Sejak diluncurkan pada tahun 2019, QRIS mendapatkan respons yang positif dari masyarakat maupun pelaku usaha termasuk Usaha Mikro (UMI). Hal itu disampaikan Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA Diah Utari, dalam keterangan persnya, pada Rabu (12/7/2023).

Dia menyatakan hal itu tercermin dari komposisi 26 juta pedagang/merchant QRIS, dimana 60% di antaranya merupakan UMI. “Demikian pula dengan pertumbuhan merchant QRIS di Bali pada Mei 2023 yang tumbuh 42% (yoy) mencapai 666.733 merchants. Dengan kemudahan penggunaannya, jumlah pengguna QRIS di Bali juga turut meningkat hingga 742.809 (tumbuh 99%; yoy) per Mei 2023,” katanya.

Dalam rangka akselerasi pengunaan QRIS, kata dia, Bank Indonesia secara konsisten melakukan pengembangan standar kualitas layanan dan inovasi QRIS. Hal tersebut dilakukan melalui perluasan QRIS Cross Border (lintas negara) dan inovasi QRIS untuk Tarik Tunai, Transfer dan Setor Tunai.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan (sustainability) pengembangan layanan transaksi QRIS untuk masyarakat, Bank Indonesia memberlakukan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR), yaitu biaya yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada merchant/pedagang, bukan kepada konsumen.

“Pengenaan MDR sebelumnya telah diberlakukan pada seluruh kelompok pedagang yang menggunakan QRIS untuk kepentingan komersial, sedangkan untuk merchant Usaha Mikro (UMI) baru diberlakukan penyesuaian per 1 Juli 2023, yaitu menjadi sebesar sebesar 0,3%,” pungkasnya.

Dia menjelaskan kebijakan biaya MDR QRIS tetap mempertimbangkan keberpihakan pada pedagang UMI, sehingga MDR yang dikenakan termasuk yang paling rendah dari seluruh segmen pedagang yang dikenakan MDR dan masih lebih efisien dibanding biaya MDR pada metode pembayaran lainnya, misalnya kartu debit maupun kartu kredit yang bisa mencapai 3%.

“Penyesuaian MDR ini diharapkan pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kualitas layanan dan terciptanya efisiensi transaksi sistem pembayaran digital serta perluasan ekonomi keuangan digital di Indonesia, dan khususnya Bali,” ucapnya.

Selanjutnya, untuk memastikan implementasi kebijakan ini sesuai dengan diharapkan, yaitu tidak dikenakan kepada konsumen melalui tambahan biaya/surcharge, Bank Indonesia akan melakukan pengawasan melalui Penyedia Jasa Sistem Pembayaran untuk memastikan agar merchant/pedagang yang bekerja sama tidak mengenakan biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen.(bgn008)23071106

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali secara konsisten menggenjot akselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Bali melalui strategi KIS (Konsistensi, Inovasi dan Sinergi).

“Konsistensi dibutuhkan untuk mendorong penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJP) melakukan Inovasi produk digital pembayaran yang sesuai kebutuhan masyarakat yang cepat, mudah, murah, aman dan handal (CeMuMuAH),” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, di Denpasar, Senin (6/2/2023).

Dia menjelaskan implementasi KIS oleh KPw BI Bali selama tahun 2022 terbukti efektif untuk peningkatan penggunaan QRIS di Provinsi Bali. Per Desember 2022, jumlah pengguna QRIS di Bali telah mencapai 412.417 pengguna atau meningkat sebesar 201% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 204.945 pengguna.

Tidak hanya itu, perluasan juga terus terjadi dari sisi jumlah merchant yang menerima pembayaran menggunakan QRIS. Dimana, jumlah merchant QRIS di Bali tercatat meningkat sebesar 52% (yoy), yang dari 395.838 merchant pada Desember 2021 menjadi 602.289 merchant pada bulan Desember 2022.

“Hal ini menjadikan Provinsi Bali menduduki peringkat 10 besar dengan jumlah pengguna dan merchant QRIS terbanyak secara nasional,” katanya.

Dia menyebutkan peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah transaksi pembayaran berbasis QRIS, sebesar 106% (yoy) yaitu dari 1,2 juta transaksi pada Desember 2021 menjadi 2,4 juta transaksi pada Desember 2022. Sedangkan dari sisi nominal terdapat peningkatan 172% (yoy) dari Rp 110,6 miliar pada Desember 2022 menjadi Rp 300,9 miliar pada Desember 2022.

