Jakarta, Baliglobalnews

Kerja keras jajaran Pemprov Bali dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa membuahkan hasil. Provinsi Bali menjadi salah satu dari 12 unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mendapat penghargaan UKPBJ Level 3 Proaktif. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, Hendrar Prihadi, di Hotel The Westin Jakarta, Jakarta Selatan, pada Rabu (24/5/2023). Dalam kesempatan tersebut, Provinsi Bali diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Wayan Serinah.

Adapun 12 unit kerja yang memperoleh penghargaan yaitu: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Keuangan; Badan Siber dan Sandi Negara; Provinsi Bali; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Badung; Kabupaten Kutai Kartanegara; Kabupaten Buleleng; Kota Tangerang dan Kota Batam.

Menurut Hendrar Prihadi, dengan tercapainya kematangan UKPBJ minimum level-3 (proaktif), maka UKPBJ sebagai agen pengadaan berperan strategis dalam pencapaian tujuan pemerintah. Selain itu pencapaian tersebut juga sebagai bukti peningkatan kapabilitas dan tata kelola berkesinambungan. Untuk itu, ia berpesan kepada Pemerintah Provinsi yang telah berhasil mencapai level proaktif untuk terus membina UKPBJ Kabupaten/Kota untuk mencapai level serupa.

Sejalan dengan itu, Kepala LKPP mengungkapkan akan terus melakukan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada dan terus mendorong UKPBJ yang belum mencapai kematangan level 3 proaktif untuk bisa melakukan akselerasi, serta mengingatkan kepada UKPBJ yang sudah mencapai kematangan level 3 proaktif untuk terus berbenah dan meningkatkan level kematangan UKPBJ menjadi level 5 (unggul).

“Ini bukan capaian atau titik akhir, melainkan apa yang sudah dicapai UKPBJ mampu menunjukkan dan memberi nilai tambah tidak hanya untuk pengadaan barang/jasa, melainkan mampu menjadi fungsi pencapaian target organisasi, sehingga menghasilkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, dan transparan, serta menjadi tumpuan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tandasnya. (bgn003)23052604

Denpasar, Baliglobalnews

Penanganan kasus HIV/AIDS di Bali terus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan penemuan kasus HIV/AIDS yang melebihi target nasional, sehingga percepatan penanganan terus digenjot oleh Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, terkait penerimaan Piagam Penghargaan Terbaik 1 atas Capaian Program HIV/ AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) 2022, pada Rabu (1/2/2023).

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Wayan Widia, mengatakan penghargaan tersebut adalah salah satu program pemerintah pusat yang memang targetnya sudah ditentukan tiap tahunnya, dan Bali sebagai salah satu provinsi yang sempat vakum melaksanakan testing dan melaksanakan kegiatan turun ke lapangan selama dua tahun akibat Covid-19 terbukti mampu melebihi target nasional. Ada empat indikator keberhasilan yang membawa Bali mencapai kategori terbaik diantaranya rendahnya penemuan kasus HIV melebihi target nasional, testing ibu hamil melebihi target yang ditetapkan nasional, pengobatan HIV/AIDS dan sifilis melebihi target yang ditetapkan nasional serta kerjasama dengan lintas sektor dan komunitas berjalan sangat baik.

Penerimaan Piagam Penghargaan Terbaik 1 atas Capaian Program HIV/ AIDS dan PIMS 2022, kata dia, berkat keberhasilan dan kerjasama tim di lapangan dengan cara melakukan tenting ibu hamil melebihi target yang sudah ditetapkan nasional. Selain itu penanganan dan pemberian obat kepada penderita kasus HIV/AIDS dan penyakit sifilis melebihi target yang ditetapkan nasional, sekaligus melakukan kerjasama dengan lintas sektor dan komunitas yang berjalan dengan baik.

