Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, kembali nyaksi upacara manusa yadnya sekaligus menyerahkan program Semara Ratih pada pernikahan antara I Wayan Krisnanda Yogeswara dan Puput Wulandari yang berlangsung di Banjar Padangan Kaja, Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, pada Sabtu (30/7).

Kehadiran jajaran Pemerintah Tabanan siang itu, disambut baik oleh pihak keluarga mempelai. Selain memohon doa restu, pihak keluarga juga memohon arahan dari Bupati Sanjaya kepada kedua pengantin dalam menjalani bahtera pernikahan ke depannya. Tentunya hal tersebut disambut baik oleh Bupati Sanjaya, terlebih karena kedua mempelai juga telah menjalankan program Semara Ratih sebelum melangsungkan pernikahan.

“Doa saya, perkawinan yang sangat suci ini betul-betul menjadi sebuah berkah, atas nama Pemkab Tabanan dan selaku saudara, saya hadir hari ini selain nyaksi, saya juga langsung melalui Dinas Capil menyerahkan Program Semara Ratih yang salah satu isinya termasuk penyerahan akta perkawinan, kartu keluarga dan KTP Elektronik, jadi sekarang sudah sah menjadi suami istri warga Desa Padangan Tabanan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Sanjaya sekaligus mensosialisasikan secara langsung kepada seluruh undangan yang hadir, terkait program Semara Ratih yang sedang digalangkan di Kabupaten Tabanan.

“Ada beberapa hal yang memuat filosofi baik dalam Semara Ratih, ini menandakan jalinan kasih sayang, cinta antara mempelai laki-laki dan perempuan, sampai titik akhir seperti seorang melakukan akad pernikahan, intinya Semara Ratih ini nantinya akan kita patenkan untuk secara menyeluruh di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Semara Ratih, seperti yang dijelaskan langsung oleh Sanjaya di lokasi pernikahan saat itu, adalah program konseling pranikah yang dilakukan sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan. Sang mempelai didampingi oleh kedua orangtua diimbau untuk melapor ke panitia di desa dan kecamatan. Panitia tersebut terdiri dari Kepala Puskesmas, Kapolsek, Danramil dan Majelis Alit, Bendesa Adat maupun Pengurus Parisada. Yang keseluruhannya duduk bersama dalam satu wadah yang membidangi Semara Ratih dan kemudian berkewajiban memberikan konseling pranikah.

Ketika akan melangsungkan pernikahan, kedua mempelai akan diberikan konseling di bidang kesehatan baik kesehatan secara general maupun kesehatan reproduksi yang kesemuanya difasilitasi oleh Puskesmas, lebih lanjut dari pihak kepolisian kemudian akan memberikan konseling di bidang hukum, guna antisipasi kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hukum dalam rumah tangga lainnya.

Dari Majelis Alit maupun dari Parisada dan Jero Bendesa Adat, akan memberikan filosofi terkait penanaman pohon yang disarankan bagi kedua mempelai, penanaman pohon tersebut sebagai simbol dimulainya kehidupan baru dan langgengnya hubungan suami istri yang akan dilalui. Pohon yang ditanam bisa bervariasi, termasuk varietas yang unggul di desa masing-masing seperti sepasang tebu, pohon kopi, atau pohon durian, yang ditanam di pekarangan desa atau di pekarangan rumah.

Bagi Sanjaya, Program Semara Ratih merupakan program unggulan yang jika dilihat secara sekala dan niskala, termasuk bagian implementasi dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM), pada bagian Jana Kerti. Pihaknyapun berharap, pelayanan publik secara langsung ini agar bisa cepat diterapkan di seluruh penjuru Tabanan, sehingga seluruh masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

“Kepada kedua mempelai, saya memberikan doa restu, semoga perkawinan ini langgeng dan segera mungkin disertakan momongan,” katanya.

Bupati Sanjaya menyampaikan harapannya agar perkawinan ini bisa menjadi sebuah berkah, kebahagiaan serta memperoleh kelanggengan. Pihaknya juga berpesan kepada orangtua mempelai agar senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada sang mempelai untuk kebaikan generasi berikutnya.

(bgn003)22073103

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Wilayah VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (17/7).

