Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan resmi menyepakati penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketetapan ini dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang DPRD Tabanan, pada Kamis (23/7/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Adapun empat regulasi strategis yang resmi disetujui bersama tersebut meliputi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebelum pengambilan keputusan, Badan Anggaran (Banggar), Pansus I, dan Pansus II DPRD Tabanan menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan secara rinci. 

Dalam penyampaian laporan Banggar, Sekretaris Banggar yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana memaparkan hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Banggar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Tabanan atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 12 kali berturut-turut.

Selain apresiasi, Banggar mendorong Pemkab Tabanan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui efisiensi sistem pengelolaan keuangan yang efektif, salah satunya pemanfaatan teknologi digital pada objek pajak dan retribusi daerah. “Kami berharap (ranperda) yang baru saja disetujui ini segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) agar implementasinya berjalan optimal,” ujarnya.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Lara, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap dua draf regulasi, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Lara menekankan pentingnya implementasi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini bertujuan agar pembangunan kawasan hunian di Tabanan selama 20 tahun ke depan berlangsung terarah, terkendali, dan berkelanjutan. 

Lara juga memberikan dorongan serupa untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihaknya mendesak agar Pemkab segera mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat luas setelah teknis pelaksanaannya rampung disusun. “Mendorong agar kedua perda tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan bupati serta disosialisasikan agar dapat diimplementasikan secara efektif,” katanya.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan laporan pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Regulasi ini disahkan sebagai payung hukum penanganan bencana yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi risiko wilayah Tabanan. “Mengingat kondisi geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Tabanan yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana, keberadaan Perda ini diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah,” ujarnya seraya menambahkan pentingnya penguatan peran pemerintah desa, desa adat, lembaga usaha, serta masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. 

Mengakhiri sidang, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Tabanan yang telah merampungkan pembahasan legislasi sesuai mekanisme perundang-undangan. “Sejalan dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama DPRD dengan Kepala Daerah harus terus ditingkatkan. Terima kasih atas koordinasi dan kolaborasi yang telah terbangun sebagai pengabdian bersama mewujudkan Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani (AUM),” ujarnya. (*/bgn020)26072404

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Panitia Khusus (Pansus) I, dan Pansus II atas hasil pembahasan empat rancangan peraturan daerah (ranperda) di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan, pada Rabu (22/7/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa.

Adapun empat ranperda yang dibahas secara mendalam meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam laporannya disampaikan bahwa pembahasan telah dilaksanakan melalui rapat internal dan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta perangkat daerah terkait secara komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Banggar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan atas keberhasilannya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali 12 berturut-turut. Meski demikian, Banggar memberikan catatan strategis agar pemerintah daerah semakin mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien salah satunya pemanfaatan teknologi digital pada objek-objek pajak daerah maupun retribusi daerah lainnya. Pada prinsipnya Badan Anggaran menyatakan sepakat Ranperda tersebut untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Sementara Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Lara melaporkan hasil pembahasan terhadap dua Ranperda, yaitu Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pansus I menekankan bahwa kedua Ranperda telah melalui proses pembahasan secara intensif melalui rapat internal dan rapat kerja bersama perangkat daerah terkait. Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun sebagai amanat peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi pedoman pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tabanan selama dua dekade ke depan. 

“Ranperda ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan kawasan permukiman yang terencana, terpadu, berkelanjutan, selaras dengan tata ruang wilayah, serta berlandaskan kebudayaan daerah serta dijiwai falsafah Pancasila, Tri Hita Karana dan Sad Kerthi,” ujarnya. 

Sedangkan pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pansus I melakukan penyempurnaan draf guna menyelaraskan dengan regulasi pusat yang lebih tinggi serta memperkuat sistem perlindungan alam yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Pansus II mengatakan bahwa Ranperda tersebut disusun sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan, mengingat kondisi geografis, klimatologis, dan hidrologis daerah yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana. 

Ranperda ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana. “Pansus II secara khusus melakukan penguatan materi muatan lokal, terutama mempertegas peran, fungsi, dan kewenangan pemerintah desa serta desa adat dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing,” katanya.

Setelah penyampaian laporan Badan Anggaran, Pansus I, dan Pansus II, rapat dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari komisi-komisi DPRD, pendapat akhir fraksi-fraksi, serta pengambilan keputusan DPRD terhadap hasil pembahasan keempat Ranperda tersebut. 