Piagam Penghargaan Terbaik pertama atas Capaian Program HIV/ AIDS dan PIMS 2022 untuk Provinsi Bali  diterima langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Wayan Widia di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dia menyebutkan kasus/penderita HIV AIDS tahun 2022 yang masih tercatat di Bali 27.880 kasus, yang tersebar di Kabupaten Denpasar, Badung dan Buleleng.

Dari tiga kabupaten yang penyebaran kasusnya paling banyak ini, terdeteksi  penemuan kasus tertinggi melalui fasilitas kesehatan terdapat di Denpasar dengan rata-rata usia mereka berkisar 20 – 29 tahun (jumlah 10.162 kasus) atau 37,9%, dan 30 – 39 tahun (9.594 kasus) atau  33,6%.

Beberapa target yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Bali di tahun 2023, lanjutnya, adalah terkait penurunan angka stunting pada tahun 2023 ini diharapkan mencapai 7%, yang mana Bali pada tahun 2022 ini mencatat angka stunting sebanyak 8% yang berada di bawah pusat 9,28%. Selain itu yang gencar dilakukan adalah imunisasi anak dan juga vaksinasi booster Covid-19. (bgn003)23020201

Badung, Baliglobalnews

Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada pariwisata nasional. Kontribusi pariwisata Bali pada tahun 2019 terhadap devisa negara mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 41,43% dari devisa pariwisata nasional. Selain itu, pariwisata Bali juga memberi pengaruh terhadap perekonomian Bali karena mencakup 53 % peranan strategis PDRB Bali. Kini, perekonomian dan pariwisata Bali tengah menghadapi sebuah tantangan yang besar akibat pandemik Covid-19.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur, Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, dalam sambutannya saat mewakili Gubernur Bali pada acara ”CEO Goes To Bali” di Taman Begawan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (18/9). ”Kondisi ini telah memberikan dampak signifikan pada segala aspek kehidupan kita, mulai dari aspek sosial, agama, budaya, dan ekonomi, dimana sektor pariwisata sebagai sektor utama roda perekonomian Bali telah menjadi sektor yang paling berdampak buruk,” katanya.

Menurut Wagub, Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama telah bergotong-royong dalam menangani Covid-19. ”Meski jumlah kasus positif di Bali mengalami peningkatan, kami tidak menyerah. Tracing kasus kian gencar dilakukan untuk membatasi dan menghentikan persebaran virus,” katanya.

Wagub merinci pada Jumat (18/9) di Bali tercatat 7.543 kasus positif Covid-19, dengan tingkat kesembuhan mencapai 6.073 orang (80,51%), dan jumlah yang meninggal sebanyak 199 orang (2,64%). Dia menilai hal itu menunjukkan kesehatan dan ekonomi bukanlah sebuah pilihan yang harus dipilih salah satunya, ”Saya percaya pencegahan penyebaran wabah adalah isu yang penting, namun juga harus diseimbangkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan dan kelajuan ekonomi harus berjalan bersamaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru melalui Surat Edaran No. 3355 Tahun 2020, yang diperkuat dengan Pergub No. 46 Tahun 2020 tentang Disiplin Protokol Kesehatan untuk Mencegah Penyebaran COVID-19, sebagai komitmen bersama untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19,” katanya.

Wagub berpendapat kedisiplinan masyarakat dan seluruh pihak dalam menerapkan protokol kesehatan sangatlah penting demi menekan laju kasus positif COVID-19 di Bali, serta memperoleh kepercayaan dari para wisatawan. Kedua regulasi tersebut sebenarnya merupakan komitmen pemerintah untuk terus berupaya agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan meski masih belum terlepas dari risiko wabah Covid-19.

Cok Ace, sapaan akrabnya, menegaskan membangun kembali pariwisata Bali bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana membangun rasa percaya wisatawan pada pariwisata Bali, apalagi jika berkenaan dengan aspek kesehatan.

