Denpasar, Baliglobalnews

Empat fraksi di DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (15/10/2025).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Wakil Ketua I DPRD I Wayan Disel Astawa, Wakil II Ida Gede Komang Kresna Budi itu, fraksi-fraksi menyampaikan pandang umum dewan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali (PKB).

“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Bali menyampaikan kedua Raperda tersebut. Fraksi Berlogo Banteng ini menilai rancangan APBD 2026 telah sesuai prinsip good financial governance, dengan perencanaan yang realistis, rasional, dan berbasis kemampuan fiskal daerah,” kata Ni Made Sumiati membacakan PU Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Fraksi PDIP menekankan penyusunan APBD Semesta Berencana 2026 harus senapas dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan kebudayaan. “Perencanaan anggaran daerah harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan keuangan daerah yang riil,” ujar Sumiati.

Dia menegaskan pentingnya pengawasan DPRD agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Terkait penyertaan modal pada Perseroda PKB, Fraksi PDIP menyatakan dukungan. Meski demikian, mereka juga menyoroti polemik pembangunan proyek Pusat Kebudayaan Bali yang dinilai masih kurang transparan kepada masyarakat.

Untuk itu, Fraksi PDIP menekankan pentingnya pemerintah daerah memberikan penjelasan dan penyebarluasan informasi yang memadai agar proyek besar ini tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. “Kebijakan besar yang menyangkut aset budaya dan ekonomi masyarakat Bali harus dibangun atas semangat tanggung jawab kolektif, sebagai wujud pengabdian untuk kemajuan bersama,” tegasnya.

Fraksi Golkar melalui juru bicara Ni Putu Yuli Artini juga melayangkan kritik tajam terhadap dua raperda tersebut. Fraksi menyoroti penurunan target pendapatan daerah dari Rp4,2 triliun pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp3,9 triliun pada 2026, yang dinilai menunjukkan pesimisme ekonomi pemerintah. Golkar juga mempertanyakan turunnya kontribusi dari PT BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, dan RS Puri Raharja yang ikut menurunkan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Sorotan lain tertuju pada pungutan wisatawan asing (PWA) yang hanya dianggarkan Rp375 miliar, padahal dengan 5-6 juta wisatawan asing per tahun dan tarif Rp150 ribu per orang, potensi bisa mencapai Rp750 miliar – Rp900 miliar. “Ada ketidaksesuaian yang perlu dijelaskan oleh pemerintah,” katanya.

Dia juga mengingatkan Pemprov Bali agar tidak mengurangi anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp50 miliar yang dinilai penting untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali, Fraksi Golkar menilai rencana penyertaan modal sebesar Rp1,4 triliun masih belum disertai kajian transparan mengenai sumber pendapatan dan penggunaan dana. Meski secara analisis finansial dinilai layak dengan IRR 48,21%, BCR 2,4 kali, dan NPV Rp 5 triliun, Yuli menyebut tidak adanya penjelasan mengenai asumsi, proyeksi, serta perhitungan detail penggunaan modal membuat rencana ini ‘kurang meyakinkan hasilnya’. “Penyertaan modal ini dilematis. Jika tidak dilakukan, aset tanah pemerintah senilai Rp5 triliun menjadi pasif. Namun bila dilakukan tanpa kejelasan perencanaan, berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.

Fraksi Gerindra-PSI dibacaka Gede Harja Astawa mengatakan dengan proyeksi itu akan menimbulkan defisit sebesar Rp759,16 miliar ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp243,46 miliar. “Maka sesungguhnya total kekurangan sumber pendanaan tahun 2026 menjadi sebesar Rp 1,002 triliun yang akan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025,” jelasnya.

Fraksi ini menilai Raperda APBD 2026 belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Mereka menyoroti postur keuangan yang dianggap terlalu optimistis, terutama terkait proyeksi SiLPA Rp1 triliun yang dijadikan sumber pembiayaan defisit. “Anggaran haruslah perkiraan realistis yang dapat dicapai, bukan semata-mata keseimbangan penerimaan dan pengeluaran,” tegas Harja Astawa.

Terakhir Fraksi Demokrat-NasDem yang pandangannya dibacakan I Komang Wirawan, turut menyoroti penurunan target PAD 2026 sebesar Rp3,9 triliun dari Rp4,2 triliun tahun sebelumnya. Fraksi menilai kebijakan ini menunjukkan pesimisme terhadap kemampuan fiskal daerah.

