Denpasar, Baliglobalnews

Provinsi Bali menjadi tuan rumah ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Sanur pada Senin (29/6/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan yang mempertemukan para pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia, ini guna merumuskan berbagai kebijakan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kami mengapresiasi atas kepercayaan ADPSI yang memilih Bali sebagai tuan rumah Rakernas. Kami meyakini forum ini sebagai bentuk penguatan kapasitas fiskal daerah, guna menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung target Indonesia Emas 2045,” katanya.

Acara yang dihadiri perwakilan 35 DPRD provinsi dari seluruh Indonesia tersebut mengangkat tema “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” dengan pembahasan yang berfokus pada penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan energi dan sumber daya mineral, investasi, hingga penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. “Kami meyakini Rakernas ini dapat menghasilkan berbagai keputusan strategis yang dapat menjadi panduan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Kami berharap, forum ini mencapai keputusan-keputusan strategis yang nantinya akan menjadi panduan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di daerah masing-masing,” katanya seraya menambahkan, Rakernas ADPSI menjadi forum yang tepat untuk mendiskusikan berbagai tantangan tersebut sekaligus mencari solusi atas keterbatasan sumber daya pemerintah daerah.

Hal senada dikatakan Ketua ADPSI Periode 2025-2030 Buky Wibawa Karya Guna bahwa Rakernas II ADPSI ini tidak sekadar menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi kontribusi nyata DPRD terhadap pembangunan nasional. “Rakernas II ADPSI merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, serta sinergi antar-DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Melalui forum ini kita tidak hanya berbagi pengalaman dan praktik baik, tetapi juga merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang konstruktif,” katanya.

Dia menjelaskan penguatan kapasitas fiskal daerah dipilih sebagai tema utama karena menjadi pondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat iklim investasi, mengoptimalkan potensi daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Fiskal daerah yang kuat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat iklim investasi, mengoptimalkan potensi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Rakernas ini diikuti 124 peserta yang mewakili 35 DPRD provinsi. Selama forum berlangsung, peserta membahas lima isu strategis, yakni penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, penguatan kebijakan fiskal daerah dan pengawasan APBD, peran DPRD dalam mendorong investasi, serta strategi hilirisasi dan optimalisasi penerimaan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan.

Selain agenda persidangan, Rakernas juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial bertajuk ADPSI-ASDEPSI Peduli Bali berupa penanaman pohon, pelayanan kesehatan gratis, dan penyerahan bibit tanaman produktif. “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan yang berkelanjutan,” katanya. (bgn008)26063001

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Informasi Provinsi Bali menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kepada sejumlah lembaga publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada Selasa (10/12/2024). Acara berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.

Delapan kategori penghargaan diberikan mencakup PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kategori Praja Anindita Mahottama. Selain itu, penghargaan Acitya Nayakatvam diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budiutama, atas dedikasi mereka dalam mendukung keterbukaan informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Made Agus Wirajaya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen lembaga publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. “Anugerah ini memotivasi badan publik untuk melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Bali telah melampaui rata-rata nasional. Bali bahkan mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama empat tahun berturut-turut sejak 2020. Selain itu, Bali juga diakui atas keberhasilan desa-desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi, menjadikannya contoh desa transparan atau informatif.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mewakili Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Komisi Informasi. Dia menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai hak asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hari ini, informasi sudah menjadi hak asasi rakyat, dan karena itu menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan agar badan publik tidak menyalahgunakan alasan untuk menutupi informasi, karena hal tersebut dapat berujung pada sengketa. Dewa Made Indra berharap penghargaan ini menjadi pendorong bagi lembaga publik di Bali untuk terus meningkatkan transparansi dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Semoga pemerintahan di Bali semakin transparan, partisipatif, dan disegani oleh masyarakat yang kita layani,” katanya. (*/bgn003)24121106

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Informasi Provinsi Bali menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kepada sejumlah lembaga publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada Selasa (10/12/2024). Acara berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.

