Denpasar, Baliglobalnews

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mencatat hingga saat ini belum menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam tahapan Pilkada Serentak 2020 di Pulau Dewata.

“Hal ini karena upaya pencegahan terus kami lakukan melalui jajaran di kabupaten/kota, kecamatan hingga pengawas di tingkat desa dan kelurahan,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Minggu.

Ariyani mencontohkan terkait dengan pengawasan dalam tahap kampanye, pihaknya setelah menerima surat tanda terima pemberitahuan kampanye, maka jajarannya segera melakukan pencegahan dengan datang ke tempat kampanye.

“Kami akan memastikan tempatnya seperti apa, apakah memenuhi syarat untuk tempat pertemuan dengan kapasitas sebagaimana yang disampaikan di surat, termasuk kesiapan panitia mengatur protokol kesehatan,” ujarnya.

Sesuai dengan ketentuan, untuk kegiatan pertemuan itu maksimal bisa dihadiri oleh 50 orang. Kegiatan tidak boleh menggunakan tempat ibadah, sarana pendidikan dan gedung pemerintah.

Jajaran pengawas juga akan mengingatkan panitia untuk menyediakan sarana protokol kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Demikian pula saat kegiatan kampanye berlangsung, jajaran pengawas akan mengawasi jika ternyata ada peserta yang melanggar protokol kesehatan,” kata Ariyani,

Jika terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada kegiatan kampanye atau pertemuan yang dilakukan pasangan calon ataupun tim kampanye, maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan surat peringatan.

“Terkait pelanggaran protokol kesehatan, pasangan calon bisa dikurangi masa kampanyenya selama tiga hari,” ujarnya.

Meskipun hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan, Ariyani tetap meminta tim kampanye dan pasangan calon untuk selalu menaati aturan dan ketentuan yang ada, baik yang diatur dalam UU, Peraturan KPU maupun peraturan yang lainnya.

“Pasangan calon dan tim kampanye kami minta agar juga mengingatkan konstituen untuk menaati aturan yang ada,” ucapnya.

Intinya, kata Ariyani, Bawaslu Bali sangat berharap pelaksanaan Pilkada 2020 di enam kabupaten/kota di Pulau Dewata (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Jembrana) dapat berjalan aman, damai, dan tertib sehingga dapat mewujudkan demokrasi yang benar-benar demokratis. (bgn123) 20112925

Badung, Baliglobalnews

Tim Ops Yustisi Agung Covid-19 gabungan TNI, Polri dan Satpol PP Badung dan Kecamatan Kuta Utara serta Urkes Badung menggelar operasi protokol kesehatan (prokes) di depan Jalan Raya Canggu, tepatnya depan Pasar Taman Sari Merta, Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Sabtu, (19/9) pukul 19.00.

Operasi tersebut bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menaati anjuran pemerintah menggunakan APD minimal menggunakan masker yang disampaikan secara tegas melalui Pergub. Bali No 46/2020 dan Perbub Kabupaten Badung No. 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Pendisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Pasalnya, hingga kini penyebaran Covid-19) terus meningkat.

”Hal terpenting saat ini, khususnya di tengah pandemi Covid-19 adalah disiplin menerapkan 3M yakni mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak,” kata Kompol Wayan Suana selaku Karendal Ops dalam Ops Yustisi Agung Covid-19.

Dia menyebutkan tindakan tegas yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan hanyalah sebatas penegakan hukum sesuai Pergub Bali No. 46 dan Perbup Badung No 52 tentang tentang penerapan dendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. ”Ayo disiplinkan diri dengan 3M, disiplin anda kesehatan kita semua,” ujarnya.

Dalam operasi tersebut terjaring 24 orang dan dilakukan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan diawasi oleh Polri dan TNI.(bgn122)20091924

Denpasar, Baliglobalnews
Kepolisian Daerah Bali bersama TNI, Satpol PP dan instansi terkait menggelar Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 7-18 September 2020.

Hasilnya, petugas menindak 3.051 pelanggar yang tersebar di Kota Denpasar dan kabupaten se-Bali. Sebanyak 355 orang diberi sanksi fisik, 1.698 orang mendapat teguran lisan, 283 orang mendapat teguran tertulis, 317 orang diberi sanksi kerja sosial di fasilitas umum, 244 pelanggar mendapat sanksi denda administratif Rp 100.000 per orang dan 138 orang mendapat sanksi tunda pelayanan administrasi.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Syamsi, mengatakan Operasi Yustisi ini digelar dalam rangka mendukung Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 Tahun 2020, Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwali).

