Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pihak penegak hukum menindak tegas pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita dengan memberikan hukuman berat dan mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.

“Hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan juga harus dipastikan agar memberikan efek jera dan tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).

Dia menilai kasus kecurangan pengurangan takaran hingga peredaran MinyaKita palsu di pasaran terjadi karena kurangnya pengawasan yang bisa dipergunakan oknum tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. “Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal,” katanya.

Untuk itu, dia menyebut kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat.

Menurut dia, jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun. “Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan,” katanya.

Dia mengatakan MinyaKita adalah program Pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat sehingga jika dimanipulasi maka dampaknya sangat merugikan, baik dari segi kualitas maupun harga. Dia juga mengingatkan peredaran MinyaKita palsu dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat. “Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” ucapnya.

Untuk mencegah kasus serupa berulang, dia pun meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi MinyaKita secara berkala. “BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya, dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan sehingga setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat. “Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” katanya. (ant/bgn003)25031419

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan 1.000 peserta dari 115 negara dengan 33 ketua parlemen negara dunia akan hadir langsung pada Forum Parlemen sedunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144.

“Ini adalah kebanggaan Indonesia. Karena bisa menjadi tuan rumah untuk selesaikan masalah-masalah global. Dengan 1.000 peserta yang hadir, menjadi bukti Indonesia dipercaya dunia internasional,” ujar Puan Maharani dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu (19/3).

Acara yang 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings itu, kata Puan, akan dibuka Presiden Joko Widodo, pada Minggu (20/3) malam. Dimana, kegiatan internasional ini berlangsung selama 5 hari (20-24 Maret 2022).

“Kegiatan ini juga akan menjadi awal kebangkitan ekonomi dan pemulihan pariwisata Tanah Air yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19,” tegasnya.

Dalam jumpa pers itu, turut dihadiri Presiden IPU Duarte Pacheco, Sekjen IPU Martin Chungong dan Anggota DPR RI Dapil Bali Putu Supadma Rudana.

Selain Ketua parlemen atau anggota parlemen, sidang ke-144 IPU ini akan dihadiri pimpinan organisasi internasional, para ahli/pakar dan praktisi.

Sebagai President of Assembly, lanjut Puan, akan mengarahkan berbagai isu global yang sangat krusial. Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam mencari solusi atas permasalahan global seperti masalah pandemi, perubahan iklim dan perdamaian.

Menurut Puan, tantangan global seperti pandemi dan perubahan iklim membutuhkan solusi dari masyarakat global. Peran parlemen diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai kesepakatan internasional di tingkat nasional dan lokal. Terutama, terkait isu perubahan iklim. Semua negara memiliki potensi terkena dampak buruk dari perubahan iklim. Untuk parlemen perlu berperan merubah komitmen menjadi aksi nyata mengatasi perubahan iklim.

Jelang pembukaan IPU ke-44, Puan bersama Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekjen IPU Martin Chungong, juga menanam pohon kelengkeng (Dimocarpus longan) di halaman BICC Nusa Dua, Bali. Penanaman pohon itu sebagai wujud komitmen IPU terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim. “Ke depannya, setiap delegasi akan menanam satu pohon di Bali selama penyelenggaraan sidang IPU,” katanya.

Presiden IPU, Duarte Pacheco, mengharapkan kegiatan itu dapat menjadi perwujudan positif dalam penanggulangan perubahan iklim. “Setiap orang akan tahu kami pernah menginjakkan kaki di Bali, dan itu akan menjadi pengingat ketika kami kembali berkunjung ke pulau ini,” pungkasnya. (bgn008)22032003

Nasional, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat sistem perlindungan untuk​​​​​​ tenaga kesehatan (nakes) khususnya menyangkut keselamatan fisik dan kesehatan mental.

“Tugas nakes bukan saja membantu kesembuhan para pasien COVID-19, tetapi juga menjaga dan melindungi diri dan keluarganya agar tidak ikut terinfeksi virus. Karena itu kami meminta pemerintah membuat sistem perlindungan untuk nakes, baik secara fisik maupun mental,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Puan mengutip data yang dihimpun Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) bersama sejumlah organisasi lain, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sejak awal pandemi hingga 28 Juni 2021 tercatat sudah ada 1.031 tenaga kesehatan yang gugur.