Delapan kategori penghargaan diberikan mencakup PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kategori Praja Anindita Mahottama. Selain itu, penghargaan Acitya Nayakatvam diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budiutama, atas dedikasi mereka dalam mendukung keterbukaan informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Made Agus Wirajaya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen lembaga publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. “Anugerah ini memotivasi badan publik untuk melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Bali telah melampaui rata-rata nasional. Bali bahkan mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama empat tahun berturut-turut sejak 2020. Selain itu, Bali juga diakui atas keberhasilan desa-desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi, menjadikannya contoh desa transparan atau informatif.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mewakili Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Komisi Informasi. Dia menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai hak asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hari ini, informasi sudah menjadi hak asasi rakyat, dan karena itu menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan agar badan publik tidak menyalahgunakan alasan untuk menutupi informasi, karena hal tersebut dapat berujung pada sengketa. Dewa Made Indra berharap penghargaan ini menjadi pendorong bagi lembaga publik di Bali untuk terus meningkatkan transparansi dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Semoga pemerintahan di Bali semakin transparan, partisipatif, dan disegani oleh masyarakat yang kita layani,” katanya. (*/bgn003)24111205

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mengundang pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Hal itu tertuang dalam Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali No. 800/03/PANSEL-JPT/2023.

Plh. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha, mengatakan ada empat posisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong, meliputi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara, Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

“Pendaftaran dilaksanakan selama 15 hari kalender, mulai tanggal 8 Desember s.d. 22 Desember 2023,” katanya di Denpasar Kamis (7/12/2023).

Dia menyebutkan setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui website resmi BKPSDM (bkpsdm.baliprov.go.id) dan papan pengumuman di Kantor BKPSDM Provinsi Bali. Pengumuman lengkap syarat, jadwal dan tahapan seleksi dapat mengunjungi laman https://bit.ly/Pengumuman-Seleksi-Terbuka-2023. (bgn003)23120803

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali terkait kondisi perekonomian Pulau Dewata, pada April 2023 naik.

“Survei Konsumen Bank Indonesia pada April 2023, mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Bali meningkat. Hal ini, berkat upaya dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa pada saat periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1444 H,” kata Trisno dalam keterangannya, di Denpasar, Rabu (10/5/2023).

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, kata Trisno, pada area optimis (indeks > 100) sebesar 140,3 lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 135,5. Optimisme konsumen di Bali, juga lebih tinggi daripada nasional yang mencatatkan IKK Nasional sebesar 126,1.

Trisno mengatakan pada April 2023, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali mencapai 0,04% (mtm) lebih rendah dibandingkan angka nasional yang mencapai 0,33% (mtm). Ke depan, keyakinan konsumen akan dipengaruhi oleh upaya pengendalian inflasi yang dilakukan di masing-masing daerah. 

Dia menyatakan tetap terjaganya optimisme konsumen di Bali ditopang oleh kondisi Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masih tercatat pada area optimis (indeks > 100) yakni masing-masing sebesar 130,0 dan 150,5. IKE Provinsi Bali tercatat sebesar 130,0 atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 127,2.

Meningkatnya kondisi IKE yang terjadi pada April 2023,dipengaruhi oleh komponen ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu meningkat sebesar 7 poin yaitu dari 135,5 menjadi 142,5. Dan, komponen konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu juga mengalami peningkatan sebesar 3 poin yaitu dari 109,5 menjadi 112,0. Namun, pada komponen penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu termoderasi sebesar -1 poin yaitu dari 136,5 menjadi 135,5. Kondisi IKE Provinsi Bali sejalan dengan kondisi IKE nasional yang meningkat sebesar 116,6 dibandingkan Maret 2023 sebesar 113,1.

“Ekspektasi konsumen Bali terhadap kondisi ekonomi ke depan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari IEK di Bali yang mengalami peningkatan dari 143,8 pada Maret 2023 lalu, menjadi 150,5 pada April 2023,” katanya.

