Jakarta, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar Workshop Jurnalistik bertajuk “Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Berkualitas untuk Perlindungan Masyarakat” di Aryaduta Hotel Tugu Tani, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026) lalu.

Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat literasi keuangan digital serta meningkatkan kapasitas insan pers dalam mengedukasi masyarakat mengenai pendanaan daring (pindar) yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Workshop ini menjadi bagian dari komitmen bersama PWI dan AFPI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat upaya pemberantasan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih marak terjadi di Indonesia,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.

Dia menyatakan perkembangan industri keuangan digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal. “Kita masih mendengar dan melihat berbagai kasus masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Mereka seringkali terjebak bunga sangat tinggi, ditagih secara tidak beretika, diintimidasi bahkan diteror,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan pinjol ilegal bukan hanya mengenai beban utang dan bunga yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan juga meliputi praktik penagihan yang tidak beretika, intimidasi dan teror, penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi, penipuan digital, hingga dampak sosial yang lebih luas bagi korban dan keluarganya.

Karena itu, masyarakat, termasuk wartawan, membutuhkan informasi yang benar, jernih, dan dapat dipercaya agar mampu membedakan penyelenggara Pindar yang legal dengan aktivitas pinjaman online ilegal.

Sementara Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh industri sendiri. “Literasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh industri. Media merupakan mitra penting yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan,” ujarnya.

Workshop ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PWI Pusat dan AFPI sebagai bentuk komitmen kedua organisasi untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan bertanggung jawab. (*/bgn008)26080807

Banten, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi memulai rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 melalui acara kick off yang meriah di Alun-alun Kota Serang, Banten, pada Minggu (30/11/2025). Acara ini menandai dimulainya rangkaian menuju puncak peringatan HPN di Banten pada 9 Februari 2026 mendatang.

Sebelum acara kick off dimulai, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir bersama jajaran pengurus, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Banten Andra Soni melakukan jalan sehat bersama dengan masyarakat pers dan ribuan masyarakat Banten. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi kuat antara pers, pemerintah, dan Polri.

Acara kemudian dilanjutkan kick off dengan sambutan dari Ketua Panitia HPN yang juga Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Banten Andra Soni.

Akhmad Munir menyatakan kick off ini adalah simbol dimulainya agenda strategis HPN 2026. Fokus utama HPN tahun ini adalah Konvensi Media Massa yang akan membahas masa depan pers nasional di tengah ancaman disrupsi teknologi. (*/bgn003)25113009

Serang, Baliglobalnews

Ketua Umum PWI sekaligus Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, mengatakan insan pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pengabdi masyarakat, terutama di tengah disrupsi media dan maraknya misinformasi. Dia mengaku terinspirasi oleh semangat para penyandang disabilitas yang hadir melalui sebuah yayasan.

“Mereka memiliki impian dan ketabahan yang mungkin lebih besar daripada kita semua. Kami merasa menjadi bagian dari keluarga besar mereka,” kata Munir pada acara gala dinner serangkaian kick-off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, pada Sabtu (29/11/25).

Munir menyampaikan kick-off HPN tahun depan digelar terbuka di Alun-alun Kota Serang sebagai simbol kedekatan pers dengan masyarakat. “Pers itu pengabdi kepada masyarakat. Jika menyebut diri insan pers, maka kita adalah guru masyarakat,” ujarnya.

Dia menekankan pers memiliki peran penting sebagai penyambung suara, mata, dan telinga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tanpa keberpihakan kepada publik, kata Munir, pers berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.

Munir juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di tengah derasnya disinformasi dan bermunculannya media tidak kredibel. Karena itu, ia mengajak insan pers kembali kepada nilai dasar profesi dan menjunjung kode etik jurnalistik.