Ketua Dewan Pembina Komunitas CEO Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan bahwa kunjungannya bersama sejumlah rombongan termasuk Ketua CEO Indonesia-Bali Chapter Paulus Herry Arianto adalah serangkaian dukungan mereka terhadap kegiatan pariwisata Bali agar bisa kembali bergairah di tengah pandemi Covid di indonesia.

Sesuai rencana rombongan akan mengunjungi beberapa lokasi wisata di Bali, di awali dengan kunjungan ke lokasi pembangunan CEO The Legacy Resort, dengan penandatanganan batu pertama oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang kemudian selanjutnya akan mengunjungi beberapa tempat wisata tradisional di bali.

Sementara Trisya Suherman selaku Ketua Umum Komunitas CEO Indonesia menyampaikan bahwa dalam kondisi new normal masyarakat tetap aman melakukan perjalanan luar kota asalkan tetap mengikuti protokol yang ada. Diharapkan dengan adanya perjalanan ini dapat mengurangi kekhawatiran para wisatawan untuk berkunjung atau berwisata ke Bali. Trisya berharap para wisatawan domestik dapat kembali berkunjung ke Bali untuk berlibur, bekerja dari Bali, dan bersekolah dari Bali, mengingat semua kegiatan online tersebut dapat dilakukan dengan suasana yang lebih menyenangkan sehingga dapat mengurangi tingkat stres pada masa pandemik Covid-19. (bgn122)20091902

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berkolaborasi dengan delapan pemerintah provinsi (Pemprov) di Indonesia, termasuk Pemprov Bali. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka tugas percepatan penangan pandemi Covid-19 dan sekaligus memulihkan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia.

Mengawali kunjungannya selama tiga hari di Bali, rombongan Menteri bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster, di Ruang Rapat Balai Gajah, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/9).

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menjelaskan sejumlah aksi nyata yang telah dilaksanakan Pemprov Bali bersama Kapolda Bali dan Pangdam IX/ Udayana dalam rangka percepatan penangan pandemi Covid-19 di Pulau Dewata. Alhasil, belakangan telah menunjukkan hasil signifikan guna menurunkan angka kasus Covid-19 di Bali.

“Di lapangan sudah menurun sejumlah aktivitas masyarakat, kegiatan adat,  termasuk juga tajen. Ditambah adanya Surat edaran (SE, red) bersama FKUB dan PHDI, yang sepakat membatasi aktivitas masyarakat serta penerapan protokol kesehatan (prokes),” ujarnya.

Di hadapan Tim yang khusus diturunkan ke sejumlah provinsi untuk memantau dan mempercepat penanganan Covid- 19 itu, Gubernur Koster mengatakan pihaknya secara langsung terus melakukan koordinasi dengan Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana serta bupati/walikota  se- Bali sebagai respon meningkatnya kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19. “Kita lakukan koordinasi, secara intensif, langkah pencegahan dan penanganan. Ternyata ada kemajuan, setelah 14 September sudah ada penurunan jumlah kasus baru per hari. Namun menurut saya ini belum cukup, masih harus dikontrol lagi agar kasus baru bisa benar-benar bisa ditekan ke angka minimal, seperti dulu,” katanya.

Sejumlah aksi yang dilaksanakan dengan jajaran Polda dan  Pangdam, antara lain membatasi kegiatan masyarakat seperti perkantoran, pasar hingga tempat wisata. “Saya berterima kasih Bali dapat perhatian besar pemerintah pusat. Bantuan pada pencegahan hingga pelayanan kesehatan kami sangat harapkan. Sebagai destinasi wisata dunia Bali diharap bisa jadi wajah penanganan Covid-19 di indonesia,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.

Sementara dr Daniel Tjen , Staf Khusus Kementerian Kesehatan menjelaskan kunjungan tim Kemenkes ini sesuai arahan Presiden Jokowi melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. “Ada delapan provinsi yang diprioritaskan (untuk penanganan Covid-19,red,). Dan intinya bersama dengan gubernur dan jajaran, berkolaborasi, agar target yang diberikan Presiden (percepatan penanganan Covid-19 dalam 14 hari red,) bisa dicapai,” terang mantan Direktur Kesehatan TNI ini.

