Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster meminta bawahannya tancap gas mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Gubernur Koster menyampaikan itu ketika memberi arahan kepada pejabat di lingkungan Pemprov Bali di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya pada Kamis (26/3/2026).

Gubernur Koster menyampaikan bahwa dia memandang perlu memberi arahan pada jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Bali agar mampu menyatukan langkah dengan spirit kebersamaan. Oleh sebab itu, seluruh pejabat diminta membaca dan memahami Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang telah tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan atau 100 Tahun Bali Era Baru periode 2025–2125.

Genap satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wagub Giri Prasta, dia ingin semua pejabat dan pegawai Pemprov Bali membaca serta memahami visi yang telah dijabarkan dalam berbagai program pembangunan. “Ini sudah setahun, harus sudah masuk di kepala. Pahami secara kognitif, rasakan secara afektif dan gerakkan secara psikomotorik. Pahami secara utuh, jangan setengah-setengah, apalagi seperempat,” ujarnya. 

Jika seluruh pejabat dan pegawai Pemprov Bali bergerak bersama dengan sigap dan pemahaman penuh, dia yakin seluruh masyarakat Bali mampu dijangkau dan diberi pemahaman tentang program yang sedang dan akan dilaksanakan. “Ini penting agar masyarakat tahu mereka mau dibawa ke mana,” katanya.

Gubernur Koster mendorong jajaran Pemprov Bali tancap gas karena lima tahun ini merupakan masa penentu dalam membangun pondasi yang kokoh untuk Bali yang lebih baik di masa yang akan datang.

Gubernur juga memberi penekanan pada Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali yang menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan program pembangunan Daerah Bali. Undang-undang ini memberi sejumlah keuntungan bagi Bali. Satu di antaranya diatur dalam Pasar 8 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari pungutan bagi wisatawan asing dan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dia juga menerangkan pungutan wisatawan asing (PWA) sudah berjalan sejak tahun 2024 dan hingga akhir tahun tersebut, wisman yang tercatat membayar pungutan 2,1 juta dari total 6,3 wisman yang berkunjung ke Bali. “32 persen wisatawan mancanegara membayar PWA dan terkumpul dana Rp318 miliar,” katanya.

Karena belum optimal, Gubernur Koster kembali melakukan evaluasi hingga ada perubahan payung hukum dari Perda No. 6 Tahun 2023 menjadi Perda No. 2 Tahun 2025. Satu poin penting dalam perubahan Perda adalah adanya imbal jasa bagi para pihak yang diajak dalam penyelenggaraan program PWA. Perubahan regulasi ini mampu sedikit menaikkan partisipasi wisman dalam membayar PWA dari 32 persen menjadi 35 persen. “Kalau jumlahnya 2,4 juta dari total jumlah wisman sebanyak 7 juta dengan total pendapatan Rp369 miliar,” katanya.

Gubernur Koster mengakui bahwa realisasi PWA belum optimal, namun dia memastikan tidak ada korupsi atau penyelewengan karena pembayarannya dilakukan cashless. “Kalau ada yang mempersoalkan, seluruh jajaran harus kompak mengatakan bahwa ini dibayar secara digital, dasar hukumnya adalah UU Nomor 15 Tahun 2023 dan diatur dalam Perda,” katanya.

Gubernur Bali dua periode ini juga menyayangkan opini negatif yang berkembang seputar PWA. Bombardir informasi di medsos yang menyebut ada penyelewengan dalam PWA berdampak pada tingkat partisipasi pembayaran. “Dampaknya, pembayaran PWA langsung menurun, hingga Maret 2026 baru terkumpul Rp64 miliar. Ini menurun dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Untuk itu saya minta Kadis Pariwisata lebih serius. Kerjakan sesuai kemampuan dan ranah bapak. Saya akan mengurus ke pusat agar kita bisa melibatkan Imigrasi. Ini jalannya masih panjang, saya sudah bertemu beberapa menteri terkait,” paparnya.

Selanjutnya, Gubernur Koster menjabarkan enam bidang prioritas Pembangunan Bali meliputi 1. Adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; 2. Kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan; 3. Ekonomi Kerthi Bali; pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata; 4. Infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi; 5. Lingkungan, kehutanan, dan energi 6. Bali pulau digital dan keamanan Bali.

Dia pun mengevaluasi sejumlah kepala dinas dan mendorong langkah lebih progresif untuk percepatan capaian program kerja. Kadisdikpora Bali diminta mengawal program Satu Keluarga Satu Sarjana serta memperluas penggunaan Keyboard Aksara Bali di SD dan SMP. Dinas Kesehatan didorong untuk mempercepat implementasi Perda Bali No. 6/2020 dan Pergub Bali No. 55/2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali, memantapkan pelaksanaan kebijakan standar penyelenggaraan kesehatan dan menurunkan angka stunting dengan target di bawah 5%. 

Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diberi tanggung jawab untuk mempercepat terwujudnya daulat pangan, memantapkan sistem pertanian organik serta percepatan budidaya kelapa untuk sarana upakara dan bahan baku gula serta Arak Bali. Khusus tentang kedaulatan pangan, Gubernur Koster memberi atensi pada perluasan penanaman bawang putih untuk memenuhi kebutuhan Bali, industri pariwisata dan ekspor. 

Sementara Disnaker dan ESDM Bali diminta lebih serius menggarap aplikasi pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali. “Di bidang energi, intensifkan program PLTS atap di perkantoran, mall dan hotel. Penggunaan kendaraan listrik juga perlu terus didorong,” pungkasnya. (*/bgn003)260326110

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Tahun 2021 di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Denpasar Jumat (4/6).

