Mangupura, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan TAPD Kabupaten Badung di Ruang Rapat Gosana Madya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (12/4).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I, Wayan Suyasa didampingi Wakil Ketua II, Made Sunarta, dihadiri para anggota Banggar membahas rekomendasi terhadap penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2021. TPAD dipimpin Ketuanya yang juga Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, bersama jajarannya.

Usai memimpin raker, Suyasa menyatakan rekomendasi dewan mengenai APBD 2021 sudah jelas aturan yang dipakai. Rekomendasi akan dibahas bersama putusannya setelah melakukan rapat kerja di masing-masing komisi dengan OPD terkait.

Tentang hak-hak dewan, Suyasa menyatakan harus ada harmonisasi, karena bagaimanapun lembaga dewan itu merupakan lembaga yang diakui secara trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Kita (dewan-red) adalah representatif masyarakat dari dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Nah, bagaimana kita bicara legalitas dan wibawa lembaga itu kalau tidak memberikan suatu perhatian kepada masyarakat luas melalui dapilnya. Nah inilah perlu ada good will dari kita semua, baik dari eksekutif maupun legislatif dalam penetapan anggaran,” katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Badung itu mengakui secara aturan, ex officio, anggaran dan pelaksanaannya ada pada kepala daerah, dalam hal ini Bupati Badung. Tetapi, dia menegaskan dalam fungsi budgeting ada di dewan. “Nah, di sinilah kami harapkan bagaimana keselarasan ini, baik bupati dan dewan bersama-sama bertujuan untuk mensejahterakan ataupun memfasilitasi hak-hak masyarakat yang ada di Badung. Kalau Bupati secara menyeluruh di enam kecamatan yang ada, sedangkan dewan melalui dapilnya masing-masing. Di sinilah perlu fungsi budgeting kami itu. Kami ingin diberikan hak untuk memfasilitasi masyarakat yang ada yang diharapkan melalui dapil masing-masing, sehingga wibawa kami sebagai anggota legislatif itu ada. Karena bagaimanapun, terlepas dari pandemi atau apapun itu, APBD Badung itu selalu ada dan bahkan besar. Kita berani menetapkan sampai tiga triliun pada APBD 2022, dibandingkan dengan kabupaten lain kan cukup tinggi. Nah, sejauh mana kita di dewan bisa membantu memfasilitasi hak-hak dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Walaupun tidak maksimal, tetapi minimal kita berani memberikan kontribusi di saat diberikan masukan oleh masyarakat sejauh mana tanggung jawab kita selaku anggota DPRD, memberikan fasilitator kepada masyarakat,” katanya.

Dia meyakinkan dewan akan selalu mendukung pemerintah karena dewan ada di dalamnya. “Kita adalah pemerintahan sesuai undang-undangnya, berarti antara eksekutif dan legislatif. Pada prinsipnya mari kita tunjukkan jati diri betul-betul good will kita, komitmen kita bersama dalam membangun Badung ke depan,” tandasnya. (bgn003)22041212

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) membahas masalah APBD TA 2022 di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (25/10).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, didampingi Ketua TPAD yang juga Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, didampingi Sekwan IGA Made Wardika dihadiri anggota Banggar dan pimpinan OPD terkait.

Ketua TAPD, Wayan Adi Arnawa, usai rapat mengatakan secara prinsip bahwa angka APBD TA 2022 tetap di Rp 2,9 triliun lebih. “Itu sesuai perintah Bapak Bupati kepada kami selaku tim anggaran di eksekutif dengan mempertimbangkan berbagai tren. Kita tidak berani terlalu muluk-muluklah. Rp 2,9 triliun ini menurut saya cukup tinggi, karena di dalamnya ada Rp 1,9 triliun dari PAD, Rp 1,5 triliun di antaranya dari pajak. Padahal kalau dilihat resesi sekarang ini kan tidak seperti itu. Kita juga belum tahu walaupun sudah open border kita belum tahu kondisi wisatawan. Karena kenyataannya wisatawan yang datang sekarang sebagian besar wisatawan domistik dengan rate yang diturunkan,” katanya.

Masalah ada dinamika dalam pembahasan di DPR, Adi Arnawa menyatakan wajar. “Saya akan pertimbangkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Bupati sehingga nanti di satu sisi angka APBD kita tetap terkunci Rp 2,9 dan usulan dewan pun dapat kita akomodir,” katanya.

Terkait dengan BTT (belanja tak terduga) yang menjadi diskusi hangat dalam pembahasan, Sekda Adi Arnawa, tidak membantah ada SE Mendagri yang menyebutkan BTT bisa memungkinkan untuk dinaikkan 5-10 persen dari sebelumnya. Namun Adi Arnawa menyatakan secara administratif struktur pagu APBD Perubahan 2021 terpasang Rp 290 miliar lebih. “Walaupun di dalamnya ada pengembalian hibah pariwisata Rp 204 miliar ke pusat. Tetapi secara administrasi kan Rp 290 miliar sekian. Malah terjadi penurunan. Masalah ada riilnya Rp 90 miliar itu kan masalah lain, tetapi kami memasang Rp 185 miliar BTT di 2022 ini sebagai langkah-langkah antisipasi sebenarnya. Jauh lebih fatal bila kita tidak siap untuk mengantisipasi hal hal yang tidak kita harapkan. Sekarang masalah Covid ini kan tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita pikirkan. Karena itulah saya memasang angka sekian dengan berbagai pertimbangan, berbagai prespektif sasaran, kesehatan, jaringan sosial, pemulihan ekonomi, harus dijaga,” katanya.

Dia menegaskan arahan Pemerintah Pusat kepada daerah agar di dalam penganggaran ke depan, hal-hal yang bersifat fisik yang memang tidak urgen sekali ditunda dulu karena fokus kepada Covid walaupun Covid saat ini sudah melandai. “Karena masalahnya, mohon maaf, informasi yang saya dapatkan Covid di Inggris sudah naik sekarang. Kita kan takut hal seperi itu terjadi di Indonesia, Bali dan khususnya Badung,” katanya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, mengatakan rapat kerja Banggar Dewan dan eksekutif memberikan solusi untuk meningkatkan pendapatan. “BPHTB agar meningkat, NJOP di daerah Mengwi, Abiansemal dan Petang ditinjau kembali. Dengan demikian diharapkan transaksi tanah yang tertunda selama ini karena pajak itu bisa masuk nanti,” katanya.

Ketua DPD Partai Demokrat Badung itu menilai saran dari rekan-rekannya untuk memanfaatkan aset-aset yang diam. “Badung kan punya aset banyak, agar itu bisa dimanfaatkan sesuai saran Menteri Keuangan agar itu dimanfaatkan, entah dibagaimanakan yang penting mendatangkan pendapatan. (bgn003)21102603