Tujuannya, untuk mencegah, mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan.
Selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Bali dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan. Kemudian meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi Covid-19 serta terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Ops Yustisi kali ini dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ops Yustisi melibatkan 7.745 personel gabungan terdiri Polri, TNI, Satpol PP, Dinkes dan Dishub. Polda Bali sendiri menerjunkan 3.793 personel termasuk yang ada di Polres.
Dari ribuan pelanggar yang terjaring dalam operasi ini, di antaranya ditemukan di pasar tradisional, pasar modern, kompleks pertokoan, kompleks pemukiman, objek wisata, jalan raya, terminal, bandara, pelabuhan dan tempat ibadah.

Dia mengajak semua warga masyarakat untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Semoga pandemi ini cepat berakhir, masyarakat dapat beraktifitas seperti biasa sehingga kondisi perekonomian masyarakat segera kembali pulih,” katanya.

Menurut Kombes Syamsi, disiplin adalah kunci mengurangi penyebaran, penggunaan masker adalah vaksin, sementara untuk terhindar paparan Covid-19. “Kepatuhan Anda merupakan kesehatan kita bersama. Mari bersama-sama mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Semoga pandemi ini cepat berakhir, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa sehingga kondisi perekonomian masyarakat segera kembali pulih,” katanya.(bgn123)20091911

Buleleng, Baliglobalnews

Salah satu desa yang  warganya pernah terkonfirmasi Covid-19 didatangi Kapolsek Busungbiu, AKP Gede Budiarta, dengan membawa sarana penyemprotan disinfektan.

Desa Sepang yang didatangi Kapolsek bersama jajarannya yang terseprint dalam Operasi Ama Nusa II menyemprotkan disinfektan Sabtu (19/9) di pemukiman warga Sepang. Saat penyemprotan dilaksanakan, satgas gotong-royong dan pecalang juga dilibatkan dengan maksud bersama-sama untuk mendisiplinkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol  Covid-19 dengan menaati serta melaksanakan 3M, mencuci tangan saat air mengalir dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak saat berkerumum dan selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, ” tandasnya.(bgn123)20091907

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali, menyiapkan upaya penegakan hukum dalam protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 selama pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Itu merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada daerah, sekarang tinggal kita jaga kekompakan dan komitmen kita dalam menghadapi pilkada yang bersamaan dengan pandemi,” kata Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam rakor melalui video conference, Jumat.

Oleh karena itu, ia mengharapkan semua unsur yang terkait, baik itu jajaran OPD, Forkopimda, DPRD, Bawaslu dan KPU di Kabupaten Tabanan serta para paslon, agar menjaga kekompakan dan komitmen dalam menghadapi Pilkada di tengah pandemi COVID-19.

“Artinya dalam Pilkada ini, kita diuji dengan adanya kasus pandemi ini, disatu sisi kita harus menjalankan pesta demokrasi sesuai amanah undang-undang. Tentunya juga kita harus tetap dalam situasi menjaga keselamatan masyarakat,” kata Bupati Eka.

Bupati Eka juga meminta kepada seluruh unsur yang terkait agar betul-betul menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan sampai ke tingkat bawah. “Mohon ini untuk disosialisasikan lagi sampai ke bawah agar mereka semua ikut mengawal,” katanya.

Menurut dia, jangan sampai pada saat hari pencoblosan terjadi hal yang tidak diharapkan. “Ini sangat penting, karena bukan hanya masyarakat yang sering lupa, kadang-kadang dari kita dan juga unsur-unsur politisi banyak juga yang sering lupa dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU I Gede Putu Weda Subawa menambahkan bahwa sudah tentu saat melakukan kampanye akan menimbulkan akses yang luar biasa.

“Jadi, kedekatan antar-pasangan calon dengan konstituen ini akan menjadi kunci kesuksesan pasangan calon dalam meraih suara nanti dalam pilkada serentak ini,” ujarnya.

Ia mengimbau interaksi tersebut tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung dalam masa kampanye. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan dalam kampanye, terutama media daring dan media sosialisasi.