Wagub yang akrab disapa Cok Ace berharap kegiatan ini dapat mendukung arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan yang harus ditata kembali dan diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali termasuk masalah penduduk yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali, yakni dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan bersama yang sejahtera dan bahagia dalam koridor ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga mampu terwujud Bali menuju Era Baru yang sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Diselenggarakannya Musyawarah Wilayah VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Bali ini, sebagai salah satu upaya untuk membina rasa persaudaraan, toleransi dan kesadaran hidup di Negara yang berbhinneka dengan tetap menjaga kerukunan demi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Ikatan persaudaraan Haji memiliki arti yang sangat penting untuk merenungkan hakikat dan makna perjalanan kehidupan ini. Melalui Muswil Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Bali ini saya harapkan mampu meningkatkan silaturahmi, introspeksi dan evaluasi diri untuk memaknai dan membersihkan jiwa dari segala bentuk perilaku yang tidak baik, pikiran yang tidak jernih, dan perkataan yang tidak pada tempatnya. Sehingga mampu memusatkan pikiran pada jalan Tuhan, dengan cara mawas diri mencari ketenangan dan kedamaian,” katanya.

Pesan-pesan moral, spiritual, dan kebajikan akan terasa amat teduh jika iman dan taqwa sudah kuat didalam diri. Di samping hal tersebut rasa persaudaraan, kedamaian, ketentraman, toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan semua itu perlu terus dipelihara, dihidupkan dan disegarkan di tengah bangsa yang majemuk ini.

Di samping itu, perjalanan hidup suatu bangsa pasti akan menerima dan mengalami cobaan, baik itu muncul dari dalam maupun dari luar. Sebagai suatu realita yang tidak dapat dihindari sebagai umat beragama, tentu kita harus selalu berupaya untuk mencari solusinya, sehingga cobaan – cobaan tersebut dapat diatasi dan akhirnya kita menemukan jalan yang benar – benar sesuai dengan ajaran agama itu sendiri.

“Terlebih di era millenial ini kita juga akan mengalami perubahan – perubahan sebagai konsekuensi dari era globalisasi yang melanda seluruh bangsa – bangsa di dunia, baik yang berkaitan dengan pendidikan termasuk masalah moral, etika dan spiritualitas hidup beragama, sebagaimana kita rasakan sebagai suatu realitas dimana kita harus mampu beradaptasi dan mengendalikan diri dengan baik, sehingga apa yang menjadi makna dari kehidupan beragama dapat kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab,” katanya.

Kerukunan hidup beragama perlu terus di pupuk sehingga gejolak-gejolak sosial yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan dapat dihindari dan dikendalikan ke arah pemikiran yang jernih. Oleh karenanya keikhlasan dan soliditas iman dan taqwa, sikap toleransi, kerjasama dan saling menghargai diantara intern umat beragama dan antar umat beragama senantiasa dipupuk dengan baik.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), H. Erman Suparno, mengucapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya Musyawarah Wilayah VI IPHI Provinsi Bali ini. Pihaknya mengatakan bahwa IPHI Bali berdiri tegak dalam mendukung program Pemerintah Daerah, sehingga berjalan selaras dalam menjaga kedamaian Bali menuju Era Baru dibawah visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

(bgn003)22071717

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Peguyangan Kaja meluncurkan Program Padat Karya Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati. Program ini dibuka secara resmi Kadis  

DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, di Jalan Astasura Lingkungan Br. Ben Biu Denpasar Utara pada Minggu (17/7).

Perbekel Desa Peguyangan Kaja, Made Parmita, mengatakan kegiatan ini merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang kurang mampu dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam program ini pihaknya melakukan penebaran bibit ikan Lele dan penanaman bibit Terong. “Dalam menjalankan program ini kami melibatkan 35 orang masyarakat yang  tidak memiliki pekerjaan, sehingga ada pemberdayaan,” katanya.

Menurut dia, dari jumlah pekerja tersebut 5 orang untuk pembersihan lahan, 22 orang menangani kegiatan bidang hewani dan 8 orang untuk di bidang nabati. Untuk hasil dari panen akan dijual ke Bumdes. Hasil penjualannya tersebut akan diputar untuk membeli bibit kembali. Sedangkan untuk honor pekerja pada tahun ini masih ditanggung di anggaran Desa melalui APBDes. Karena program ini merupakan keberlanjutan maka untuk selanjutnya honor pekerja diharapkan bisa  diberikan dari hasil panen. Dengan demikian program tersebut bisa tepat  sasaran  sesuai dengan harapan pemerintah dalam  memberdayakan masyarakat.