Selain itu, fraksi juga menyoroti adanya perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp1 triliun dan rencana pinjaman daerah Rp530 miliar yang akhirnya tidak jadi digunakan, sehingga timbul surplus sekitar Rp1,5 triliun. Fraksi meminta penjelasan rinci dari pemerintah terkait sumber dan perhitungan keuangan tersebut.

Terkait penyertaan modal Perseroda PKB, fraksi ini mendukung langkah diversifikasi sumber PAD, tetapi mendorong agar kepemilikan saham melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Bali agar manfaat ekonominya merata.

Fraksi Demokrat-NasDem menekankan pentingnya penggunaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) secara penuh untuk perbaikan jalan provinsi. “Agar masyarakat merasa kontribusinya melalui pajak benar-benar dirasakan,” tegas Wirawan.

Dalam Raperda APBD 2026 yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,3 triliun. Dengan rincian pendapatan asli daerah Rp3,90 triliun, pendapatan transfer Rp1,40 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5,74 miliar. Kemudian, belanja daerah 2026 direncanakan Rp6,07 triliun terdiri dari belanja operasi Rp4,74 triliun, belanja modal Rp473,03 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp50 miliar, dan belanja transfer Rp807,38 miliar.

Di sisi lain, pemerintah juga mengusulkan penyertaan modal bertahap sebesar Rp1,4 triliun kepada Perseroda PKB selama periode 2026-2028.

Analisis investasi senilai Rp3,27 triliun yang disebut dalam Raperda menghasilkan indikator ekonomi positif seperti IRR 48,21% dan payback period 6,8 tahun juga dinilai tidak disertai data kuantitatif yang cukup. Fraksi ini menilai kajian investasi seharusnya mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, hingga keuangan, agar tidak menimbulkan risiko penggunaan dana publik yang tidak akuntabel. (bgn008)25101516

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan, serta Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, Rabu (16/8/2023).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta. Dari penyampaian PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung, baik Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Badung Gede dan Fraksi Partai Golkar, menyetujui kedua Ranperda yang disampaikan pemerintah untuk ditetapkan menjadi Perda. 

Bupati Giri Prasta menjelaskan dalam rapat paripurna ini ada dua buah ranperda yang dibahas antara Pemerintah dengan DPRD. Pertama, Ranperda tentang Perubahan APBD 2023 dan kedua, Ranperda tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan. Dari pandangan umum yang telah disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD, Bupati memberikan apresiasi dan menjadikan pandangan umum fraksi ini sebagai referensi untuk bagaimana melakukan penyempurnaan khususnya APBD Perubahan tahun 2023.

“Saya kira ini sifatnya konstruktif dan memang demi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Badung. Saya kira kawan-kawan terutama di DPRD pasti akan setuju. Dan ini merupakan kerjasama antara Eksekutif dengan Legislatif. Produk ini adalah produk kita bersama, untuk kebersamaan lagi masyarakat Kabupaten Badung yang saya cintai dan saya banggakan,” katanya.

Dalam PU Fraksi Partai PDI Perjuangan yang dibacakan I Gusti Ngurah Sudiarsa, menjelaskan bahwa postur dan komposisi Ranperda perubahan APBD 2023 telah menunjukkan anggaran yang rasional, mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan kepada masyarakat. Untuk Ranperda no. 5 tahun 2020 juga dapat diterima semua program-program yang telah diajukan pemerintah untuk disepakati dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Kami Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pemerintah dalam pengalokasian anggaran pada rancangan perubahan APBD 2023 yang memadai terhadap program-program strategis, wajib dan mengikat,” katanya.

I Made Retha dari Fraksi Badung Gede menyatakan dapat memahami dengan baik terhadap dua ranperda yang disampaikan Bupati. Namun Fraksi Badung Gede memberikan saran, masukan dan pendapat yang mungkin bermanfaat dalam membangun kabupaten badung ke depan sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk memberi peran dalam pembangunan di kabupaten badung. “Kedua Ranperda tersebut pada prinsipnya dapat kami terima dan agar ditetapkan menjadi perda,” katanya.

Sementara PU Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Gusti Ngurah Shaskara, pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD 2023 dan Ranperda tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan, untuk ditetapkan menjadi perda. “Penyampaian PU Fraksi Partai Golkar kami ini terhadap kedua Ranperda untuk menjadi perda, terinspirasi dan menyesuaikan dengan semangat proklamasi kemerdekaan RI, yang telah diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelarasan renperda agar dilaksanakan secara seksama nantinya,” pungkasnya. (bgn003)23081606