Mangupura, Baliglobalnews

Sampah menjadi masalah yang paling urgen untuk mendapat penanganan agar Kabupaten Badung tidak mengalami darurat sampah. Apalagi TPA Suwung akan ditutup pada sekitar September 2022 mendatang.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos. Jumat (18/3) di Sekretariat DPRD Puspem Badung usai menggelar raker (rapat kerja) sesi pertama dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait yakni Dinas Pariwisata, Diskominfo, DLHK, Dinas PUPR dan Dishub.

Hadir dalam raker tersebut jajaran Komisi II yakni IGA Anom Gumanti, I Nyoman Gede Wiradana, Luwir Wiyana, Ni Kadek Suastiari, I Nyoman Kariana, Nyoman Suka, Made Wijaya, yang banyak memberikan masukan.

Lanang Umbara mengatakan raker tersebut merupakan raker pertama setelah adanya perputaran susunan komisi. Raker diisi dengan perkenalan Komisi II dan program rencana kerja (renja) dari masing-masing OPD. “Renja dari masing-masing sesuai skala prioritas yang menurut kami menjadi urgen, wajib terlaksana atau akan dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Badung,” katanya.

Ketika ditanya jika program urgen terganjal anggaran, Lanang Umbara menjelaskan ganjalan anggaran ada dua, yakni anggaran memang tidak ada dari sumbernya atau ada di sumbernya tetapi tidak mendapat anggaran.

“Ketika anggaran ada tetapi tidak mendapat prioritas, tentunya kami mempunyai sebuah kebijakan atau sebuah kepentingan politik. Tentunya karena sesuai tupoksi kami di anggota dewan ada tiga yakni terkait dengan legislasi, politik budgeting dan pengawasan. Kalau dari masing-masing OPD terganjal terkait anggaran, tentunya kami akan perjuangkan melalui kewenangan’kewenangan politik kami di DPRD Badung.

Dari pemaparan lima OPD tersebut, Lanang Umbara menyebutkan semua renja urgen. “Kalau kita berbicara urgen, semua urgen. Tetapi yang paling urgen, pertama adalah terkait dengan penanggulangan sampah, kedua bagaimana kita menggeliatkan pariwisata kita di Kabupaten Badung juga dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, yang sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran terkait dengan kepariwisataan kita di Badung. Ya bagaimana cara kita sekarang untuk menggaet wisatawan sebanyak-banyaknya untuk datang ke Badung, karena pariwisata menjadi sumber atau urat nadi perekonomian kita,” katanya.

Begitu juga dengan sampah, kata dia, harus mendapat penanganan serius terlebih-lebih TPA Suwung segera ditutup. “Tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi kami agar Badung tidak lagi menjadi darurat sampah seperti tahun-tahun kemarin. Bagaimana caranya menanggulangi darurat sampah ini agar teratasi sehingga tidak menjadi masalah di Kabupaten Badung,” tandasnya. (bgn003)22031809

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Komisi III DPRD Badung, I Putu Alit Yandinata, optimis APBD Badung TA 2022 akan tercapai.

Hal itu dikemukakannya usai memimpin rapat kerja (raker) Komisi III DPRD Badung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada Kamis (21/10).

Keoptimisan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyusul dibukanya pariwisata. “APBD itu bukan tujuan namun bagian dari instrumen, bagaimana agar kebahagiaan itu lahir melalui instrumen tersebut untuk masyarakat. Yang terjadi saat ini tentu kita tidak bisa bilang apa-apa. Tetapi parameternya jelas dengan dibukanya pariwisata, sehingga geliat itu kembali bisa kita lihat di bulan-bulan berikutnya,” katanya.

Dia menyebutkan adanya pergerakan-pergerakan setelah dibukanya pariwisata. “Dibukanya pariwisata terlihat ada pergerakan pendapatan melalui pajak hotel dan restoran. Dari sisi pergerakan pesawat aja yang dari awalnya 50 sekarang sudah di atas 100. Astungkara di 2022 Covid clear kita bisa bangkit kembali,” katanya.

Selain PHR, pihaknya juga menyoroti nilai jual objek pajak (NJOP) di wilayah Abiansemal, Mengwi dan Petang yang hingga kini belum diselaraskan. Jika belum diselaraskan, kata dia, akan membutuhkan anggaran lagi oleh konsultannya. “Sebelumnya, belum ada penyelarasan lantaran tertunda oleh anggaran. Jika tidak ada penyelarasan ini akan sangat tinggi NJOP-nya, kasihan masyarakat. Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan itu kan sudah,” katanya.

Dalam RAPBD Badung 2022, pendapatan daerah dirancang Rp 2.9 triliun lebih, belanja daerah Rp. 2.9 triliun lebih, dengan pendapatan asli daerah dirancang Rp 1,9 triliun, pendapatan transfer Rp 888 miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 80 miliar lebih.

Raker tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi III, Nyoman Satria, dan anggota komisi yakni Wayan Sandra, Made Yudana, Made Suryananda Pramana, Nyoman Graha Wicaksana dan Komang Tri Ani. (bgn003)21102126