(bgn003)22071706

Denpasar, Baliglobalnews

Biro Kemahasiswaan Universitas Udayana (Unud) menggelar pembekalan bagi calon peserta program Magang Studi Independence Bersertifikat (MSIB) Batch 3 secara daring melalui aplikasi Cisco Webex, Senin (4/7).

Pembekalan ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ketua USCC dan Tim serta mahasiswa yang sudah mendaftar ikut program ini. Adapun materi yang disampaikan yakni sosialisasi MSIB, teknik menulis CV dan mengikuti wawancara dengan narasumber Samuel Juan Pranoto dan Tim PMO MSIB Kampus Merdeka serta materi terkait testimoni alumni MSIB oleh alumni MSIB.

“Saya meminta agar mahasiswa mendengarkan semua materi yang disampaikan oleh narasumber dan mencermatinya serta bertanya apabila ada yang belum dipahami,” kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unud, Ngakan Putu Gede Suardana.

Narasumber yang dihadirkan ditujukan untuk memfasilitasi pertanyaan ataupun hal-hal yang belum dipahami terkait MSIB ini salah satunya dalam penulisan CV dan teknik wawancara. Tahun ini baru sedikit yang mendaftar sangat jauh dibanding tahun sebelumnya, diharapkan peserta yang hadir dapat menginformasikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk turut mengikuti program ini. “Program ini memberikan dampak dalam meningkatkan softskill dan hardskill dari mahasiswa,” katanya.

Setelah mengikuti kegiatan ini, lanjut dia, akan memperoleh manfaat berupa pengalaman maupun ilmu tambahan sehingga lebih siap di dunia kerja. Wakil Rektor berharap mahasiswa dapat menggunakan peluang ini dan mengikuti program MSIB ini dengan sebaik-baiknya sehingga menambah peluang untuk diterima di dunia kerja.

Samuel Juan Pranoto dan Tim PMO MSIB Kampus Merdeka mengatakan, masa depan yakni Technology, Socio-Culture, Workforce dan Environment. MSIB ini merupakan program berkualitas tinggi dengan Mentor Profesional, Kolaborasi, pengakuan 20 SKS dan memperoleh sertifikat.

MSIB ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan SDM antara permintaan industri dengan lulusan dari Perguruan Tinggi. Narasumber juga menyampaikan mengenai dasar hukum dan struktur pembelajaran MSIB ini yang juga telah dipercaya oleh perusahaan dari seluruh Indonesia dalam menghasilkan tenaga kerja berkualitas (magang). Dalam materinya juga disampaikan kriteria mahasiswa untuk mengikuti program tersebut.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.

(bgn008)22071006

Denpasar, Baliglobalnews

Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjalin kerja sama di bidang perlindungan dan pengawasan potensi kelautan dan perikanan.

“Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi mahasiswa FKP yang memiliki minat dalam perlindungan sumber daya laut Indonesia. Dan sejalan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sedang sangat diminati oleh mahasiswa,” kata  I Ketut Wija Negara, S.St.Pi, M.P., mewakili FKP Udayana, di Pangkalan PSDKP Benoa, baru-baru ini.

Wija Negara mengharapkan antusias yang sangat luar biasa dari seluruh civitas akademika FKP untuk menyambut kerjasama ini nantinya dapat membentuk perjanjian kerja sama (PKS) antarlembaga.

Dia menyatakan program tersebut dapat berjalan serta dikembangkan kepada program-program lainnya yang dapat memberi ruang yang luas bagi mahasiswa FKP berkarya dalam bidang kelautan dan perikanan.

Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Harlym Raya Maharbhakti, S.Pi, M.Si., mengatakan kerjasama tersebut akan menjadi awal yang baik bagi sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menjaga kekayaan laut Indonesia yang begitu luas.

“Terutama di perairan Bali yang sangat kaya dengan spesies ikan dan sumber daya lainnya. Juga sebagai destinasi wisata laut yang harus dijaga keseimbangannya,” ucapnya.