Dia menjelaskan, kondisi IEK di Provinsi Bali pada periode laporan meningkat dipengaruhi oleh seluruh komponen pembentuk IEK yaitu Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha 6 bulan mendatang yang meningkat sebesar 5 poin atau dari 147,0 menjadi 152,0. Demikian, indeks ekspektasi Penghasilan 6 bulan mendatang yang meningkat sebesar 4,5 poin atau dari 140,0 menjadi 144, serta Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan mendatang yang meningkat sebesar 10,5 poin atau dari 144,5 menjadi 155,0.

Meningkatnya kondisi IEK Provinsi Bali sejalan dengan kondisi IEK Nasional yang tercatat meningkat dari 133,5 menjadi 135,5. (bgn008)23051103

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, berharap ke depan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali bisa menciptakan ekosistem untuk menciptakan berbagai riset untuk menunjang berbagai kebijakan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi tentang Sinergitas Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penguatan Peran Brida untuk Mewujudkan Evidence Based Policy yang merupakan rakor pertama kalinya diselenggarakan oleh Brida Provinsi Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (12/4/2023).

Sekda Dewa Indra menekankan bahwa kehadiran Brida bukanlah memaksakan Kepala Brida beserta stafnya untuk menjadi periset, karena itu memang bukan ranah personal mereka. Akan tetapi mendorong Brida untuk bekerjasama dengan tenaga-tenaga ahli hingga lembaga di bidang riset dalam menciptakan inovasi, sehingga ke depan tercipta ekosistem tentang riset di pemerintah daerah. “Maka dari itu kita perlu dorong dari sekarang,” tuturnya.

Dia menyebutkan perlunya inovasi yang dilakukan oleh Brida untuk menstimulasi percepatan pembangunan daerah, sehingga ke depan outcome dari riset tersebut dipandangnya harus berbasis riset dan bukti nyata. Kebijakan yang timbul dari Pemerintah Daerah harus berdasarkan penelitian, bukan berasaskan kemauan Kepala Daerah atau pejabat yang menanganinya. “Maka di sinilah pentingnya identifikasi, sehingga tugas Kepala Brida harus terus bangun ekosistem dan inovasi riset, tentang landasan kebijakan, lembaga, personalia, tata kelola hingga insentif dan disinsentif,” katanya.

Sekda juga minta agar Kepala Brida Provinsi Bali bisa menjadi role model Badan Riset di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Mengingat hingga saat ini belum semua pemerintah kabupaten/kota mempunya Brida, hanya di Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Bangli dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. “Namun di semua kabupaten/kota Perda tentang pembentukan Brida sudah ada. Hanya secara organisasi lembaganya belum terbentuk dan masih dalam proses pembentukan yang akan selesai sebentar lagi. Jika secara fungsi tentu semua kabupaten/kota sudah melaksanakan, misalnya masih tergabung dalam badan litbang,” jelas katanya.

Sementara Ketua Panitia Rakor sekaligus Kepala Brida Provinsi Bali I Made Gunaja mengatakan tujuan rakor kali ini untuk mengetahui arah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat (BRIN dan BSKDN) dalam melaksanakan riset dan inovasi serta penguatan Brida untuk menyatukan langkah pengembangan riset dan inovasi dalam pemecahan masalah di daerah, menjalin sinergitas antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan konsep science based policy atau evidence based policy (kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, kebijakan berbasis bukti). (bgn003)23041209

Gianyar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Sukawati, mendampingi Menteri BUMN yang juga merupakan Ketua PSSI, Erick Thohir serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali meninjau Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar terkait persiapan pelaksanaan piala dunia U20 di Bali, pada Minggu (12/3/2023).

Provinsi Bali bersama dengan lima provinsi lainnya yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan telah ditetapkan menjadi lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada 20 Mei – 11 Juni 2023. Untuk di Provinsi Bali terdapat 5 lapangan yang akan digunakan yaitu Stadion I Wayan Dipta dan 4 lapangan latihan lain yakni Lapangan Latihan Trisakti, Lapangan Latihan I Gusti Ngurah Rai, Lapangan Latihan Kompyang Sujana dan Lapangan Latihan Gelora Samudra Kota.

Di sisi lain untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Bali, Pemerintah Provinsi Bali beserta dengan Pemerintah Kabupaten Kota dan Pemerintah Pusat telah melakukan renovasi pada fasilitas yang akan digunakan.