Menurut dia, keberhasilan penanganan Covid-19 di Bali akan sangat berperan terhadap pandangan dunia terhadap Indonesia.

“Bali sebenarnya sudah bagus. Sekarang kita berupaya meningkatkan kepatuhan dalam Prokes sesuai kearifan lokal untuk memutus mata rantai penularan. Tidak perlu tunggu vaksin, mulai dari diri kita, dengan taat Prokes  adalah cara paling efektif, masif dan nurah untuk tekan kasus baru,” kata Dr Tjen.

Khusus pada penurunan angka kematian, kata dr Tjen, harus diintervensi dengan membuat definisi operasional dengan benar, apakah meninggal akibat Covid-19 atau disebabkan penyakit penyerta lain sesuai dengan panduan dari WHO.

dr Tjen juga menyoroti perlintasan darat dan laut masuk ke Bali yang agak rawan. “Perbatasan darat dan laut harus dijaga ketat. Target diberikan 14 hari, kita harus berusaha percepat dan perbesar angka kesembuhan. Ini perlu langkah konsisten dan intens. Lalu yang tidak kalah penting tenaga kesehatan harus betul- betul dilindungi,” pungkasnya.

Rombongan Kemenkes RI ini akan berada selama tiga hari di Bali. Mereka direncanakan memantau langsung  di antaranya petugas kesehatan di kabupaten/kota hingga desa-desa serta berkolaborasi. Hal ini untuk mewujudkan tercapainya penurunan angka penularan, angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan Covid-19 selama dua minggu ke depan.

Dalam pertemuan itu,  hadir pula Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, OPD terkait, direktur RSUD se-Bali serta jajaran Polda, TNI dan stakeholder terkait lain. (bgn122)20091827

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik rencana kerjasama di berbagai bidang dengan Pemerintah  Republik Rakyat Tiongkok (RRT), termasuk pula terhadap dukungan penanganan pandemi Covid-19 di Pulau Dewata.

Hal itu terungkap saat Gubernur Koster bertemu Konsul Jenderal RRT di Denpasar Zhu Xinglong, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/9).

Kesempatan itu juga digunakan Gubernur Koster untuk mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi terhadap bantuan dan dukungan yang telah diberikan pemerintah RRT dalam upaya penangangan pandemi Covid-19 di Bali.

“Dalam kaitan dengan penanganan, kami juga sudah menerina bantuan dari pemerintah Tiongkok berupa masker, APD (alat pelindung diri, net) dan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Gubernur menjelaskan tentang perkembangan penangan Covid-19 di Bali. Penjelasan ini sangatlah penting, hal ini mengingat jumlah total kunjungan wisatawan asing ke Bali masih didominasi turis asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Jumlah wisatawan Tiongkok selama ini terus meningkat. Tahun 2019 lalu, jumlah yang datang mencapai 1,2 juta wisatawan. Dan pada awal tahun 2020, trennya juga meningkat, sampai akhirnya muncul situasi pandemi sehingga tidak memungkinkan,” terangnya.

Sedangkan menyangkut penanganan pandemi Covid-19 di Bali dan Indonesia, menurut Gubernur Koster, secara umum sangat baik. “Secara nasional posisi Bali cukup baik dalam penanganan covid-19. Namun kami tetap mohon bantuan mendukung penanganan covid-19 di Bali,” ujarnya.

Terkait bidang kerjasama, kata Gubernur, selain bidang pariwisata, salah satu kerjasama yang cukup menonjol antara RRT dengan Bali adalah pada bidang pertanian. Menurut dia, sejumlah produk komoditas buah-buahan lokal Bali telah diekspor dan sangat diminati pasar Tiongkok.