“Seluruh kegiatan kampanye, metode kampanye yang dulu pernah ada waktu pada situasi normal itu, kita masih tetap bisa laksanakan, namun ada beberapa hal penting yang memang harus diperhatikan sesuai dengan peraturan yang mengacu pada Protokol Kesehatan COVID-19,” ucapnya.

Dalam rakor itu, Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada menambahkan bahwa penetapan paslon akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020.

Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, pihaknya telah menyiapkan personel-personel yang akan mengawasi pelaksanaan Pilkada yang akan datang. “Di tingkat desa, kami sudah membentuk badan pengawas. Kami dari Bawaslu sudah siap akan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya.(bgn123)20091903

Buleleng, Baliglobalnews

Personil gabungan Polsek Gerokgak, TNI dan Satpol PP menggelar razia dan menegur warga masyarakat yang tidak menggunakan masker, di depan Kantor Camat Gerokgak, Jumat, (18/9) sekitar pukul 09.00.

Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Kapolsek Gerokgak, Kompol Made widana,  Camat Gerokgak dan Danramil Gerokga. Razia dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sasaran kegiatan ini adalah warga masyarakat yang tidak menggunakan masker agar masyarakat lebih sadar lagi tentang manfaat menggunakan masker saat pandemi corona

Dalam razia masker tersebut Fokompimcam Kec. Gerokgak juga membagikan masker kepada warga yang maskernya sudah tidak layak pakai, kotor dan lusuh.

Secara keseluruhan giat peneguran dan razia warga yang tidak menggunakan masker tersebut berjalan aman dan lancar, tidak ada yg kena tindak terkait penggunaan masker.  “Ini artinya warga masyarakat telah meningkat kesadarannya tentang protokol kesehatan. Semoga Covid-19 segera berakhir,” katanya. (bgn122)20091815

Badung- Baliglobalnews

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Bhabinkamtibmas Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Aiptu I Wayan Sadia, gencar menysar tempat-tempat usaha untuk memberikan pesan kamtibmas terkait pendisiplinan protokol kesehatan (prokes)

Menurut Aiptu Sadia, tempat-tempat usaha rentan menjadi klaster penyebaran Covid -19. “Kita cegah keluarga menjadi klaster penyebaran Covid-19 yang diawali dari tempat-tempat usaha,” kata Sadia Jumat (18/9)..

Dia mengatakan tempat usaha menjadi fokus sasaran, lantaran  para karyawan yang bekerja di sana tidak tahu apa yang dilakukan sebelum datang ke tempat kerjanya.

“Sekarang tidak hanya kerumunan atau pasar-pasar yang menjadi klaster penyebaran Covid -19, namun keluarga, perkantoran dan tempat-tempat usaha sudah menjadi klaster penyebaran Covid -19,” katanya.

Sadia mengajak semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan di manapun berada. “Virus corona ini penyebarannya sangat masif, tidak pandang kasta, tempat maupun status sosial masyarakat,” tandasnya. (bgn122)20091808

Badung, Baliglobalnews

Dalam upaya menegakkan Perarturan Gubernur No 46/2020 dan Perbup. Badung No 52/2020, Bhabinkamtibmas Desa Canggu Aiptu I Made Weda, tetap mengimbau masyarakat agar menaati protokol kesehatan (prokes)  di Pasar Adat Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Jumat (18/9) pagi.

Menurut Aiptu Weda, masyarakat akan lebih banyak hadir di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Canggu, untuk bertransaksi di pagi hari daripada di tempat-tempat perbelanjaan modern.

“Ya kita mesti sempatkan diri pagi-pagi untuk menyampaikan pesan kamtibmas, khususnya pendisiplinan protokol kesehatan, agar tidak sampai kena tindakan tilang berupa denda dari pemerintah,” Katanya sebelum melaksanakan olah raga pagi.

Dia pun berulang kali menyampaikan kepada ibu-ibu yang kelihatan cuek tidak mencuci tangan saat tiba di pasar, bahkan di antara mereka masih ada yang lupa menggunakan masker. “Kita harus sabar, karena sehat mereka, sehat kita juga,” katanya di lokasi. (bgn122)20091806

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye, salah satunya berupa konser pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, dengan berbagai catatan karena berada dalam situasi pandemi COVID-19. “Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta, Rabu. Oleh karena itu, KPU tetap mengizinkan bentuk-bentuk kampanye yang diatur dalam undang-undang pemilu. Namun, harus ada penyesuaian dengan situasi pandemi yang terjadi saat ini.