Dia menyebutkan pangkalan PSDKP Benoa sebagai perwakilan di Bali menawarkan berbagai program menarik yang dapat dikolaborasikan dengan FKP Udayana. Salah satunya adalah program PSDKP Mengajar kepada fakultas kelautan dan perikanan untuk memberikan sosialisasi terkait tugas pengawasan potensi kelautan dan perikanan.

“Tentu dengan hal ini akan meningkatan pemahaman mahasiswa tentang peluang-peluang kerja bidang kelautan dan perikanan yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas,” tutupnya.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.

(bgn008)22011203

Denpasar, Baliglobalnews

Disperindag Kota Denpasar bersama Yayasan Gatra Wirausaha menggelar Program Hindupreneur Academy secara daring Senin (4/10).

Kadis Disperindag Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, mengatakan program tersebut sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan ini melibatkan para wirausaha Hindu yang ada di Kota Denpasar.

Menurut Sri Utari, keberadaan IKM/UKM serta eirausaha muda selalu tumbuh dan berkembang di Kota Denpasar memberikan peran yang positif bagi peluang kerja dan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pandemi Covid-19 membuat banyak IKM/UKM  yang tidak dapat berproduksi, bahkan beralih usaha.

Selain itu, kata dia, pandemi Covid-19 sangat menguras ekonomi, energi, dan mental  semua orang. Maka dari itu  Pemerintah Kota Denpasar melalui Disperindag Kota Denpasar selalu bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk tetap berusaha dan berupaya melaksanakan pembinaan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan beberapa hal yang  dilaksanakan antara lain pemberian bantuan kebutuhan pokok, bintek-bintek teknis seperti bintek pembuatan Handsanitizer, aplikasi TIK, pembuatan masker APD dan bintek-bintek teknis lainnya. Serta webinar-webinar yang terkait dengan pengembangan usaha IKM.

Semua itu dilakukan

dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pada Industri kecil dan menengah S serta meningkatkan produktivitas usaha yang bertujuan untuk melahirkan para wirausaha baru yang inovatif, kreatif dan mandiri serta berdaya saing.

Untuk itu, lanjutnya, salah satu kegiatan yang dapat mendukung lahirnya wira usaha baru adalah Program Hindupreneur Academy. Setelah kegiatan berakhir akan diseleksi dan dipilih 6 wirausaha Hindu untuk diberikan modal  masing-masing Rp 10 juta.(bgn003)21100410

Nasional, Baliglobalnews

Kantor Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I Surabaya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan kembali melakukan program padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat.

Program Padat Karya bertempat di Stasiun Radio Pantai Jalan Kalimas Baru no 73 Surabaya meliputi kegiatan pengecatan tembok, perbaikan paving dan pembersihan lingkungan SROP.

Kepala Disnav Kelas I Surabaya Imam Hambali dalam rilis di Jakarta, Rabu, mengatakan kegiatan ini berlangsung 23 – 24 Maret 2021 dengan melibatkan 100 orang masyarakat setempat yang berkategori pengangguran dan setengah pengangguran.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membantu meringankan beban warga di tengah pandemi global yang tentu saja berdampak pada ekonomi sebagian besar masyarakat,” katanya.

Tujuan lain dari program padat karya ini adalah untuk memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, program padat karya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan akses masyarakat dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dan instansi di seputaran Pelabuhan Tanjung Perak.

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program tersebut yang dinilai sangat membantu masyarakat terutama di tengah kondisi pandemi seperti saat ini.

“Program padat karya merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan terutama di masa pandemi,” ujarnya.

Dalam waktu bersamaan, padat karya juga dilaksanakan serentak di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Sumatera Barat. Diantaranya Kantor Distrik Navigasi (Disnav) Teluk Bayur, KSOP Teluk Bayur, UPP Sikakap, UPP Siuban dan UPP Siberut.

Padat karya di wilayah Sumatera Barat disaksikan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi dan perwakilan DPRD Sumatera Barat Deswanto.

Adapun masyarakat yang dilibatkan sebanyak 149 orang dengan rincian Disnav Teluk Bayur 75 orang, KSOP Teluk Bayur 25 orang, UPP Sikakap 22 orang, UPP Siuban 7 orang dan UPP Siberut 20 orang.

