Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung mempertegas komitmennya dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan digitalisasi data perlindungan sosial. Mulai tahun ini, capaian pelaksanaan Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) resmi ditetapkan sebagai salah satu indikator penilaian Mangupura Award.

Hal itu ditegaskan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memimpin rapat Evaluasi Pelaksanaan Aksi PSBS di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Kamis (2/7/2026). Rapat dihadiri Sekda IB Surya Suamba bersama jajaran pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Perbekel, dan Lurah.

Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan administrasi, melainkan harus memastikan adanya perubahan perilaku nyata di lapangan. Ia menginstruksikan jajaran di tingkat Kecamatan dan desa untuk memvalidasi data distribusi komposter, sarana pengelolaan, hingga tingkat pemilahan sampah oleh masyarakat. “Yang paling penting adalah memastikan perubahan benar-benar terjadi di masyarakat. Jika sampah organik dijemput rutin, warga akan terbiasa memilah sampah dari rumah dan membentuk budaya baru,” ujarnya.

Bupati juga menginstruksikan agar APBDes diprioritaskan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah, termasuk armada pengangkutan, penguatan TPS3R, dan fasilitas pengolahan organik. Penilaian Mangupura Award nanti akan mencakup aspek pemilahan rumah tangga, optimalisasi TPS3R, pengurangan residu ke TPA, keterlibatan desa adat, hingga peran pelaku usaha.

Selain masalah sampah, Adi Arnawa menginstruksikan percepatan digitalisasi data perlindungan sosial sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat. Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, camat, serta kepala desa diminta segera memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.

Bupati juga mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) demi transparansi pelayanan publik. Integrasi data kependudukan dan perlindungan sosial ini diharapkan mampu memperkuat akurasi penyaluran bantuan serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui kolaborasi ini, Pemkab Badung menargetkan kemandirian pengelolaan sampah sekaligus menjadikan PSBS sebagai model nasional.

Sementara itu, Kepala DLHK Badung Made Rai Warastuthi melaporkan bahwa hingga awal Juli 2026, sebanyak 91 persen atau 122.951 dari 134.270 kepala keluarga di 62 desa/kelurahan telah berhasil didata. “Pendataan ini menjadi pondasi utama untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu validasi dan pengawasan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat, baik melalui penyediaan sarana, edukasi, maupun pembinaan masyarakat,” ujarnya.

Hasilnya, kata Rai Warastuthi, 17 desa/kelurahan masuk kategori sangat baik (pemilahan di atas 90%), 10 wilayah berkategori baik, 22 wilayah kategori menengah, dan 13 wilayah masih menjadi prioritas karena di bawah 50%. Saat ini Badung memiliki 47 unit TPS3R dengan kapasitas kelola 298,2 ton per hari. Berdasarkan peta pengelolaan sampah 2026, dari total timbulan sampah 876,1 ton per hari, sebesar 70,2 persen (614,4 ton) telah berhasil dikelola, sedangkan 29,8 persen (261,7 ton) sisanya terus ditekan melalui penguatan hulu-hilir. “Target kami adalah mewujudkan Badung mandiri dalam pengelolaan sampah. Seluruh sektor harus bergerak bersama, mulai dari rumah tangga, desa, sekolah, pasar, horeka, kawasan pariwisata, hingga pelaku usaha. Semakin besar sampah yang dapat dikelola dari sumbernya, semakin kecil residu yang berakhir di TPA,” katanya.

