Jakarta, Baliglobalnews

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri undangan PWI Pusat dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dalam acara Dialog Capres-Cawapres dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandar di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023). Ganjar Pranowo dan rombongan datang pukul 10.45 WIB.

Hadir juga jajaran petinggi PWI Pusat dan para pemimpin redaksi dari berbagai media massa.

Hendry Ch Bangun mengatakan PWI Pusat mengundang seluruh Capres dan Cawapres dalam rangkaian HPN 2024. Saat ini, capres Ganjar Pranowo yang pertama cepat tanggap merespon undangan PWI Pusat. “Capres nomor tiga cepat tanggap, sehingga mendapatkan kesempatan yang pertama,” kata Hendry Ch Bangun di ruang utama PWI Pusat.

Di hari ketiga kampanyenya ini, Ganjar mengatakan sangat senang mendapat kesempatan untuk bisa hadir bertemu dan berdialog langsung dengan PWI yang diisi oleh banyak wartawan senior dan junior. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyampaikan, peran pers sangat penting dalam menyampaikan informasi ke publik secara tepat dan benar.

“Saat ini saya membagi media menjadi dua kelompok. Media sosial dan media  mainstream. Media sosial menginformasikan tanpa etika jurnalistik dan terpotong-potong sehingga informasi yang sampai menjadi bengkok. Media mainstream inilah yang harus meluruskan informasi yang bengkok itu kepada masyarakat dengan baik dan benar. Karena itu, saya senang diundang ke sini (PWI). Agar ke depannya informasi dapat disampaikan dengan utuh dan benar. Contoh saja, saya habis dari Papua, ternyata di sana ada gap informasi yang tidak tersampaikan. Anak muda di sana belum tahu siapa capres dan cawapres yang akan ikut Pemilu 2024 dan bahkan belum tahu ada berapa kandidat. Saya sendiri mereka belum kenal. Inilah tugas media untuk bisa menyampaikan informasi secara menyeluruh sampai ke pelosok,” sambung capres pasangan dari cawapres Mahfud MD ini.

Ganjar Pranowo juga sepakat dengan pernyataan bahwa pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terutama dari sektor bisnis yang mengalami banyak perubahan dari media konvensional menuju media digital.

“Iya, memang saat ini pers sedang tidak baik-baik saja. Satu dari sektor bisnisnya yang mengalami perubahan dari konvensional ke era digital. Inilah yang memang harus terus diperhatikan dan pemerintah perlu membantu pers agar bisa baik,” katanya.

Ganjar Pranowo berharap PWI ke depan dapat terus melakukan pembenahan lebih baik lagi sesuai dengan bidangnya. Terutama meminimalisir perangkat desa atau orang yang berada dalam organisasi masyarakat (ormas) menjadi wartawan.

“Saya mengalami ada perangkat desa atau ormas jadi wartawan. Lha ini motifnya apa? Saya mengadu ke siapa? Inilah nantinya yang kiranya akan bisa diperbaiki oleh PWI,” tandasnya. (bgn003)23113009

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, didampingi Sekjen Sayid Iskandarsyah dan Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Firdaus Komar, membuka kegiatan asesmen psikotes bagi para penguji UKW PWI. Kegiatan ini adalah bagian dari kerja pengurus PWI Pusat periode 2023-2028 menjadikan PWI sebagai organisasi profesi wartawan yang profesional.

Firdaus Komar mengatakan kegiatan asesmen psikotes kali ini dibagi dalam dua bacth. Setelah bacth pertama dilaksanakan pada 18 November 2023 lalu, PWI akan melanjutkan untuk bacth kedua tanggal 25 November 2023 mendatang di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Dalam batch pertama, asesmen psikotes diikuti 55 peserta. Asesmen ini dilaksanakan oleh Matahati Consulting, lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pengurus PWI Pusat fokus pada bidang pendidikan, meningkatkan kompetensi wartawan, di antaranya menggencarkan kegiatan UKW di berbagai daerah. Kegiatan asesmen psikotes adalah langkah awal menuju PWI yang profesional.

