Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas tentang Program Perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif, ruang pertemuan Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, Sabtu (23/4).

Ada dua hal yang menjadi topik bahasan. Pertama, isu minyak goreng yang kini masih berkembang di masyarakat dan mencarikan langkah riil guna mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga. Kedua, membahas mengenai program UMKM dan ekonomi kreatif, dengan menghadirkan pihak ketiga yang nantinya sebagai mitra pemerintah yang siap memberikan dorongan kepada anak muda yang bergerak di bidang UMKM, baik dari sisi pengetahuan, konsep pemasaran hingga dukungan permodalan.

Wabup Suiasa menyampaikan rapat koordinasi dengan lintas perangkat daerah ini sebagai upaya menyikapi isu yang berkembang di masyarakat, khususnya kelangkaan minyak goreng yang sudah menjadi isu nasional.

Suiasa memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini, Presiden, yang sudah mengambil langkah-langkah riil, mulai dari membuat standardisasi harga, kebijakan terbaru dengan menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng, secara hukum sudah menangkap mafia minyak goreng dan memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat Rp 300 ribu.

Untuk di Badung, kata Wabup, setelah melakukan evaluasi serta mendapat masukan dari perangkat daerah terkait, dari segi ketersediaan minyak goreng sudah cukup dan semakin meningkat. “Namun yang menjadi masalah adalah dari sisi distribusi, karena dari pemantauan oleh Satgas Pangan diketahui distribusi yang langsung ke pasar dan ke masyarakat kurang lancar dan berdampak pada kenaikan harga,” katanya.

Dari permasalahan yang ada, Wabup menegaskan akan membuat edaran untuk mengingatkan kepada distributor agar melakukan percepatan dan kelancaran distribusi ke pasar-pasar maupun ke masyarakat.

Selain itu, kata dia, Pemkab Badung akan mengefektifkan Satgas Pangan yang komandonya ada di Kepolisian untuk melakukan kontrol sekaligus menindak pihak-pihak yang sengaja menimbun bahkan menghambat distribusi. “Dalam upaya mengantisipasi lonjakan harga menjelang Idul Fitri, akan dilakukan intervensi pasar dalam bentuk pasar murah maupun kegiatan lainnya,” katanya.

Mengenai UMKM, Wabup Suiasa menyebutkan sudah menjadi visi-misi Pemkab Badung untuk memberdayakan sektor UMKM di Badung, sehingga menjadi salah satu sektor andalan dan unggul serta menjadi sektor dasar ekonomi masyarakat. Dia menyebutkan untuk menciptakan UMKM unggul diperlukan lima hal yang disebut 5M yaitu man, manajemen, market, material dan money. Untuk mewujudkan hal ini akan dikembangkan konsep kemitraan, dimana pihak pemerintah akan menyiapkan partner bagi UMKM yang diarahkan secara profesional. Dengan adanya partner yang sudah profesional diharapkan terjadinya pendekatan yang friendly dan familiar.

“Pemerintah akan menyiapkan anak-anak muda yang kreatif, inovatif yang sudah berhasil dan memiliki kepedulian untuk pembinaan keberhasilan anak muda untuk berusaha dari UMKM ini. Melalui kegiatan ini kita ingin mencetak orang-orang yang disiplin, punya semangat bagus bergerak di bidang usaha UMKM dan siap menjadi profesional serta berperilaku sebagai orang yang memiliki sikap mental dan daya pikir yang profesional. Ini menjadi salah satu langkah strategis kita untuk memajukan UMKM di badung,” tandasnya.

Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan, Kadis Sosial, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabag Ekonomi, perwakilan dari Dinas Pariwisata.

(bgn003)22042408

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengikuti rapat koordinasi yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kampanye 3M  (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) yang digelar secara daring pada Jumat (23/7) siang.

