Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, datang langsung meninjau progres pembangunan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Minggu (23/1).

Kunjungan Menteri Perhubungan ke Denpasar disambut Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Kadis Perhubungan Ketut Sriawan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dewa Gede Rai, Camat Denpasar Selatan Wayan Buda beserta instansi terkait lainnya.

Kunjungan Menhub Budi Karya sekaligus meresmikan Pemancangan dan Pre Bor Perdana proyek Gedung Terminal Pelabuhan Sanur.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sunadi mengatakan sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan pembangunan infrastruktur transportasi tetap berjalan, dimana Sanur merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Denpasar sehingga pembangunan harus tepat waktu dan tepat mutu.

“Diharapkan seluruh yang terlibat dalam proyek pembangunan pelabuhan Sanur ini melakukan tugas dengan baik dan tepat waktu dengan kualitas yang baik,” ujarnya.

Menurut Menhub, mengingat tahun ini Bali akan menjadi tuan rumah Presidensi G20 diharapkan Pelabuhan Sanur sudah beroperasi dan peserta G20 dapat mengunjungi Nusa Penida dan Nusa Lembongan dengan aman dan nyaman melalui Pelabuhan Sanur.

“Dengan rampungnya Pelabuhan Sanur nantinya akan menjadikan Sanur hidup lagi dengan destinasi wisata baru dan untuk memastikan proses pembangunan akan berjalan baik,” ujarnya.

Sementara Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Pusat atas dibantunya kelancaran proses pembangunan Pelabuhan Sanur. Pelabuhan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali khususnya Denpasar.

“Ke depan Pemerintah Kota Denpasar akan membantu secara maksimal dalam proses kelancaran pembangunan Pelabuhan Sanur serta tetap mengutamakan serta mengakomodasi  kepentingan nelayan dan pelaksanaan  upacara keagamaan di kawasan Pantai Matahari Terbit bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya. (bgn003)22012306

Internasional, Baliglobalnews

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan proyek gasifikasi batu bara dapat memangkas impor LPG sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

“Gasifikasi batu bara memiliki nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro. Akan menghemat neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dan menghemat cadangan devisa,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pertamina menggelar seremoni penandatanganan amandemen kerja sama dalam proyek gasifikasi batu bara (DME Coal), Selasa (11/5). Acara ini dihadiri petinggi masing-masing perusahaan dan juga Kementerian BUMN. Acara ini dilakukan secara virtual antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Perjanjian ini sekaligus menjadi kesepakatan Processing Service Agreement (PSA) atas proses gasifikasi batu bara yang menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik kerja sama ini. Ia menilai gasifikasi batu bara merupakan salah satu wujud meningkatkan perekonomian nasional secara umum. Selain memaksimalkan potensi yang dimiliki, proyek ini juga akan menghilangkan ketergantungan terhadap proyek impor.

Erick Thohir optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat besar di tengah usaha membangkitkan perekonomian nasional. Peran Pertamina sebagai perusahaan yang tak hanya bergerak untuk memastikan ketahanan energi, namun juga menjadi motor untuk menggerakkan industri energi agar tetap mampu beroperasi optimal.

“Tentu kami berharap kerja sama ini menjadi salah satu bagian dari momentum kebangkitan perekonomian nasional. Dengan memastikan tersedianya kebutuhan energi yang mandiri, kita berharap sektor makro dan mikro dapat terus tumbuh dan menjadi pilar perekonomian nasional,” ujar Erick Thohir.

Kementerian ESDM juga menyambut baik proyek gasifikasi batu bara. Selain akan memaksimalkan produk batu bara, proyek ini juga akan menggeliatkan sektor energi sesuai dengan misi Indonesia ketahanan energi nasional dan menghilangkan ketergantungan produk impor.(bgn123)21051115

Nasional, Baliglobalnews

Komisi VII DPR RI mendukung permintaan Presiden Joko Widodo agar proyek Revamping Aromatic dan Olefin Pertamina melalui PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) tetap dilanjutkan.

Untuk itu menurut Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto sebagai bentuk dukungan dan perhatian, Komisi VII DPR juga melakukan identifikasi baik dari sisi teknik, ekonomi, dan aspek lain setelah melakukan kunjungan kerja ke proyek tersebut pada pekan lalu.

“Betul apa yang diperintahkan Presiden, projek ini harus jalan,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Setelah melalui analisis yang dalam perihal berbagai aspek keekonomian dan aspek-aspek strategis lain di antaranya adalah mensubstitusi sehingga mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku tertentu. Bijih plastik dan produk turunan lain dari olefin bisa menambah devisa secara signifikan.

Terkait kunjungan kerja spesifik ke proyek strategis nasional tersebut, menurut Sugeng, adalah dalam rangka memonitor perkembangan TPPI.

Dalam kunjungan spesifik tersebut, Komisi VII DPR RI didampingi Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Sekretaris SKK Migas Murdo Gantoro, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Ignatius Tallulembang, dan Direktur Utama PT TPPI Yulian Dekri.

“Kami Komisi VII melihat strategisnya proyek TPPI. Dalam kunjungan kerja di proyek tersebut, kami juga membedah bersama-sama manajemen TPPI, Pertamina, dan Kementrian ESDM,” sambung Sugeng dalam keterangannya.

Dari hasil pemaparan Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan TPPI, lanjut Sugeng, Komisi VII DPR RI menyimpulkan bahwa proyek yang sifatnya sangat strategis tersebut sangat feasible dan proven baik dari sisi teknis, keekonomian, ataupun dari sisi strategis lain, memiliki multiplier effect yang sangat besar untuk kepentingan nasional dan masyarakat luas, termasuk masyarakat Tuban dan Jawa Timur.

“Dari penjelasan TPPI, Komisi VII mendapat pemahaman secara komprehensif tentang perkembangan proyek Revamping Aromatic dan Olefin. Hampir semua on track,” katanya.

Dikatakannya, Komisi VII DPR RI sangat setuju agar pembangunan proyek di TPPI khususnya Olefin TPPI dapat tuntas, serta mendukung penuh langkah–langkah percepatan yang dilaksanakan Pertamina.

Sugeng juga menjelaskan, bahwa proyek tersebut dilakukan secara bersih dan transparan. Termasuk pada proses awal, antara lain pada beauty contest, bahwa proyek yang akan menelan biaya investasi sekitar Rp50 triliun tersebut dikawal ketat oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Polri.

Dalam kaitan itu pula, sangat dipertanyakan, jika ada pihak yang mencoba menghalangi proyek ini. “Jika ada yang menghalangi pembangunan TPPI ini berarti tidak nasionalis,” tegas Sugeng.

Sebagai tindak lanjut kunjungan kerja, Sugeng memastikan bahwa Komisi VII akan melakukan rapat dengan Pertamina sebagai holding kemudian juga menggelar rapat lintas komisi untuk membahas agar proyek tersebut berjalan sesuai target.

Selain itu, juga dilakukan rapat lintas komisi. Bersama Komisi VI karena menyangkut BUMN dan Komisi XI karena menyangkut anggaran dan kepemilikan saham.

“Terpenting, kami ingin  Pertamina fokus supaya proyek ini tetap jalan,” tutupnya. (bgn123)20113009