Badung, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Resor Badung pimpin langsung rapat koordinasi terkait pengamanan Kegiatan Upacara Manusa Yadnya (Ngaben) di Puri Agung Petang kec. Petang Kab. Badung di tengah Kondisi PSBB Penanganan dan Percepatan Penanganan Covid-19.

Rakor ini tidak saja dihadiri dari pihak Polri, namun juga diikuti oleh instansi terkait di Aula Polres Badung, Bali. Kamis, (21/1) pagi 10.00 wita.

Kapolres Badung didampingi Wakapolres Kompol Ni Putu Utariani,S.H , Kabagops, Kasatbinmas dan Kasatsabhara Polres Badung menjelaskan di tengah Covid -19, kegiatan agama memang tidak dilarang, namun harus ada pembatasan pengumpulan massa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ia berharap panitia mau membantu, pemerintah dalam penanggulangan covid -19 ini sesuai kegiatan agama yang sudah berlangsung seperti di Puri Klungkung dan Puri Kesiman yang sudah memperhatikan Protokol kesehatan.

“Bukan Pemerintah yang melarang adanya kerumunan dalam sesuatu kegiatan, namun yang membatasi itu adalah penyakit (Covid-19),” Terangnya.

“Saya ingin mengajak Dinas Daerah maupun perangkat upacara untuk saling bekerjasama, sehingga harapan penyebaran Virus ini tidak menjadi lebih Masif/tinggi,” Sambungya.

Menurutnya pencegahan Covid-19 ada 3 cara yaitu Mencuci tangan, Memakai Maskar serta Menjaga Jarak dan belum cara lain yang lebih ampuh untuk melawannya.

Terkait itu Ia meminta Desa Adat memainkan peran pentingnya melawan Covid -19, yang membahayakan keluarga, masyarakat dan negara.

“Jika ditemukan ada pelanggaran Prokes, pihaknya tidak akan ragu-ragu melakukan tindakan hukum, karena pelanggaran Prokes dianggap pelanggaran pidana,” Tegas Kapolres asal Jawa Barat di depan para undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kasatpol PP Kab. Badung, Kepala Kesbangpol Kab. Badung, Kepala BPBD Kab. Badung, Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Badung, Kepala Dinas BPMD Kab. Badung, Ketua Majelis Madya Desa Adat Kab. Badung, Camat Petang, Danramil Petang, Kepala Desa Petang, Bendesa Adat Petang, Ketua BPD Petang, Ketua Majelis Alit Desa Adat Kec. Petang, Ketua Panitia Karya dan Penglingsir Puri Agung Petang.(bgn122)21012108

Badung, Baliglobalnews

Bertempat di Ruang Petemuan Kriya Gosana lantai III Puspem Badung dilaksanakan Rapat dalam rangka menindak lanjuti surat edaran Mendagri  no 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran covid-19. Jumat, (8/1) siang 11.30 wita.

Kegiatan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa SH serta yang di hadiri 30 orang mulai dari Pabung Kodim 1611/Badung Letkol Infantri I Dewa Darmada, Kabag Ops Polres Badung Kompl I Wayan Suana SH, Kasat Intelkam Polresta Denpasar Kompol I Gede Sumena, Kajari Badung diwakili Indra Timhothy, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa I Komang Budi Argawa, Dinas Kesehatan I Wayan Darta, Dinas Kominfo I Wayan Wirawan, Plt Disparda Badung, Cok Darmawan, Kementrian Agama I Gst Ketut Mudana, Kasat Pol PP Kab. Badung I GN Agung Surya Negara serta para undangan berjalan tertib dan lancar.

Rapat koordinasi ini memfokuskan PSBB/PKM di dua daerah yakni kota  Denpasar dan Kab. Badung yang rencana dimulai tgl 11 – 25 Januari 2021.

“Kita menunggu hasil rapat dari Provinsi (Gubernur Bali) terkait pembahasan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PKM) ,” terang Kabag Ops usai rapat.

“Namun tentang teknis dalam penerapan pembatasan kegiatan di Kabupaten Badung tetap mengacu pada surat edaran Mendagri no 1 th 2021 dan intruksi dari Gubernur,” Tutupnya. (bgn122)21010809

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar siap melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Hal itu mengemuka dalam rapat yang dipimpin Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, didampingi Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, di Kantor Walikota Denpsar, Kamis (7/1).

Toya mengatakan sebenarnya beberapa hal dalam PSBB telah dilaksanakan Pemkot Denpasar dengan Perwali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Seperti membatasi tempat kerja dengan menerapkan bekerja dari rumah, belajar secara daring, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan telah dilaksanakan di Kota Denpasar melalui Perwali No. 48 Tahun 2020. Dalam rapat ini itu pihaknya kembali melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penerapan di lapangan yang tentunya melibatkan satgas Covid-19 dari lingkungan desa, kecamatan hingga kota serta keterlibatan aparat keamanan dari, Kepolisian dan TNI.

”Jadi intinya kami siap menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri di antaranya membatasi di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan work from home sebesar 75% dan work from office 25%  yang memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau on line, Kegiatan restoran atau kuliner (makan/minum) ditempat sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dan layanan makanan melalui pesan-antar /dibawa pulang. Sementara pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 20:00 dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pada instruksi Mendagri diatur pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19:00. Karena waktu kewilayahan untuk provinsi Bali kita berlakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 20:00,” ujarnya.

