Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus tegas menolak upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka sendiri.

“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (19/4/2025).

Puan menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025), sore waktu setempat. “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” katanya.

Menurut Puan, rekonstruksi harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. Komunitas internasional dinilai harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.

Dia pun menegaskan bahwa warga sipil di Palestina harus dilindungi dan stabilitas harus dipulihkan. Oleh sebab itu, menurut dia, parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan.

Puan mengingatkan bahwa anggota parlemen memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global. “Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh berani untuk perdamaian, keadilan, dan rakyat Palestina,” katanya.

Mengingat beratnya situasi di Palestina saat ini, Puan menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

Sementara itu, kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir dari forum ini ialah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara.

Dia mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina. Sebab, menurut Puan, pengakuan Palestina merupakan langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan.

“Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antarparlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina, tetapi juga penting bagi Timur Tengah; dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia,” katanya. (ant/bgn003)25041914

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Indonesia dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum memperkuat silaturahmi dan tali persaudaraan.

“Alhamdulillah, setelah kita sebulan berpuasa, Insyaallah ini menjadi kesempatan berharga untuk kita memperkuat iman Islam, dan ketakwaan kita semua. Kini kemenangan telah tiba, saatnya kita mempererat kembali tali silaturahmi,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (30/3/2025).

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025, berdasarkan sesuai hasil sidang isbat yang merupakan penentu pelaksanaan ibadah shalat pada Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim di Indonesia.

Puan pun menyampaikan selamat menyambut Hari Kemenangan bagi umat Muslim di Indonesia yang telah menjalani ibadah puasa selama 30 hari lamanya. “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci ini, kita semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan semakin erat dalam persaudaraan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menekankan bahwa Idul Fitri merupakan momen sakral yang tidak hanya menandai kemenangan spiritual, tetapi juga memperkokoh kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Mari kita jadikan semangat Idul Fitri ini sebagai pemicu untuk semakin memperkuat kebersamaan dan toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta menjaga persatuan bangsa. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, hanya dengan persatuan dan semangat gotong royong, kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Puan juga berharap momentum Idul Fitri dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati perbedaan, dan bersama-sama menciptakan kehidupan yang harmonis. “Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari bulan suci Ramadhan dan menjadikannya sebagai bekal untuk terus mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta menjaga kebersamaan di tengah keberagaman bangsa kita,” katanya.

Secara khusus, cucu Bung Karno tersebut mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Menurut Puan, harmoni dalam perbedaan dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Semoga Idul Fitri membawa semakin banyak keberkahan serta kesuksesan bagi bangsa dan negara Indonesia,” ungkapnya.

Kepada masyarakat, Puan mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga pada momen Lebaran ini. Dia juga kembali mengingatkan masyarakat yang mudik untuk selalu berhati-hati selama dalam perjalanan, dan terus menjaga kesehatan. “Sekali lagi dengan hati yang tulus saya mengucapkan selamat Lebaran tahun 2025 untuk seluruh umat Muslim di Indonesia. Semoga segala niat baik bagi bangsa dan negara dapat terijabah,” tandasnya. (ant/bgn003)25033011

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menerima langsung kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani ke dua lokasi di Kabupaten Badung, Rabu (28/9/2022).

Pertama, Puan mengunjungi Pantai Pandawa, Kuta Selatan, untuk melaksanakan transplantasi terumbu karang, lalu melepas tukik dan meninjau penataan kios dan warung di Pantai Pandawa. Setelah mengunjungi Pantai Pandawa, Ketua DPR RI melanjutkan kunjungan ke Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, untuk menanam padi.

Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa laut ini sebagai destinasi wisata dan begitu juga sumber kehidupan ekonomi kerakyatan yang ada. Sehingga biota laut harus dijaga dengan baik, begitu juga dengan kekayaan laut yang ada ini bisa dijadikan sebuah produk untuk UMKM seperti misalnya kerupuk ikan, rumput laut dan sebagainya.

“Inilah yang kita berdayakan dan kita lakukan di Kabupaten Badung, sehingga bisa menjadikan masyarakat Badung menjadi tuan di tanahnya sendiri, termasuk juga pembangunan dan penataan kios- kios,” ujarnya.