Jumlah itu, menurut dia, terdiri atas 405 dokter, 43 dokter gigi, 328 perawat, 160 bidan, dan 95 tenaga kesehatan lain.

“Indonesia telah kehilangan ribuan pejuang kesehatan akibat pandemi. Apalagi dengan kasus harian yang terus melonjak, maka kondisi para nakes semakin mengkhawatirkan,” ujarnya.

Dia mengatakan jumlah tenaga kesehatan yang aktif saat ini mulai berkurang karena banyak yang masih terinfeksi COVID-19.

Puan menjelaskan dirinya mendapat laporan bahwa para tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 tidak memiliki banyak waktu untuk memulihkan kesehatan setelah dinyatakan sembuh.

“Lalu ketika negatif, mereka langsung diminta kembali bekerja karena rumah sakit kekurangan tenaga kesehatan,” katanya.

Puan mengatakan sistem perlindungan nakes tidak hanya secara fisik untuk melindungi dari infeksi. Jika terinfeksi mereka bisa sembuh kembali, maka mereka memerlukan perlindungan secara mental.

Dia mengatakan para nakes kondisinya kelelahan dan mengalami “burn out” dengan beban kerja berat yang seakan tidak ada ujungnya.

“Jam kerja semakin panjang dan ketidakpastian kapan pandemi berakhir mengancam kesehatan mental mereka,” ujarnya.

Dia menilai semua faktor tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan fisik para nakes dan apabila nakes kelelahan dan berguguran, maka masyarakat yang dirugikan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menilai kesehatan mental nakes merupakan isu yang vital dan mendesak untuk diperhatikan pemerintah.

“Dengan tekanan kerja yang begitu besar, para nakes membutuhkan pelindungan fisik dan mental lebih besar lagi dibandingkan hari-hari biasa mereka bekerja,” katanya.

Selain itu, Puan meminta masyarakat untuk terus mengapresiasi perjuangan para nakes yang sedang bekerja keras di garda terdepan penanganan pandemi.

Dia menilai masyarakat bisa membantu dan mendukung para nakes dengan memberikan perhatian dan apresiasi atau dalam bentuk yang lebih nyata.

“Apresiasi bisa dimulai dari teman, kerabat dan sanak saudara yang berprofesi sebagai nakes,” ujarnya.

Menurut dia, kalau belum bisa mengapresiasi, minimal masyarakat khususnya keluarga pasien menghindari selisih paham atau tuduhan-tuduhan yang kontraproduktif kepada para nakes sehingga tidak melemahkan mental dan fisik mereka.(bgn123)21070913

Nasional, Baliglobalnews

Ketua DPR, Puan Maharani, menyampaikan duka cita atas gugurnya seorang tenaga kesehatan di RS Darurat Wisma Atlet bernama Liza Putri Noviana yang terpapar Covid-19 saat menjalankan tugas.

“Saya merasakan duka dan ingin mengucapan terima kasih yang tulus kepada Liza Putri Noviana yang telah gugur dalam menjalankan tugas mulia di garda terdepan melawan Covid-19,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Noviana merupakan tenaga kesehatan di RS Darurat Wisma Atlet pertama yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

Puan menilai perjuangan dan pengorbanan Noviana sebagai nakes sangat berarti bagi kemanusiaan dan patut menjadi inspirasi. Karena itu dia mengajak masyarakat untuk menghormati pengorbanan Liza dan para nakes lain dengan taat menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

“Mari kita hormati pengorbanan Liza dan para nakes yang sebelumnya juga banyak yang gugur dengan cara taat protokol kesehatan dan menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari, serta mendukung program vaksinasi, serta menerapkan gaya hidup sehat,” ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat harus membantu para nakes Indonesia yang sudah kelelahan karena terus bekerja tanpa jeda dari awal pandemi sampai sekarang.

Menurut Puan, para tenaga kesehatan sudah merawat ratusan sampai ribuan pasien Covid-19, menemani pasien sampai sembuh, membantu menyehatkan fisik dan mental pasien.

“Padahal para nakes ada kalanya mereka capek atau sakit, tidak bisa pulang bertemu keluarga, tapi atas panggilan tugas, mereka tetap menjalankan dengan maksimal,” katanya.