Dengan disetujuinya laporan pembahasan ini, hasil rapat paripurna menjadi dasar resmi bagi DPRD Kabupaten Tabanan untuk melangkah ke tahapan berikutnya, yakni persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati Tabanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadir jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, Tim Ahli DPRD, Sekretaris DPRD, hingga jajaran jajaran OPD Pemkab Tabanan. (*/bgn020)26072206

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam Rapat Paripurna ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, DPRD Provinsi Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Wakil II Ida Gede Komang Kresna Budi, dan Wakil III I Komang Nova Sewi Putra, dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, pada Jumat (19/6/2026) tersebut, dilakukan sebagai upaya memperkuat kualitas regulasi daerah agar lebih terencana, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta dinamika masyarakat Bali. “Ranperda ini memiliki urgensi strategis, karena produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah,” ucap Tjokorda Gede Agung yang membacakan Ranperda Inisiatif Dewan tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali itu.

Dia menyampaikan hak DPRD Provinsi untuk mengajukan rancangan perda telah diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa rancangan perda dapat berasal dari DPRD maupun gubernur. Sehingga, pembentukan produk hukum daerah tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjawab perkembangan masyarakat, tantangan pembangunan daerah, perkembangan hukum nasional, serta penyelarasan kebijakan pusat dan daerah.

Dalam penyusunannya, pembentukan produk hukum daerah diawali dengan penyusunan naskah akademik sebagai pedoman penyusunan draf Ranperda. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, responsif, progresif, dan implementatif bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. “Pembentukan produk hukum daerah yang baik harus dibentuk secara terencana, terpadu, sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Anggota Komisi II DPRD Bali itu.

Dia menambahkan, penyusunan produk hukum daerah di Bali juga harus memperhatikan karakteristik daerah yang khas. Selain aspek pemerintahan dan pembangunan, regulasi daerah perlu mendukung pelestarian adat, budaya, tradisi, nilai-nilai kearifan lokal, serta filosofi kehidupan masyarakat Bali sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Oleh sebab itu, DPRD Bali memandang perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang dapat menjadi pedoman baku bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai regulasi.

Ranperda inisiatif tersebut terdiri atas 13 bab dan 125 pasal. Materi muatannya mencakup ketentuan umum, bentuk produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan produk hukum berbentuk peraturan dan penetapan, pembahasan, fasilitasi, evaluasi, klarifikasi, nomor register, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, hingga ketentuan penutup.

“Raperda ini, dirancang untuk mencakup seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya,” tegas Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali ini. (bgn008)26062103

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali menerima penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, yang dibacakan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam Rapat Paripurna ke-41 DPRD Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, pada Jumat (19/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Wakil II Ida Gede Komang Kresna Budi, dan Wakil III I Komang Nova Sewi Putra.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pada Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target Rp6,66 triliun lebih, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,04 triliun lebih atau 105,82 persen. “Pemprov Bali juga mencatat surplus operasional sebesar Rp4,08 triliun dan menutup tahun anggaran dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp712,87 miliar lebih,” katanya.

Giri Prasta menyebutkan salah satu komponen utama laporan keuangan daerah adalah laporan realisasi anggaran yang menggambarkan sumber penerimaan dan penggunaan anggaran selama satu tahun. Pada tahun anggaran 2025, kata dia, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,66 triliun lebih. Realisasinya melampaui target dengan capaian Rp7,04 triliun lebih atau 105,82 persen. Sementara belanja daerah dianggarkan Rp7,41 triliun lebih dan terealisasi Rp6,55 triliun lebih atau 88,42 persen.

Dia mengatakan penerimaan pembiayaan direncanakan Rp1,15 triliun lebih. Namun realisasinya mencapai Rp620,67 miliar lebih atau 53,79 persen dari target. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan Rp401,46 miliar lebih terealisasi Rp401,46 miliar atau mencapai 99,99 persen.

Giri Prasta menyatakan dari keseluruhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Pemprov Bali masih mencatat SiLPA Rp712,87 miliar lebih. Sederhananya, kata dia, angka tersebut merupakan sisa dana yang masih tersedia setelah seluruh kewajiban belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025 diperhitungkan.

Dia merinci SiLPA tersebut terdiri atas kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp96,23 miliar lebih, kas lainnya pada Bendahara BOSP SMA/SMK/SLB Negeri Rp7,47 miliar lebih, serta kas pada Rekening Kas Umum Daerah Rp609,16 miliar lebih.