Wagub Cok Ace melaporkan Pemerintah Provinsi Bali dan Kota serta kabupaten se-Bali sudah mengkampanyekan hal tersebut. Di samping itu, tindakan tegas juga diambil dari konsekuensi tidak menerapkan 3M, seperti kerjasama Pemprov Bali dengan Kanwil Kemenkumham Bali dalam menindak para WNA yang tidak mengindahkan 3M, dimana telah dilaksanakan deportasi bagi WNA yang tidak menaati 3M.

Cok Ace juga mengakui kasus Covid-19 di Bali masih cukup tinggi. Dia berharap masyarakat akan semakin sadar dan peduli tentang penyebaran virus ini serta secara bersama-sama mengindahkan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Cok Ace juga melaporkan sejalan dengan tren kasus yang meningkat, Pemprov Bali saat ini sedang memprioritaskan pelayanan fasilitas kesehatan baik dari segi obat-obatan, tenaga kesehatan maupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sehingga pasien-pasien Covid-19 dapat tertangani dengan cepat. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah ketersediaan oksigen yang semakin menipis. Untuk itu Wagub Cok Ace berharap pemerintah pusat dapat membantu Bali dalam pemenuhan ketersediaan oksigen.

Sementara Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam memaksimalkan kampanye 3M maka fungsi posko pada desa/kelurahan harus lebih digenjot lagi. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang tidak paham atau bahkan abai dengan pentingnya 3M tersebut. Selain itu, dia jg minta keterlibatan dari tokoh-tokoh agama dalam membantu pemerintah mensosialisasikan pentingnya 3M dalam mencegah virus Covid-19. “Semakin banyak yang bergerak maka masyarakat akan semakin paham” ujarnya.

Selain pembahasan mengenai metode kampanye 3M, dalam rakor tersebut juga dibahas terkait skema penyaluran bantuan masker serta vitamin C,D,Zink dan Ivermectin untuk masyarakat.

Rakor tersebut juga diikuti oleh beberapa Menteri Terkait, Para Gubernur di Wilayah Jawa-Bali, kepala BNPB serta beberapa undangan terkait lainnya. (bgn003)21072325

Denpasar, Baliglobalnews

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengamanan rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1943 dan peringatan Isra Mi’raj yang dilaksanakan Polresta Denpasar, Jumat (5/3).

Rakor yang dipimpin Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, dihadiri Dandim 1611 Badung, Kolonel Inf I Made Alit Yudana, OPD terkait Pemkot Denpasar, dan para tokoh agama. Wali Kota Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polresta Denpasar dan Dandim 1611 Badung melakukan antisipasi keamanan bersama dalam pelaksanaan rangkaian Hari Suci Nyepi dan pelaksanaan peringatan Isra Mi’raj. Hal ini juga tidak terlepas dari pengejawantahan spirit membangun kebersamaan dalam menyama braya yakni Vasudhaiva Kutumbakam. Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1943 pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi bersama desa adat se-Kota Denpasar yang akan segera melakukan pembahasan bersama.

”Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan langkah koordinasi dan komunikasi bersama desa adat untuk membahas rangkaian Hari Suci Nyepi dari upacara pemelastian hingga ngembak geni,” ujarnya.

Dia menyebutkan surat edaran dari MDA Provinsi Bali dan PHDI telah diterima dengan pelaksanaan upacara pemelastian di Denpasar akan dilaksanakan secara ngubeng. Artinya, dalam pelaksanaan ini dapat memperkecil keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan rangkaian upacara. Di samping itu, pelaksanaan rangkaian Hari Suci Nyepi dan Isra Mi’raj dapat berjalan lancar dan aman serta masyarakat dapat tetap produktif, sehat, dan mencegah bersama penyebaran Covid-19 dengan disiplin pada prokes. 

Dalam kesempatan tersebut Jaya Negara juga menyampaikan pelaksanaan vaksinasi di Kota Denpasar telah berjalan dengan target sasaran mencapai 125.300 ribu masyarakat terdiri dari lansia dan pelayan publik, di 40 faskes atau posko pelayanan vaksinasi.