“Persiapan Bali saya rasa baik. Tinggal kami dorong bagaimana penyelesaian, tambahan lahan parkir. Mudah-mudahan PUPR tetap punya komitmen, Pemerintah Daerah yang tambah ada pekerjaan baru, tinggal di belakang mohon April selesai,” katanya.

Erick Tjohir berharap bahwa seluruh kesiapan Piala Dunia U20 dilakukan semaksimal mungkin sebelum FIFA datang ke Indonesia khusus Bali. “Supaya nanti kalau FIFA hadir tanggal 26-27 (Maret 2023,red) sudah ada persiapan yang maksimal,” ungkap Erick Thohir yang juga merupakan Ketua PSSI.

Sementara Drawing Group Piala Dunia U20 bakal dilangsungkan di Gedung Ksirarnawa Art Centre Denpasar pada 31 Maret 2023 nanti. “Kita berdoa bersama agar hasil undian Timnas Indonesia bagus. Kita berharap timnas kita bisa berprestasi bagus di piala dunia U20. Bisa lolos fase penyisihan group,” ungkapnya.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Bupati Gianyar, Setda Kabupaten Gianyar, Kadis Dikpora Provinsi Bali, FKPD Kab Gianyar, Wakil Ketua Umum II PSSI, Ketua Asprov PSSI Bali serta Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR. (bgn003)23031301

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali hari ini resmi menerbitkan Pedoman Teknis Bangunan Gedung Hijau untuk Provinsi Bali melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 879 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyeleranggaraan Bangunan Gedung Hijau dalam Rangka Implementasi Bali Energi Bersih. Peluncuran pedoman teknis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Global Building Performance Network (GBPN), Center of Excellence Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana menandai berlakunya Pedoman Teknis Penyeleranggaraan Bangunan Gedung Hijau dalam Rangka Implementasi Bali Energi Bersih sebagai salah satu panduan dalam pengembangan bangunan yang lebih hemat energi di kota/kabupaten Provinsi Bali.

Arah kebijakan dan program prioritas yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagai implementasi Visi: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.” Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi.

Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi Peraturan Gubernur (PerGub) Bali No. 45/2019 tentang Bali Energi Bersih yang memandatkan penyelenggaraan konservasi energi melalui pengembangan bangunan hijau dengan menyeimbangkan energi pemakaian dengan yang dihasilkan (zero energy building). Guna mewujudkan mandat tersebut, Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung ini memberikan arahan solusi nyata yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung guna menghasilkan efisiensi energi listrik dan sumber daya air yang dilengkapi dengan penerapan energi terbarukan melalui penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada bangunan gedung. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Ardhana Sukawati saat membuka sosialisasi SK Gubernur Bali Nomor 879/03-M/Hk/2022 Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau Dalam Rangka Implementasi Bali Energi Bersih, di Prime Plaza Hotel, Denpasar, Selasa (28/2/2023).

Pedoman teknis untuk bangunan gedung ini merupakan instrumen pelengkap dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Ditujukan untuk mendorong penerapan bangunan bangunan hijau yang lebih luas dan terukur di Provinsi Bali, Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung disusun sebagai petunjuk perancangan yang mengimplementasikan persyaratan bangunan gedung hijau yang berlaku bagi pendirian bangunan baru sesuai klasifikasi kompleksitas bangunan; yaitu bangunan sederhana termasuk rumah tinggal dan bangunan tidak sederhana Pedoman Teknis ini dilengkapi dengan alat bantu perhitungan yang akan membantu perancang bangunan guna mendukung perwujudan ketetapan persyaratan sekaligus menyeragamkan cara perhitungan dan penilaian pemenuhan persyaratan dalam pengembangan bangunan gedung hijau yang lebih baik di Provinsi Bali.

Wagub Cok  Ace menyatakan penerbitan pedoman teknis untuk bangunan gedung ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung agenda nasional pemerintah Indonesia guna memenuhi capaian karbon netral atau net zero emission (NZE) selambat-lambatnya pada 2060 melalui sektor bangunan. Selain itu, langkah ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan upaya transisi energi secara berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda prioritas G20.