Guna mendukung program itu, Lembaga Uji PWI kini fokus membenahi  internal, contohnya menyeragamkan  standar para penguji UKW PWI.

Setelah asesmen psikotes, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan program lanjutan seperti  penyegaran beberapa aspek pengetahuan dan ketrampilan termasuk pakta integritas dan pemahaman kode etik para penguji UKW.

Hendry Ch Bangun mengharapkan melalui kegiatan asesmen, PWI bisa menjaring dan menempatkan penguji sesuai bidang dan kompetensinya.

Tidak sekadar itu, berdasarkan data-data objektif hasil asesmen psikotes, PWI juga bisa melakukan pemetaan kemampuan dan potensi para penguji baik  di tingkat pusat maupun daerah.

Sebelumnya, PWI pernah melakukan kegiatan asesmen psikotes pada tahun 2017 dan 2018 lalu bagi para penguji UKW. (bgn003)23112007

Jakarta, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kepemimpinan Hendry Ch Bangun menyelenggarakan rapat perdana di Sekretariat PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Rapat yang dipimpin Ch Bangun tersebut membahas kepengurusan yang masih disusun, serta rencana untuk program kerja ke depannya, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah terbentuk seluruh kepengurusan.

Masalah pendidikan juga menjadi konsen dari Ketua PWI Pusat serta menunda kegiatan uji kompetensi wartawan. “Kami menunda kegiatan uji kompetensi wartawan (UKW)  selama sebulan dalam rangka memperbaiki direktorat UKW, agar sesuai dan searah dengan tujuannya,”  ujarnya.

Bidang pendidikan dan UKW menjadi program prioritas dari kepengurusan  Hendry Ch Bangun, sebagaimana disampaikan saat pemaparan visi misi di Kongres PWI di Bandung 25-26 September lalu.

Selanjutnya setelah diumumkan kepengurusan, kegiatan pertama yang akan dilaksanakan audiensi kepada instansi terkait dan para stakeholder.

Rapat dihadiri oleh Sayid Iskandarsyah, Raja Parlindungan Pane, Irmanto, Marah Sakti Siregar, Nasir, Firdaus Komar, Syarif Hidayatullah. (bgn003)23100410

Jakarta, Baliglobalnews

TAHUN 2022 ditutup dengan perkembangan yang kurang menggembirakan bagi komunitas pers dan masyarakat sipil di Indonesia. DPR akhirnya mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Upaya dekolonisasi pun melahirkan fakta rekolonisasi.

Upaya DPR memperbarui KUHP lama awalnya disambut hangat berbagai kalangan. KUHP warisan Belanda yang otoriter dan tidak demokratis memang perlu dirombak. Perombakan itu, katakanlah, merupakan upaya bersama untuk melakukan dekolonialisasi atas hukum pidana di Indonesia.

KUHP yang baru disahkan DPR itu ternyata, justru memperkuat kembali pasal-pasal otoriter dan antidemokrasi dalam KUHP lama. Padahal, sebagian dari pasal-pasal otoriter dan antidemokrasi itu sesungguhnya sudah berhasil dijinakkan melalui serangkaian proses amandemen yang didorong kelompok demokrasi selama era reformasi pasca-1998. Pasal-pasal otoriter dan anti demokrasi itu ibarat tumor jinak yang kembali ganas mengancam kesehatan demokrasi dan keselamatan kita semua.

Tengah ditunggu apakah Presiden kelak akan menandatangani KUHP baru tersebut atau tidak. Namun, tanpa tanda tangan Presiden pun, KUHP baru itu akan tetap berlaku.  Dan, PWI Pusat menyayangkan KUHP baru itu disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat sipil dan pers.