Selanjutnya untuk acara penanaman padi di Desa Sedang yang mengambil tema “Puan Menanam, Masyarakat Memanen”, Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa pihaknya di Kabupaten Badung sudah melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian dan Perkebunan Yang Berkelanjutan. “Jadi konsep inilah yang kami lakukan dari hulu, tengah dan hilir, termasuk kami di Kabupaten Badung sudah melaksanakan badan pangan yang teknisnya itu dilakukan oleh Dinas Pertanian kami di Kabupaten Badung,” katanya seraya menyatakan secara prinsip Kabupaten Badung berkomitmen mewujudkan “Bela, Beli, Wujudkan Jadi Petani dan Bangga Jadi Petani”.

Berkaitan dengan inflasi saat ini, kata dia, di sektor perkotaan sudah mulai digerakkan terkait dengan urban farming dan ini menggunakan sistem hidroponik sehingga masyarakat bisa menggunakan lahannya dengan baik dan maksimal. “Khusus wilayah pertanian di Kabupaten Badung ini kami memiliki lahan sawah yang dilindungi seluas 9.800 hektar yang akan menopang ketahanan pangan kami. Selain itu, kami sudah membuat bendungan untuk menopang irigasi kami sesuai dengan program bapak Presiden yaitu program pelaksanaan pembangunan tata guna irigasi dan berjalan sangat baik serta diakui oleh UNESCO sehingga bisa mensejahterakan masyarakat kami di Badung,” katanya.

Sementara Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan kehadirannya ke Kabupaten Badung untuk melihat secara langsung infrastruktur dan kios-kios di seputaran Pantai Pandawa sehingga bisa lebih baik dan lebih bersih serta representatif untuk wisatawan dan masyarakat yang berkunjung ke sana. Di samping itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga ekosistem laut demi keberlangsungan pariwisata laut sehingga bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya. Untuk kunjungan di Desa Sedang, Puan Maharani, berkomitmen mendorong petani untuk melihat perkembangan teknologi agar hasil pertanian nantinya lebih produktif sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan sekaligus menekankan untuk dana desa sudah seharusnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur pertanian setempat. “Kehadiran saya di Kabupaten Badung adalah untuk menanam padi dan biarkan rakyat nanti yang memanen. Selama ini orang hanya fokus pada hasil panennya saja, padahal proses dari sebelum panen itu panjang dimulai dari kita menanam,” ujarnya.

Turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, IGA Bintang Darmawati, Anggota DPR RI I Made Urip, Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Badung Adi Arnawa serta pejabat terkait. (bgn003) 22092901

Nasional, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh calon kepala-wakil kepala daerah menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19 pada seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020.

Menurut dia, para pasangan calon kepala daerah dituntut kreatif saat kampanye di masa pandemi.

“Kampanye pilkada harus semakin kreatif, agar visi dan misi calon tetap tersampaikan ke masyarakat dan protokol cegah COVID-19 harus tetap terjaga,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan para calon kepala-wakil kepala daerah, para pendukungnya, serta masyarakat harus sama-sama saling mengingatkan penerapan protokol kesehatan pada saat kampanye.

Menurut Puan, semua aktivitas kampanye harus dilakukan dengan mengenakan masker, sering cuci tangan, menjaga jarak fisik, dan batasi pertemuan-pertemuan yang berkerumun.

“Kita semua wajib melaksanakan protokol COVID-19 untuk menyukseskan Pilkada 2020,” ujarnya.

Dia mengatakan kekhawatirannya itu sama dengan kekhawatiran banyak pihak mengenai akan munculnya klaster pilkada jika protokol kesehatan diabaikan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020.

Puan mengutip data laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada 243 bakal pasangan calon kepala-wakil kepala daerah yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

“Temuan dugaan pelanggaran itu terjadi pada masa pendaftaran calon Pilkada 2020, sejak 4-6 September 2020,” katanya.

Menurut dia, dugaan pelanggaran itu dilakukan sebanyak 141 bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan pada hari pertama dan 102 bakal pasangan calon yang melanggar pada hari kedua.