Kas pada Rekening Kas Umum Daerah tersebut terdiri dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik Rp10,54 miliar lebih dan kas murni Rp598,62 miliar lebih. Meski demikian, pemerintah provinsi juga mencatat adanya utang belanja sebesar Rp166,47 miliar lebih yang masih menjadi kewajiban untuk diselesaikan.

Giri Prasta menjelaskan kondisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang menunjukkan kemampuan fiskal daerah sepanjang tahun berjalan. Pada awal tahun 2025, SAL tercatat Rp623,73 miliar lebih. Sebagian besar saldo tersebut dimanfaatkan sebagai penerimaan pembiayaan daerah Rp620,67 miliar lebih untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Selain itu, terdapat koreksi Rp3,05 miliar lebih yang berasal dari penyesuaian pembukuan tahun sebelumnya terkait pengembalian Dana BOSP dan telah diselesaikan melalui penyetoran kembali kepada Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. “Dengan perkembangan tersebut, Saldo Anggaran Lebih pada akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 712,87 miliar rupiah lebih, yang mencerminkan kesinambungan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan prudent,” papar mantan Bupati Badung dua periode itu.

Dari sisi kekayaan daerah, Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 menunjukkan kondisi keuangan yang cukup kuat. Total aset yang dimiliki Pemprov Bali tercatat sebesar Rp23,19 triliun lebih.

Sementara itu, total kewajiban atau utang daerah tercatat sebesar Rp1,536 triliun lebih. Setelah dikurangi kewajiban tersebut, nilai ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp21,66 triliun lebih.

Kinerja keuangan daerah juga tercermin dalam Laporan Operasional. Selama tahun 2025, pendapatan operasional Pemprov Bali tercatat sebesar Rp10,85 triliun lebih, sedangkan beban atau pengeluaran operasional mencapai Rp6,05 triliun lebih.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah membukukan surplus operasional sebesar Rp4,02 triliun lebih. Selain itu, terdapat surplus dari kegiatan nonoperasional sebesar Rp59,35 miliar lebih, meskipun juga tercatat beban luar biasa sebesar Rp21,88 juta lebih.

Secara keseluruhan, Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 menunjukkan surplus sebesar Rp4,08 triliun lebih. Artinya, pendapatan yang diperoleh pemerintah masih jauh lebih besar dibandingkan beban yang harus ditanggung selama satu tahun anggaran.

Selain mencatat surplus, posisi kas daerah juga tetap terjaga dengan baik sepanjang tahun 2025. Pada awal tahun, saldo kas Pemprov Bali tercatat sebesar Rp623,73 miliar lebih.

Selama tahun berjalan, arus kas bersih dari aktivitas operasional menghasilkan tambahan kas sebesar Rp1,26 triliun lebih. Namun, pemerintah juga mengeluarkan dana cukup besar untuk berbagai kegiatan investasi dan pembangunan sehingga arus kas dari aktivitas investasi tercatat negatif sebesar Rp931,68 miliar lebih.

Aktivitas pendanaan juga mencatat arus kas negatif sebesar Rp243,46 miliar lebih, ditambah aktivitas transitoris yang menunjukkan arus kas negatif sebesar Rp3,05 miliar lebih. Meski terdapat sejumlah pengeluaran tersebut, saldo kas akhir Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2025 tetap meningkat menjadi Rp712,87 miliar lebih.

Sementara itu, kondisi kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali juga mengalami peningkatan sepanjang tahun 2025. Hal tersebut tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menggambarkan perkembangan nilai kekayaan daerah setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.

Pada awal tahun anggaran 2025, nilai ekuitas Pemprov Bali tercatat sebesar Rp17,60 triliun lebih. Nilai tersebut kemudian meningkat berkat surplus operasional sebesar Rp4,08 triliun lebih serta adanya penyesuaian administrasi dan koreksi pembukuan sebesar Rp26,28 miliar lebih.

Dengan perkembangan tersebut, total ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali pada akhir tahun 2025 mencapai Rp21,66 triliun lebih.

Menurut Giri Prasta, berbagai indikator tersebut menunjukkan kondisi fiskal Bali tetap sehat dan terkendali. Pendapatan daerah mampu melampaui target, sementara pengelolaan belanja, aset, kas, dan kewajiban daerah tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang akuntabel dan bertanggung jawab. “Kami berharap pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara konstruktif, objektif, dan penuh semangat kebersamaan sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Bali dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya

Selain itu, Giri Prasta mengucapkan syukur atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Menurut dia, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Bali. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Bali terus berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab. “Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali terus berjalan pada koridor yang transparan, akuntabel, efektif, serta bertanggung jawab,” katanya.