Selain itu dia menilai masyarakat harus ekstra hati-hati karena sudah ada kasus positif Covid-19 anak-anak di bawah umur karena berdasarkan data kasus Covid-19 di DKI Jakarta per-hari Kamis (24/6) terdapat 7.505 kasus tambahan.

Menurut dia, dari jumlah itu, sebanyak 15 persen atau 1.112 kasus merupakan anak-anak di bawah 18 tahun dengan rinsian 830 orang adalah anak usia 6-18 tahun, 282 anak di bawah lima tahun.

“Sekarang kita semua harus ekstra hati-hati sekali karena sudah ada kasus positif anak-anak di bawah umur. Jadi yang kita khawatirkan sekarang bukan hanya orangtua kita saja, tapi anak-anak kita, mohon para orangtua biasakan anak-anaknya untuk menjaga prokes,” ujarnya.(BGN123)21062520

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua DPR RI, Puan Maharani, meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Hongkong Garden Denpasar, pada Kamis (27/5). Kehadiran Ketua DPR RI tersebut disambut Gubernur Bali, Wayan Koster, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Tampak pula dalam peninajaun tersebut Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra dan Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.Puan mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi masal Covid-19 yang difasilitasi Inti Bali.

Menurut dia, keterlibatan keluarga besar Inti Bali dapat membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Bali. “Kehadiran kami di Provinsi Bali dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terkait program vaksinasi nasional. Bali merupakan ikon pariwisata Indonesia, sejak Covid-19 melanda Indonesia membuat Bali sangat terdampak karena 52 persen pekerja sektor pariwista, serta hal ini menjadi perhatian kami mengatasi hal ini melalui sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujarnya. Dia menyebutkan program vaskinasi di Bali menjadi pogram prioritas  pemerintah, Dengan keterlibatan peran banjar dan komunitas dalam pelaksanaan vaksinasi di Bali semoga dapat menjadi contoh daerah lain bergotong-royong untuk Indonesia.

Di samping itu kepala daerah dan pemerintah pusat dapat terus bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan vaksinasi sebagai  cara antisipasi bersama keluar dari pandemi Covid-19. Puan Maharani juga mengingatkan bersama untuk selalu ingat pesan Ibu dengan menerapkan  prokes yang baik. “Saya dorong terus agar 70 persen penduduk Bali segera  mendapatkan vaksinasi,” katanya.Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam laporannya menyampaikan dalam mempercepat vaksinasi di Provinsi Bali pihaknya menggunakan dua metode. Yakni  gotong royong serta Vaksinasi reguler dengan memanfaatkan faskes. Pengembangan vaksinasi masal berbasis banjar dan komunitas yang diselenggarakan secara gotong-royong. Berbasis komunitas seperti yang dilaksanakan Inti Bali, serta juga Pemprov Bali bekerjasama dengan perguruan tinggi yang melaksanakan study kesehatan dilibatkan sebagai vaksinator.

Saat ini vaksinasi masal perhari mencapai 80 ribu sehingga sesuai dengan target. Pihaknya  telah menerima droping vaksin dari pemerintah pusat sebanyak 2,6 juta dosis. Sementara Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua DPR RI, Puan Maharani yang telah hadir meninjau pelaksanaan vaksinasi masal diselenggarakan Inti Bali. Di samping itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus inti Bali dan IKBS serta seluruh element masyarakat yang telah mendukung kegiatan vaksinasi massal ini. Tentu dalam pelaksanaan vaksinasi ini dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, yang saat ini mendapat dukungan dari Inti Bali dan IKBS.Jaya Negara menyebutkan untuk mendukung optimalisasi vaksinasi, Pemkot Denpasar juga melaksanakan vaksinasi jemput bola dengan menyasar titik tertentu seperti Banjar, kantor Perbekel dan pasar. “Kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk bisa mempercepat cakupan vaksinasi di Kota Denpasar,” katanya. (bgn003)21052725

Nasional, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk terus melakukan usaha pencarian dan evakuasi jenazah awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang telah dinyatakan tenggelam.