Dia mengapresiasi kepada Pemprov Banten dan seluruh konstituen Dewan Pers yang siap berkolaborasi menyukseskan HPN 2026. Ia menyebut gelaran tahun depan akan menjadi momentum memperkuat kualitas pers dan kedekatannya dengan masyarakat. Di juga mengungkap bahwa kick-off HPN 2026 direncanakan dihadiri Gubernur Banten Sonny Yatra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta perwakilan Dewan Pers.

Pada kesempatan gala dinner tersebut, Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto menyampaikan permohonan maaf karena Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat beserta delapan anggota lain berhalangan hadir karena semua tugas di daerah. Kendati demikian, ia optimistis HPN 2026 Banten akan lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya.

Dia menyatakan sembilan konstituen Dewan Pers telah menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HPN pada 9 Februari 2026, sehingga diyakini HPN di Banten akan sangat meriah.

Sementara Asisten Daerah III Provinsi Banten, Denny Hermawan, yang hadir mewakili Gubernur Banten menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur tidak dapat hadir di gala dinner akibat agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, ia menegaskan komitmen Pemprov Banten mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2026. (*/bgn003)25113008

Jakarta, Baliglobalnews

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengharapkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) segera bersatu kembali. Oleh karena itu, Kapolri mendukung penuh kongres untuk penyatuan organisasi wartawan tertua dan terbesar tersebut.

“Pak Kapolri selalu bertanya kapan PWI bersatu kembali. Ini tentu karena beliau sangat peduli pada PWI,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho di ruang kerjanya pada Selasa (15/7/2025).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho menerima kunjungan jajaran Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) dari Kongres Persatuan PWI yang terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Marthen Selamet Susanto, Raja Parlindungan Pane, Tb Adhi, Musrifah dan Herwan Pebriansyah.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Totok Suryanto itu, Wakil Ketua Dewan Pers yang juga anggota Pantia Pengarah Kongres Persatuan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho yang didampingi Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko berturut-turut mendengarkan penjelasan dari Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh, serta Ketua OC Marthen Selamet Susanto dan Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane.

Kongres Persatuan PWI direncanakan digelar 29 dan 30 Agustus 2025 di Jakarta. Menuju pelaksanaan kongres, jajaran SC dan OC sudah melakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi ke berbagai pihak terkait. Yakni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Bersamaan dengan kunjungan ke Kadivhumas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho, anggota SC dan OC juga diterima Wamen Komdigi Nezar Patria.

Shandi Nugroho menegaskan, bagi Polri, PWI adalah teman. “Semua teman. Yang di sana teman, di sini teman,” ujarnya.

Karena pertemanan itu Kapolri Listyo Sigit Prabowo tetap menghadirkan perwakilannya di dua tempat penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) dari PWI yang terpecah, 9 Februari 2025 lalu, yakni di Pekanbaru (Riau) dan Banjarmasin (Kalsel). (*/bgn003)25071607

Jakarta, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melarang sekitar 20.000 anggotanya mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

PWI, dalam siaran pers yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Sabtu (27/8), secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers. Lembaga Uji (LU) yang bisa menguji kompetensi wartawan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah LU yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers.

Pernyataan PWI tersebut menyikapi adanya sejumlah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan tetapi tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999.

“Anggota PWI itu banyak, lebih 20.000 orang. Kami bertanggung jawab dan mengingatkan mereka agar tidak tergoda uji kompetensi yang diselenggarakan organisasi yang tidak jelas dan tidak paham kode etik,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari di Jakarta pada Jumat (26/8).

Didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo.

Atal juga mengingatkan anggota PWI di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam bujuk rayu dan tipu muslihat dari lembaga lain yang seolah-olah memiliki legitimasi menyelenggarakan UKW, padahal mereka tidak mengerti kerja jurnalistik yang benar serta tidak paham UU Pers.

Dia menegaskan lembaga uji yang bisa menggelar UKW adalah lembaga uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan DP ini sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palembang tahun 2010 serta hasil kesepakatan para konstituen Dewan Pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi wartawan, termasuk di dalamnya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Deklarasi Palembang antara lain berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan pers dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Verifikasi perusahaan pers maupun SKW sesuai amanat Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang tujuan, fungsi, dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pers. Guna mengetahui apakah wartawan telah kompeten atau belum, maka dilakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi Dewan Pers.