Giri Prasta mengapresiasi DPRD Bali, BPK RI Perwakilan Bali, seluruh perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan yang dinilai telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan sinergi dalam mendukung pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. (bgn008)26062102

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus I Made Rai Wirata berlangsung di ruang rapat Gosana III DPRD Badung, Senin 8/6/2026 tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua I Wayan Loka Astika, Sekretaris I Made Tomy Martana Putra dan Anggota Pansus Yayuk Agustin Lessy, I Putu Sika Adi Putra, I Nyoman Gede Wiradana dan Ni Luh Putu Sekarini. Hadir pula Tenag Ahli Komisi dan Bapemperda DPRD Badung.
Dari eksekutif hadir Asisten Pemerintahan dan kesra, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.

Pembahasan dilakukan untuk memastikan proses pencabutan perda berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Rai Wirata menegaskan bahwa pencabutan perda ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan. Menurut dia, harmonisasi peraturan menjadi penting agar pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.

Dia menyatakan melalui rapat kerja tersebut, Pansus DPRD Badung akan terus melakukan pendalaman terhadap substansi Raperda dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan pansus sebelum Raperda tersebut dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. (bgn003)26060814

Singasana, Baliglobalnews

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tabanan resmi menyepakati penambahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Dengan penambahan ini, total agenda legislasi yang akan dibahas DPRD Tabanan sepanjang tahun 2026 kini berjumlah sembilan rancangan.

Ketua Bapemperda DPRD Tabanan I Wayan Eddy Nugraha Giri menyampaikan bahwa dua ranperda tambahan tersebut meliputi Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah dan Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat Bapemperda DPRD Tabanan, pada Kamis (7/5/2026) setelah sebelumnya mendapatkan lampu hijau dari Ketua DPRD Tabanan. “Karena sudah disetujui Ketua DPRD, kami kemudian menindaklanjutinya dengan rapat Bapemperda agar proses pembahasannya nanti bisa disiapkan,” ujar Eddy Nugraha pada Jumat (8/5/2026).

Menurut Eddy Nugraha, keputusan tersebut secara otomatis mengubah komposisi Propemperda Tahun 2026 yang sebelumnya hanya memuat tujuh ranperda. “Total sembilan ranperda jadinya,” katanya.

Eddy menyebutkan kedua ranperda ini tidak hanya masuk dalam daftar, tetapi langsung menempati skala prioritas utama. “Dua ranperda ini yang akan kami prioritaskan pembahasannya,” tegasnya.

Dia merinci fokus utama diarahkan pada Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah mengingat hingga saat ini Kabupaten Tabanan belum memiliki regulasi khusus di tingkat daerah yang mengatur sistem penanggulangan bencana secara komprehensif.

Keberadaan aturan tersebut, kata dia, sangat penting untuk menciptakan pola penanganan bencana yang lebih terintegrasi, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat serta relawan. “Agar ada standar dan prosedurnya. Siapa memiliki kewenangan apa. Penanggulangannya terkoordinasi dan terpadu. Melibatkan masyarakat atau komunitas relawan,” ujarnya.

Pihaknya menilai regulasi tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum yang jelas dalam penanganan berbagai potensi bencana di Kabupaten Tabanan, baik bencana alam maupun non alam.

Selain itu, keberadaan ranperda tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi situasi darurat dan meminimalkan dampak risiko bencana terhadap masyarakat.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirancang sebagai langkah penyempurnaan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya.

Ranperda tersebut nantinya akan diarahkan untuk memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Tabanan di tengah meningkatnya tantangan pembangunan dan persoalan lingkungan. “Arahnya demikian. Kami belum mengetahui materinya karena ini kan belum masuk dalam pembahasan,” ujarnya.

Dia menyatakan pembahasan lebih detail terkait substansi kedua ranperda tersebut baru akan dilakukan setelah tahapan administrasi dan penyusunan naskah akademik selesai dilakukan.