“Kita tetap harus mencari dan mengevakuasi jenazah awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang sudah dinyatakan tenggelam. Pencarian dan evakuasi jenazah tetap harus dilakukan terutama untuk keluarganya,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.



Dia menyampaikan rasa hormat dan penghargaan tertingginya pada 53 awak KRI Nanggala-402 yang telah gugur dalam menjalankan tugas penegakan kedaulatan Negara RI.

Karena itu menurut dia, sebagai bentuk penghormatan maka proses pencarian dan evakuasi korban harus dilakukan secara optimal.

“Saya ikut bersedih dan ikut merasakan kesedihan keluarga korban, juga keluarga besar TNI AL. Karena itu, sebagai bentuk penghormatan kita maka proses pencarian dan evakuasi korban harus dilakukan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Puan juga meminta perlu terus melakukan upaya mencari dan menemukan badan kapal dalam rangka menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan.

Selain itu, dia menilai para awak KRI Nanggala telah menunjukkan kepatriotannya sesuai dengan semboyan Satuan Kapal Selam TNI AL, yaitu Tabah Sampai Akhir. Puan juga memuji ketabahan keluarga korban dan meminta masyarakat terus mendoakan mereka.

“Kita bangga punya prajurit prajurit matra laut sebagai patriot bangsa yang telah ditunjukkan oleh para awak KRI Nanggala dan keluarganya,” katanya.(bgn123)21042516

Nasional, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya akan sangat cermat dan bijaksana dalam menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang akan ditetapkan pada Masa Sidang III 2020-2021 yang akan dimulai pada 11 Januari 2021.

Dia mengatakan proses penyusunan daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang dilakukan DPR dan Pemerintah bersama dengan DPD akan menjadi pedoman yang menentukan target legislasi DPR pada 2021.

“Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 agar disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kinerja pembahasan RUU dalam situasi COVID-19 serta prioritas kebutuhan hukum nasional,” kata Puan dalam pidato di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Parlemen, Jumat.

Dia menilai apabila Prolegnas disusun dengan pertimbangan kemampuan kinerja pembahasan dan prioritas kebutuhan hukum nasional, maka produk legislasi yang dihasilkan akan efektif untuk melaksanakan kebijakan negara yang sangat dibutuhkan saat ini.

Menurut dia, pada Masa Sidang II 2020-2021, DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menghasilkan undang-undang yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional.

“Tahun 2020 ini, tercatat DPR bersama dengan Pemerintah dan dengan melibatkan DPD sesuai kewenangannya, telah menetapkan sebanyak 13 RUU menjadi Undang-Undang,” ujarnya.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Jumat. Rapat Paripurna tersebut memuat agenda tunggal yaitu pidato penutupan yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani

Saat Rapat Paripurna dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, tercatat 290 anggota hadir secara virtual, 43 anggota hadir fisik, dan 25 anggota izin. Pimpinan DPR RI yang hadir adalah Puan Maharani, Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Setelah Rapat Paripurna, mulai 12 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021 DPR memasuki Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.(bgn123)20121106

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dianugerahi sebagai warga kehormatan Korps Brimob Polri yang diberikan atas jasa-jasanya dalam memberikan perhatian dan partisipasinya terhadap pengembangan Korps Brimob.

Dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Minggu, penganugerahan sebagai warga kehormatan Korps Brimob itu diberikan kepada Puan dalam upacara peringatan HUT ke-75 Brimob yang digelar secara virtual, Sabtu (14/11).

“Keputusan Komandan Korps Brimob Polri Nomor: Kep/131/XI/2020 tentang Penganugerahan Warga Kehormatan Korps Brimob Polri memutuskan menganugerahkan Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memberikan perhatian dan partisipasinya terhadap pengembangan Korps Brimob Polri kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI periode 2019-2024,” demikian kutipan Surat Keputusan Komandan Korps Brimob Polri yang ditandatangani Irjen Pol Anang Revandoko.

Puan kemudian menerima baret, jaket, pin Brimob, brevet, dan piagam penghargaan sebagai warga kehormatan utama Korps Brimob Polri.

“Selamat HUT ke-75 Brimob, teruslah menjadi bhayangkara negara,” kata Puan.