Partisipasi masyarakat juga terus diperluas melalui 207 bank sampah aktif, pembinaan terhadap 662 satuan pendidikan dengan 99.250 siswa, serta perluasan pengelolaan sampah di sektor perdagangan, horeka, pariwisata, industri kecil dan menengah, dan perkantoran. Pada sektor perdagangan, 21 dari 54 pasar rakyat serta 327 dari 1.473 toko swalayan dan modern telah menerapkan pemilahan sampah secara berkala demi keberlanjutan. Untuk mempercepat target, pemerintah daerah terus mengoptimalkan sinergitas seluruh elemen demi lingkungan Badung yang bersih, hijau, berkelanjutan, dan sejahtera bagi generasi mendatang. (*/bgn003)26070210

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin rapat koordinasi Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Asper PSBS) dengan para pengelola jasa pengangkutan sampah di Kabupaten Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Minggu (15/3/2026). Selain dengan pengelola jasa pengangkutan sampah, Bupati Badung juga melaksanakan rapat koordinasi dengan para pengelola hotel, restoran dan kafe/catering (horeca), pengelola pasar dan mall.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemkab Badung dan Forkompinda Badung dengan para pengelola jasa pengangkutan sampah di Kabupaten Badung. Para pengelola diharapkan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat yang menggunakan jasa pengangkutan sampah untuk melaksanakan pemilahan sampah dari rumah tangga maupun tempat usaha mereka. “Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa per tanggal 1 April 2026, TPA Suwung hanya menerima sampah residu dan per tanggal 1 Agustus 2026 TPA Suwung sudah tutup. Untuk itulah sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan sampah di Kabupaten Badung, saya minta kerjasamanya kepada para jasa pengangkutan sampah untuk tidak mengangkut sampah dari masyarakat yang tidak melaksanakan pemilahan sampah,” katanya. 

Bupati Adi Arnawa juga menegaskan kepada para pengelola horeka, mall dan pasar untuk melaksanakan pemilahan sampah atau membuat pengelolaan sampah secara mandiri di tempat usahanya. “Sebagai stakeholder pariwisata dan menyikapi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, kami pemerintah daerah meminta kepada bapak ibu sekalian untuk melaksanakan pemilahan sampah. Karena baru saja tadi saya sudah menyepakati dengan para pengelola jasa pengangkutan sampah untuk tidak mengangkut sampah yang tidak terpilah. Saya berterima kasih untuk usaha yang sudah ada tempat pengelolaan sampahnya. Saya mohon dukungannya dalam pengelolaan sampah ini,” tegasnya.

Turut hadir Forkompinda, Sekda IB Surya Suamba beserta kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, camat se-Badung, Direksi Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Badung, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Bali, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Bali, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia dan para ketua jasa pengelola sampah swasta se-Kabupaten Badung beserta seluruh anggota. (*/bgn003)26031505

Singaraja, Baliglobalnews

Duta Percepatan Penanganan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Provinsi Bali Ny. Koster mengajak masyarakat mengubah pola pikir dari sekadar membuang sampah menjadi mengolah sampah. Ajakan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi PSBS Palemahan Kedas (Padas) di Balai Serba Guna Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng, pada Senin (24/11/2025) pagi.

Menurut dia, perubahan mindset ini sangat penting untuk menjaga lingkungan dan membentuk ekosistem yang bersih serta sehat. Program PSBS Padas yang menekankan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dinilai menjadi solusi efektif dalam menciptakan desa yang bersih dan lestari.

Pada kegiatan yang juga merupakan bagian dari Sosialisasi Percepatan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber pada 57 kecamatan se-Bali itu, Ibu Putri Koster menegaskan pentingnya edukasi masyarakat.

Sosialisasi ini berlandaskan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah serta diperkuat dengan Pergub No. 97 Tahun 2018 dan Pergub No. 47 Tahun 2019. Seluruh regulasi tersebut mendorong pembatasan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber. “Regulasinya sudah ada, sekarang giliran kita masyarakat yang harus menindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam penyampaiannya, Ny. Koster turut menyoroti pola pengelolaan sampah yang selama ini dinilai masih keliru. Sistem open dumping dan pembakaran dianggap menimbulkan masalah baru karena menghasilkan zat beracun seperti dioksin.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi kekeliruan pengelolaan seperti yang terjadi di TPA Suwung, Denpasar, yang menampung sampah dari empat kabupaten/kota selama puluhan tahun. “Itu menjadi gunung sampah yang kini jadi musibah lingkungan dan kesehatan bagi warga. Untuk itu Saya mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap sampah, bukan sekadar dibuang, tapi diolah agar bernilai guna,” ujarnya.

