Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali, di Renon, Denpasar Selatan pada Selasa (16/9/2025) malam membahas program prorakyat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan hal itu usai rakerda. Dia menyampaikan bahwa Partai Demokrat Bali diingatkan agar tidak terlena menghadapi peta politik yang semakin ketat. “Seluruh kader di Bali harus menabung elektoral sejak dini, melalui kerja nyata yang berdampak langsung kepada rakyat, sehingga ketika Pemilu 2029 tiba, partai telah siap dengan basis dukungan yang kuat,” katanya didampingi Sekretaris DPD Demokrat Bali I Made Sada.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan Rakerda memang forum menyusun agenda, tapi yang terpenting adalah bagaimana kader Demokrat bisa turun ke lapangan. Pihaknya memberikan dekrit untuk menjadikan kantor DPD dan DPC Demokrat di Bali sebagai rumah aspirasi rakyat. Kantor partai tidak boleh hanya sekadar papan nama melainkan harus terbuka, untuk menerima aspirasi, 

Sementara Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta menegaskan pentingnya soliditas internal partai. Dia mengajak seluruh kader untuk menjaga kekompakan dan tidak saling menjatuhkan. “Kita kader Demokrat harus kompak,” tegasnya di hadapan peserta rakerda. (bgn008)25091712

Badung, Baliglobalnews

Dalam rangka mengawal dan mewujudkan visi misi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa tentang kebijakan strategis pro rakyat, Wabup Suiasa didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa, Plt. Kepala BPKAD, Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan, serta Sekretaris Bappeda rapat konsultasi secara langsung dengan Moh. Valiandra dan Hilma perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Selasa (6/4).

Di hadapan perwakilan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Wabup Suiasa menyatakan kehadirannya bersama Sekda dan Kepala OPD terkait merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, yang dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu.

”Adapun kehadiran kami saat ini menghadap ke Dirjen Bina Keuangan Daerah merupakan lanjutan dari rapat konsultasi sebelumnya yang membahas program kesehatan. Namun kali ini dengan pokok pembahasan yang berbeda yaitu berkaitan dengan program Dinas Pendidikan yang menyangkut TPP untuk guru swasta dari PAUD, SD sampai SMP, program beasiswa keluar negeri, santunan kematian dan penunggu pasien yang sempat terkendala akibat tidak adanya kodefikasi yang tercantum dalam SIPD,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekda I Wayan Adi Arnawa yang mengungkapkan bahwa sejak Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diberlakukan ada beberapa kebijakan strategis Pemkab Badung yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak yang tidak bisa dijalankan akibat tidak adanya kodefikasi belanja. Adapun program tersebut antara lain bantuan sosial penunggu pasien dan santunan kematian, beasiswa keluar negeri, insentif guru swasta dari SMP, SD dan PAUD.

”Mengingat semua kebijakan strategis yang tercantum dalam visi dan misi Pemkab Badung belum ada rumahnya dalam SIPD, untuk itu kami bersama Bapak Wakil Bupati dan Kepala OPD terkait mohon petunjuk kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah agar kebijakan strategis bisa dieksekusi dalam APBD tahun anggaran 2021,” ucapnya.

Setelah mendengarkan apa yang menjadi kendala Pemkab Badung dalam menjalankan kebijakan strategis terlebih yang pro rakyat akibat diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perwakilan Dirjen Bina Keuangan Daerah menyatakan bahwa apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Badung dan Sekda akan dibuatkan polanya sesuai dengan Permendagri No. 90 th 2019 sehingga program kebijakan strategis Pemkab Badung nantinya dapat dilanjutkan. ”Intinya nanti akan dibuatkan formulasinya,” ujarnya.

Untuk lebih jelasnya, kata dia, nanti pembicaraan akan dilanjutkan antara tim teknis Pemkab Badung dengan Tim Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Menurut dia, yang paling penting adalah bagaimana Pemkab Badung bisa menjalankan program kebijakan strategis seperti yang diharapkan oleh masyarakat Badung. ”Atas permintaan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda kita akan melakukan mapping agar program kegiatan strategis sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah bisa diakomodir dalam Permendagri 90 dan Permendagri 32,” pungkasnya. (bgn003)21040615