Karena itu dia meminta semua pihak memperketat protokol pencegahan penularan COVID-19 agar pilkada berhasil, sukses, berjalan lancar, tidak muncul klaster COVID-19 di pilkada.(bgn123)20091507

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR baru menyelesaikan 6 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dari total 248 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2020-2024.

Pandemik COVID-19, kata Puan, membuat DPR RI harus menyesuaikan lagi target pencapaian dalam menjalankan fungsi legislasi dengan menetapkan 37 RUU sebagai prioritas untuk diselesaikan tahun 2020.

“Perkembangan atas fungsi legislasi tersebut adalah sebagai berikut, 6 RUU telah selesai pembahasan dan telah disahkan menjadi UU,” kata Puan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Terbaru, DPR baru saja mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, sehingga total UU yang disahkan DPR menjadi 7 Undang-Undang.

Kinerja DPR tersebut, menurut Puan, bukan lah andil DPR sendiri. Melainkan pemerintah juga memerankan andil dalam kinerja pembahasan RUU.

“Oleh karena itu, kinerja fungsi legislasi, merupakan kerja bersama DPR RI dan Presiden,” kata Puan.

Selain itu, kata Puan, paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR RI, adalah pada kualitas produk legislasi.

Produk legislasi yang berkualitas, menurut Puan, selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, juga dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, DPR berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam setiap pembahasan RUU.

Sehingga rakyat dapat memberikan aspirasi, kritik, dan masukan agar kualitas legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Kinerja DPR RI pada masa sidang 2019-2020, kata Puan, juga diisi dengan perjuangan memenuhi aspirasi rakyat di masa pandemik COVID-19.

Sehingga, DPR RI terus melaksanakan kinerja pengawasan, legislasi, dan anggaran, guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi.

“Kami sangat memperhatikan penanganan pandemik COVID-19, kami terus mengawasi kebijakan pemerintah supaya terlaksana dengan jelas, konsisten, dan tegas, agar penanganan COVID-19 menjadi lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI. Sejumlah Ketua DPR RI periode sebelumnya juga turut diundang hadir secara virtual.

Rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI dimulai pukul 10.00 WIB dengan tema “DPR Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju”.

Setelah rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI selesai, pimpinan DPR RI kemudian melanjutkan dengan Rapat Paripurna IV pada pukul 11.00 WIB dengan salah satu agendanya yaitu pengesahan RUU MK menjadi Undang-Undang. (bgn/ant)20090110

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar DPR bersama pemerintah segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Menurut dia, perbaikan sistem kesehatan nasional harus mencakup infrastruktur kesehatan, kemandirian obat dan vaksin, ketersediaan alat kesehatan dan APD, serta peningkatan riset kesehatan sehingga Indonesia akan siap menghadapi pandemi dan masalah kesehatan.

“Upaya penanggulangan wabah penyakit menular perlu disesuaikan dengan pedoman internasional yang meliputi upaya pencegahan, deteksi, dan respons; serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan penyakit menular lintas negara, perubahan transportasi, globalisasi dan era perdagangan bebas saat ini,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Puan juga meminta agar pemerintah menjadikan pandemi COVID-19 sebagai momentum memperbaiki sistem kesehatan nasional dan harus ada terobosan untuk meningkatkan keberadaan serta fungsi infrastruktur kesehatan di Indonesia.

Dia mencontohkan hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan fungsi utamanya melakukan segala upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Puan menyampaikan hal itu setelah mendapat laporan mengenai penuhnya sejumlah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Puskesmas dapat ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dan mendeteksi gangguan kesehatan masyarakat.

Dia mengatakan, Indonesia dengan karakteristik sosial dan demografi masyarakat yang beragam, menuntut peningkatan peran dan fungsi Puskesmas untuk menjangkau semua masyarakat di wilayah kerjanya.

Puan menegaskan bahwa DPR RI selalu mendukung penanganan COVID-19 secara komprehensif, misalnya dalam rapat paripurna ke-15 tanggal 12 Mei 2020, DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang (Perppu COVID-19).

