Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kota Denpasar menggelar rapat koordinasi (rakor) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait Monitoring Center for Prevention (MCP), Penertiban Aset, Optimalisasi Pajak Daerah dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kota Denpasar tahun 2024 pada Jumat (19/7/2024).

Rakor yang berlangsung di ruang pertemuan Sewaka Kertaloka Graha Sewaka Dharma tersebut dihadiri Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Direktur Korsup V KPK RI yang diwakili Kasatgas Korsup Wilayah V.5 Nurul Ichsan Al Huda beserta jajaran, serta OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan terima kasih kepada KPK RI atas arahan serta bimbingannya dalam membangun budaya anti korupsi dan penguatan sistem anti korupsi sehingga capaian MCP Pemkot Denpasar semakin baik dari tahun ke tahun.

Sekda menyatakan masalah aset, Pemkot Denpasar telah melakukan penertiban dan menginventarisir semua permasalahan aset, karena aset daerah harus memiliki legalitas jelas, terutama aset tanah harus miliki sertifikat.

Dia berkeyakinan melalui rakor tersebut rekomendasi atas permasalahan yang disampaikan KPK dapat memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar. Rekomendasi akan ditindaklanjuti sesuai arahan KPK RI, sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Dengan diikutsertakannya Instansi Vertikal terkait sesuai kewenangan masing-masing, diharapkan akan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Kota Denpasar.

Sementara Kasatgas Korsup Wilayah V.5 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menjelaskan rakor ini diinisiasi oleh KPK RI yang bertujuan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya korupsi. Dikatakan, ada tujuh jenis tindak pidana korupsi diantaranya; kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Tindak pidana lain yang berkaitan tipikor yaitu; merintangi proses, tidak memberikan keterangan/keterangan palsu, bank tidak memberikan rekening, saksi/ahli tidak memberikan keterangan, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan dan sanksi membocorkan identitas pelapor.

Dalam rakor ini ada tiga hal yang akan dibahas yaitu indikator MCP, indeks perilaku anti korupsi dan survei penilaian integritas. Menurutnya indikator MCP di Bali khususnya Denpasar menjadi contoh di tingkat nasional, karena Denpasar masuk 6  besar nasional indeks MCP Tahun 2023 dan di Bali sendiri Denpasar merupakan peringkat kedua setelah Provinsi Bali dengan skor 97  kategori sangat baik.

“Dengan kondisi ini, kami harapkan skor yang sudah diraih Denpasar jangan sampai turun dan adanya kasus korupsi disini. Ini akan menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Ini menjadi PR kita bersama-sama,” katanya. (bgn003)24071912

Jakarta, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, didampingi Inspektur Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Dan Sosialisasi Pedoman Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023 untuk pemerintah daerah di Wilayah Bali. Rapat Koordinasi ini digelar di ruang rapat Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur,  mengapresiasi Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Bali, karena secara umum nilai MCP yang didapatkan di Bali sangat baik. Namun ke depan, nilai capaian MCP KPK juga dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan. Sehingga ada korelasi antara nilai dan kondisi nyata.

Dia menyebutkan capaian MCP Tahun 2022 Wilayah Bali secara nasional memiliki nilai sangat baik dengan nilai di atas 94, tetapi  ke depan perlu ditingkatkan lagi.

Sekda Alit Wiradana ditemui usai acara menyampaikan, Pemerintah Kota Denpasar akan senantiasa berkomitmen dalam upaya meningkatkan capaian MCP tahun ini dalam rangka pencegahan korupsi di Kota Denpasar. “Kami bersama seluruh jajaran di Pemerintah Kota Denpasar akan berkomitmen untuk meningkatkan capaian Indeks Pencegahan Korupsi di Kota Denpasar yang saat ini memiliki nilai Indeks di angka 96. Walaupun sudah cukup tinggi secara nasional, ke depan akan kami akan terus tingkatkan, dalam rangka menciptakan Good Governance,” katanya.

Dalam kesempatan itu hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Budi Waluyo dan Perwakilan dari Itjen Kemendagri Joko Kartiko Krisno, beserta Sekda Kab/Kota se-Provinsi Bali. (bgn003)23040411