Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mendalami perizinan PT Pionirbeton Industri Plant Bali yang diduga melanggar tata ruang. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai didampingi Ketua Pansus I Made Supartha, Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kelompok Ahli (Pokli) DPRD Bali Anak Agung Ketut Sudiana, perwakilan PT Pionirbeton Industri, serta pihak pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, di Denpasar, pada Rabu (7/1/2026) itu.

Dewa Nyoman Rai mengatakan sejak awal pansus mencurigai lahan yang digunakan PT Pionirbeton Industri masuk atau berhimpitan dengan kawasan Tahura. “Yang ingin kami pastikan, apakah benar masuk kawasan Tahura atau tidak. Penelusuran akan kami lakukan bersama pengelola Tahura dan instansi terkait,” katanya.

Menurut dia, pihak perusahaan justru melanggar atau tetap beroperasi meski dilakukan penutupan sementara dan pemasangan garis Satpol PP saat sidak sebelumnya. Atas kondisi tersebut, Pansus TRAP merekomendasikan penghentian seluruh kegiatan perusahaan. “Kami sepakat kegiatan harus dihentikan mulai hari ini. Kami berikan waktu dua minggu untuk melengkapi perizinan. Jika melewati batas waktu itu, akan dilakukan tindakan tegas berupa pembongkaran,” katanya.

Sementara perwakilan PT Pionirbeton Industri Jackson Citorus selaku legal perusahaan menyampaikan bahwa pihaknya telah berbadan hukum dan memenuhi persyaratan administrasi dasar. Dia mengatakan perusahaan tengah memproses sejumlah perizinan lanjutan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan dokumen lingkungan. “Kami memastikan tidak akan melanggar ketentuan zonasi dan tetap patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha menanggapi bahwa secara regulasi kawasan yang berbatasan langsung dengan Tahura Ngurah Rai tidak diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan bersifat komersial, terlebih industri. “Sekalipun ada dokumen lingkungan, kawasan yang berhimpitan dengan Tahura tidak boleh digunakan untuk kegiatan bisnis, apalagi industri. Pabrik seperti ini jelas tidak diperbolehkan,” katanya.

Supartha menyoroti fakta adanya kegiatan usaha telah berjalan sebelum dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) diselesaikan. Menurut dia, Amdal seharusnya dikaji sebelum kegiatan berjalan, bukan diproses setelah usaha beroperasi. Dalam pandangan pansus, kondisi tersebut merupakan pelanggaran serius.

Apalagi, dalam rapat terungkap bahwa PT Pionirbeton Industri Plant Bali menempati lahan seluas sekitar 70 are yang berbatasan langsung dengan kawasan Tahura Ngurah Rai. 

Sementara Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi memaparkan hasil pendalaman lapangan terkait status lahan dan legalitas perusahaan tersebut. Dia menyebutkan terdapat tujuh bidang tanah di lokasi pabrik dengan status sertifikat hak guna bangunan (HGB). “Kami menemukan ada tujuh bidang tanah dengan status HGB. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut, mulai dari asal-usul HGB hingga proses peralihannya,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, adanya riwayat peralihan sewa lahan serta nilai investasi perusahaan yang cukup besar. Karena itu, kata dia, kepastian legalitas lahan dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang harus dipastikan secara menyeluruh, mengingat lokasi usaha berada di kawasan yang sensitif secara lingkungan. (bgn008)26010806