Badung, Baliglobalnews

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara serentak meresmikan lima bendungan di lima provinsi, satu di antaranya Bendungan Sidan di Provinsi Bali yang disaksikan secara langsung melalui virtual oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada Jumat (10/7/2026) dari Kabupaten Badung, Bali.

Empat bendungan lainnya meliputi Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, serta Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah.

Presiden Prabowo Subianto yang hadir di Bendungan Meninting, NTB dengan melakukan prosesi peresmian berupa menekan sirine dan menandatangani prasasti menegaskan bahwa kelima bendungan ini memiliki total investasi negara yang mencapai Rp9,79 triliun, dan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, kemudian diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 1 juta ton beras, serta membawa dampak masif bagi ketahanan pangan, penyediaan air bersih, pengendalian bencana, hingga swasembada energi hijau.

Dari Provinsi Bali, kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara peresmian Bendungan Sidan didampingi Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Kapoksahli Pangdam IX/Udayana Brigadir Jenderal TNI I Ketut Mertha Gunarda, Wakil Ketua DPRD Bali I Gede Komang Kresna Budi, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun, Dandim 1616/Gianyar, Kejari Gianyar, dan Kejari Bangli.

Bendungan Sidan terletak di daerah aliran Sungai Ayung, dimana lokasi Tapak Bendungan dan Genangan berada di Desa Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung; Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar; dan Desa Buntutin, Desa Mengani, Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Bendungan Sidan tercatat memiliki nilai kontrak Rp1,800 triliun dengan masa konstruksi 2018-2024, kemudian memiliki kapasitas tampungan 5,76 juta meter kubik/s, dengan luas genangan 37,15 ha, tinggi bendungan yang mencapai 68 meter, dan tipe bendungan zonal inti aspal.

Manfaat Bendungan Sidan dapat menyalurkan air baku 1,75 meter kubik/s untuk wilayah Kota Denpasar 0,75 meter kubik/s, Kabupaten Gianyar 0,3 meter kubik/s, Kabupaten Tabanan 0,2 meter kubik/s, dan Kabupaten Badung 0,5 meter kubik. Bendungan ini juga mampu melayani Layanan Irigasi seluas 9.598 Ha dengan Panjang Jaringan Irigasi mencapai 123,19 Km, serta mampu menjadi Reduksi Banjir yang mencapai 108 Ha, dan bermanfaat untuk energi 8,08 MW yang bersumber dari PLTA 0,65 MW dan PLTS Terapung 7,43 MW. (*/bgn003)26071101

Nasional, Baliglobalnews

Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menjalani vaksinasi perdana COVID-19 pada Rabu 13 Januari 2021, pagi hari.

Hal itu disampaikan Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

“Rencana besok pagi penyuntikan vaksin perdana untuk Presiden,” ujar Bey dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan Sekretariat Presiden saat ini sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan tatacara vaksinasi terhadap Kepala Negara.

Dia mengatakan penyuntikan vaksin perdana terhadap Presiden akan disiarkan secara langsung melalui live streaming.

“Besok saat penyuntikan perdana tersebut juga akan disiarkan secara live streaming. Jadi proses nya seperti apa, bisa dilihat langsung besok,” jelasnya.

Sementara itu mengenai tempat pelaksanaan vaksinasi Presiden akan diinfokan selanjutnya.

CoronaVac sebagai vaksin COVID-19 produksi perusahaan Sinovac resmi mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Senin (11/1).

“Vaksin CoronaVac memenuhi persyaratan mendapatkan EUA,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam memutuskan pemberian otorisasi darurat itu BPOM mempertimbangkan hasil uji klinik di Indonesia, Brazil dan Turki, yang menunjukkan antivirus SARS-CoV-2 itu memiliki keamanan dan kemanjuran (efikasi) menangkal COVID-19.

Selain itu, kata dia, vaksin Sinovac tersebut memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk bisa mendapatkan izin EUA dengan tingkat efikasi minimal 50 persen.

Sementara dari uji klinik di Bandung yang dilakukan Biofarma dan Sinovac, lanjut dia, efikasi CoronaVac itu mencapai 65,3 persen. Selanjutnya, uji klinis di Turki efikasi Sinovac mencapai 91 persen dan Brazil 78 persen.

Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan keputusan fatwa kehalalan CoronaVac yaitu vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China, seiring terbitnya otorisasi keamanan dan manfaat antivirus SARS-CoV-2 tersebut.

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan telah menyatakan kesediaannya menjadi orang pertama di Tanah Air yang menerima vaksinasi COVID-19 setelah izin EUA dari BPOM dan fatwa kehalalan dari MUI terbit.(bgn123)21011205

Nasional, Baliglobalnews

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan soal kabar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dapat tawaran akan menjadi Menteri Sosial itu adalah kewenangan Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati.

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa, mengatakan pihaknya tidak mau berkomentar lebih jauh dengan adanya kabar tersebut karena masih konsentrasi dengan tahapan Pilkada Surabaya yang saat ini masih dalam tahap rekapitulasi tingkat kota.

“Kami masih fokus dengan Pilkada Pilkada Surabaya,” katanya.

Saat ditanya lebih jauh mengenai peluang Wali Kota Risma yang akan menjadi mensos berdasarkan pengalaman dan kinerjanya selama ini, Adi juga tak mau berkomentar terlalu jauh.

Menurut dia, keputusan tersebut sepenuhnya adalah kewenangan penuh Presiden Joko Widodo dan dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Semua itu adalah kewenangan pusat. Kami tidak bisa mencampurinya,” katanya.

Kabar tersebut berawal dari pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng yang menyebut pihaknya mendapatkan kabar Wali Kota Risma mendapat tawaran menjadi mensos menggantikan Juliari P Batubara yang tersangkut kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19.

“Saya dapat kabar, jika nantinya Ibu Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo, menjadi mensos di Kabinet Indonesia Maju,” katanya.

Wali Kota Risma menyatakan soal adanya kabar dirinya mendapat tawaran jabatan Mensos, itu sepenuhnya keputusan ada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Nanti kita lihat, saya ikut bu Mega saja,” kata Wali Kota Risma.

Meski demikian, lanjut dia, hingga saat ini dirinya belum mendapat tawaran dari siapapun termasuk Presiden Jokowi terkait hal itu.(bgn123)20121507