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, menyampaikan rangkaian Hari Suci Nyepi dan Isra Mi’raj dalam situasi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro hendaknya harus sejalan dengan upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam mencegah munculnya klaster baru. Hal ini wajib berpedoman pada prokes penerapan hidup sehat yakni 6 M prokes. Yakni memakai masker dengan benar, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat, dan istirahat cukup, serta menjauhi kerumunan.

”Pengamanan terencana melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan kedua hari raya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mengajak masyarakat untuk mendukung keamanan Hari Suci Nyepi dan Isra Mi’raj dalam situasi PPKM mikro sehingga dapat berjalan dengan khidmat serta meningkatkan rasa toleransi beragama dalam wilayah hukum Polresta Denpasar,” ujarnya (bgn003)211030512

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh Plh. Bupati Tabanan, I Gede Susila, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pemantapan Pelantikan Bupati/Walikota, Wabup/Wawali Pilkada Serentak Tahun 2020, secara daring di Kantor Diskominfo Tabanan, Kamis (25/2).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri RI dan dipimpin secara langsung oleh Akmal Malik selaku Direktur Jenderal (Dirjen).

Akmal Malik menyatakan bahwa setelah dilakukan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2020, saat ini telah memasuki rangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada yang terakhir, yaitu Pelantikan Kepala Daeraah. “Rencana pelantikan Kepala Daerah Terpilih kita akan laksanakan dengan tiga tahap, yaitu pada bulan Februari 2021, april 2021 dan juli 2021,” ujarnya.

Akmal mengungkapkan sesuai data saat kabupaten/kota yang melaksanakan pelantikan serentaj bertahap pada 26 Februari 2021 berjumlah 178 kabupaten/kota, dan Tabanan termasuk di dalamnya. Untuk itu, dia berharap dalam pelantikan tersebut tetap menjaga situasi agar tetap kondusif dan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut dia, sudah tentu pihak yang menang akan menunjukkan suatu euforia yang luar biasa dan menimbulkan penyesalan bagi yang kalah. “Kami berharap Forkopimda, khususnya Kepolisian, TNI, mohon kiranya tidak memberikan peluang bagi kerumunan dan memberikan residensi bagi tiga tahapan pemilihan ini,” pinta Akmal.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komunikasi dan koordinasi yang bagus antara Forkopimda dengan Pemda, khususnya dengan pihak-pihak yang menang agar bisa menahan diri dan menahan euporia masanya. “Agar tidak turun ke jalan-jalan, untuk tidak membuat pesta-pesta, untuk tidak membuat orasi-orasi kemenangan dan lain sebagainya,” imbuh Akmal.

Dia juga sangat yakin para Forkopimda mempunyai kapasitas yang baik dalam mewujudkan hal tersebut dalam melakukan upaya-upaya persuasif. “Agar kita bisa melaksanakan pelantikan secara protokol kesehatan sesuai dengan standar yang dianjurkan Pemerintah Pusat,” katanya.

Pada kesempatan itu juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Maade Dirga, Dandim 1619 Tabanan Toni Sri Hartanto, Kapolres Tabanan Mariochristy P.S Siregar, unsur Kejari Tabanan, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabanan serta unsur Satpol PP Tabanan. (bgn003)21022517

Mangupura, Baliglobalnews 

Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri undangan rapat koordinasi (rakor) dengan DPRD Badung di ruang rapat Ketua DPRD Kabupaten Badung pada Kamis (18/2). Rapat membahas permasalahan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal.

Pada kesempatan tersebut, Adi Arnawa mengapresiasi langkah cepat DPRD Badung yang berkoordinasi dengan pemerintah, menyikapi aspirasi salah satu pihak perihal penetapan hasil Pilkel Desa Angantaka.