Arya Wibawa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar beserta jajaran yang telah melaksanakan Rakerda dengan maksimal dan memperhatikan protokol kesehatan. Rakerda TP PKK Kota Denpasar terselenggara di bulan Juni merupakan Bulan Bung Karno. “Semangat dan ajaran Tri Sakti Bung Karno sangat relevan dan patut kita jadikan pijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa dan daerah, sebab mempunyai makna dan kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Arya Wibawa mengatakan Bulan Bung Karno jika dilihat dengan pelaksanaan implementasi 10 program pokok PKK  memiliki satu tujuan dalam mensejahterakan. Untuk itu melalui Rakerda TP.PKK Kota Denpasar tentunya ajaran Tri Sakti Bung Karno yang dilandasi oleh semangat “Vasudhaiva Kutumbakam (menyama braya)” akan menjadi pondasi yang kuat bagi TP. PKK Kota Denpasar dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan keluarga.

Dia menyebutkan rakerda seperti ini tentunya akan menjadi ajang dan wadah bagi seluruh pengurus PKK secara berjenjang dalam melakukan penyamaan persepsi dan kesatuan pemahaman dalam melaksanakan implementasi 10 program pokok PKK di masyarakat.

Mengingat PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang sangat luar biasa karena melalui PKK seluruh komponen masyarakat diberdayakan, pendekatan penguatan ketahanan keluarga yang merupakan unsur terkecil dari suatu masyarakat dan bangsa menjadi bentuk kinerja PKK.

“Melalui Rakerda TP.PKK Kota Denpasar ini saya harapkan Tim Penggerak PKK Kota Denpasar dapat terus bekerjasama dengan seluruh stakeholder dan OPD terkait sehingga implementasi 10 program PKK dapat terus mendukung pembangunan Kota Denpasar menuju terwujudnya Denpasar kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju (makmur, aman,jujur dan unggul,” katanya.

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK, Ny. Jaya Negara mengatakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PKK berlandaskan pada 10 program pokok PKK. Berdasarkan hasil Rakerda IX TP.PKK pusat implementasi 10 program pokok PKK lebih ditekankan kepada apa dan bagaimana kebutuhan masyarakat yang berkembang dewasa ini. Melihat perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan maka sangatlah perlu dilakukan pengambilan kebijakan terhadap bentuk-bentuk program prioritas yang akan menjadi dasar acuan bagi Tim Penggerak PKK dalam  melaksanakan berbagai bentuk pembinaan-pembinaan dalam upaya memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan Rakerda PKK tahun 2021 ini tentunya akan menjadi media sosialisasi program-program unggulan PKK sehingga akan dapat membangun satu bentuk kesatuan program secara berjenjang dan berkesinambungan sampai dengan kelompok PKK terbawah.

Ketua Panitia, I Gusti Agung Sri Wetrawati, menambahkan materi dalam Rakerda TP PKK Kota Denpasar tahun 2021adalah proses perencanaan pembangunan dari Bappeda Kota Denpasar, penganggaran APBDes dalam menunjang kegiatan 10 program pokok PKK oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa, Dinas PMD Kota Denpasar dan tata kelola kelembagaan PKK sesuai dengan Permendagri Nomor 36 tahun 2020 oleh Ketua Bidang III TP PKK Kota Denpasar.

Peserta Rakerda ini terdiri dari pengurus TP PKK Kota Denpasar sebanyak 34 orang, Ketua TP PKK Kecamatan beserta sekretaris se-Kota Denpasar 8 orang dan Ketua TP PKK desa/kelurahan beserta sekretaris se-Kota Denpasar 86 orang. (bgn003)21060419

Nasional, Baliglobalnews

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan dukungan terkait dengan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dalam rangka mewujudkan cita-cita program pemerintah untuk penguatan ruang digital di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Sigit saat menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/5/2021).

“Oleh karena itu kami siap dukung seluruh program Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberi pelayanan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah jauh. Sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitss sama, seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan,” kata Sigit usai audiensi bersama Menkominfo.

Sigit menjelaskan, kebutuhan teknologi dewasa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Apalagi, di tengah terjadinya Pandemi Covid-19 atau virus corona.

Menurut Sigit, di tengah Pandemi, kebiasaan masyarakat yang tadinya Offline bakal beralih ke pelayanan Online. Sebab itu, diperlukan penguatan ruang digital dengan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai.

Dengan beralihnya ke Online, maka diharapkan seluruh pelayanan masyarakat diberbagai sektor dapat terpenuhi dan membantu masyarakat dalam beraktivitas.

“Kami juga tahu bahwa ini menjadi kebutuhan kami bersama. Apalagi seluruh negara saat ini sedang hadapi situasi Pandemi Covid-19, sehingga terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk kemudian menyesuaikan, membiasakan, dari yqng biasa Offline jadi Online, ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hal lain yang tentu mau tidak mau harus ada penyesuaian,” ujar Sigit.

Sementara itu, Menkominfo, Johnny G. Plate mengungkapkan, pihaknya akan melengkapi pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia di 83.548 desa dan kelurahan dengan kehadiran signal 4G.

Sebab itu, Kominfo memerlukan peran Polri dalam kaitan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3 T melalui BLU bakti Kominfo. “Tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun baik lintas kementerian lembaga maupun dengan rekan dengan sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya,” ujar Johnny.

Dengan kerjasama itu, Johnny meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tersebut bakal lebih berjalan dengan baik dan maksimal. Sebab itu, Ia berharap, Polri mampu mengerahkan jajarannya dalam hal itu.

“Secara khusus tentunya, kominfo berharap bahwa dukungan personel yang kuat yang dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air ya bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat indonesia kita tidak bisa hindari bahwa kebutuhan infrakstruktur TIK semakin tinggi, semakin diperlukan oleh masyarakat,” ucap Johnny.(bgn123)21050427