“Jadi, sinergi dengan pemerintah, PJP, baik bank dan non-bank serta stakeholder lainnya merupakan kunci penting untuk mengakselerasi digitalisasi di Provinsi Bali, termasuk di bidang sistem pembayaran,” katanya.

Ke depan, kata dia, penggunaan kanal pembayaran berbasis QRIS diprakirakan akan terus meningkat pada tahun 2023. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui QRIS in One Island yaitu mendorong penggunaan QRIS di seluruh Provinsi Bali di segala sektor mulai dari pasar, pusat perbelanjaan, pariwisata, rumah sakit, desa/banjar, dan lain-lain.

Sosialisasi terkait penggunaan QRIS tidak hanya dilakukan kepada masyarakat Bali, juga wisatawan mancanegara. Sejak dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran (Regional Payment Connectivity) di Kawasan ASEAN pada tanggal 14 November 2022 lalu, QRIS Antarnegara (QRIS Cross Border) telah diimplementasikan dengan Thailand dan saat ini sedang dilakukan uji coba QRIS Antarnegara dengan Malaysia serta inisiasi dengan Singapura. Ke depan, implementasi QRIS Antarnegara akan diperluas dengan negara lain, termasuk dengan negara ASEAN lainnya.

Dengan meningkatnya preferensi masyarakat bertransaksi non tunai berbasis digital seperti QRIS, mobile banking,dan internet banking, Bank Indonesia senantiasa mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dalam melakukan transaksi dan menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, data diri, serta nomor OTP/token yang terkoneksi dengan perangkat elektronik. (bgn008)23020609

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam upaya perluasan adopsi transaksi berbasis QRIS (Quik Response Code Indonesian Standard) oleh pedagang dan implementasi layanan digital Pasar Tradisional di Denpasar, Pemkot Denpasar melalui Perumda Pasar Sewakadarma Denpasar bersinergi dengan Bank Indonesia dan Bank BPD Bali melaksanakan Sosialisasi Transformasi Digital Pasar Tradisional di Kota Denpasar, Selasa (29/6) di Halaman Parkir Pasar Badung Denpasar.

Sosialisasi dihadiri dan ditinjau langsung Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, bersama Anggota DPR RI, Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugrogo, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, I Nyoman Sudharma dan unsur terkait lainya.

Walikota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut mengatakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi di masyarakat sangatlah penting ditengah pandemi Covid-19 ini. Sehingga, kendati di tengah pandemi, masyarakat dapat tetap produktif dan aman dalam melaksanakan usaha.

”Kuncinya adalah bagaimana kita wajib beradaptasi dengan kebiasaan baru, sehingga kesadaran, keberuntungan dan keselamatan dapat diwujudkan, serta mampu memberikan dukungn terhadap produktifitas dan keamanan dalam berniaga yang aman Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, sekalipun masih berada pada masa pandemi, Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat sebagai motor penggerak perekonomian harus terus produktif. Namun demikian faktor keselamatan dan kesehatan seluruh elemen pasar tetap menjadi prioritas utama.

”Perekonomian harus tetap berputar, namun tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan melalui protokol kesehatan masyarakat dan aman berniaga aman Covid-19, dan ini diperlukan kerjasama gotong royong serta membangun solidaritas bersama antara pemerintah dan seluruh masyarakat,” katanya.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Trisno Nugroho mengatakan di Bali, Denpasar merupakan yang paling siap untuk menjadi smart heritage market. Dimana untuk saat ini, baru dicanangkan terhadap tiga pasar yakni Pasar Badung, Pasar Kreneng dan Pasar Sanglah. ”Minimal 16 pasar menggunakan sistem digital agar bisa menjadi smart heritage market. Walaupun tradisional tapi digital” katanya seraya berharap agar pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern dalam hal penggunaan QRIS ini.

Sementara Dirut Perumda Pasar Sewakadharma Kota Denpasar, IB Kompyang Wiranata, mengatakan untuk saat ini pedagang yang menggunakan QRIS di pasar yang ada di Kota Denpasar masih kurang dari 20 persen.

