Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD, Puspem Badung, pada Rabu (22/7/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana didampingi Anggota Komisi Made Suwardana, Nyoman Sudana, dan I Wayan Joni Pargawa membahas masalah sistem penerimaan murid baru (SPMB) dan pelaksanaan PKB (Pesta Kesenian Bali) di Badung dengan menghadirkan Kadisdikpora IGM Dwipayana dan Kadisbud I Gede Sukadana bersama jajarannya serta tenaga ahli DPRD.

Usai memimpin raker, Graha Wicaksana mengatakan fokus kepada dua perangkat daerah tersebut karena Disdikpora baru saja menyelesaikan kegiatan SPMB. Dia menyebutkan selama ini SPMB sudah berjalan baik, meskipun ada yang memerlukan perbaikan ke depan. Sementara di Disbud baru saja melaksanakan dan mengikuti PKB. “Dalam pelaksanaannya memang Disbud mengalokasikan dana tujuh miliar. Kami memandang ini bukan dari segi pengeluaran, tetapi ini adalah bagian dari investasi terhadap pelestarian seni dan budaya. Apabila itu memang perlu ditingkatkan untuk di tahun berikutnya silakan ditingkatkan nilainya,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Graha juga menyebutkan ada keinginan sebelum tampil di PKB, Disbud akan menggelar festival seni budaya di Badung yang dulu digelar dalam rangka menyambut HUT Mangupura.

Dalam hal SPMB, Graha menyebutkan saat ini Badung kekurangan guru, kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan, dan infrastruktur serta sarana yang ada di sekolah. “Jadi, harapan kami semua sekolah yang ada di Kabupaten Badung supaya bisa mengikuti standar yang baik maupun membuat siswa nyaman belajar,” katanya.

Terkait persebaran siswa yang tidak merata, dia menyampaikan ada beberapa sekolah yang memang jaraknya jauh-jauh. Kalau digroping, yang akan menjadi korban para siswa karena akan berjalan jauh. “Bahkan ada yang sampai sekian kilometer,” katanya.

Dia mencontohkan daerah di Pangsan dan Petang yang jarak tempat tinggal warga sangat berjauhan. “Kalau ini digroping, kasihan siswanya. Jadi, sesuai dengan komitmen Bapak Bupati Badung tetap dilaksanakan meskipun siswa yang belajar di sana cuma 15 sampai 20 orang,” tandasnya. (bgn003)26072213

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Senin (13/4/2026).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II I Made Sada didampingi oleh Wakil Ketua I Wayan Regep, Sekretaris I Wayan Luwir Wiyana, Anggota Wayan Edy Sanjaya, I Gede Budiyoga, I Nyoman Artawa, I Made Suparta, IBG Putra Manubawa dihadiri oleh DLHK, Dinas Pertanian dan Pangan, Diskominfo, Dinas Perikanan serta Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan serta jajaran terkait membahas tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025.

Usai memimpin rapat, Sada menyampaikan kenapa dari target yang dipasang sebelumnya tidak ada yang mencapai seratus persen, karena adanya rasionalisasi dan kebijakan pusat yang menerapkan efisiensi.

Sada menyatakan yang menukik pada rapat kali ini masih masalah sampah yang sangat viral dan sensitif sekali, karena bagaimanapun sampah adalah hal yang setiap hari pasti terjadi. “Produksi sampah masyarakat Badung sebelumnya 600 ton per hari, sekarang lebih dari 800 ton, belum lagi sampah kiriman yang ada di sepanjang Pantai di Badung,” katanya.

Pihaknya menyatakan telah berulang kali menekankan peran serta Pemerintah Pusat perlu bijak menanggapi masalah ini. Dia juga menyadari belum semua warga masyarakat mempunyai wilayah untuk memilah sampah. Tetapi bagaimanapun peran pemerintah dalam hal ini DLHK untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa memilah sampah di sumbernya masing-masing. “Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Badung masih bertanggung jawab untuk mengambil sampah, yang penting masyarakat memilah sampah, Pemkab Badung pasti akan mengambil, karena sampai saat ini residu atau anorganik masih diterima di TPA Suwung. Tetapi ke depan per 1 Agustus sudah tidak mungkin. Penjelasan dari DLHK tadi kita akan segera membeli mesin RDF (refuse derived fuel) sehingga sampah yang terkumpul bisa dipres dan bisa dijual untuk bahan bakar,” katanya.