Dengan bertambahnya komposisi dari tujuh menjadi sembilan ranperda, DPRD Tabanan menegaskan komitmennya untuk menghasilkan produk hukum yang menjawab kebutuhan riil masyarakat. Keberadaan regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum di sektor strategis, khususnya dalam meminimalkan risiko bencana dan menjaga kelestarian alam di Kabupaten Tabanan. “Kami berharap seluruh ranperda dalam Propemperda 2026 ini dapat dibahas secara maksimal agar mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah ke depannya,” pungkasnya. (*/bgn020)26050913

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan tersebut ketika Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengetok palu pada Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa (21/1/2026) yang menyatakan Perda yang membuat kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali di BPD Bali yang saat ini total mencapai Rp839,912 miliar. “Dengan ini saya nyatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi Peraturan Daerah (Perda) telah disetujui dan disahkan,” kata Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua II Ida Gede Komang Kresna Budi bersama Gubernur Bali Wayan Koster.

Dengan disahkannya Perda ini, DPRD Bali berharap penguatan permodalan BPD Bali dapat berjalan terukur dan berdampak langsung terhadap ketahanan perbankan daerah serta pertumbuhan ekonomi Bali secara berkelanjutan.

Sebelum Perda tersebut disahkan, terlebih dahulu dilakukan laporan akhir pembahasan Ranperda dibacakan Wakil Koordinator Pembahas, Gede Kusuma Putra menyampaikan dalam Pasal 3 Ranperda, DPRD Bali menegaskan struktur permodalan PT Bank BPD Bali. “Jumlah modal dasar yang ditetapkan pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp7 triliun,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Bali itu.

Dia menyatakan modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh seluruh pemegang saham Rp2,880 triliun, sementara modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp839,912 miliar.

Dia juga menyebutkan penambahan penyertaan modal daerah ini dinilai sebagai langkah strategis menyusul kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berencana menghapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 bagi bank dengan modal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun. Kebijakan tersebut mendorong bank-bank daerah untuk memperkuat struktur permodalannya agar mampu bersaing di tengah dinamika industri perbankan nasional.

Dengan penguatan permodalan ini, kata dia, memiliki tujuan meningkatkan daya saing, kapasitas usaha, serta kemampuan manajemen risiko BPD Bali, sekaligus mendukung digitalisasi dan transformasi layanan perbankan. “Penguatan permodalan ini diharapkan dapat menjawab tantangan industri perbankan Indonesia, mulai dari keamanan siber dan data nasabah, persaingan bank digital dan inovasi, hingga transisi ekonomi hijau,” katanya.

Namun DPRD Bali mengingatkan penguatan perbankan daerah perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan yang utuh. Penguatan di satu sisi tanpa diimbangi sektor lain berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan. Dalam konteks tersebut, DPRD Bali menilai penambahan penyertaan modal di PT Bank BPD Bali menyentuh sisi kreditur, sementara sisi debitur, khususnya pelaku UMKM, juga perlu diperkuat. Keberadaan lembaga penjaminan kredit dipandang sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem pembiayaan daerah.

“Keberadaan lembaga penjaminan kredit sangat penting untuk mendukung kewirausahaan, karena penjaminan kredit dapat mendorong berkembangnya semangat kewirausahaan dan memberi perlindungan bagi debitur,” ujarnya merujuk pada pandangan Danantara Indonesia.

Atas dasar itu, lanjutnya, DPRD Bali menyampaikan dua rekomendasi kepada Gubernur Bali. Pertama, menginisiasi penambahan penyertaan modal di PT Jamkrida Bali. “Dengan gearing ratio hingga 40 kali, tambahan modal sebesar Rp25 miliar memungkinkan PT Jamkrida Bali meng-cover penjaminan kredit UMKM di Bali hingga Rp 1 triliun,” katanya.

Rekomendasi kedua, DPRD Bali meminta agar Gubernur Bali mengawal dan mengarahkan kepala daerah kabupaten/kota se-Bali untuk bersama-sama melakukan penambahan setoran modal di PT Bank BPD Bali. “Dengan langkah ini, dalam 5 sampai 7 tahun ke depan modal dasar Rp 7 triliun tersebut diharapkan dapat tersetor penuh,” katanya. (bgn008)26012117

Denpasar, Baliglobalnews

Fraksi-fraksi DPRD Bali menyambut positif Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menambah penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Rp850 miliar. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua III Komang Nova Sewi Putra, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra, anggota dewan, staf ahli, dan OPD terkait lainnya pada Senin (19/1/2026).