Bali dipandang sebagai provinsi pelopor dan terdepan untuk menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan daerah dalam rangka pemanfaatan energi  bersih, regulasi dan kebijakan ini sangat sejalan dengan regulasi dan kebijakan nasional untuk mendukung bauran energi primer dan menuju Bali Net Zero Emission di tahun 2045. Akan tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana implementasi pelaksanaan lapangan agar sistem ketenagalistrikan di Bali tetap aman dan andal.

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terhadap SK Gubernur Bali Nomor 879/03 M/Hk/2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Bali energi Bersih dari sektor Bangunan dan Pemanfaatan PLTS Atap.

Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi lima bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana yaitu prioritas I di bidang pangan, sandang, dan papan,  prioritas II di bidang kesehatan dan pendidikan serta prioritas III di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Selanjutnya prioritas IV di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, Prioritas V bidang pariwisata. Lima (5) bidang program prioritas ini  didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

Program Prioritas diselenggarakan secara tertata dengan dilandasi oleh 20 Peraturan Daerah dan 27 Peraturan Gubernur, yang diantaranya memuat Kebijakan Daerah terkait Ketahanan Energi dan menjaga keseimbangan alam Bali, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penugasan perusda dalam pengembangan dan penyelenggaraan infrastruktur distribusi gas alam cair, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih,  Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,  PKS antara Gubernur Bali dengan PLN Dirut Nomor 075/31/PKS B.Pem.Otda/VIIl/2019 dan 0325.PJ/REN.00.03/010000/2019 tentang penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 123/03-M/HK/2020 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 – 2039, Instruksi Gubernur Nomor X1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang perlindungan danau, mata air, sungai  dan laut,  Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada dan Penghijauan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan dengan dukungan seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali, diharapkan bahwa penerapan seluruh ketentuan dalam pedoman teknis ini dapat memungkinkan Provinsi Bali untuk menghemat penggunaan listrik hingga 50 persen, air hingga 55 persen dan penurunan emisi CO2 hingga 50 persen dari business asusual,” Hal ini akan memberikan peluang bagi Provinsi Bali untuk mengalokasikan energi yang akan berhasil dihemat kelak berkat penerapan pedoman teknis untuk bangunan gedung guna kemanfaatan prioritas pembangunan lainnya seperti pengembangan transportasi publik.”

Dalam melakukan penyusunan pedoman teknis untuk bangunan gedung ini, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh dukungan dari Global Building Performance Network (GBPN) dan Center of Excellence Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana. GBPN merupakan bagian dari aliansi global CRUX yang mendorong kebijakan iklim cerdas di seluruh dunia. Menurut Peter Graham, CEO & Executive Director GBPN, “Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam mendukung inisiatif agenda mitigasi dan adaptasi iklim nasional. Model inovatif yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali ini dapat direplikasi oleh berbagai pemerintah daerah lainnya untuk mengakselerasi dekarbonisasi sektor bangunan di Indonesia. GBPN siap mendukung penuh agenda pembangunan gedung berkelanjutan di Provinsi Bali dan daerah lainnya.

Pedoman teknis ini akan menjadi salah satu panduan utama bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam upaya pengembangan bangunan yang hemat energi dan yang lebih baik. Provinsi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia dengan inisiatif pengelolaan upaya konservasi energi sekaligus yang pertama meluncurkan pedoman teknis pengembangan bangunan hijau sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan kebijakan energi bersih di tingkat provinsi. Pada akhirnya upaya ini akan mengorientasikan sektor bangunan di Bali menuju sektor bangunan yang lebih efisien energi yang menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai langkah menuju capaian karbon netral Indonesia di sektor bangunan pada tahun 2060. (bgn003)23022814

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati, mengapresiasi Bank Indonesia yang memprakarsai pelaksanaan Booster ke-2 yang tidak hanya disiapkan bagi pimpinan perbankan saja, melainkan juga disiapkan bagi staf, pegawai perbankan bahkan masyarakat umum yang ingin mendapatkan Booster ke-2.