Sebelum dianugerahi sebagai warga kehormatan Brimob, Puan sebelumnya sudah mendapat sejumlah penghargaan, seperti gelar doktor kehormatan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang atas kontribusi di bidang sosial, budaya, dan pembangunan manusia, pada 14 Februari 2020.

Pada 9 September 2020, Puan dianugerahi sebagai warga kehormatan Badan Intelijen Negara.

Kemudian, pada 11 November 2020, Puan yang merupakan alumnus FISIP Universitas Indonesia itu dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana oleh Presiden Joko Widodo atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara.(bgn123)20111505

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPR-RI, Puan Maharani, bersama Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), IGA Bintang Darmawati, menyerahkan bantuan sosial tunai (BST), program bantuan sosial beras (BSB) dan program sembako bagi keluarga penerima manfaat (KPM) secara simbolis di Wantilan Pura Dalem Abiansemal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kabupaten Badung, Jumat (16/10).

Bantuan tersebut sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19. Puan diterima oleh Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata; Sekda I Wayan Adi Arnawa; Kadis Sosial dan PPPA Provinsi Bali, Dewa Mahendra Putra serta Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. 

Lihadnyana menyampaikan terima kasih dan merupakan kehormatan bagi Badung atas kunjungan Ketua DPR RI, Menteri Sosial dan Menteri PPPA ditengah pandemi Covid-19. Karena dengan kunjungan ini sebagai motivasi seluruh komponen masyarakat Badung untuk terus berupaya mencegah dan memutus rantai penyebaran wabah Covid-19.

Dia menyebutkan dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Pemkab Badung telah menyusun langkah-langkah strategis dengan mengedepankan muatan lokal. Pemkab Badung juga telah mengambil beberapa langkah kebijakan dalam upaya meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 yakni; gratis pembayaran pemakaian PDAM, pemberian sembako, insentif bagi masyarakat yang di PHK/dirumahkan, menyiapkan rumah singgah, intensifikasi pembiayaan BPJS, bantuan masker serta pengadaan APD dan insentif bagi tenaga medis. 

Berkenaan dengan jaring pengaman sosial di Badung, kata dia, Program Keluarga Harapan (PKH), Badung memiliki 4.425 KPM dan dari bulan Januari sampai saat ini telah disalurkan bantuan Rp 16,4 miliar lebih. Untuk program sembako Kemensos, penerima reguler dan perluasan dalam penanggulangan Covid-19 sejumlah 9.429 KPM, program BSB dialokasikan sebanyak 4.081 KPM. Sedangkan untuk program BST sejumlah 12.877 KPM.

”Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat atas seluruh bantuan dan program yang telah diluncurkan untuk masyarakat Badung yang sangat bermanfaat meringankan beban masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan wabah corona ini,” ucapnya.

Sementara Puan Maharani mengatakan kehadirannya dalam penyaluran bantuan ini adalah dalam rangka pengawasan legislatif atas program perlindungan sosial yang telah diberikan pemerintah. Sekaligus memantau mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang berhak menerima.

”Bantuan pemerintah ini kita pastikan diberikan langsung kepada warga tidak mampu, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi Covid seperti ini. Bantuan ini agar dipergunakan untuk hal-hal bermanfaat,” ujarnya.

Selain itu, Puan mengajak masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti pakai masker, rutin cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Dijelaskan, Bali merupakan salah satu daerah yang paling terdampak secara pariwisata. Untuk itu perhatian pemerintah dan DPR, bagaimana dampak pariwisata tidak berkelanjutan, dengan pemberian bantuan sosial. ”Hingga kini Covid-19 belum ada obatnya, untuk itu jangan berputus asa, tetap jalankan protokol kesehatan. Supaya Bali ini segera aman, hidup normal kembali, masyarakatnya tambah sejahtera dan pariwisata kembali seperti semula. Kami harap gotong royong dari kita semua ini akan menguatkan, untuk Bali bisa bangkit kembali,”  tegas putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu. (bgn) 

Sedangkan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama melaporkan bahwa Kemensos RI yang juga sebagai anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 dengan penyelenggaraan program diantaranya bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu sembako, BST, BST kartu sembako non PKH, BSB, pemenuhan keluarga penerima bantuan sosial dan program PKH. “Untuk realisasi pelaksanaan program Kemensos saat ini sudah mencapai 81 persen,” katanya. 

