Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar tengah bersiap untuk berbenah dalam hal revitalisasi dan pengembangan fasilitas alat penerangan jalan (APJ). Program ini nantinya akan masuk dalam lingkup Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk mengawal rencana tersebut, Pemkot Denpasar mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB), yang melakukan kajian terhadap rencana KPBU APJ itu di kota Denpasar. 

Laporan mengenai hasil kajian KPBU APJ tersebut disampaikan secara langsung oleh Senior Energy Specialist Indonesia Resident Mission ADB, Florian Kitt kepada Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa di Ruang Tamu Wakil Walikota Denpasar pada Jumat (1/7).

Turut mendampingi pula dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma.

Dalam pertemuan itu, Florian Kitt menyampaikan saat ini tahapan terkait technical assistance (TA) pertama telah rampung. Pihaknya secara penuh memberikan dukungan pada setiap tahapan kepada Pemkot Denpasar.

Setelah tahap TA 1 selesai, kemudian berlanjut ke tahap dokumen pra feasibility study (FS), yakni tentang studi kelayakan terkait proyek itu sendiri.

“Dokumen pra FS ini disampaikan oleh calon pemrakarsa KPBU APJ. Dan saat ini tahapan review  masih dalam progress,” ujarnya.

Dia juga berharap kajian yang dilakukan oleh ADB bisa membantu pihak Pemkot Denpasar terkait proyek KPBU APJ ini.

“Kami berharap kajian yang kami lakukan ini bisa menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam hal persiapan proyek KPBU APJ. Kami siap memberikan dukungan penuh kepada pihak Pemkot Denpasar hingga proyek ini nantinya bisa berjalan sesuai dengan timeline,” katanya

Wakil Walikota Denpasar, Arya Wibawa, menyambut baik bentuk dukungan yang diberikan pihak ADB kepada Pemkot Denpasar ini. “Mewakili Pemkot Denpasar kami ucapkan terima kasih atas dukungan pihak ADB. Semua review dan masukan dari tim ADB akan sangat berguna bagi kami. Dan akan kami jadikan referensi dalam hal KPBU APJ,” tandasnya.

Wawali Arya Wibawa juga menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Denpasar akan terus mewujudkan komitmen untuk membuat wajah kota Denpasar menjadi lebih baik dan indah.

“Dengan adanya kajian ini, tentunya saya berharap rencana ini akan bisa berjalan sesuai kerangka acuan. Komitmen kami dalam hal proyek KPBU APJ ini juga adalah bentuk upaya Pemkot Denpasar untuk efisiensi bidang energi dan juga mempercantik wajah kota,” katanya.

Sementara Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, menambahkan selain melakukan kajian KPBU APJ, pihak ADB ini juga nantinya akan membantu pihak Pemkot Denpasar dalam hal kajian infrastruktur lainnya.

“Pihak ADB selanjutnya juga akan support proyek-proyek lainnya dengan menggunakan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Untuk hal ini kami akan diskusikan lebih lanjut,” katanya. (bgn003)22070116

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, memimpin Rapat Koordinasi Confirmation to Proceed (CTP) Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung di Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Senin (11/1).

Kadis PUPR Badung, Ida Bagus Surya Suamba, mengatakan sudah mengadakan survei untuk membuat terowongan di tanah kapur, karena hal ini jauh lebih mudah daripada bekerja di tanah liat seperti membuat MRT di Jakarta. Di samping itu jauh lebih besar biayanya karena menggali tanah liat lebih sulit daripada tanah kapur.

Dia mencontohkan di Hongkong di mana tanah batu di sana tanahnya mahal dan mereka tidak mau membuat jalan di atas seperti yang dilakukan di shortcut Bedugul yang membangun jalan di samping danau sehingga dapat merusak pemandangan.

“Maka Hongkong membuat jalan di terowongan padahal tanah batu dan sulit untuk dibor walaupun investasinya lebih mahal. Ini yang diambil langkah-langkahnya, karena Hongkong juga sama-sama menjual pariwisata, sehingga nantinya dijadikan suatu destinasi lagi dan semua nantinya orang ingin masuk ke terowongan seperti di Hongkong,” jelasnya.

Sekda Adi Arnawa menyampaikan lebih baik dibangun di tempat yang sudah mendukung akomodasi-akomodasi yang sudah terbangun walaupun resikonya tidak efisien, membutuhkan biaya yang lebih dan membutuhkan waktu dalam pembebasan lahan secara bertahap, serta terkait membangun terowongan pasti harus siap dengan regulasi.

“Ke depannya kita harus menentukan  wilayah/trase Jalan Lingkar Badung Selatan dan terdapat landasan hukum dan perizinan atas rencana pembangunan terowongan dimana paling lambat bulan Juni ini sudah rampung. Setelah itu baru biaya pengadaan tanah yang merupakan tanggung jawab PJPK Proyek yang bersumber dari APBD untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran dan pembebasan tanah yang dilaksanakan mulai awal tahun 2022 sampai dengan 2023, sehingga target 2024 sudah ada hasil,” katanya.

Rapat juga dihadiri, Plt. Asisten II, AA Ngurah Bayu Kumara dan Kadis LHK Badung, I Wayan Puja. (bgn003)21011115