Dia menilai situasi tanpa kepastian harus segera diakhiri melalui ketaatan terhadap protokol kesehatan sambil menunggu adanya vaksin COVID-19.

Selain itu menurut dia, gotong royong semua elemen masyarakat dalam melawan COVID-19 yang selama ini telah dilakukan perlu dipertahankan. (bgn/ant)20083104

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mewaspadai meningkatnya kasus COVID-19 pascacuti bersama atau liburan Tahun Baru Islam 1442 H pada 20-23 Agustus 2020.

Menurut dia, pada masa liburan itu, banyak masyarakat bepergian ke luar kota atau ke tempat-tempat wisata, sehingga rentan pada aktivitas yang membuat tertular atau menularkan.

“Kami meminta pemerintah meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19, utamanya selama sepekan ini, karena adanya hari libur di mana banyak orang bepergian ke luar kota atau ke tempat wisata,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengutip data dan catatan Jasa Marga, terdapat 153.806 kendaraan kembali menuju Jakarta pada “H+2” Tahun Baru Islam, atau Sabtu (22/8), jika dibandingkan waktu normal, volume kendaraan yang kembali menuju Jakarta naik 41,4 persen.

Puan menegaskan bahwa DPR RI meminta pemerintah tetap melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak aman, hindari keramaian orang, dan lakukan tes kesehatan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per-tanggal 23 Agustus 2020, jumlah kesembuhan mencapai 2.302 kasus, sementara kasus positif baru sebanyak 2.037 kasus.

“Jumlah kasus aktif di Indonesia sampai hari ini sejumlah 39.355 kasus. Secara nasional total kesembuhan kini mencapai 107.500 kasus, dan suspek sebanyak 75.552, serta spesimen 22.152. Wilayah sebaran COVID-19 saat ini terjadi di 34 provinsi dan 485 kabupaten/kota,” ujarnya.

Dari sisi penambahan kasus positif baru, per 23 Agustus 2020, jumlah kumulatif menjadi 153.535 kasus COVID-19. Untuk kasus kematian bertambah 86 kasus dan total mencapai 6.680 kasus, dengan persentase kematian di angka 4,4 persen.

Puan mengatakan dengan data tersebut, perlu dilakukan memperketat prosedur tracking, terutama di level RT/RW, untuk melacak riwayat perjalanan orang-orang yang baru bepergian semasa libur.

“Waspadai klaster-klaster baru di level keluarga. Kami merasakan kekhawatiran masyarakat akibat pandemik COVID-19,” ujarnya.

Dia menilai Pemerintah harus bisa meningkatkan penanganan COVID-19, termasuk memberikan insentif untuk menunjang kesehatan tenaga medis dan nonmedis yang melayani pasien COVID-19. (bgn/ant)20082408

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dirinya dalam pidato di Sidang Tahunan pada Jumat akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan penanganan pandemi COVID-19, yang disampaikannya dalam konteks fungsi pengawasan DPR RI.

“DPR sangat fokus mendorong pemerintah meningkatkan penanganan COVID-19 dan dampaknya. Kami sampaikan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Dia mengatakan tidak hanya DPR, namun semua pihak berharap pemerintah bisa bertindak secara efektif, sigap, dan terpadu untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan publik.

Puan memberi catatan terkait upaya pemerintah menangani penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia bukan saat ini saja.

Saat menutup masa sidang IV DPR tahun 2019-2020 pada pertengahan Juli lalu, Puan juga menyampaikan hal serupa dan meminta pemerintah mempercepat penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

“Melalui fungsi pengawasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, terdapat berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan COVID-19 dan dampaknya,” ujarnya.

Catatan-catatan tersebut menurut dia antara lain mempercepat efektivitas penyerapan anggaran penanganan COVID-19, khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral pemda, serta dukungan UMKM.

DPR RI pada tahun 2020 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan pembacanaan nota keuangan APBN 2021, Jumat (14/8).

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB.

Sidang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan dilanjutkan dengan pembukaan Sidang Tahunan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Kemudian, dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. (bgn/ant)20081410