Dikatakan, jumlah penerima manfaat BPNT/program Sembako di Provinsi Bali sebanyak 174.480 KPM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 452,050 miliar. Kemudian untuk BST, ditujukan bagi 189.635 KPM dengan nilai Rp. 568,869 miliar. Di bulan Agustus juga disalurkan bagi 94.300 KPM BPNT non PKH dengan nilai bantuan sebesar Rp. 47,150 miliar. Sehingga keseluruhan anggaran sebesar Rp. 935.471 miliar. Dan untuk BSB di Provinsi Bali ditujukan bagi 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg atau senilai Rp. 39.024 miliar. (bgn122)20101619

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah terus memperhatikan nasib masyarakat khususnya di Bali yang terdampak parah pandemi COVID-19 karena sektor pariwisata sebagai penopang utama ekonomi di daerah tersebut, saat ini lumpuh akibat pandemi.

“Perhatian pemerintah, perhatian DPR RI salah satunya bagaimana agar dampak pandemi terhadap sektor pariwisata tidak berkelanjutan. Salah satunya dengan memberi bantuan sosial (bansos) yang Bapak-Ibu terima sekarang,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10).

Hal itu dikatakannya di hadapan warga penerima Bansos, di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Pemberian bansos dilakukan Puan yang didampingi Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Pendopo Jaba Pura, Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Badung.

Puan menegaskan bahwa pemberian bansos jadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu warga bertahan di masa pandemi COVID-19 dan DPR RI akan mengawasi ketat penyaluran anggaran bansos tersebut.

Selain itu, dia berpesan agar warga taat pada protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19 dan melaporkan jika ada penyelewengan bantuan sosial.

“Saya datang ke sini melakukan fungsi pengawasan DPR atas program bansos. Gunakan bansos untuk hal-hal yang bermanfaat,” ujarnya.

Dia mengutip berdasarkan data Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, jumlah anggaran bansos untuk Provinsi Bali mencapai Rp935.471.000 untuk 174.480 keluarga penerima manfaat bansos sembako, 189.635 keluarga penerima bansos tunai, dan 934.300 keluarga penerima bantuan non-PKH.

Puan mengatakan meskipun capaian pencairan bantuan sudah 81 persen namun pemerintah harus tetap memberikan perhatian supaya masyarakat Bali bisa segera bangkit.

“Saya akan terus awasi. Penting menjaga kesejahteraan, keamanan, agar Bali bisa bangkit seperti semula,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada tiga warga yang mewakili 776 keluarga penerima manfaat di Desa Dauh Yeh Cani. Bantuan sosial yang diserahkan Puan terdiri dari uang tunai Rp300 ribu, 15 kilogram beras, dan paket sembako.

Usai memberikan bansos dan berdialog dengan warga, Puan meninjau Simulasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai oleh PT Pos Indonesia, BSB oleh Bulog, dan Sembako oleh Bank BNI.

Setelah itu, Puan memantau penyaluran bansos di Kelurahan Panjer, Denpasar. Di Lokasi ini, perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu melihat langsung transaksi penyaluran Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di e-Warong Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan dilanjutkan berdialog dengan warga penerima manfaat.

Puan juga mendatangi dan mengecek rumah para penerima bansos. Rumah pertama yang didatangi milik Ni Ketut Reki, seorang janda berusia 70 tahun, yang anaknya menyandang disabilitas. Puan berdialog dengan Ibu tersebut, lalu menyerahkan bantuan paket sembako. “Terima kasih Ibu Puan atas bantuan dan perhatiannya,” ujar Ni Ketut.

Puan lalu melanjutkan perjalanannya dan berhenti di rumah Nyoman Suartini (42), seorang ibu penjual canang (wadah sajen). Suami Nyoman Suartini kehilangan penghasilan lantaran tempat kerjanya terdampak pandemi COVID-19. Puan juga berbincang dengan Nyoman Suartini, lalu menyerahkan Bansos Tunai untuk ibu 4 anak tersebut. “Terima kasih kepada Ibu Puan, kepada Presiden dan Menteri Sosial atas bantuannya,” ujar Nyoman Suartini. (bgn123)20101616