“Ekspor buah-buahan, seperti manggis terus meningkat, terlebih saya dengar manggis Bali sangat disukai pasar Tiongkok. Selain itu, Bali juga punya buah unggulan lain yang tak kalah baik, seperti jeruk, salak, anggur dan mangga,” katanya.

Sementara itu, Konjen Zhu Xinglong mengatakan merupakan sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang besar, saat dirinya diberikan mandat untuk menjadi Konsul Jenderal RRT di Denpasar.

“Saya berkomitmen untuk terus menjaga hubungan persahabatan yang telah terjalin baik, dan secara aktif mendorong kerjasama dan pertukaran antara Tiongkok dan Indonesia, terutama dengan Bali. Secara pribadi pun, saya ingin menjalin persahabatan baik dengan bapak Gubernur beserta jajaran,” katanya.

Konjen Zhu juga menitikberatkan kondisi terkini pada saat kedua negara sedang bergandengan tangan dalam memerangi pandemi Covid-19.”Kami akan terus memberikan dukungan mulai dari bantuan sembako hingga peralatan medis, untuk mempercepat pemulihan Bali,” ucapnya.

Dia berjanji setelah situasi pandemi kembali pulih akan membantu mempromosikan pariwisata Bali kepada warga negara Tiongkok. “Setelah semuanya pulih, kami akan dorong kembali kunjungan warga Tiongkok ke Bali,” tandasnya. (bgn122)20091826

Denpasar, Baliglobalnews

Perkembangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali pada Jumat (18/9) terkonfirmasi 51 orang melalui transmisi lokal, sbuh 94 orang, dan meninggal dunia 5 orang.

Secara kumulatif terkonfirmasi positif  7.543 orang, sembuh 6.073 orang (80,51%), dan  meninggal dunia 199 orang (2,64%). Kasus aktif per hari ini menjadi 1.271 orang (16,85%), yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.

Sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, Gubernur Bali mengeluarkan Pergub No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan denda Rp 100.000 bagi perorangan, dan Rp. 1.000.000 bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.

Upaya pengendalian dan pencegahan ini bukan hanya tugas Pemerintah, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, karena dampaknya sangat terasa terutama di bidang perekonomian rakyat.

Mari kita dukung upaya Pemerintah, dengan di melaksanakan protokol kesehatan, saling mengingatkan sesama, selalu menjaga diri dan lingkungan agar bisa segera terbebas dari pandemi ini. (bgn122)20091824

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan, mengikuti rapat koordinasi khusus (rakorsus) virtual membahas pemetaan kerawanan serta penegakan hukum dalam pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dari Ruang Video Conference Kantor Diskominfos, Jumat (14/9).

Menkopolhukam Mahfud MD yang memimpin langsung pelaksanaan Rakorsus dalam arahannya menyampaikan kegiatan itu bertujuan membahas peta kerawanan Pilkada 2020 dikaitkan dengan risiko penyebaran Covid-19. Dia menyebut kerawanan yang harus diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan pasangan calon yan dijadwalkan akan berlangsung pada 23 September 2020. Menurut dia, penetapan nama pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2020 berpotensi memicu timbulnya kerumunan massa sehingga rawan penularan Covid-19.

”Kontestan yang lolos punya kecenderungan unjuk kekuatan. Sebaliknya yang tidak lolos, berpotensi mengajukan gugatan yang kita khawatirkan membuat situasi memanas,” katanya.

Mahfud menambahkan, rakorsus yang melibatkan Gubernur, Ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia itu merupakan sebuah langkah mitigasi dan antisipasi. Setelah mendengar paparan dari Mendagri, Kejagung, Kepala BNPB, Bawaslu dan KPU Pusat, Mahfud memberi sejumlah catatan penting. Pertama, seluruh daerah yang mengelar pilkada diharapkan segera melaksanakan rakor yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, parpol serta tim sukses dari pasangan calon. Di juga menyarankan agar setiap daerah menandatangani pakta integritas atau deklarasi terkait kepatuhan peserta pilkada terhadap penerapan protokol kesehatan. ”Ini akan menjadi ikatan moral, selain penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di tiap daerah,” ucapnya.