Namun, pihaknya sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan para pedagang untuk menggunakan QRIS. ”Khusus untuk Pasar Badung, penggunaannya akan maksimal setelah pengelolaannya diserahkan ke kami. Namun kami terus melakukan sosialisasi ke pedagang,” katanya.

Untuk itu, pihaknya juga tidak mau pedagang dijejali dengan banyak QRIS. Jika pedagang telah memiliki akun bank, cukup dengan bank tersebut saja membuat QRIS. (bgn003)21062921

Denpasar, Baliglobalnews

QRIS ini sangat bermanfaat bagi titiang (saya-red), efisien sekali dan juga ada pencatatannya. Jadi, neraca ruginya juga gampang karena langsung ada catatan keuangannya.

Apalagi, saat pandemi COVID-19 seperti sekarang, penting seminimal mungkin penggunaan uang tunai agar terhindar dari penularan virus.

Demikian penuturan I Ketut Widiadnyana, Ketua Kelompok Tenun Putri Mas dari Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, Bali yang mengaku telah menggunakan “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)” Bank Indonesia sejak sekitar awal 2019.

Widiadnyana yang telah melakoni bisnis songket dari 2014 itu merasa cukup takut kalau harus sering-sering menyentuh uang tunai di tengah pandemi saat ini, sehingga kehadiran QRIS yang memberikan berbagai keunggulan ini dirasa sangat membantu.

“QRIS ini selain aman bagi kesehatan, juga praktis. Apalagi usaha saya yang berada di Jembrana, jauh dari Kota Denpasar, sangat terbantu dengan sistem ini. Kalau sudah ada tanda bunyi ‘klenting’ QRIS di ‘handphone’, tanda pembayaran sudah masuk,” ujar perajin yang kental mempertahankan motif Songket asli Jembrana itu

Dengan menggunakan QRIS, dia sekaligus bisa mengenalkan gerakan nontunai kepada masyarakat. “Mau tidak mau, suka tidak suka, jadi secara tidak langsung konsumen mengikuti gerakan nontunai. Itupun tak hanya saat ajang pameran,” ucapnya.

Selain menggunakan QRIS, Widiadnyana pun akrab menggunakan pembayaran digital lainnya untuk mendukung kelancaran usahanya seperti mobile banking, internet banking, uang elektronik dan sebagainya.

Walaupun dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, Kelompok Tenun Putri Mas yang merupakan salah satu binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali itu juga masih tetap bertahan dengan 55 anggota kelompok yang mayoritas ibu rumah tangga itu.

Untuk sementara, produksi songket berbentuk lembaran dengan harga premium dihentikan karena memang stoknya masih banyak dan dialihkan dengan memproduksi masker berbahan songket yang dipadupadankan dengan busana untuk kebutuhan dalam negeri, ekspor ke sejumlah negara seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura hingga beberapa negara di Benua Eropa.

Selain itu, pria berusia 46 tahun ini juga aktif mengikuti sejumlah pameran langsung ataupun pameran virtual yang difasilitasi Bank Indonesia dan beberapa kementerian.

Widiadnyana dengan bisnis songketnya ini merupakan satu diantara lebih dari 158 ribu pedagang di Provinsi Bali yang telah merasakan manfaat dan keunggulan kehadiran QRIS.

Selain Widiadnyana, ada juga Komang Sukarsana selaku Ketua Kelompok Tani Sari Pertiwi dari Songan, Kintamani, Kabupaten Bangli yang berbagi pengalaman menggunakan QRIS.

Sukarsana dengan bisnis kopi arabika dan klaster bawang merahnya mengatakan sudah familiar menggunakan QRIS. Bahkan dia mengaku sudah dilibatkan dari sejak tahap uji coba penggunaan QRIS pada awal 2019 saat mengikuti pameran di Jakarta.

“QRIS itu simpel, sekarang kalau mau belanja kemana-mana, dengan pakai QRIS lebih gampang dan tidak ribet. Terlebih saat mengikuti kegiatan pameran akan sangat membantu karena praktis, cepat dan tidak ribet,” ucap pria yang akrab dipanggil Komang ini.

Bali Bangkit

Jika kita menilik kehadiran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dengan menggunakan standar internasional, memang bertujuan agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

QRIS sekaligus merupakan implementasi salah satu dari tiga bidang tugas Bank Indonesia yakni mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang muaranya tentu untuk satu tujuan tunggal Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan QRIS yang diluncurkan secara resmi pada 17 Agustus 2019 itu mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung).

