Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan, mengikuti rapat koordinasi khusus (rakorsus) virtual membahas pemetaan kerawanan serta penegakan hukum dalam pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dari Ruang Video Conference Kantor Diskominfos, Jumat (14/9).

Menkopolhukam Mahfud MD yang memimpin langsung pelaksanaan Rakorsus dalam arahannya menyampaikan kegiatan itu bertujuan membahas peta kerawanan Pilkada 2020 dikaitkan dengan risiko penyebaran Covid-19. Dia menyebut kerawanan yang harus diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan pasangan calon yan dijadwalkan akan berlangsung pada 23 September 2020. Menurut dia, penetapan nama pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2020 berpotensi memicu timbulnya kerumunan massa sehingga rawan penularan Covid-19.

”Kontestan yang lolos punya kecenderungan unjuk kekuatan. Sebaliknya yang tidak lolos, berpotensi mengajukan gugatan yang kita khawatirkan membuat situasi memanas,” katanya.

Mahfud menambahkan, rakorsus yang melibatkan Gubernur, Ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia itu merupakan sebuah langkah mitigasi dan antisipasi. Setelah mendengar paparan dari Mendagri, Kejagung, Kepala BNPB, Bawaslu dan KPU Pusat, Mahfud memberi sejumlah catatan penting. Pertama, seluruh daerah yang mengelar pilkada diharapkan segera melaksanakan rakor yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, parpol serta tim sukses dari pasangan calon. Di juga menyarankan agar setiap daerah menandatangani pakta integritas atau deklarasi terkait kepatuhan peserta pilkada terhadap penerapan protokol kesehatan. ”Ini akan menjadi ikatan moral, selain penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di tiap daerah,” ucapnya.

Di samping antisipasi penyebaran Covid-19, daerah juga diingatkan potensi aksi massa yang dapat menganggu keamanan. Oleh sebab itu, dia berharap seluruh komponen memetakan kerawanan dan menentukan langkah antisipasi.

Terkait dengan upaya meminimalisir potensi penyebaran Covid-19, Mahfud MD sangat berharap pada optimalisasi penegakan  regulasi di daerah.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai rakorsus sebagai kegiatan yang sangat penting menjelang tahapan kritis pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Dia berharap antisipasi kerumunan tak hanya difokuskan di seputaran Kantor KPUD karena bukan tak mungkin massa akan tekonsentrasi di kawasan lain. Dalam paparannya, Mendagri menginformasikan daerah yang sudah dan belum menggelar rakor persiapan Pilkada 2020.

Kepala BNPB, Doni Monardo, menyampaikan tingkat risiko penyebaran Covid-19 di daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Rakorsus juga diisi dengan paparan oleh Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, KPU dan Bawaslu Pusat. (bgn122)20091822

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wakil Bupati, I Ketut Suiasa; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, KPU dan Bawaslu Badung kembali mengikuti rapat koordinasi khusus (Rakorsus) terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 melalui video conference (vidcon) dari Gedung Badung Command Center, Puspem Badung, Jumat (18/9).

Rakorsus dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, sementara selaku narasumber dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN dan Kepala BNPB. Salah satu narasumber, Mendagri Tito Karnavian, menjelaskan rapat lanjutan dari rakorsus pada tanggal 9 September lalu ini dinilai sangat penting. Pasalnya, ada beberapa tahapan pilkada yang rawan terjadinya kerumunan massa sehingga melanggar aturan protokol Covid-19 ataupun aksi kekerasan, sebagai salah satu kerawanan pilkada 2020.

Perlu diketahui pada tanggal 23 September akan ada tahapan penetapan paslon oleh KPUD, kemudian tanggal 24 September pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Begitu pula sengketa pemilihan pada tanggal 23 September – 9 November, masa kampanye tanggal 26 September – 5 Desember serta pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

”Tahapan-tahapan tersebut rawan terjadinya pengumpulan massa. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan rakorda dan action di daerah masing-masing,” tegas Mendagri.