Di samping antisipasi penyebaran Covid-19, daerah juga diingatkan potensi aksi massa yang dapat menganggu keamanan. Oleh sebab itu, dia berharap seluruh komponen memetakan kerawanan dan menentukan langkah antisipasi.

Terkait dengan upaya meminimalisir potensi penyebaran Covid-19, Mahfud MD sangat berharap pada optimalisasi penegakan  regulasi di daerah.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai rakorsus sebagai kegiatan yang sangat penting menjelang tahapan kritis pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Dia berharap antisipasi kerumunan tak hanya difokuskan di seputaran Kantor KPUD karena bukan tak mungkin massa akan tekonsentrasi di kawasan lain. Dalam paparannya, Mendagri menginformasikan daerah yang sudah dan belum menggelar rakor persiapan Pilkada 2020.

Kepala BNPB, Doni Monardo, menyampaikan tingkat risiko penyebaran Covid-19 di daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Rakorsus juga diisi dengan paparan oleh Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, KPU dan Bawaslu Pusat. (bgn122)20091822

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyaksikan pengukuhkan tiga lembaga desa adat di Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, yakni Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (Pakis Bali), Pasikian Pacalang Bali dan Pasikian Yowana Desa Adat di Bali Masa Bakti 2020-2025, di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Kamis (17/9).

Menurut Ketua Panitia Pengukuhan yang juga menjadi Petajuh Bendesa Agung Bidang Kelembagaan, Pemerintahan, dan Sumber Daya Manusia, I Made Wena, pengukuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 43 dalam Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat yang menjelaskan disetiap Desa Adat harus memiliki Lembaga Desa Adat yang diantaranya bernama Paiketan Krama Istri Desa Adat, Pacalang, Yowana Desa Adat, hingga Paiketan Pemangku, Paiketan Serati, Paiketan Werdha, dan Pasraman.

”Kemudian dipertegas juga pada Pasal 52 di Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat, dimana disebutkan setiap Lembaga Adat bisa membuat Pasikian di MDA tingkat Kecamatan, MDA tingkat Kabupaten/Kota, dan MDA tingkat Provinsi,” katanya di hadapan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Atas suksesnya upacara pengukuhan tersebut yang bertepatan pada Umanis Galungan, menjadikan keberadaan Desa Adat semakin kuat. Mengingat Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati sebelumnya telah sukses menguatkan desa adat dari berbagai tahapan perjuangan, yakni secara regulasi telah di terbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, kemudian melahirkan Pergub 34/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali, selanjutnya dalam sejarah Pemerintahan di Provinsi Bali Gubernur Koster juga berhasil membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan desa adat adalah lembaga yang sangat mulia. ”Desa adat ini adalah lembaga yang sangat mulia, sehingga harus dikelola dengan niat baik, niat lurus, dan tulus. Dalam sejarahnya, desa adat dibentuk oleh orang suci (Ida Bhatara Mpu Kuturan, red) sekitar abad ke-10 masehi, dan dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Sehingga apa yang telah diwariskan saat ini, adalah tugas kita bersama untuk melestarikannya,” ujar Koster yang disambut tepuk tangan.

Dia menyebutkan desa adat juga telah memiliki awig-awig, perarem, struktur organisasinya yang sangat lengkap dan dibentuk oleh panglingsir zaman dulu disebut dengan desa pakraman. ”Hebatnya, desa adat ini dibentuk ketika belum ada dunia pendidikan. Tapi beliau bisa menciptakan lembaga desa adat ini dengan memiliki isi yang luar biasa, dan berwawasan kedepan lengkap dengan keunikannya yang beragam, disertai nilai kearifan lokal Bali-nya yang menjadi pembeda Pulau Bali dengan pulau di Indonesia. Sehingga kita bangga ada warisan ini, dan kita bangga ada yang melestarikannya,” katanya.