Pelaksanaan padat karya berlangsung 2 hingga 10 hari di masing-masing wilayah kerja dengan jenis pekerjaan yang berbeda mulai dari rehab bangunan, pemeliharaan hingga pengecatan ulang.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan menjadi salah satu kementerian yang memiliki program padat karya. Jenis padat karya di sektor transportasi sendiri terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi.(bgn123)21032417

Badung, Baliglobalnews

Prajuru Desa Adat Gulingan, Mengwi, yang dilantik beberapa waktu lalu kini tancap gas. Dipimpin Bendesa Ida Bagus Gangga prajuru mensosialisasikan program kerja untuk pertama kalinya di Banjar Batulumbung, Jumat (13/11).

Ada tiga program kerja yang dipaparkan oleh Jro Bendesa, yakni program parahyangan, pawongan dan palemahan, Program parahyangan yang akan dilakukan hingga ke tingkat banjar meliputi menata tingkatan dan jumlah parahyangan; menganalisa kondisi parahyangan; membuat perencanaan program untuk parahyangan; membuat data base parahyangan; menata dan menyusun purana meliputi luas dan denah lokasi parahyangan; struktur pangempon dan jumlah pangempon di setiap parahyangan; sertifikat laba di setiap parahyangan; nama parahyangan; surat keterangan terdaftar dari Dinas Kebudayaan Kab. Badung; inventaris di setiap parahyangan, pujawali; jajar kemiri parahyangan.

Di bidang pawongan ada program menata kembali jumlah; KK dan jumlah penduduk; KK dan jumlah penduduk Laki dan perempuan total yang masuk adat maupun tidak; warga miskin; warga disabilitas; yowana di desa; seka-seka dan kelompok-kelompok; werdha di desa; menganalisa potensi sumber daya manusia di masing-masing banjar; perencanaan program pengembangan sumber daya manusia Desa Gulingan; mendata penduduk pendatang; mendata penghasilan per kapita warga desa; mendata hasil pendapatan desa adat murni dan jumlah UMKM di desa; membuatkan program peningkatan ekonomi desa adat; mendata keberadaan sulinggih, pemangku dan yowana; membuat pasraman desa; membuat program terkait potensi seni, adat, tradisi dan budaya; membuat data base tentang pawongan.

Di bidang palemahan meliputi menata kembali tanah karang ayahan desa, tegalan, sawah, abian dan batas-batas banjar dan desa; menganalisa tentang tatanan, perencanaan dan pengembangan sumber daya alam dan potensi alam desa; mendata permasalahan tanah masyarakat dan desa; mendata perjanjian-perjanjian terkait lahan masyarakat dan desa adat; membuat rancangan penataan subak sawah dan subak abian; membuat gambaran atau desain wajah pengembangan desa; membuat perencanaan induk pembangunan desa adat dalam kurun waktu satu tahun dan lima tahun ke depan; menata wilayah kawasan suci, kawasan hijau, kawasan ekonomi dan kawasan padruwen desa; menata sektor ekonomi real (UMKM) dan BUPDA (Badan Usaha Pemerintahan Desa Adat); program penanggulangan sampah; pembuatan pakta integritas dan MoU bersama Kejaksaan Negeri Badung dan Polres Badung untuk menjadikan desa taat dan tertib hukum; pengembangan menuju desa digital berbasis teknologi dan informasi; pengembangan desa dalam hal; pangan, sandang dan papan; insfrastruktur desa; ekonomi dan UMKM; pendidikan, kesehatan dan teknologi; pariwisata dan tenaga kerja; pemberitaan kepada publik (media cetak dan sosial); transparansi dan keterbukaan data desa adat kepada masyarakat desa; bekerja sama dengan BBN Kabupaten Badung dan BBN Provinsi Bali untuk menjadikan Desa Gulingan bebas narkoba; bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan HIV AIDS (KPA) Kabupaten Badung agar menjadi desa yang bebas HIV AIDS.; bersinergi dengan seluruh instansi terkait untuk memajukan desa; perbaikan dan penataan kembali awig-awig desa dan perarem; melaksanakan paruman agung krama Desa Adat Gulingan. (bgn003)20111417