Masyarakat sipil dan pers benar diundang untuk memberikan masukan dan kritik. Namun partisipasi masyarakat dalam hal ini hanya formalitas. Hanya menjadi legitimasi bagi DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan KUHP tersebut. Faktanya, keberatan dan kritik masyarakat tidak benar-benar didengarkan dan digunakan untuk memperbaiki RKUHP.

KUHP baru jelas telah mengesampingkan pelembagaan kemerdekaan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terdapat banyak pasal KUHP baru yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers.

Lebih dari itu, PWI melihat KUHP baru memberi ancaman terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan berkeyakinan, serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berikut pasal-pasal bermasalah dalam KUHP baru:

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah.

4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.

9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.

10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Diperlukan telaah mendalam atas pasal-pasal bermasalah tersebut, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempermasalahkannya. PWI Pusat akan bekerja-sama dengan kalangan masyarakat sipil dan perguruan tinggi untuk penyikapan lebih lanjut.

Ada dua hal penting yang akan ditekankan di sini: 1) penegasan dan penguatan prinsip bahwa UU Pers No 40 Tahun 1999 bersifat lex specialis derogat legi generali; 2) penjajakan atas opsi mengajukan judicial review atas KUHP baru.

Dalam konteks lain, PWI Pusat juga tengah mendorong percepatan pengesahan regulasi tentang Publishers Right. Sebagaimana diketahui, pengesahan Publishers Right merupakan janji Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, 9 Februari 2022.

Di hadapan komunitas pers nasional, Presiden saat itu menyatakan komitmennya untuk mendukung pers nasional menghadapi tekanan disrupsi digital. Publishers Right sangat penting untuk membangun daya tawar pers nasional menghadapi monopoli platform global, serta untuk menyehatkan ekosistem media nasional. Seyogyanya pada puncak HPN tahun 2023 di Sumatera Utara nanti, Presiden Joko Widodo telah membawa kabar gembira untuk komunitas pers nasional, terkait dengan hal ini.

PWI Pusat menyampaikan terima kasih kepada pers nasional yang selama tahun 2022 telah membantu saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang mengalami musibah: gempa bumi di Sukabumi Jawa Barat, gunung meletus di Lumajang, Jawa Timur, tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan lain-lain.

Bantuan utama yang diberikan pers dalam hal ini tentu saja adalah pemberitaan yang terus-menerus, komprehensif, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, mendorong semua pihak untuk memberikan solidaritas sosial, serta mengingatkan pemerintah akan penanganan-penanganan yang dibutuhkan. Semoga pada tahun 2023 nanti, Pers Indonesia akan tetap berkontribusi positif sebagai pendorong solidaritas sosial dan perekat persatuan bangsa Indonesia.

Tahun Politik

Tahun 2023 bisa dipastikan kita akan memasuki tahun politik yang semakin semarak dan berjalan penuh dinamika. Kontestasi politik menjelang Pilpres 2024 pun sudah bisa kita rasakan sejak tahun 2022. Namun, kontestasi tersebut akan semakin menghangat tahun 2022.

Proses kandidasi capres-cawapres akan mengerucut pada tokoh nasional tertentu dan partai-partai politik akan semakin jelas arah koalisi dan perkubuannya. Dalam konteks ini, menjaga kemandirian pers dan profesionalisme media adalah misi penting yang mesti dijalankan dan dikuatkan bersama-sama.

Meskipun kita sedang menghadapi semakin kuatnya peran politik media sosial, fakta menunjukkan, media massa konvensional masih menjadi faktor penentu wacana dan opini publik. Wacana politik elektoral yang terbentuk melalui pemberitaan media masih sangat diperhitungkan para kandidat yang ingin menjaring opini dan dukungan masyarakat.

Pada tahun-tahun politik menjelang pemilu seperti saat, semua kelompok politik akan berkepentingan terhadap arah pemberitaan media. Mereka tak pelak lagi akan berusaha mempengaruhi sikap media dan wartawan. Hal ini terjadi baik dalam konteks pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam konteks inilah, PWI Pusat menyerukan kepada seluruh anggotanya maupun seluruh komponen pers nasional agar terus menjaga independensi dan profesioalisme.