Dia menilai desa adat bisa bergerak untuk sektor kehidupan yang lain. Pasanya, posisinya sangat strategis, fundamental, dan bukan lembaga biasa seperti organisasi kemasyarakatan lainnya. Untuk itu, Koster meyakini orang-orang yang ditetapkan menjadi prajuru di paiketan tersebut adalah orang yang menyiapkan diri dari niat tulus dan lurus.

”Di organisasi ini apa yang dicari, di sini hanya dapat kebahagiaan, dan tulus ngayah untuk desa adat. Sehingga saya mohon kepada Krama Istri Desa Adat, Pasikian Pacalang Bali, dan Pasikian Yowana Desa Adat jangan hanya menjadi pajangan saja namanya sebagai pengurus, namun harus bekerja tulus dan lurus dengan mengacu pada Perda Desa Adat No.4/2019,” tegas mantan Anggota DPR-RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Bali ini.

Dalam prosesi pengukuhan yang disaksikan oleh Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra dan secara langsung dikukuhkan oleh Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet tercatat Prajuru Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (Pakis Bali) Masa Bakti 2020-2025 dipimpin oleh Manggala Utama, Ni Putu Putri Suastini dan Penyarikan dijabat oleh Ni Wayan Suryati, dengan Petengen, Anak Agung Sri Utari.

Selanjutnya Prajuru Pasikian Pacalang Bali Masa Bakti 2020-2025 dipimpin oleh Manggala Utama, I Made Mudra, dengan Penyarikan Utama, Ngurah Putu Hadi Pradnyana dan Petengen Utama, I Ketut Wiratna.

Prajuru Pasikian Yowana Desa Adat di Bali Masa Bakti 2020-2025, Manggala Utama bernama, Ida Dw Agung Lesmana, dengan Penyarikan Utama, I Ketut Bagus Arjana Wira Putra, dan Petengen Utama, Pradnyananda Candra Patmi. (bgn122)20091801

Denpasar, Baliglobalnews

Perkembangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali pada Kamis (17/9) terkonfirmasi 63 orang melalui transmisi lokal, sembuh 92 orang, dan meninggal dunia 6 orang.

Secara kumulatif pasien terkonfirmasi positif  7.492 orang, sembuh 5.979 orang (79,81%) dan meninggal dunia 194 orang (2,59%). Kasus aktif menjadi 1.319 orang (17,59%), yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.

Sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, Gubernur Bali mengeluarkan Pergub No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan berupa denda Rp 100.000 bagi perorangan dan Rp 1.000.000 bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.

Upaya pengendalian dan pencegahan ini bukan hanya tugas Pemerintah, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, karena dampaknya sangat terasa terutama di bidang perekonomian rakyat.

Mari kita dukung upaya Pemerintah, dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, saling mengingatkan sesama, selalu menjaga diri dan lingkungan agar bisa segera terbebas dari pandemi ini. (bgn122)20091711

Denpasar, Baliglobalnews

Perkembangan pandemi Covid-19 di Bali pada Rabu (26/9) terkonfirmasi 49 orang melalui transmisi lokal, sembuh 50 orang, dan meninggal dunia 4 orang.

Jumlah kasus secara kumulatif terkonfirmasi positif  7.429 orang, Sembuh 5.887 orang (79,24%) dan  meninggal dunia 188 orang (2,53%).

Kasus aktif per hari ini menjadi 1.354 orang (18,23%), yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.

Sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, Gubernur Bali mengeluarkan PERGUB No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan Rp 100.000 bagi perorangan dan Rp 1.000.000 bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.

Upaya pengendalian dan pencegahan ini bukan hanya tugas Pemerintah, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, karena dampaknya sangat terasa terutama di bidang perekonomian rakyat.

Mari kita dukung upaya Pemerintah, dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, saling mengingatkan sesama, selalu menjaga diri dan lingkungan agar bisa segera terbebas dari pandemi ini. (bgn122)20091611