Dari kajian-kajian dalam rapat tersebut, kata dia, saat ini Pemkab Badung mengeluarkan kebijakan yang mensubsidi kredit masyarakat yang berusaha pada ekonomi mikro yang mengambil kredit hingga Rp100 di BPD. Pemkab Badung memberikan subsidi pembayaran bunga kredit dan juga kalau ada asuransi. “Ini kebijakan yang sangat baik dan menyentuh kepentingan masyarakat,” tandasnya. (bgn003)26041315

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Badung, pada Kamis (9/4/2026) melibatkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD).

Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua II Wayan Loka Astika, Sekretaris I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II I Made Rai Wirata, serta Anggota Putu Sika Adi Putra dan I Wayan Puspa Negara. Sementara 11 OPD terkait meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.

Lanang Umbara menyampaikan raker bersama 11 OPD dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dalam LKPJ Bupati Badung Tahun 2025. “Hasilnya cukup bagus, karena kita sudah mengevaluasi terkait program-program yang telah terlaksana, termasuk yang masih terkendala sehingga mempengaruhi serapan belanja. Program yang belum mencapai target menjadi bahan evaluasi kami,” ujarnya

Dia menyampaikan secara umum hasil rapat menunjukkan capaian kinerja OPD sudah baik, dengan serapan anggaran berkisar antara 75 hingga 90 persen. “Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 persen, itu karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, serta penyesuaian terkait pegawai yang pensiun dan perubahan status pegawai kontrak menjadi PPPK,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sejumlah masukan kepada OPD guna meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Badung. “Walaupun kinerja sudah bagus, tetap kami ingatkan dan berikan masukan untuk penyempurnaan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyatakan DPRD Kabupaten Badung, khususnya Komisi I, siap memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi OPD, baik terkait anggaran maupun kebijakan pemerintah daerah. “Ketika ada kendala, tentu akan kita fasilitasi, baik ke pimpinan mereka maupun dalam kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Badung,” katanya.

Komisi I DPRD Badung juga akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, di antaranya peningkatan pelayanan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung.

Menurut dia, masih terdapat kebutuhan peningkatan fasilitas, baik di kantor maupun kendaraan operasional seperti truk sampah dan kendaraan Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Badung. “Kita ingin sarana prasarana ini ditingkatkan agar mampu menunjang keamanan, kenyamanan, dan sektor pariwisata di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Terkait kekurangan pegawai, Lanang Umbara menyebut pihaknya telah meminta BKPSDM Badung untuk aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar Badung mendapatkan diskresi atau kekhususan dalam pengangkatan pegawai. “Badung ini merupakan barometer perekonomian Bali sekaligus wajah Indonesia di tingkat internasional, khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai,” tandasnya. (bgn003)26040910

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Gedung DPRD Puspem Badung pada Jumat (22/10).

Raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan, untuk mematangkan program kerja OPD pada tahun anggaran 2022 mendatang. Ponda didampingi sejumlah anggota yakni Wayan Edy Sanjaya, Wayan Sugita Putra, IGN Sudiarsa, Wayan Loka Antara, serta Yayuk Agustin Lessy.

Ponda meminta OPD terkait untuk menjabarkan program kerja tahun 2002, antara lain Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesbang Polinmas, Badan Litbang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala DPMPTSP, Made Agus Aryawan, menyebutkan pihaknya memiliki tugas untuk menarik investasi serta memberikan layanan prima kepada masyarakat. Pada tahun 2021 ini, investasi yang ditargetkan Rp 9 triliun, sudah terealisasi Rp 10 triliun. Sementara retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terealisasi 159 persen, retribusi mikol 95,25 persen dari target serta retribusi IMTA sudah mencapai 102,93 persen.

Terkait anggaran 2022, kata dia, DPM PTSP pagu hanya Rp 23 miliar. Anggaran tersebut 91 persen untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai, listrik dan sebagainya. “Jadi hanya 3 program yang bisa dilakukan, sudah terkunci. Dalam ketentuan, perangkat daerah harus punya satu kegiatan, kalau nihil akan berkorelasi dengan SKP,” seraya menyebut ada bidang pernah tidak ada kegiatan.

Kasatpol PP, IGAK Suryanegara, menyampaikan kegiatan 2022 masih sama dengan tahun 2021 dengan 2 program dan 7 kegiatan.

Dengan anggaran Rp 26 miliar, kata dia, 95 persen habis untuk operasional kantor, gaji, tunjangan dan gaji kontrak, sehingga nyaris tidak ada kegiatan.