Segenap unsur pers harus menghindari posisi menjadi bagian dari kubu-kubu politik yang saling berhadapan dalam Pemilu. Para wartawan tidak boleh menjadi tim sukses atau bahkan menjadi kandidat eksekutif atau legislatif. Jika menjadi kandidat atau tim sukses kandidat, aturannya sudah sangat jelas: mundur dari profesi wartawan, paling tidak mengajukan cuti. Harkat dan martabat wartawan harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap wartawan dan media harus terus dirawat dan dipertahankan.

Selebihnya, mari berkontribusi pada pesta demokrasi lima tahunan itu dengan menghadirkan pemberitaan yang senantiasa berimbang, berdasarkan fakta, proporsional, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Suhu politik boleh menghangat, pertarungan antar kandidat dalam pemilu boleh memanas, tetapi pemberitaan media massa harus senantiasa teduh dan mencerahkan masyarakat. Para wartawan harus berada digaris depan dalam upaya mempertahankan ruang publik yang beretika dan bermartabat.

Hampir bisa dipastikan, perbincangan politik di media sosial akan berjalan dengan tajam, keras bahkan konfliktual. Dalam hal ini, sudah semestinya media massa konvensional menjadi sumber informasi dan diskusi publik yang lebih baik dan beradab. Hal inilah sumbangsih yang diharapkan semua pihak dapat diperankan dengan baik oleh komunitas pers nasional.

Kepada segenap warga bangsa, kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga Pers Indonesia akan lebih baik dan kontributif dalam mengawal perjalanan Bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.(bgn003)22122801

Jakarta, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, meraih Penghargaan Anugerah Kebudayaan dari PWI Pusat. Penganugerahan diserahkan saat Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 yang diterima langsung oleh IB. Rai Dharmawijaya Mantra di Candi Bentar Hall Putri Duyung Cottage Kawasan Wisata Ancol Jakarta, Selasa (9/2).

Dalam penghargaan yang juga dihadiri secara virtual oleh Presiden RI, Joko Widodo, dari Istana Negara dan Gubernur seluruh Indonesia, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, menjadi satu-satunya kepala daerah dari Bali sebagai penerima penghargaan bersama 10 kepala daerah lainnya di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, ditetapkan menjadi penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat bersama Walikota Bogor, Walikota Semarang, Bupati Tegal, Walikota Singkawang, Bupati Sumedang, Bupati Parepare, Bupati Majalengka, Bupati Banggai, dan Walikota Mojokerto. Pemberian penghargaan ini setelah melalui beberapa tahapan mulai dari pengumpulan proposal, presentasi dan tanya jawab oleh tim juri dari unsur PWI, Budayawan, Pekerja Seni dan Akademisi, akhirnya   dinyatakan lolos dan berhak menerima trofi di acara puncak HPN.

Walikota Rai Mantra usai menerima penghargaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada PWI Pusat yang telah memberikan penghargaan Anugerah Kebudayaan kepada Kota Denpasar. Dia menjelaskan Kota Denpasar yang bergerak dalam Visi Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan terus berupaya untuk mendukung penguatan kebudayaan. Beragam upaya telah dan akan terus dilaksanakan. Mulai dari pendataan obyek budaya melalui sistem informasi geografis, inventarisasi cagar budaya, restorasi dan pemugaran cagar budaya, penetapan situs cagar budaya, inventarisasi cagar budaya tak benda, penetapan warisan budaya tak benda hingga membangun pusat pengembangan kebudayaan yakni Dharma Negara Alaya (DNA).