Menurut dia, sampah yang dibiarkan akan membusuk dan memicu penyakit, sedangkan sampah yang dikelola dapat diubah menjadi pupuk organik yang menyuburkan tanah. Dia juga menjelaskan konsep pengolahan sampah organik melalui komposter dan teba modern yang menggunakan mikroba cair untuk mempercepat penguraian. “Cairan dari komposter itu bisa jadi pupuk cair, tanah jadi subur tanpa bau busuk. Mari kita sadar agar menyelesaikan sampah di sumbernya langsung,” katanya.

Ny. Koster turut melaporkan bahwa sosialisasi PSBS Padas di seluruh Bali selesai lebih cepat dari target. Semula ditetapkan selesai pada Desember 2025, namun pada November ini seluruh rangkaian telah rampung. “2025 ini target kita bisa selesai lebih awal di bulan November. 2026, kita akan lakukan monev dan akan dilakukan lebih masif lagi serta langsung menyasar rumah warga,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dinilai belum berjalan optimal. “Namun sejak dikeluarkan hingga kini, regulasi tersebut belum berjalan dengan baik. Jika regulasi tersebut dijalankan dengan baik, maka permasalahan sampah yang ada saat ini tidak akan terjadi,” katanya.

Sementara Camat Tejakula Kadek Agus Hartika menyampaikan bahwa persoalan sampah kini menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan pengelolaan sampah, serta terbatasnya sarana prasarana disebut menjadi tantangan utama.

Dia menyampaikan bahwa Kecamatan Tejakula telah memiliki sembilan TPS3R, kecuali Desa Julah dan Madenan. Selain itu, bank sampah juga telah terbentuk di masing-masing desa. “Tentu hal ini belum maksimal dalam pengelolaan sampah di masing-masing desa, maka atas kondisi tersebut kami di Kecamatan Tejakula menempatkan masalah sampah menjadi salah satu urusan prioritas,” katanya.

Dia menegaskan bahwa pemilahan sampah di sumber masih belum berjalan optimal, demikian pula kepatuhan terhadap regulasi. “Kita belum sepenuhnya melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya dan kita belum melakukan fungsi kita baik selaku pemerintah, adat, lembaga, tokoh masyarakat untuk mengajak dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah,” ujarnya seraya berharap sosialisasi PSBS dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi, kepedulian, serta komitmen masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Turut hadir Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali Made Rentin, Kadis Sosial P3A Provinsi Bali AA Sagung Mas Dwipayani, Anggota Tim Kerja PSBS Provinsi Bali Ni Luh Kartini, Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng Ny. Sutjidra, serta para perbekel dan ketua TP PKK se-Kecamatan Tejakula. (*/bgn003)25112408

Singaraja, Baliglobalnews

Kabupaten Buleleng tercatat menghasilkan sekitar 416 ton sampah per hari dari total 3.400 ton sampah harian di seluruh Bali. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus menggencarkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) dan Gerakan Bali Bersih Sampah sebagai langkah nyata menuju Bali Bersih dan Bebas Sampah.

Upaya ini kembali disosialisasikan di dua lokasi di Buleleng, yaitu Balai Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, dan Ruang Rapat Kantor Desa Menyali, Kecamatan Sawan, pada Jumat (31/10/2025).

Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan lintas sektor ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Guru Besar Pertanian Organik Universitas Udayana Ni Luh Kartini, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Bali, Ida Bagus Kade Wiranegara, dan Sekretaris I TP PKK Kabupaten Buleleng, Ny. Hermawati Supriatna.