Rakor dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata dihadiri Wakil Ketua I, Made Sunarta dan Wakil Ketua II, Wayan Suyasa serta Ketua Komisi I, Wayan Regep dan Anggota. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Plh. Bupati I Wayan Adi Arnawa, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, I Gede Wijaya; Kadis DPMD Komang Budi Argawa, Kasat Pol PP AA Surya Negara, Kabag Hukum AA Asteya Yudhya, Camat Abiansemal, Ida Bagus Mas Arimbawa, serta Pj Perbekel Angantaka.

Adi Arnawa menegaskan dalam semangat dan iklim demokrasi, keberatan dari salah satu pihak adalah hal yang sah. Pihaknya juga sangat berterima kasih kepada pimpinan dewan yang mendorong langkah musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait langkah dewan yang akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, Adi Arnawa juga sangat menyambut baik.

”Kami dari pemerintah tentu akan menyikapi dan mengkaji rekomendasi dari dewan,” katanya.

Kajian akan dilakukan sesuai norma dengan mempertimbangkan aspek yuridis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dasar hukum pelaksanaan pilkel. Jika memang poin-poin rekomendasi dewan sesuai dengan kajian normatif peraturan perundang-undangan, tentu akan dilaksanakan oleh pemerintah. (bgn003)21021809

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mendapat kesempatan mengajukan program terkait pembenahan ekonomi di tengah masa pandemi Covid-19 pada rapat koordinasi pembahasan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara video conference, di ruangan kerja Wagub, Kamis (4/2).

Pada kesempatan itu, Wagub Bali yang didampingi Kepala BI Perwakilan Wilayah Bali Trisno Nugroho, Dirut PT Bank BPD Bali, dan Ketua GIPI Bali menyampaikan sejumlah program lain kepada Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R.M Manuhutu dan juga Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kemenparekraf, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Wawan Gunawan

Wagub Tjok Ace menjabarkan empat usulan Pemprov Bali kepada pusat, yakni pengajuan bantuan modal kerja dalam bentuk pinjaman lunak kepada Pemerintah Pusat Rp 9,4 triliun dengan jangka waktu selama 10 tahun dan grace period selama 2-3 tahun. Pemulihan ekonomi di tengah pandemi Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan permintaan 2 juta dosis vaksin untuk diberikan kepada pekerja sektor pariwisata. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman baik kepada pekerja maupun wisatawan yang akan datang berkunjung.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pariwisata selama masa pendemi juga menjadi prioritas yang harus diutamakan, selain untuk meningkatkan kualitas destinasi dalam rangka menyambut kembali aktivitas pariwisata, proyek pembangunan yang dilakukan juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bali. Dan yang terakhir adalah usulan mengenai program reaktivasi wisata domestik melalui perjalanan dinas diharapkan dapat diarahkan lebih banyak untuk diselenggarakan di Bali secara tersebar di berbagai Kabupaten.

Kepala BI Perwakilan Wilayah Bali, Trisno Nugroho, juga menambahkan pentingnya dilakukan revitalisasi terhadap sejumlah toilet yang ada pada destinasi wisata, salah satunya toilet umum yang ada di wilayah Kuta. Mengingat daerah ini menjadi salah satu destinasi favorite wisatawan manca negara dan juga domestik selain Ubud dan lainnya.

Setelah rapat koordinasi hari ini, hasil usulan yang sudah diajukan kemudian akan disampaikan lisan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R.M Manuhutu dan juga Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kemenparekraf, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Wawan Gunawan kepada Menteri Kemaritiman dan Investasi RI. (bgn003)21020501

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara mengikuti rapat koordinasi tingkat Menteri bersama Mendagri, Menkes, Menag, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kasad dan Ka BNPB, Minggu malam (31/1) di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang.

Rakor yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, secara virtual dengan topik Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19.

Menko dalam pemaparannya membahas peningkatan penegakan disiplin dan operasi yustisi dalam penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

”Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setap daerah,” katanya.