Bahkan untuk tahun 2021, akibat refokusing anggaran satu kewenangan Satpol PP, yakni penindakan eksekusi, diamputasi

Semua OPD menyampaikan adanya pengurangan anggaran, sehingga pada tahun 2022 tidak banyak ada kegiatan, hanya kegiatan rutin.

Karena itu, dewan mengguyoni wajah pimpinan OPD sebagai wajah-wajah suram. Walau kondisinya seperti itu, anggota Komisi I berharap semua OPD tetap memiiki semangat serta komitmen untuk melakukan inovasi-inovasi. (bgn003)21102214

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi III DPRD Badung maraton menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran instansi terkait di eksekutif sejak Selasa (4/5). Kali ini, Kamis (6/5), Komisi III menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata, didampingi Wakil I Nyoman Satria dan Wayan Sandra. Alit Yandinata mengatakan ingin tahu pasti program apa saja yang bisa berjalan di tengah PAD Badung 2021 yang sangat minim. Program apa saja yang akan dipangkas ataukah semua program akan dijalankan.

Nyoman Satria juga menyatakan kemampuan PAD Badung 2021, setelah mendengar penjelasan dari Kepala Bapenda, hanya Rp 1,3 triliun, sementara yang terpasang di induk Rp 2,8 triliun. Dia  mempertanyakan ada belanja-belanja yang tak bisa terbayar.

“Apa langkah-langkah BPKAD karena ada kekurangan hingga Rp 1,5 triliun,” katanya.Menurut Ketua Bapemperda tersebut, saat ini, banyak belanja yang belum terbayar seperti biaya upakara atau banten di sejumlah pura. Dia menunjuk biaya upakara yang belum terbayar yakni di Mengwitani dan Ayunan.Satria minta kepastian BPKAD apakah itu bisa terbayar atau tidak. Selain itu, dia juga mempertanyakan apakah TPP (tambahan penghasilan pegawai) di tengah kondisi pandemi saat ini.Selama ini, kata dia, Dewan tidak pernah diberi tahu berapa besaran TPP. “Karena saat itu masih mampu, satu miliar pun tidak masalah, dewan tutup mata. Sekarang kondisinya seperti ini, kami harus diberi tahu,” katanya.

Tunjangan fungsional pun tidak luput dari sorotan anggota dewan asal Mengwi itu. Pasalnya, anggota yang memperoleh suara setara tiga kursi dewan itu mendapat pengaduan besarnya tidak merata antarinstansi.Menjawab pertanyaan dewan, Plt. Kepala BPKAD, Luh Suryaniti, menyatakan kas Pemkab Badung saat ini hanya Rp 165 miliar. Sementara PAD, ujar Suryaniti, diprediksi hanya Rp 1,3 triliun ditambah dana perimbangan baik dari pusat dan provinsi Rp 905 miliar.

Dia menyebutkan sangat selektif untuk mengeluarkan anggaran kecuali untuk hal-hal wajib. Dia menunjuk santunan-santunan untuk pemangku, kepala lingkungan, serta tenaga-tenaga kontrak. Selanjutnya program hibah wajib ke KONI wajib dikeluarkan.

“Untuk hibah ke KONI nilainya dipangkas dari Rp 11 miliar menjadi hanya Rp 4,9 miliar. Hibah PMI dari Rp 2,9 miliar menjadi Rp 1,9 miliar. Ada juga belanja-belanja mengikat seperti pembayaran internet, pelayanan catatan sipil, perjalanan dinas DPRD Badung, alokasi dana ke desa, lisensi Kominfo dan biaya aci-aci di Dinas Kebudayaan. Selain itu ada belanja operasional pimpinan DPRD dan Bupati serta Wabup.

Dengan cara demikian, dia menyebutkan masih kekurangan anggaran hingga Rp 863 miliar.Terkait dengan TPP, ujar Suryaniti, diatur oleh Permendagri yang besarannya menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Walau begitu, ujarnya, TPP di Badung sudah dibayar hingga Maret yang lalu. “Mulai April TPP belum dibayar,” tegasnya.

Formula TPP, kata dia, ditentukan oleh permendagri berdasarkan kelas jabatan. Kelas jabatan ini ditentukan oleh Kemenpan RB. Masing-masing pejabat dan staf sesuai dengan jabatan eksistingnya, itu sudah diukur kelas jabatannya. (bgn003)21050619