Toya mengatakan dalam konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 yang secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 gotong-royong dari desa/kelurahan, hingga kecamatan. Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan yakni Satpol PP, Kepolisian dan TNI. ”Upaya pencegahan penyebaran virus corona terus dilakukan evaluasi bersama setiap minggu di Kota Denpasar, yang tentunya tetap melihat peta perkembangan kasus yang sampai saat ini masih fluktuatif,” ujarnya.

Rapat dihadiri Wakapolresta Denpasar, AKBP I Wayan Jiartana dan OPD terkait. (bgn003)21010724

Denpasar, Baliglobalnews

OJK mendukung upaya Pemerintah yang kembali meneruskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan 11-25 Januari 2021.

“Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dalam koridor upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat,” kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, Kamis (7/1/21).

Ia menyampaikan bahwa, operasional OJK dan Industri Jasa Keuangan yakni Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank di wilayah Jawa dan Bali tetap beroperasi dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pemerintah yang memasukkan sektor jasa keuangan dalam 11 bidang usaha vital tetap berjalan dengan kapasitas yang diijinkan oleh Pemerintah. Langkah ini berpedoman kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegahan penyebaran Covid-19,” katanya.

Seluruh lembaga jasa keuangan tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi (online mobile/digital), serta melakukan pola hidup bersih dan sehat.

Termasuk penyediaan uang tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala.
Adapun untuk pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan penerapan PSBB di Jawa dan Bali ini, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kapolda di Jawa-Bali untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.(bgn008)21010708

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, yang dikeluarkan pada Rabu, Buda Paing, Wayang (6/1), secara khusus memberikan informasi kepada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk melaksanakan ketentuan SE Nomor 01 Tahun 2021 pada angka 1 sampai dengan angka 4 yang isinya sebagai berikut. 

(1). Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;

c. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan;

d. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau uji Rapid Test Antigen; 

e. Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji Rapid Test Antigen  sebagimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan;

f. Selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku; dan

g. Bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR  atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali.

3. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas, wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu memakai masker dengan benar; mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer; membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak; tidak boleh berkerumun; dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian. 

4. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Secara khusus kepada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung juga berkewajiban melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Guna mempercepat Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Bali, maka kepada Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.

“Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” tegas Gubernur. (bgn003)21010701

Denpasar, Baliglobalnews

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan, Pemkot Denpasar masih menunggu surat resmi dari Pemerintah pusat terkait rencana Pembatasan Sosialisasi Berskala Besar (PSBB) didua kabupaten/kota di Pulau Dewata yang akan diterapkan 11 hingga 25 Januari 2021.

“Pemkot Denpasar masih belum menerima surat dari pusat secara resmi,” ucap Dewa Rai di Denpasar, Rabu (6/1/21).

Ia menegaskan, saat ini belum ada surat resmi baik itu Juklak dan juknis terkait pelaksanaan PSBB khususnya di Denpasar.

Dewa Rai yang juga Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar mengatakan, Pemkot juga perlu melakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada semua warga Denpasar termasuk kepada pengelola pusat perbelanjaan.

Secara umum Denpasar telah melakukan hal yang dipersyaratkan dalam PSBB ini. Apalagi sebelumnya, Denpasar sudah sempat menggelar Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan hal ini juga kembali dilakukan usai libur panjang dengan wacana melakukan beberapa pembatasan kerja pegawai.

“Walikota juga sudah mengeluarkan surat edaran dimana pegawai bekerja ke kantor hanya 25 persen, sedangkan 75 persen work from home,” ucapnya. 

Dewa Rai mengatakan, penutupan fasilitas publik telah dilaksanakan sejak jauh-jauh hari. Untuk sistem pembelajaran, sampai saat ini masih menggunakan sistem daring. Sementara itu, untuk pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 Wita akan dirapatkan selanjutnya.

“Pembatasan sampai pukul 19.00 Wita saja yang belum kami lakukan. Saat ini kan pusat perbelanjaan buka sampai pukul 21.00 hingga 22.00 Wita. Ini akan segera kami sikapi dengan rapat bersama semua Satgas, sambil menunggu juknis dari pusat,” katanya.

Diberitakan bahwa Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto, sesuai keputusan rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (6/1) menyatakan dua wilayah di Bali akan memberlakukan Pembatasan Sosialisasi Berskala Besar (PSBB) Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dari keputusan tersebut Pemkot Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait penerapannya.

Dalam penyampaiannya, penerapan PSBB akan diterapkan tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Ada beberapa hal yang menjadi kriteria kenapa di Denpasar dilakukan pembatasan yakni soal tingkat kesembuhan lebih rendah dari nasional. kematian lebih tinggi dari nasional, Bed Occupancy Ratio (BOR) RS di atas 70 persen, hingga kasus aktif di atas nasional.

Penerapan pembatasan meliputi beberapa hal yakni membatasi tempat kerja dengan work from home 75 persen, kegiatan belajar mengajar secara daring, sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan memperhatikan kapasitas dan jam buka. Pembatasan jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 Wita, makan minum di tempat maksimal 25 persen.

Pemesanan makanan melalui take away diizinkan. Mengizinkan kegiatan konstruksi 100 persen dengan penerapan prokes yang lebih ketat. Mengizinkan tempat ibadah membatasi kapasitas 50 persen. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi diatur.(bgn008)21010634