“Kesadaran untuk sehat masih menjadi prioritas bagi masyarakat Bali secara keseluruhan. Hal ini tampak dari antusiasme warga Bali yang mendatangi bilik-bilik kesehatan yang menyiapkan vaksinasi booster. Inilah yang membuat Bali semakin kuat dan dipercaya mampu memproteksi dirinya terhadap kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik,” ujar Wagub Bali, Tjok Oka Sukawati, saat menghadiri vaksinasi Booster ke-2 di Lobi Tampaksiring Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jumat (17/2/2023).

“Vaksinasi booster yang dilakukan Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah) sebagai langkah antisipasi terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah khususnya Bali yang semakin terbuka terhadap datangnya wisatawan asing,” katanya.

Wagub Cok Ace juga mengingatkan bahwa dua tahun sebelumnya Pemprov Bali dan Bank Indonesia juga melakukan kegiatan vaksinasi di tempat ini. “Namun yang membedakan adalah suasana yang mencekam saat itu, dimana kita semua berada dalam sebuah ketakutan yang luar biasa terhadap penularan Covid-19, dimana memberikan dampak penularan yang begitu kuat hingga sampai memakan korban jiwa. Namun hal itu secara perlahan dapat kita lawan dan terbantahkan setelah kita semua melakukan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sebagai proteksi diri, dan hal tersebut dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa Covid-19 akan dapat diatasi dan segera berlalu,” ujarnya.

Untuk mendukung pemulihan perekonomian Bali, Pemerintah terbuka dan menyiapkan booster untuk masyarakat umum, sehingga penting bagi kita menumbuhkan kesadaran untuk melakukan vaksinasi booster. “Bagaimanapun kesehatan adalah modal utama untuk kita beraktivitas, mencapai cita-cita dan memberikan pelayanan jasa terhadap orang lain termasuk wisatawan mancanegara dan domestik yang datang, oleh karenanya mari kita tebarkan vibrasi positif kepada banyak orang, banyak pihak untuk terus menjaga kesehatan dari virus-virus yang ada di semesta ini,” katanya..

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyampaikan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali hari ini mulai dilakukan booster ke-2 dengan 1 000 dosis yang dilaksanakan selama dua hari, Jumat (17/2/2023) dan Sabtu (18/2/2023) jenis Pfizer dan Xivifax. Dan sesuai data dari Dinas Kesehatan sudah hampir 80 ribu – 100 ribu dosis vaksin booster yang tersalurkan.

Dengan mengangkat tema “Sinergi Menuju Bali Sejahtera” Booster ke-2 dilakukan sebagai komitmen Bank Indonesia dan Perbankan Bali untuk mensukseskan vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak tanggal 24 Januari 2023 secara serentak di seluruh Indonesia, booster ini bertujuan untuk mendorong percepatan vaksinasi sekaligus meningkatkan proteksi masyarakat terhadap Covid-19, terlebih wisatawan mancanegara sudah mulai berdatangan dan mencatat angka 12.000 wisman sejak bulan Januari lalu. “Wisman Cina juga sudah mulai masuk ke Bali sehingga penting bagi kita untuk memproteksi diri dengan cara booster ke-2 dan juga agar Bali tetap bangkit dan terus tumbuh,” katanya.

Trisno Nugroho menyebutkan tren perbaikan perekonomian Bali terus terlihat. Bahkan tahun lalu di kuartal keempat, Bali sudah tumbuh di angka 6,61 % dan secara keseluruhan di tahun 2022 Bali tumbuh sebesar 4,84%. “Ini merupakan tanda bahwa Bali sudah mulai bangkit lagi termasuk dengan adanya 29 pesawat yang direct flight ke Bali,” katanya.

Booster kedua penting dilakukan mengingat Bali sejak 7 Maret 2022 sudah membuka diri kepada semua negara. Bahkan Bali merupakan satu-satunya provinsi yang pertama kali menerapkan bebas karantina dan tepat di tanggal 22 Januari 2023 Bali juga membuka diri terhadap kedatangan wisatawan asal Tiongkok meski kasus disana masih fluktuatif. Selain itu ada beberapa negara juga yang menerapkan bahwa warganya tidak wajib vaksinasi.