Luh Kartini menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya program pemerintah, melainkan gerakan bersama untuk menjaga kelestarian alam Bali. “Sampah harus dipilah dari sumbernya. Pisahkan antara organik dan anorganik. Jangan membakar sampah dan jangan membuangnya di ruang terbuka,” tegasnya. Ia menjelaskan, pembakaran sampah, terutama yang mengandung plastik, dapat menghasilkan racun dioksin berbahaya yang bisa menyebar hingga radius lima kilometer.

Dia juga mendorong setiap desa membentuk unit pengelolaan sampah berbasis sumber serta menyediakan tong komposter untuk sampah organik. Menurutnya, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari kelian subak, bendesa adat, hingga kepala desa, menjadi kunci keberhasilan gerakan ini.

SementaraIda Bagus Kade Wiranegara memaparkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menegaskan larangan pembuangan sampah secara open dumping serta mendorong pembatasan penggunaan air minum dalam kemasan. “Sekitar 60 persen sampah di Bali merupakan sampah rumah tangga. Jika dikelola dari sumbernya, maka persoalan sampah dapat teratasi secara signifikan,” jelasnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Camat Kubutambahan, I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, yang menegaskan komitmennya mendorong penerapan PSBS di wilayahnya.

Pihaknya telah membentuk Bank Sampah di Kantor Camat yang bekerja sama dengan Bank Sampah Induk. Setiap minggu, para pegawai mengumpulkan sampah anorganik bernilai ekonomis. Selain itu, telah dibangun teba modern di kantor dan di sejumlah desa, serta terdapat delapan TPS3R aktif yang menjadi tulang punggung pengelolaan sampah di tingkat lokal. (*/bgn003)25110304

Amlapura, Baliglobalnews

Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (Padas) Provinsi Bali Ny. Koster menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi percepatan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (PPPPSP) dan pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) di Wantilan Kantor Camat Selat, Kabupaten Karangasem, pada Jumat (19/9/2025).

Ny. Koster menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan urusan mendesak bagi Bali. Sistem lama dengan pola “kumpul, angkut, buang” yang berlangsung lebih dari 40 tahun terbukti salah arah dan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan maupun kesehatan. “Kalau sampah hanya dipindahkan, itu akan menjadi musibah. Tetapi kalau sampah dipilah dari sumbernya, maka akan menjadi berkah,” tegasnya.

Dia mengajak masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk mulai mengelola sampah organik di dapur dengan tong komposter atau teba modern untuk sampah organik kering, sehingga menghasilkan pupuk cair maupun kompos. Sementara itu, sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang melalui TPS3R, dan residu dikelola secara terpisah tanpa lagi dibuang ke TPA. “Kalau desa bersih, maka kecamatan akan bersih. Kecamatan bersih maka kabupaten juga bersih, dan akhirnya Bali pun bersih. Kepala desa dan bendesa adalah ujung tombak sekaligus komandan gerakan ini. Untuk itu mari berkreasi dan berinovasi agar sampah selesai di desa,” ujarnya.

Pendamping orang nomor satu di Bali ini juga menegaskan bahwa PSBS bukan sekadar program pemerintah, melainkan gerakan bersama semua elemen masyarakat. Hal ini merupakan gerakan kolektif untuk mewujudkan Bali Bersih Sampah. “Kita tidak boleh lagi membakar sampah, menumpuk sampah di ruang terbuka, atau membuang sampah ke TPA. Mari jadikan PSBS sebagai gaya hidup bersama menuju Bali bersih sampah,” tandasnya.

Sementara Camat Selat I Gusti Ngurah Dyumatsna menyampaikan bahwa Kecamatan Selat yang terdiri atas 8 desa dinas dan 27 desa adat memiliki potensi besar di bidang pertanian dan pariwisata. Namun, permasalahan sampah masih menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. Ia menekankan pentingnya pemetaan lahan pemerintah maupun adat untuk dimanfaatkan sebagai TPS3R, penguatan aturan dan perarem, serta pembangunan TEBA modern. Beberapa desa adat di Selat disebut telah berhasil memulai pengelolaan sampah dengan baik.