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan I Wayan Tagel Winarta menyatakan dapat menerima dan melanjutkan pembahasan Ranperda tersebut, dengan catatan seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Transparansi menjadi elemen penting untuk menjamin akuntabilitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keputusan yang dirumuskan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,” ucapnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penyertaan modal daerah ini diatur secara tegas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan administratif.

Fraksi PDI menilai kinerja BPD Bali saat ini berada dalam kondisi sehat, tercermin dari profitabilitas, kualitas aset, serta likuiditas dan permodalan yang terjaga. Dengan kondisi tersebut, penyertaan modal dinilai berpotensi memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, serta mendorong transformasi digital perbankan daerah.

Sementara Ketua Fraksi Golkar Agung Bagus Tri Candra Arka menilai penambahan penyertaan modal menjadi langkah strategis untuk menjaga persentase kepemilikan saham Provinsi Bali di tengah penambahan modal yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota. “Langkah ini penting agar Provinsi Bali tetap menjadi pemegang saham pengendali dalam menentukan arah kebijakan Bank BPD Bali,” katanya.

Tokoh Puri Kerobokan ini mengatakan Fraksi Golkar juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang harus dikelola secara cermat. Risiko tersebut antara lain potensi penyertaan modal berulang apabila penambahan modal hanya bersifat defensif tanpa diikuti peningkatan kinerja yang signifikan, risiko tata kelola yang menuntut Bank BPD Bali terus bertransformasi menjadi bank yang profesional dan berdaya saing, serta risiko pengamanan aset daerah, terutama jika penyertaan modal dilakukan melalui pemindahtanganan aset strategis yang tidak dapat ditarik kembali. “Oleh karena itu, setiap rupiah dan setiap aset daerah yang disertakan harus dilindungi nilainya melalui penguatan tata kelola dan pengawasan yang ketat,” katanya.

Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali agar penambahan penyertaan modal daerah diikuti dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, mekanisme evaluasi berkala oleh pemegang saham, serta peningkatan profesionalisme manajemen PT Bank BPD Bali. Langkah ini dinilai penting agar investasi publik tersebut benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi daerah.

Fraksi Demokrat-NasDem yang dibacakan I Gede Ghumi Asvatham menilai dana Rp425 miliar yang diterima pada 2026 dapat langsung dimanfaatkan untuk penambahan penyertaan modal kepada Bank BPD Bali. “Dari tambahan penyertaan modal itu diharapkan mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp75 miliar per tahun, dengan asumsi pembagian dividen 25 persen per tahun,” kata politisi muda asal Jembrana ini.

Sementara Fraksi Gerindra-PSI Dibawa menyoroti penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Fraksi ini mempertanyakan relevansi aturan tersebut terhadap status PT Bank BPD Bali. “Apakah PT Bank BPD Bali sudah memenuhi syarat sebagai BUMD dan apakah saat ini tunduk pada ketentuan peraturan pemerintah tersebut, sehingga relevan dijadikan dasar hukum,” ujarnya.

Menurut dia, tujuan penyertaan modal bukan untuk membangun kompetisi antar pemegang saham, melainkan membangun sinergi, sehingga hak pemegang saham minoritas tetap terlindungi.

Fraksi Gerindra-PSI juga menaruh perhatian pada rencana penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset tanah. Fraksi ini menilai pemenuhan asas publisitas menjadi hal yang sangat penting. “Pemenuhan asas publisitas penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum, baik terhadap PT Bank BPD Bali maupun terhadap pihak ketiga,” ucapnya.

Terkait pengaturan hak dan kewajiban dalam Ranperda, Fraksi Gerindra-PSI menilai penggunaan frasa tersebut kurang tepat. Menurut fraksi ini, kewajiban seharusnya didahulukan sebelum hak. “Kewajiban penyertaan dilaksanakan terlebih dahulu, setelah itu baru mendapatkan hak dalam bentuk laba atau hasil usaha,” katanya.

Sementara Bank BPD Bali yang menerima penyertaan modal juga memiliki kewajiban untuk mengelola modal tersebut berdasarkan prinsip good corporate governance, bukan semata prinsip ekonomi perusahaan. (bgn008)26012107

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pelayanan publik dengan mengajukan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli pada Senin (5/1/2026).

Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Danu Arta.

Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menjelaskan bahwa Ranperda Penataan Pasar dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan ritel modern yang dapat mematikan pasar rakyat. “Pasar rakyat adalah pilar ekonomi masyarakat kecil. Perda ini hadir untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, menjamin kepastian hukum, dan memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan kearifan lokal serta tata ruang wilayah,” ujarnya.