”Ekonomi, pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif berpadu dalam satu bingkai orange ekonomi sehingga dapat masuk pada segala sektor dan mendukung penguatan perekonomian berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, Kota Denpasar juga menjadi pelopor pelestarian endek Bali, pelestarian bahasa, penghargaan kepada seniman, pelestarian permainan tradisional, penghargaan kepada seniman, festival budaya, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, revitalisasi pasar tradisional, pengembangan layanan LPD dan Dharma Negara Art and Creative Hub.

”Jadi kebudayaan itu seperti air, dia sangat dibutuhkan oleh tubuh, dan mampu meresap melalui celah kecil, semoga kebudayaan di Kota Denpasar terus eksis dan selalu menjadi inspirasi dalam pembangunan ke depan,” ujar Rai Mantra.

Ketua Umum PWI, Atal S.Depari, selaku Penanggung Jawab HPN 2021, mengatakan penghargaan itu merupakan apresiasi insan pers terhadap para bupati/walikota yang peduli kebudayaan dan literasi media. Yang dipilih oleh tim juri yang terdiri dari para wartawan senior, penulis, budayawan dan akademisi, dan pekerja seni-budaya.

Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, menambahkan, ke-10 bupati/walikota penerima anugerah, ini memiliki strategi, kinerja, dan kekuatan masing-masing, dalam pemajuan kebudayaan daerahnya, baik sebelum maupun pada saat pandemi. ”Pada umumnya, mereka merawat warisan masa lalu, kemudian merawat, memanfaatkan, mengembangkan dan melindunginya, dengan berbagai regulasi. Selain itu mengembangkan dengan ‘bungkus’ dan cara masa kini, termasuk di dalamnya menggunakan teknologi dan media sosial. Dengan demikian budaya lokal bisa menyumbangkan warna pada kebudayaan nasional, sekaligus global,” ujarnya.

Yusuf juga mengatakan perayaan HPN tahun ini digelar berbeda di tengah pandemi covid-19. Puncak HPN digelar sederhana yang menerapkan protokol kesehatan yang mengusung tema ”Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers Sebagai Akselerator Perubahan”. (bgn003)21020918

Nasional, Baliglobalnews

Pengurus PWI Pusat dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2021 melakukan pertemuan secara virtual dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki, Selasa, (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, langsung meminta kesedian baik Ketua MPR RI maupun Menteri Koperasi UKM untuk hadir pada rangkaian acara HPN 2021 yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 – 9 Februari 2021 di Ibukota Jakarta.

Meski dilakukan secara virtual, pertemuan  berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Ketua Umum PWI Pusat menghaturkan rasa terima kasih atas sambutan baik dari Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki.

Bambang Soesatyo dalam pertemuan ini mengatakan pers adalah komponen yang sangat penting di dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

“Atas undangan PWI, saya siap hadir baik secara aktual maupun virtual, asalkan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Bambang Soesatyo yang juga tercatat pernah berkiprah menjadi wartawan di beberapa media.

Usai pertemuan virtual dengan Ketua MPR, Panitia HPN langsung melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Seperti halnya Ketua MPR, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada awal pertemuan virtual tersebut langsung menyambut baik rencana PWI Pusat dan Panitia HPN 2021 untuk melakukan HPN secara virtual.

“Meskipun secara virtual, saya wajib mendukung dan ikut serta pada Hari Pers Nasional 2021. Melalui PWI saya menitipkan agar di masa pandemi saat ini UMKM senantiasa berjuang agar terus dapat bertahan demi kelangsungan hidup. UMKM saat ini juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi secara digital,” katanya.

Teten juga menaruh harapan besar agar para UMKM harus bisa beradaptasi di tengah perubahan perilaku konsumsi masyarakat saat ini.

Sementara itu Ketua Panitia HPN 2021 Auri Jaya mengatakan Peringatan HPN 2021 lokasi puncaknya tetap dilaksanakan di Ancol sesuai rencana awal, dan ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI beberapa waktu yang lalu.