“PWI menegaskan bahwa hanya UKW yang mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999-lah yang sah dan UKW lainnya adalah bertentangan dengan UU Pers. Karena itu, PWI melarang anggotanya mengikuti UKW yang sesat dan melanggar UU Pers,” katanya.

Atal menambahkan, uji kompetensi yang dilakukan lembaga yang tidak tersertifikasi Dewan Pers bukanlah uji kompetensi profesi wartawan. Uji kompetensi harus menguji aspek pengetahuan (knowledge), aspek keterampilan (skill), dan aspek kesadaran (awareness) yang berkaitan pemahaman terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan terkait pers lainnya.

“Mereka melakukan uji kompetensi, tetapi tidak paham kode etik dan bahkan tidak ada satu mata uji pun yang berkaitan dengan kode etik. Padahal dalam UU Pers jelas disebutkan, wartawan wajib mematuhi kode etik,” tambah Mirza Zulhadi.

Ayat (2) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi: “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”

(bgn003)22082701

Jakarta, Baliglobalnews

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menolak usulan agar wartawan yang telah dinyatakan kompeten mendapat gaji atau tunjangan dari pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang seusai mengadakan rapat di Kantor PWI Pusat pada Jumat (1/7) siang.

Tanggapan PWI Pusat terkait wacana dan usulan pemberian tunjangan bagi wartawan, menurut Ilham Bintang, perlu segera disampaikan agar usulan keliru tersebut tidak berkembang menjadi isu liar di dalam masyarakat.

“UU Pers No 40/1999 jelas jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik pun tegas-tegas melarang wartawan menerima sesuatu apapun dari sumber berita. Jadi, wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ. Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan  kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?” tegas Ilham Bintang dalam siaran pers DK- PWI Pusat yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Sabtu (2/7).

Dalam siaran pers disebutkan rapat DK PWI menilai usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Namun Atal S Depari mengatakan bantuan pemerintah baik di Pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi pers secara keseluruhan. Namun bantuan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya. “Jadi yang dibantu institusi, bukan personal wartawan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut memang terungkap beban berat lembaga pers akhir-akhir ini, terutama akibat pandemi Covid-19 lebih dua tahun terakhir.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 memang menegaskan Pers juga lembaga ekonomi yang harus mampu menghidupi dan menjaga kesejahteraan wartawan. Namun dalam pelaksanaan fungsi ekonomi itu, fungsi pers yang pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen demokrasi harus terus dijaga independensinya. Ruh profesi ada di sana. Bantuan kepada pers bisa dalam bentuk pengurangan pajak atau program kemitraan lain.

Terkait dengan usulan gaji atau tunjangan bagi wartawan kompeten, Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers menyatakan sikap pihaknya pada posisi menolak terhadap semua hal yang berpotensi mengurangi independensi profesi wartawan. Meskipun tugas pengembangan lembaga Pers tetap harus dilakukan bersama oleh seluruh komponen bangsa.

Rapat yang dihadiri Sekretaris DK Sasongko Tedjo, anggota Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers, Asro Kamal Rokan, Rajapane dan Nasihin itu juga menyoroti program-program internal organisasi PWI yang belum terlaksana, karena kendala pandemi seperti sosialisasi PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

Dalam rapat, Atal menjanjikan memrioritaskan sosialisasi seluruh produk kongres PWI Solo 2018 segera dilaksanakan tahun ini, termasuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PWI. “Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau direvisi nanti dibahas pada Kongres PWI tahun 2023,” katanya.

Hari itu rapat juga memutuskan mengangkat wartawan senior Dimam Abror sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, menggantikan posisi Suryopratomo yang mengundurkan diri karena mendapatkan tugas negara sebagai Duta Besar RI untuk Singapura beberapa waktu lalu.