Dalam pemaparannya, Luhut B. Panjaitan juga menjelaskan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah konspirasi. Dia menyebutkan dari hasil penelitian, masyarakat khususnya yang masuk kategori sosio-ekonomi rendah sebanyak 31 persen menganggap bahwa Covid-19 adalah konspirasi.

”Jadi ini adalah masalah kita bersama. Masyarakat dengan sosio-ekonomi rendah ini membutuhkan perhatian ekstra memberikan sosialisasi terkait bahayanya Covid-19,” kata Luhut.

Wawali Jaya Negara memperhatikan materi yang membahas tentang bagaimana penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19. PPKM diberlakukan di beberapa wilayah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pulau Jawa dan Bali menjadi wilayah awal diterapkannya PPKM. Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimaksud, diantaranya membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) atau kerja dari rumah 75 persen.

Jaya Negara mengatakan, sesuai arahan Pemerintah Pusat, PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali, termasuk Denpasar. Peningkatan positivity rate masih tinggi sehingga akan dilakukan evaluasi dan pengetatan kembali dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah kabupaten yang tidak masuk dalam zona pemberlakuan PPKM tetap diminta untuk meningkatkan operasi disiplin prokes juga tetap harus memastikan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Jaya Negara didampingi Ketua DPRD Kota Denpasar, Gusti Ngurah Gede; Dandim 1611 Badung, Kol. Inf. Made Alit Yudana; Kajari Denpasar, Luhur Istighfar; Wakapolresta AKBP Wayan Jiartana, Waka Pengadilan Negeri Denpasar Wayan Gede Rumega, Pj. Sekda Kota Denpasar, Made Toya bersama beberapa  anggota  Satgas Penanganan Covid 19 Kota Denpasar (bgn003)21020128

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama bendesa adat se-Kota Denpasar  di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Selasa (26/1). Rakor membahas percepatan penanganan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 saat pelaksanaan upacara adat keagamaan.

Jaya Negara menekankan klaster upacara adat dan keagamaan memang menjadi perhatian serius Satgas Covid-19. Bukan berarti pelaksanaan upacara adat keagamaan dilarang, melainkan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Memang upacara adat dan keagamaan menjadi perhatian saat ini, namun pelaksanaanya tetap diixinkan, sepanjang diketahui oleh Satgas Covid-19 di masing-masing desa/kelurahan. Hal ini untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan disiplin,” katanya.

Dia menyebutkan untuk masker mungkin sudah paham semuanya, namun yang terpenting jaga jarak, sehingga tidak menciptakan kerumunan.

Jaya Negara  mengajak seluruh bendesa adat agar bahu-membahu mendukung pencegahan penularan Covid-19. Di mana, secara khusus bendesa adat melaksanakan pencegahan berbasis kearifan lokal serta mendukung disiplin ketat penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan upacara adat dan keagamaan.

“Jadi ke depan akan ada hari Suci Saraswati, Banyu Pinaruh serta beberapa upacara lainya untuk dilaksanakan pendekatan kepada masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang lebih disiplin lagi,” jelasnya

Sementara Ketua MDA Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana, mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Di mana, pihaknya mengajak seluruh bendesa adat bersama satgas gotong-royong desa adat untuk senantiasa memaksimalkan upaya pencegahan. Hal ini utamanya dalam mendukung disiplin penerapan protokol kesehatan. Mulai dari jaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan.

“Dengan tidak mengurangi makna dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada agar senantiasa mendukung penerapan disiplin protokol kesehatan saat pelaksanaan upacara adat keagamaan, sehingga mampu memutus rantai penyebaran Covid-19,” ajaknya. (bgn003)21012625

Bangli, Baliglobalnews

Kabag Ops Polres Bangli, Kompol I Nyoman Suarnata, menghadiri kegiatan rapat koordinasi persiapan penutupan masa kampanye serta penurunan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 di Warung Harmoni, Desa Tamanbali, Bangli. Kamis (03/12/2020).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antarinstansi terkait mengingat masa kampanye dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 sehingga perlu adanya rapat koordinasi tentang penurunan alat peraga kampanye (APK), sampah medis yang digunakan saat masa kampanye serta pelaksanaan saat pemilihan yang akan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kompol I Nyoman Suarnata mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memback up apabila diminta untuk ikut menertibkan APK yang masih terpasang.