“HPN kali ini akan dicanangkan sebagai HPN pertama yang di selenggarakan secara virtual oleh PWI Pusat dan di ikuti secara serentak oleh seluruh PWI Provinsi, PWI Kabupaten dan Kota serta konstituen Dewan Pers lainnya, seperti SMSI, AMSI, ATVSI, ATVLI, SPS, PRSSNI, PPPI, SGP, PFI, dimana ditargetkan akan diikuti oleh sepuluh ribu wartawan dari seluruh Indonesia secara virtual,” ujar Auri Jaya.

Langkah ini diambil akibat pandemi Covid 19 yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. “Untuk itu, PWI Pusat lewat Panitia HPN berinovasi peringatan HPN dikemas dalam bentuk virtual,” ujarnya.

Pertemuan virtual tersebut juga dihadiri Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Abdul Aziz, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mokhtar, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Akmad Munir, Bendahara Umum M Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Sekretaris Panitia HPN Kesit B Handoyo, Ketua Bidang Bakti Sosial HPN M Nasir, serta Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho. (bgn003)21011301

Nasional, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengeluarkan catatan akhir tahun sebagai bentuk refleksi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam rilis yang diterima redaksi, PWI menyoroti beberapa hal yang terjadi selama Tahun 2020 seperti merebaknya Covid-19 yang turut berimbas pada perusahaan pers dan para wartawan di Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020, kekerasan fisik kepada wartawan yang masih terjadi seperti pemukulan, pengeroyokan dan perampasan alat kerja serta penghapusan paksa hasil liputan, yang dilakukan aparat penegak hukum maupun peserta demo.

Dalam keterangan tertulisnya yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Atal S Depari dan Sekjen Mirza Zulhadi, PWI juga menyoroti terjadinya kekerasan baru pada era digital saat ini terhadap wartawan seperti doxing yakni membuka data pribadi wartawan dan keluarganya di media sosial. PWI terus menghimbau pelaku yang merasa terganggu dengan karya jurnalistik, seharusnya menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

”Selain itu PWI menyesalkan terjadinya peretasan situs. Mereka yang tidak senang atas pemberitaan menggunakan hacker untuk membobol pertahanan website sebuah media atau meretas data pribadi wartawan. PWI berharap aparat hukum mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang lagi,” kata Atal pada Senin (28/12).

PWI mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tetap menjaga kemerdekaan pers dengan berpedoman kepada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundang-undangan tentang pers lainnya, dalam menyelesaikan persoalan terkait kasus-kasus pers.

Selain itu melalui Masyarakat Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI melakukan survei kepada wartawan di 34 provinsi di Indonesia yang menghasilkan kesimpulan, bahwa sebagian besar wartawan mendukung Pilkada serentak 2020, tetap berlangsung 9 Desember namun dengan sejumlah catatan, terutama terkait penegakan protokol kesehatan. Secara umum pelaksanaan pilkada juga dinilai berjalan dengan baik.

”PWI mengucapkan terima kasih kepada wartawan, perusahaan pers, dan semua komponen bangsa lainnya yang telah mengawal proses demokrasi yaitu Pilkada Serentak 2020 sehingga secara umum bisa berlangsung lancar, demokratis, sehat, dan berbudaya,” ujarnya.

Dia menegaskan, media yang secara terus-menerus mengingatkan para pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan, gerakan 3M, telah berdampak positif terhadap penyelenggaraan pilkada sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

PWI juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan pers yang tetap mempekerjakan wartawan meski dalam kondisi sulit. Kepada para wartawan, PWI berharap agar terus meningkatkan profesionalisme dan patuh menjalankan UU, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan.

Terakhir, dalam catatan akhir tahunnya, PWI menyerukan kepada semua pihak untuk terus berupaya menjaga keberlangsungan kehidupan pers yang merupakan pilar demokrasi. Keberadaan pers sebagai fourth estate, kekuatan keempat, pada era demokrasi ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, dan terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menyelamatkan kehidupan pers berarti ikut menyelamatkan kehidupan demokrasi di Indonesia demi masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. (bgn003)20122903