(bgn003)22070210

Kendari, Baliglobalnews

Pertemuan Dewan Kehormatan PWI (DK PWI) se- Indonesia memprihatinkan pemahaman dan penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan masih rendah. Begitu juga dengan perilaku wartawan di lapangan, banyak yang masih belum mencerminkan sikap profesional sesuai amanah Kode Perilaku Wartawan PWI. Masih ada yang mencampuradukkan antara kepentingan profesi, organisasi dan kepentingan pribadi. Ini akan ditertibkan. 

Keprihatinan itu mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (8/2) di Hotel Zahra, Kendari, Sulawesi Tenggara, di tengah penyelenggaraan Hari Pers Nasional di kota itu. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid.

Pertemuan dipimpin Sekretaris DK PWI, Sasongko Tedjo secara langsung (luring) di Kendari dan dibuka oleh Ketua DK, Ilham Bintang dari Jakarta.  Hadir juga Asro Kamal Rokan dan Tri Agung KristantoPertemuan dihadiri secara fisik oleh 40 pengurus DK PWI dari 26 provinsi, selebihnya melalui aplikasi Zoom (daring) Ilham Bintang mengingatkan, media sosial adalah keniscayaan dengan lebih 200 juta pengguna. Melebihi jumlah pemilih Pemilu 2019 atau sekitar 80 % populasi Indonesia.

Banyak informasi cepat dan menarik bisa diperoleh dari sana. Ada yang mermanfaat untuk rakyat ketahui, namun masih lebih banyak yang mudharat yang bisa menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat.  Justru itu menjadi tantangan wartawan, harus menerapkan  prinsip kerja jurnalistik yang taat kode etik. Sesungguhnya itulah  martabat dan mahkota wartawan yang beritanya dapat dipercaya publik.              

Terkait dengan peran Dewan Kehormatan PWI baik di Pusat maupun daerah, pertemuan tersebut menyerukkan agar makin diberdayakan. Menurut Ilham Bintang, Kongres XXI PWI di Solo tahun 2018 mengamanatkan penguatan peran DK melalui perubahan PD PRT. Namun diingatkan agar selalu berkoordinasi pengurus harian PWI dalam mengawasi penegakan kode etik dan kode perilaku yang dilakukan anggota maupun pengurus.

Forum juga mengingatkan agar pemberdayaan dimaksud termasuk upaya pencegahan penyakahgunaan profesi dengan melakukan pendidikan dan sosialisasi kode etik dan kode Perilaku wartawan secara masif di seluruh Indonesia baik internal maupun external. 

Menurut Tri Agung Kristanto pemahaman wartawan terhadap kode etik dari dulu masih rendah dan hal itu terbukti dengan masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik. 

” Pengaduan itu bahkan lebih banyak terkait soal judul dan hal hal lain yang melanggar Pasal 1 dan pasal 3  kode etik jurnalistik misalnya mengenai itikad buruk, ” kata Tri yang baru terpilih sebagai anggota Dewan Pers priode baru. 

Selanjutnya, dia memprediksi pengaduan pelanggaran kode etik pasti akan naik menjelang tahun politik. Oleh karena itu diharapkan wartawan mampu menjaga akurasi. Jangan terpancing kecepatan media sosial dengan mengabaikan proses jurnalistik yang seharusnya dilakukan. Kutip mengutip atau multi level quoting yang kerap terjadi tanpa konfirmasi juga sangat berbahaya. 

Survei Edelman tahun 2021 masih menunjukkan kenaikan tingkat kepercayaan publik pada era disrupsi saat ini walau hanya 1 persen. Itu  membuktikan wartawan dengan produk jurnalistiknya tetap diandalkan. Pers tetap berkawan dengan media sosial namun kita tidak boleh terlarut atau terpancing olehnya. 