Menkopolhukam Mahfud MD saat memimpin rapat tersebut mengatakan rakorsus kali ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 agar segera melakukan rapat koordinasi di tingkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, guna mensosialisasikan tahapan serta aturan tentang pilkada. Karena dalam waktu dekat sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon (paslon) dan pengundian nomor urut paslon. Tentunya tahapan ini yang dinilai rawan pengerahan massa serta pelanggaran aturan protokol kesehatan maupun aksi anarkis. Untuk itu perlu langkah antisipasi dan kewaspadaan bagi daerah-daerah, sehingga diperlukan sinergitas antara penyelenggara pilkada, pemerintah daerah maupun Forkopimda.

Terkait dengan hasil Rakorsus ini, Menkopolhukam Mahfud MD memberikan beberapa kesimpulan diantaranya; sebelum tanggal 23 September, bagi daerah yang belum mengadakan rakorda agar segera melaksanakan dan hasilnya dilaporkan ke pusat. Perlu diantisipasi tindak keributan dan kerumunan, bukan saja di Kantor KPUD tetapi juga kerumunan di jalan umum.

Di samping itu, diminta daerah agar mengagendakan adanya deklarasi damai, guna lebih adanya ikatan moral. Selain itu perlu memperhatikan peta zonasi, di mana daerah yang berisiko rendah, sedang dan tinggi penyebaran Covid-19.

Selanjutnya dilakukan pendekatan, yaitu sinergi antaraparat penegak hukum maupun institusi birokrasi. Yang lebih penting adalah ketegasan dan konsistensi penindakan dalam rangka penegakan hukum, termasuk melakukan publikasi terhadap penindakan yang telah dilakukan oleh suatu daerah. (bgn122)20091820

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Putu Parwata, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, KPU dan Bawaslu Badung mengikuti rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri terkait disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 melalui video conference (vidcon) dari Gedung Badung Command Center, Puspem Badung, Rabu (9/9).

Rakorsus dipimpin Menko Polhukam, Mahfud MD. Selaku pembicara yakni Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN dan Kepala BNPB. 

Ketua KPU RI, Arief Budiman, menyampaikan Pilkada 9 Desember 2020 akan diselenggarakan serentak di 270 daerah (9 Provinsi dan 261 kabupaten/kota). Tahapan pilkada sudah dimulai sejak 15 Juli lalu dan kini sedang berproses pendaftaran calon.

Menurut dia, ada tiga hal penting yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19 ini, yakni pada tahapan pendaftaran calon, kampanye dan pemungutan suara. Karena ketiga tahapan tersebut terjadi potensi pengumpulan massa. Untuk itu seluruh penyelenggara dan masyarakat wajib menaati protokol kesehatan.

Pada pemungutan suara di masing-masing TPS, pihaknya akan menyiapkan sarana-prasarana protokol kesehatan. Mulai masuk TPS, pemilih wajib memakai masker dan mencuci tangan, menjaga jarak, dites suhu tubuh, dan diberikan sarung tangan plastik. Bila pemilih suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat, disediakan bilik suara khusus. Pada pintu keluar, jari tangan pemilih diolesi tinta (tidak mencelupkan jari ke tinta) dan kembali mencuci tangan. ”Kami batasi 500 pemilih per TPS, dalam formulir c6 juga telah dibagi 5 kelompok kehadiran agar tidak terjadi kerumunan. Mudah-mudahan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, tidak terjadi cluster penularan Covid-19 saat penyelenggaraan pilkada serentak ini,” katanya.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pihaknya akan bertindak tegas kepada paslon yang berkali-kali melakukan pelanggaran dengan mempertimbangkan opsi berupa penundaan pelantikan dan lainnya. Diminta pula tiap-tiap daerah agar melakukan rapat masing-masing yang dipimpin KPUD dengan tema tahapan-tahapan dan pelaksanaan Pilkada. Bila lead-nya Kepolisian, temanya Pengamanan Pilkada. Selain itu dibuat pakta integritas yang isinya patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Sementara Menkopolhukam, Mahfud MD, menyampaikan kesimpulan dan memberikan beberapa catatan khusus. Di antaranya perlu dilakukan sosialisasi secara lebih masif tentang peraturan KPU dan Bawaslu. Sejauh menyangkut penjatuhan sanksi, maka ada sifatnya yang administrasi dengan pendekatan persuasif. KPU dan Bawaslu perlu segera mengumpulkan para kontestan dan Pimpinan Parpol di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, untuk menegaskan pelaksanaan peraturan yang menyangkut protokol kesehatan, dengan berbagai konsekuensinya. (bgn122)20090917