 “Boleh konser, rapat umum, bazar dengan catatan menyesuaikan dengan regulasi protokol kesehatan dan tentu telah disepakati dalam rapat koordinasi stakeholder,” katanya. Pada realisasinya nanti, model kampanye tersebut, kata dia, frekuensinya diatur dibatasi. Hal itu juga merujuk pada kondisi daerah tempat menyelenggarakan pilkada.

Untuk menentukan situasi daerah dan model kampanye apa yang mungkin dilaksanakan dalam kondisi pandemi, lanjut dia, perlu rapat koordinasi dengan pihak terkait. “Yang penting dalam pengambilan keputusan di samping berdasarkan aturan juga tidak ada pihak yang dirugikan, diperlakukan secara adil,” kata Dewa. KPU, kata dia, tentunya tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan masyarakat sehingga penyelenggaraan tahapan pilkada, termasuk kampanye, terus diupayakan seaman mungkin dari bahaya pandemi COVID-19.

”Kalau kami KPU tentu bertekad bagaimana kemudian tahapan-tahapan demi tahapan itu tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan,” ucapnya. Komisi Pemilihan Umum dalan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada Pasal 63 mengatur tentang kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Huruf g yakni dilaksanakan dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, bentuk kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan. Lebih lanjut, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial.

Namun, kegiatan-kegiatan tersebut pada pasal selanjutnya diatur harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Untuk menyelenggarakan kegiatan itu, juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. (bgn123)20091706

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengeluarkan Surat Edaran (SE) no. 487/2020 tentang penguatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Bali. SE tersebut untuk menyikapi perkembangan kasus positif Covid-19 belakangan yang terus meningkat dan cendrung melambannya angka kesembuhan serta cenderung meningkatnya kasus meninggal akibat Covid-19,

SE tertanggal 17 September 2020 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran Covid-19 di Bali.

SE ditujukan kepada Walikota dan bupati se-Bali, seluruh pimpinan/kepala lembaga/unit kerja instansi vertikal maupun daerah, direktur BUMN/BUMD dan pimpinan perusahaan swasta, serta pimpinan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan seluruh komponen masyarakat agar bersatu-padu dan bergotong-royong untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif oleh seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kesehatan diri-sendiri dan orang lain dari penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, juga elaksanakan dan menegakkan Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid -19 serta Peraturan Bupati/Walikota terkait secara ketat dan konsisten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mencakup seluruh wilayah di Bali.

Membatasi kegiatan upacara panca yadnya dan Keramaian di Bali sesuai dengan Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor :  081/PHDI• Bali/IX/2020 – Nomor: 007 /SE/MDA-Prov Bali/IX/2020. Melaksanakan pengaturan kegiatan keagamaan dan keramaian di Bali sesuai dengan Surat Edaran Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Nomor: 42/IX/FKUB /2020.

Menguatkan penerapan kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah: mengoptimalkan pelaksanaan pengerjaan tugas perkantoran dengan bekerja dari rumah bagi instansi Pemerintahan maupun Swasta [jumlah pegawai yang bekerja dari kantor maksimum 25% dari total jumlah pegawai), belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Membatasi aktivitas keramaian pada objek dan daya tarik wisata, pusat perbelanjaan, pasar, dan tempat/fasilitas umum;

Penguatan pelacakan kontak/kasus, pengujian dan karantina, antara lain dengan meningkatkan kapasitas atau jumlah petugas contact tracing; meningkatkan jumlah testing; menyiapkan tempat karantina khusus untuk kasus terkonfirmasi dengan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan melaksanakan karantina mandiri dan menguatkan kembali peran Satgas Gotong-royong.

Gubernur juga minta adanya penguatan kapasitas penanganan medis (treatment), antara lain dengan. melakukan relaksasi rumah sakit; menambah jumlah ruang perawatan khusus Covid-10;. menyiapkan rumah sakit darurat; menyediakan rumah singgah bagi petugas medis; dan meningkatkan kapasitas pengujian bagi rumah sakit yang telah dilengkapi peralatan pengujian. (bgn122)20091704