Anggota DK PWI, Asro Kamal Rokan lebih menekankan mengenai perlunya memahami dan mentaati kode etik jurnalik. Tidak boleh lagi terjadi ada wartawan membaca kide etik professinya tidak. Hasil survey Dewan Pers beberapa tahun tercatat sekitar 70 % wartawan tidak menahami kode etik wartawan. Padahal, itulah kompetensi tertinggi wartawan sebenarnya.  Itu di atas segala galanya. Uji Kompetensi Wartawan yang diadakan harus selalu mengacu hal itu. Jangan sampai ada penguji yang malah tak paham kode etik.

Pertemuan akhirnya menyepakati untuk meningkatkan perannya dalam menjaga marwah dan martabat wartawan dengan terus mengawasi setiap potensi maupun tindakan pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode Perilaku wartawan. Forum juga bertekad komunikasi DK dengan DKP se Indonesia lebih diintensifkan. (bgn)22020913

Jakarta, Baliglobalnews

Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 trilun rupiah dari transaksi sertifikat emisi karbon ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengatakan hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting. Satu di antaranya mampu mencegah abrasi laut. “Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/1).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai NasDem itu.

Dia mengatakan mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik.

Manfaat lainnya, kata dia, ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam. Menteri Siti mengungkapkan data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare.

Dia mengungkapkan, 2.6 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektare lainnya di luar Kawasan

Sementara Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, menegaskan bangsa Indonesia punya tangggungjawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik. “Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” katanya.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini. Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” katanya.

Workshop juga menghadirkan pembicara antara lain,Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi,Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih,Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman,Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga akan dilakukan Penyusunan Drat Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove,Provinsi Sumatra Utara,Bangka Belitung,Kepulauan Riau,Kalimantan Barat,Kalimantan Timur,Kalimantan Utara,Papua dan Papua Barat. (bgn003)22012015

Singaraja, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo Santi) Kabupaten Buleleng siap all out mendukung semua kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali dan PWI Kabupaten Buleleng.

Dukungan itu salah satunya dibuktikan dengan menfasilitasi kegiatan Orientasi Keorganisasian Calon Anggota PWI Kabupaten Buleleng di Ruang Unit 4 Kantor Bupati Buleleng, Sabtu (15/1).

Kegiatan yang diikuti 28 calon anggota PWI dan 11 staf pegawai dari Kominfo serta 11 dari staf Prokompim, dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Kadis Kominfo Santi Buleleng, Ketut Suwarmawan, menegaskan kerja sama ini tidak akan berhenti sampai di sini. Dia mengharapkan sinergitas dengan PWI ke depan bisa lebih intens dilakukan.

“Bagaimanapun juga rekan-rekan media yang ada di PWI ini sangat membantu kami dari pihak pemerintah daerah. Mereka bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait program-program kami,” ujarnya.

Tidak hanya ini, kata dia, bentuk kerja sama juga bisa berupa pelatihan-pelatihan penulisan jurnalistik dan bagi staf Kominfo dan OPD yang bertugas di bidang kehumasan.

“Ini sangat bagus sekali. Seperti apa yang disampaikan Pak Dwikora selaku Ketua PWI Provinsi Bali tadi, kami benar-benar sangat tertarik,” terangnya.

Sementara Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, menyatakan sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan Kominfo Santi Buleleng. “Ini kan salah satu bentuk hubungan kerja sama dengan Pemda Kabupaten Buleleng. Saya sangat berharap, ke depan bisa dilakukan lagi dengan kegiatan lain seperti pelatihan penulisan bagi staf OPD-OPD di Kabupaten Buleleng,  terutama di bagian kehumasan,” jelasnya.

Disinggung terkait pelaksanaan Orientasi Keorganisasian PWI, Dwikora menyampaikan, selain proses syarat bergabungnya dalam organisasi PWI, juga bertujuan untuk memberikan bekal literasi terkait PWI itu sendiri.

“Jadi di sini nantinya, calon anggota diberikan materi tentang peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi. Agar setelah menjadi anggota, para wartawan mengetahui apa hak dan kewajibannya,” terang  Pemimpin Redaksi Harian Warta Bali itu.

