Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebutkan pengumuman pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat saham Indonesia rontok.

“Kejadian kemarin sangat disesalkan atas pernyataan yang begitu bombastis dan dramatis oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu,” katanya dalam Raker Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat.

Said memperkirakan saham yang rontok mencapai Rp300 triliun sehingga berpotensi mengganggu kegiatan korporasi dan menghambat kelangsungan usaha sektor ritel. “Kalau korporasi hancur maka ritel hancur,” tegasnya.

Said menuturkan hal ini merupakan tantangan berat bagi pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat kembali menstabilkan pasar keuangan maupun mengembalikan kepercayaan diri para pelaku pasar. “Ini lah tantangan berat OJK dan BI,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar pihak BI dengan para pemangku kepentingan dapat terus berkoordinasi dengan baik dalam menjaga sektor keuangan yang masih tertekan akibat dampak pandemi COVID-19.

“Kami harap Gubernur BI menjaga stabilitas di sektor keuangan. Kita khawatir upaya yang dilakukan Gubernur BI sisa-sia bagi kita semua kalau tidak di antara kita koordinasi yang baik di semua lini,” jelasnya.

Sebelumnya pada Kamis (10/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menilai keputusan Anies memberlakukan kembali PSBB total membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di perdagangan di bursa efek Indonesia (BEI) turun tajam.

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi (10/9) anjlok ke bawah level psikologis 5.000 yaitu pukul 9.25 WIB melemah 191,87 poin atau 3,73 persen ke posisi 4.957,5.

“Berdasarkan index sampai hari ini index angka ketidakpastian akibat pengumuman Gubernur DKI sehingga pagi tadi indeks sudah di bawah 5.000,” katanya. (bgn123)20091105

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyesuaikan sistem dan jam kerja setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

“Tentu nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang menurut informasinya Jakarta akan kembali diberlakukan PSBB,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan sistem dan jam kerja di lingkungan KPK saat ini masih berlaku sebagaimana Surat Edaran (SE) Pimpinan KPK yang terakhir pasca beberapa pegawai terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu, yaitu dengan kehadiran fisik proporsi 50 persen bekerja di rumah dan 50 persen bekerja di kantor.

“Jam bekerja pegawai yang bekerja di kantor adalah 8 jam dengan ketentuan Senin sampai Kamis yaitu sif I pukul 08.00-17.00 WIB dan sif II pukul 12.00-20.00 WIB. Sedangkan Jumat sif I pukul 08.00-17.30 WIB dan sif II pukul 11.00-20.30 WIB,” ucap Ali.

Namun demikian, kata dia, khusus untuk penanganan perkara yang menurut ketentuan undang-undang ada batasan waktu akan tetap segera diselesaikan dengan protokol kesehatan ketat baik terhadap saksi dan tersangka yang diperiksa maupun para penyidik KPK.

Diketahui, sebagai bagian dari kebijakan PSBB total, Anies juga membatasi aktivitas perkantoran non-esensial mulai Senin (14/9).

“Mulai Senin 14 September kegiatan perkantoran non-esensial harus dari rumah. bukan kegiatan usahanya tapi kerjanya di rumah,” kata Anies di Jakarta, Rabu (9/9).

Sebanyak 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasional minimal. Bidang tersebut pun akan kembali dievaluasi oleh otoritas terkait.

“Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi lebih dikurangi dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial itu tidak menyebabkan penularan,” ujar Anies.(bgn123)20091012