranperda dan 1 Ranperda inisiatif DPRD Kota Denpasar ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Adapun yang ditetapkan yakni Ranperda Kota Denpasar tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Ranperda Kota Denpasar tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Ranperda Kota Denpasar tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah dan Ranperda Kota Denpasar Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Denpasar Tahun 2023-2043.

Selain itu turut ditetapkan pula Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta undangan lainya.

Seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar secara umum dapat menerima dan menyetujui penetapan 4 Ranperda dan 1 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Denpasar tersebut. Seperti halnya Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Kompyang Gede berharap dengan disahkannya Perda tentang Penyelenggaran Pengelolaan Sampah ini diharapkan sedikit tidaknya dapat menanggulangi permasalahan sampah di Kota Denpasar, meski belum dapat menuntaskan secara penuh masalah sampah di Kota Denpasar.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Ni Made Sri Sutraningsih menjelaskan bahwa secara umum Ranperda Kota Denpasar Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Ranperda Kota Denpasar Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah sudah mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat terkait proses pemecahan tanah dan peruntukan penggunaan tanah.

Sebagai pembicara ketiga, Fraksi Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Agus Wirajaya menyepakati bahwa permasalahan sampah bersifat multi dimensi dan kompleks, serta menjadi tanggung jawab seluruh stake holder di Denpasar, bukan hanya pemerintah semata. Namun untuk penyelesaian masalah sampah wajib menjadi prioritas utama pemerintah kota dengan cetak biru penanganan dan pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir yang konkrit dan jelas.

Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Putu Metta Dewinta Wandi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Denpasar merancang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar 2023-2043 agar perencanaan Kota Denpasar 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat secara berkesinambungan berkembang berlandaskan prinsip Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi dengan Spirit Vasudhaiva Kutumbakam.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Cinthia Febriani mengatakan bahwa salah satu Ranperda yang disahkan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan alih fungsi lahan melalui Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah. Mengingat Hak atas Tanah di Indonesia merupakan kewenangan Kementrian ATR/BPN maka Perda ini perlu penyelarasan sehingga dapat berjalan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutanya mengapresiasi atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Koperasi. Hal ini merupakan gayung bersambut dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi.

“Segenap potensi ekonomi perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan ekonomi riil, salah satunya adalah dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha makro,” ujarnya.

Berkaitan dengan 4 Ranperda yang telah ditetapkan, Jaya Negara meyakini bahwa keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan pembahasan terhadap keempat Rancangan Peraturan Daerah ini. Dimana, setiap proses pembahasan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi yang baik.

Dia menyebutkan keempat Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan, dari sisi urgenitas pembentukan sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini guna mengakomodir perkembangan hukum melegitimasi program Pemerintah di bidang tata ruang dan sebagai upaya pengelola dan pengendalian lingkungan hidup melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar.

“Kerja sama dan koordinasi ini harus selalu kita bangun dan kembangkan karena kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang akan semakin berat, tetapi untuk tetap dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang berat tersebut, komitmen kita bersama untuk selalu bekerjasama dan berkoordinasi menjadi modal kita untuk dapat secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang sudah kita rencanakan,” ujarnya. (bgn003)23111712

Mangupura, Baliglobalnews

Pansus (Panitia Khusus) Ranperda Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan menyerap aspirasi masyarakat dan OPD terkait di Ruang Rapat Gosana Madya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (15/9/2023).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus, I Wayan Sugita Putra, mewakili Ketua DPRD Badung, didampingi Ketua Komisi IV, I Made Suwardana, Yayuk Agustin Lessy, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, I Gusti Ngurah Sudarsa, Made Ponda Wirawan, Ni Luh Putu Sekarini.

Rapat kerja dihadiri Inspektur Badung, perwakilan Brida, BPKAD, PMD, Kominfo, Bagian Hukum, perwakilan camat, Ketua Forum dan Perbekel se-Badung, ketua BPD se-Badung, pendamping desa, dan tim ahli.

Sugita Putra ketika dimintai tanggapan terkait keberadaan desa adat dalam raperda tersebut mengatakan dari judul Ranperda tentang data desa. “Jadi desa kan terdiri dari desa dinas dan desa adat, sehingga ruang lingkup dan data apa saja yang nanti diposting dalam perda ini terkait dengan lima prioritas program Bupati dan juga terkait dengan batas desa, potensi, demografi, pendidikan, kesehatan dan seterusnya,” katanya kepada wartawan usai memimpin rapat.