Di tempat yang sama, Ketua PWI Kabupaten Buleleng, Made Winingsih, dalam sambutannya mengatakan Orientasi Keorganisasian Calon Anggota PWI Provinsi Bali merupakan prasyarat calon anggota yang akan bergabung dengan organisasi profesi terbesar di Indonesia ini. Oleh karena itu, merupakan momen yang sangat penting bagi calon anggota.

“Hal ini juga mempunyai tujuan guna memotivasi para wartawan dan juga sebagai wadah dalam bertukar pikiran bagi seprofesi dalam satu naungan organisasi yang bernama Persatuan Wartawan Indonesia,” tutupnya. (bgn003)22011612

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pemuda dan Olahraga (Manpora), Zainudin Amali, memastikan kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam mensosialisasikan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Memorandum of Understanding (MoU) akan diteken pada Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Saya siap hadiri HPN di Kendari dan Siwo Pusat yang akan mensosialisasikan DBON saat Rakernas serta memberikan penghargaan kepada para inisiator olahraga nasional,” katanya.

DBON sebagai perwujudan Perpres No.86 Tahun 2021 sangat diperlukan. Pasalnya, Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang DBON ini akan jalan dengan baik di daerah-daerah terutama di 10 sentra kalau melibatkan media sebagai fungsi kontrol.

“Kami siap kerjasama. Keterlibatan pers sangat penting untuk mengingatkan pemerintah daerah dalam tugas mereka tentang Perpres No.86 tahun 2021,” kata Zainudin Amali saat menerima PWI Pusat di ruang kerjanya di Senayan Jakarta, Jumat (14/1).

Menpora dalam pertemuan tersebut didampingi Deputi IV bidang pembinaan olahraga prestasi Chandra Bakti dan staf khusus Mahfudin Nigara. Sedangkan dari pihak PWI Pusat dipimpin langsung Ketua Umum Atal S Depari, Sekjen Mirza Zulhadi serta Ketua Siwo Pusat Gungde Ariwangsa dan sekretaris Suryansyah.

“Ini perintah presiden. Ada perintah untuk kepala daerah membuat tim kordinasi. Kalau saat ini belum mereka bentuk, berarti perlu diingatkan,” ujarnya.

Menurut Menpora, jika pers berperan aktif mensosialisasikannya diharapkan informasi DBON dapat meresap dengan baik di insan olahraga Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari, menuturkan Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) bukan hanya wartawan profesional di bidang olahraga. Tapi juga sebagai stakeholder yang mempunyai peran strategis dalam mengembangkan pembinaan olahraga nasional.

“Mereka bukan hanya ahli menulis berita olahraga, tapi juga sebagai salah satu stakeholder yang mampu merangsang para atlet untuk berprestasi,” ujarnya.

Untuk lebih konkret dan mempertajam sosialisasi, Atal S Depari menyerahkan draf MoU yang nanti akan ditandatangani dalam rangkaian peringatan HPN di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Pak Menpora agar lebih konkret akan pentingnya sosialisasi DBON, kami dari PWI khususnya SIWO menyampaikan draf MoU. Nanti melalui Bapak Deputi agar ditelaah dan final nanti ditandatangani dalam rangkaian HPN di Kendari,” katanya.

Atal S Depari menyebutkan nota kesepahaman bukan hanya mensosialisasikan DBON ke seluruh perwakilan Siwo di 35 daerah dari 34 provinsi. Tapi juga ada item-item lainnya yang tidak kalah penting.

Atal Depari menyebut ada rencana mewujudkan Pusat Informasi Olahraga Nasional Indonesia Raya (Pionir) yang bisa menjadi rujukan pengetahuan dan pemberitaan tentang perkembangan olahraga tanah air. Pun Indonesian talent scouting guna menunjang pencarian bibit berbakat dari 14 cabor prioritas DBON.

(bgn003)22011504