” Kami dari pihak kepolisian khususnya Polres Bangli selalu siap memback up serta mendukung apabila diperlukan dalam pelaksanaan penertiban APK sehingga pilkada Bangli tahun 2020 berjalan dengan aman dan lancar”, Ujar Kabag Ops Polres Bangli.

Hadir juga Ketua KPU Bangli, I Putu Pertama Pujawan; Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Purna; Dandim 1626 Bangli diwakili Pasi Ops, Kapten Inf. I Made Yudha Kencana; Kadis Dukcapil BangliI Nyoman Sumantra; Kasat Pol PP Pemda Bangli diwakili oleh Kasi Ops, Ngakan N.Astawa; Kaban Kesbangpol Pemda Bangli diwakili oleh Kasubidwas Pemilu, Oka Putra; Kadishub Bangli, I Gede Redika, LO dari paslon I, tim penghubung Paslon I, LO Paslon II serta seluruh undangan yang seluruhnya berjumlah 30 orang. (bgn122)20120415

Mangupura, Baliglobalnews

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung rapat koordinasi (rakor) dengan eksekutif membahas APBD 2021 di Ruang Ketua DPRD Kabupaten Badung, Senin, (12/10).

Usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, mengatakan pihaknya bersama Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana bersama jajarannya melakukan komunikasi sebagai keterbukaan dalam tata kelola Pemerintahan Kabupaten Badung menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyikapi APBD 2021 dalam kondisi pandemi Covid-19.

Dia menyebutkan sudah ada beberapa hal yang disepakati yakni bagaimana membuat APBD Badung yang transparan dan sehat. Selain itu, untuk program-program yang dibuat oleh masyarakat agar disusun dengan baik.

”Kita kelola Pemerintahan Badung ini sebaik mungkin dengan pola yang ada, dan kita sepakat semuanya transparan dalam penyusunan APBD itu dengan memperhatikan indikator-indikator atau asumsi asumsi yang ada, sehingga betul-betul APBD sehat ini akan terwujud,” katanya.

Sementara Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan untuk penyusunan APBD 2021 itu murni menggunakan Permendagri 90 dan harga satuannya berpedoman pada Perpres 33. Karena sekarang ini murni menggunakan permen 90 semuanya by system.

”Oleh karena itu, untuk penyusunan RAPBD 2021, maka yang kita gambarkan terlebih dahulu adalah kemampuan pendapatan kita di Badung, terlebih lagi pada kondisi pandemi Covid-19 ini. Pendapatan dulu kita susun, kita rancang yang realistis, baru nanti kita berbicara masalah belanja, karena di dalam pendapatan asli berapa kemampuan kita dalam konteks suasana pandemi Covid-19. Ini yang perlu kita dalamkan sehingga APBD 2021 bisa kita susun dulu adalah APBD yang sehat, setelah itu ada unsur-unsur optimis, dan belanja kita sesuaikan dengan kemampuan. Jangan belanja dulu, uangnya dari mana dulu,” ujarnya.

APBD yang sehat, kata dia, pertama, antara pendapatan yang realistis dengan belanja yang realistis. Kedua, pendapatannya yang realistis belanjanya memenuhi beban-beban belanja wajib rutin dan sebagainya. ”’Kita coba rancang APBD 2021 bersama DPRD yang sehat dulu,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta; Kepala Bappeda, Made Wira Dharmajaya; Kepala BPKAD, Ketut Gede Suyasa; Sekwan I Gusti Made Agung Wardika, serta para ketua fraksi. (bgn/din)20101216