Terkait dengan tumpang tindih dengan beberapa regulasi yang sedang berjalan, Sugita menyatakan sebetulnya tidak tumpang tindih, karena yang ada saat ini adalah perbup. Dia menegaskan yang dirancang perda. “Tidak ada tumpang tindih. Bahkan kita apresiasi desa-desa yang mempunyai data akurat, sehingga perda ini nanti diundangkan tinggal memasukkan. Luar biasa nanti data desa presisi ini. Tidak banyak atau belum banyak kabupaten/kota yang mempunyai perda ini,” katanya.

Ketika ditanya perda ini terkait penganggaran, Sugita menyebutkan masuk di rumah besarnya. “Apa yang menjadi kebutuhan daripada desa dalam hal pendataan, kita support dan kita sudah masukkan. Jadi dalam pendataan tersebut ada anggaran yang bisa digunakan oleh desa. Tentu harus diposting dalam APBDes-nya. Kalau tidak diposting kan tidak bisa dikeluarkan. Perbekel pakai uangnya sendiri kan tidak mungkin. Jadi pendataan tersebut disiapkan dan kita berikan porsi di sana dan berwenang perbekel mencantumkan dalam APBDes. Kita jelaskan di Perda ini bisa juga kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pendamping dalam pendataan desa,” tandasnya. (bgn003)23091612

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Tabanan menyepakati dua rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 di aula rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Sabtu (9/9/2023).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan menandatangani berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, dan Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dan para Wakil Ketua DPRD.

Sekwan DPRD Tabanan, I Made Gugiarta, mengatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan dirancang Rp 590,3 miliar lebih naik Rp 89,9 miliar lebih dari APBD Induk Rp 500,4 miliar lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp 2,14 triliun lebih naik Rp 99,4 miliar lebih dari APBD Induk Rp 2,03 triliun lebih.

Dia menjelaskan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada kebijakan pusat dengan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Pengalokasian itu dapat percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai prioritas utama yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan perangkat daerah,” katanya.

Sebelumnya, sesuai laporan dari Pansus IV DPRD yang disampaikan oleh Ni Made Dewi Trisnayanti, bahwa Ranperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung disusun karena Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti. 

Pihaknya telah melakukan kajian dan pembahasan dalam rapat internal dan rapat kerja dengan Perangkat Daerah Terkait, sehingga pada prinsipnya Raperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung  dapat kami terima menjadi Perda. (bgn020) 23090901

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung membahas naskah akademik rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif dewan di ruang Bapemperda Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (6/1/2023).

Ketua Bapemperda DPRD Badung, Wayan Sugita Putra, menyebutkan ada empat ranperda inisiatif dewan sudah mendapatkan pemaparan para akademisi penyusun dari Universitas Warmadewa, Stikom dan Unud. “Dalam pemaparan tersebut penyusun naskah akademik kita simpulkan bahwa naskah akademik ini bisa kita lanjutkan dengan pembentukan pansus. Namun sebelum itu, kita akan bertemu kembali dengan para akademisi penyusun naskah akademik dengan mengundang eksekutif’ pihak pemerintah daerah, nanti OPD pengampunya yang melaksanakan itu,” katanya usai memimpin rapat pembahasan tersebut.

Sugita merinci empat ranperda inisiatif dewan tersebut yakni Ranperda tentang Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik, Ranperda tentang Bumi Banten, Ranperda tentang Data Dasar Penyelenggaraan Daerah Berbasis Data Desa Presisi, dan Ranperda tentang Proteksi Produk Pertanian.

Ketika ditanya agenda berikutnya, Sugita menyebutkan Bapemperda akan bertemu dengan eksekutif untuk mendiskusikan kembali draft ranperda, apakah ada yang ditambahkan atau dikurangi yang bisa diusulkan oleh OPD pengampu.

“Selanjutnya baru dikirim ke Kanwil Hukum dan HAM untuk diharmonisasi. Setelah itu selesai, baru kita membentuk pansus.

Astungkara setelah bertemu dengan OPD terkait yang akan membidangi yang akan jalankan ini akan kita harmonisasi dengan Kanwil,” katanya.

Ketika ditanya target waktu, Sugita mengatakan ranperda inisiatif dewan tersebut prosesnya panjang. “Minimal enam bulan, karena diperlukan adanya dengar pendapat, mengundang instansi dan lembaga, dan seterusnya,” katanya. (bgn003)23010601