Seusai bertemu dengan masyarakat Selat, sosialisasi PPPPSP dan PSBS pada hari yang sama dilanjutkan di Kantor Camat Sidemen. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas KLH Provinsi Bali, I Made Rentin, dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya fokus pada pengelolaan sampah berbasis sumber, tetapi juga tengah berupaya membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai (PSP) di Bali untuk mendukung Gerakan Bali Bersih Sampah.

Dia menyebutkan Pemerintah Provinsi Bali mendorong agar pengelolaan sampah, khususnya sampah organik, dapat diselesaikan di hulu atau sumbernya yang berada di masing-masing rumah tangga dan desa adat dengan menggunakan metode teba modern untuk sampah dedaunan serta tong komposter untuk sampah dapur atau sisa makanan. “Untuk di tengah, salah satu alternatifnya adalah dengan TPS3R dan TPST untuk mengelola sampah anorganik yang berada di masing-masing desa adat,” katanya.

Sementara di hilir, Pemerintah Provinsi Bali tengah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy/WTE) atau insinerator. Hal ini dilakukan mengingat sistem pembuangan sampah dengan metode open dumping atau pembuangan sampah di TPA sudah dilarang sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Camat Sidemen I Nyoman Swenegara juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kecamatan Sidemen mendukung pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Provinsi Bali. Menurutnya, PSBS menjadi salah satu solusi yang relevan dan strategis untuk menangani masalah sampah di Bali.

“Kami menyambut baik penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali dan secara konsisten mensosialisasikan serta mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif bertanggung jawab dalam mengelola sampahnya secara mandiri,” jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Karangasem, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, ketua TP PKK se-Kecamatan Selat dan Sidemen beserta anggota dan Pokja PKK, para perbekel, Majelis Alit Kecamatan Selat dan Sidemen, bendesa adat se-Kecamatan Selat dan Sidemen, serta Tim Kerja Percepatan PPPPSP dan PSBS. (*/bgn003)25091906

Badung, Baliglobalnews

Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali memantau penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dan pengurangan sampah plastik sekali pakai, terhadap pelaku usaha pariwisata (hotel, restoran, dan tempat-tempat usaha pariwisata) yang ada di Pulau Dewata.

“Kami terjunkan seluruh pegawai, untuk memantau dan mengkroscek tempat usaha pariwisata di Kota Denpasar dan Badung.  Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan terhadap seluruh usaha pariwisata yang ada di Bali,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, di ITDC Nusa Dua, Badung, pada Sabtu (26/7/2025).

Upaya ini dilakukan, kata dia, guna mempercepat penerapan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 adalah tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dia menyebutkan surat edaran ini diterbitkan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di Bali, dengan fokus pada pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan sampah plastik sekali pakai. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan pendataan usaha pariwisata yang telah melaksanakan SE, dan sekaligus mensosialisasikan program Gerakan Bali Bersih Sampah kepada seuruh pelaku usaha pariwisata,” katanya.

Dia menyatakan kolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota, asosiasi pariwisata akan dilakukan untuk melakukan self assessment sebelum didatangi satu per satu. Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kata dia, tidak akan bisa bekerja sendiri di tanpa dibantu oleh seluruh stakeholders yang ada. “Masalah sampah adalah masalah krusial di dunia pariwisata yang harus ditangani bersama. Kalau sampah ini dibiarkan terus, tanpa ada usaha untuk menanggulanginya, maka hal ini akan merusak citra pariwisata Bali di mata internasional, Sampai saat ini masalah utama i pariwisata Bali adalah Sampah dan macet. Jika hal ini bisa kita selesaikan maka Pariwisata Bali akan kembali cemerlang,”imbuhnya.

Dia mengajak masyarakat, untuk  bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing agar bersih dari sampah, melalui gerakan Bali bersih sampah dengan melakukan pengolahan sampah dari sumbernya. (bgn008)25072606