Dengan semangat UNGGUL, diharapkan dapat mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju.

Kini, dengan adanya pandemi COVID-19, maka momen transformasi digital semakin tidak terbendung dan tidak terhindarkan. Transformasi digital pun menjadi cara bertahan melalui masa pandemi COVID-19 dan digitalisasi menjadi suatu kebutuhan bagi UMKM.

Mengutip Penelitian dari Sea Insights menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata UMKM di Indonesia yang mengadopsi “e-commerce” meningkat lebih dari 160 persen dengan peningkatan produktivitas mencapai 110 persen.

Pada masa pandemi ini, 45 persen pelaku usaha muda berjualan lebih aktif di platform “e-commerce” dan 1 dari 5 adalah pengguna baru “e-commerce” serta lebih dari 60 persen mengatakan bahwa mereka akan secara permanen meningkatkan penggunaan platform digital dalam bisnisnya.

Pada masa pandemi COVID-19 dan masa “new normal”, salah satu bentuk perkembangan sistem pembayaran yang sesuai yaitu penggunaan sistem pembayaran yang bersifat “contactless” atau nirsentuh, yang sejalan dengan rekomendasi WHO.

“QRIS merupakan metode pembayaran digital yang bersifat nirsentuh sangat tepat digunakan oleh UMKM untuk mendukung ekonomi Bali Bangkit. Seperti yang kita ketahui bersama, perekonomian Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga -12,28 persen (yoy) pada triwulan III-2020,” kata Trisno.

Agar perekonomian Bali bangkit, lanjut dia, harus dimulai dengan menerapkan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru sesuai yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali No 3355.

Namun, tatanan kehidupan era baru tidak hanya mengedepankan pada protokol kesehatan berupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, tetapi juga harus mencakup kegiatan penyelesaian transaksi pembayaran tanpa kontak fisik secara nontunai atau berbasis digital yang antara lain dengan menggunakan QRIS.

“Dengan demikian akan memudahkan wisatawan mancanegara bertransaksi di berbagai merchant yang menerima QRIS dan juga aman dari penyebaran COVID-19,” katanya.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi menuju Bali Bangkit, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga terlibat aktif dalam kegiatan Deklarasi Program Kepariwisataan Dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis QRIS di berbagai objek wisata di seluruh Bali.

Tak hanya menyasar objek wisata dan berbagai akomodasi pariwisata, hingga pasar tradisional serta modern di Pulau Dewata, bahkan QRIS juga diterapkan pada empat rumah sakit Pemerintah Provinsi Bali, yakni RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provinsi Bali, dan RS Puri Raharja, serta yang terakhir juga dengan melibatkan Korem 163/Wirasatya Bali.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pun dalam berbagai kesempatan menyatakan memandang penting transaksi nontunai, khususnya QRIS, untuk pariwisata dan pemulihan ekonomi Bali di tengah pandemi COVID-19.

Menurutnya, wisatawan akan malas membawa uang tunai dan segala macam kartu saat berwisata. Jika dimungkinkan, nantinya setiap transaksi bisa menggunakan ponsel pintar, bahkan untuk membeli kelapa muda, atau membeli kerajinan masyarakat.

“Aktivitas telah dibuka dan kita harus tetap taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk dalam hal transaksi keuangan seperti QRIS yang gencar dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Ini harus terus didukung sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif dan aman COVID-19,” ucap

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menargetkan hingga akhir tahun 2020 jumlah merchant QRIS di Pulau Dewata sebanyak 200 ribu merchant.

Berdasarkan data DKSP Bank Indonesia, perkembangan jumlah merchant QRIS di wilayah Provinsi Bali hingga 20 November 2020 sebanyak 158.552 merchant.

Jumlah merchant ini terjadi peningkatan hingga 523 persen jika dibandingkan dengan kondisi awal 2020. Bali menempati posisi 10 besar dengan jumlah merchant tertinggi di Tanah Air.

“Ngiring sareng-sareng nganggen QRIS (mari bersama-sama menggunakan QRIS-red),” ajak Trisno Nugroho dalam berbagai kesempatan.(bgn123)20113035