Sementara perubahan Perda Perumda Air Minum Tirta Danu Arta difokuskan pada manajemen SDM, termasuk penyesuaian modal dan penetapan batas usia pensiun pegawai menjadi 56 tahun.

Dukungan penuh dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangli membuat kedua ranperda tersebut dapat dibahas lebih lanjut. “Kami sependapat bahwa pasar rakyat harus diproteksi melalui peningkatan sarana prasarana dan kemitraan wajib antara toko swalayan dengan usaha kecil,” tegas Wakil Bupati I Wayan Diar. (*/bgn003)26010510

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengusulkan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah serta Praktik Nominee dan Ranperda tentang Pengendalian Toko Modern Berjejaring kepada DPRD Bali.

Dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (1/12/2025), Wayan Koster menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi lahan produktif di Bali yang terus menyempit akibat pesatnya aktivitas pembangunan, baik perumahan, industri, maupun komersial. “Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat mengancam kedaulatan pangan, mengurangi ruang produksi pertanian, dan memunculkan ketimpangan penguasaan lahan serta mengancam keberadaan subak yang merupakan warisan adi luhung,” kata Koster.

Dia menyampaikan bahwa Ranperda ini lahir dari kegelisahan masyarakat terhadap laju pembangunan yang kian menekan ruang hidup petani dan keberadaan subak. Apabila hal ini tidak dikendalikan, kata Koster, Bali dapat menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan pangan dan ruang produksi pertanian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III Komang Nova Sewi Putra, Koster mengatakan, selain masalah alih fungsi lahan, salah satu persoalan yang disorot dalam Ranperda ini adalah praktik nominee atau penggunaan nama warga Bali untuk mengelabui pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA.

Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya melanggar prinsip kedaulatan agraria, tetapi juga membuka peluang spekulasi dan monopoli yang dapat merugikan masyarakat lokal. “Praktik nominee ini semakin banyak di Provinsi Bali. Ini berpotensi melemahkan kedaulatan agraria dan membuka peluang penyalahgunaan hak atas tanah,” katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan tegas agar tidak ada lagi ruang bagi manipulasi kepemilikan lahan. Gubernur juga menegaskan Ranperda tentang Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah disusun untuk menjamin pelindungan lahan pertanian sebagai aset strategis daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan produksi pangan.

Koster menegaskan rancangan aturan tersebut juga bertujuan menutup celah praktik nominee, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, serta memperkuat pengawasan di lapangan agar pemanfaatan tanah benar-benar mengikuti ketentuan yang berlaku. “Sekaligus mendorong tata kelola tanah yang transparan dan akuntabel serta memperkuat pengawasan di lapangan,” jelasnya.

Selain agenda pengendalian lahan, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini juga menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda Pengendalian Toko Modern Berjejaring yang disusun untuk melindungi pelaku usaha kecil di tengah pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern di Bali.

Koster menjelaskan, kebutuhan masyarakat dan sektor pariwisata telah membuat pertumbuhan toko modern meningkat sangat cepat di sembilan kota/kabupaten di Bali, sehingga persaingan sangat kentara dengan pasar rakyat dan warung tradisional.

Kondisi tersebut, kata Koster, menimbulkan persaingan bebas yang tidak seimbang, terutama karena pelaku UMKM tidak memiliki modal dan akses pembiayaan sebesar usaha besar. “Jadi satu toko modern itu bisa mematikan puluhan UMKM,” ungkapnya menggambarkan dampak yang ditimbulkan.

Pihaknya juga menyoroti peran pasar rakyat sebagai mata rantai utama antara produsen dan konsumen yang juga harus dilindungi. Jika tidak dikendalikan, perkembangan toko modern, pusat perbelanjaan, dan mall dapat menggerus perputaran ekonomi rakyat dan menjauhkan konsumen dari pelaku usaha lokal. “Karena itu, regulasi diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara usaha berjejaring dan pelaku kecil di desa maupun kota,” tegasnya.

Penyusunan kedua Ranperda tersebut, jelas Koster, telah melalui kajian akademik dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan jangka panjang daerah.

“Kami berharap, aturan baru ini dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lahan, keberlanjutan UMKM, serta kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah di Bali. Sehingga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan daerah secara komprehensif,” ucapnya. (bgn008)25120112