Bali menerapkan booster pertama dengan jumlah di atas 30% menjadikan daya tahan tubuh yang semakin kuat, dan proteksi diri terhadap penularan Covid-19 dari luar menjadi bagian utama yang harus tetap dilakukan hingga saat ini. (bgn003)23021707

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menerima audiensi dari Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Matt Downing di Ruang Tamu Wakil Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (6/2/2023).

Pertemuan pada siang itu membahas tentang kemungkinan kerja sama antara Bali dan Inggris, sekaligus memperkuat kerjasama yang tengah berlangsung. Wakil Dubes Matt Downing pada kesempatan tersebut menawarkan kerjasama di bidang pariwisata, digital, transportasi berkelanjutan, manajemen bencana serta membantu Bali mewujudkan pulau bersih emisi pada tahun 2045. “Kami sangat mendukung upaya Bali yang sangat konsen terhadap lingkungan, terutama penggunaan motor listrik yang telah diimplementasikan pada perhelatan G20 yang lalu. Di sini saya juga ingin mengucapkan selamat atas kerja keras Bali menjadi tuan rumah yang luar biasa,” katanya.

Dia juga menawarkan kerjasama di bidang pendidikan dengan mengadakan program beasiswa bagi putra putri Bali. Beasiswa tersebut mencakup bidang teknologi, hubungan internasional hingga kebudayaan, di mana salah satu program beasiswa yang terkenal yaitu chevening program. “Tidak menutup kemungkinan kami menyediakan beasiswa bagi para pekerja pemerintahan, terutama yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun,” katanya.

Program berikutnya yaitu tentang bantuan kepada UMKM/IKM terutama perajin perempuan berupa pelatihan digital serta bisnis wiraswasta. “Kami ingin membantu melalui program pelatihan UMKM/IKM, karena kami pikir sektor tersebut menjadi salah satu yang terdampak selama pandemi Covid-19,” katanya.

Dia pun mengatakan akan mengadakan program pelatihan untuk polisi dan petugas garda depan dalam melindungi korban pemerkosaan/kekerasan seksual, dan pengamanan kasus kesehatan mental di Bali, Lombok yang diprakarsai oleh Konsulat Inggris di Bali. Pelatihan yang akan datang yang akan dilaksanakan juga tentang manajemen mitigasi bencana alam gempa bumi terutama tentang manajemen keuangan pasca bencana. Untuk itu pihaknya akan mengundang OPD terkait seperti BPBD, Bappeda ataupun BPKAD untuk mengikuti.

Mendengar paparan tersebut, Wagub Cok Ace sangat mengapresiasi berbagai kerjasama yang ditawarkan. Menurut dia, berbagai kerjasama tersebut memang dibutuhkan Bali. Wagub juga mengatakan saat ini Bali konsen dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan shortcut Singaraja-Gilimanuk, tol Gilimanuk-Denpasar, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, penataan kawasan suci Besakih hingga pembangunan Turyapada Tower. “Untuk itu saya berharap Inggris bisa membantu kami dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Bali,” katanya.

Mengenai digitalisasi, Wagub Cok Ace juga mengatakan bahwa Pemprov Bali sudah menyediakan wifi gratis  di desa adat, objek wisata, SMA/SMK dan puskesmas di Bali. Dia berharap upaya digitalisasi ini bisa mendapatkan dukungan lagi dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Ace menyinggung masalah kebangkitan pariwisata Bali pasca pandemi Covid-19. Menurut dia, sejak dibukanya pintu pariwisata Bali untuk dunia internasional, wisatawan asing memang berangsur datang ke Bali dan jumlahnya semakin meningkat. Namun, dia mengatakan jumlah tersebut masih sekitar 40% dari jumlah wisatawan yang datang sebelum pandemi Covid-19. Untuk itu, dia pun meminta Pemerintah Inggris melalui Wakil Dubes Matt Downing untuk membantu mempromosikan Bali kepada warga Inggris sekaligus mengajak mereka untuk kembali liburan ke Bali. (bgn003)23020704