Singasana, Baliglobalnews

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan di Sentra Mahatmiya Bali, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pada Minggu (7/6/2026).

Presiden tiba di lokasi pukul 11.28 Wita dengan didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan langsung disambut hangat oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta antusiasme ratusan siswa, guru, dan warga setempat.

Kunjungan Kepala Negara diisi dengan agenda open house bersama para siswa, calon siswa, serta orang tua murid. Acara dikemas hangat lewat penampilan paduan suara, pembacaan puisi, testimoni, dan diakhiri dengan momen makan bersama Presiden.

Prabowo memberikan motivasi besar serta menitipkan pesan-pesan penting demi membakar semangat belajar anak-anak di Sekolah Rakyat agar menjadi generasi penerus yang tangguh. “Belajar yang baik, belajar yang keras, hormat kepada orangtua yang bekerja keras untuk kamu. Itulah kunci dari keberhasilan,” katanya di hadapan para siswa.

Selain memotivasi para siswa, Prabowo juga memberikan penegasan kepada para orang tua agar tidak ragu menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Rakyat, mengingat pemerintah menjamin mutu dan fasilitas penunjangnya.

Sementara Kepala SRMP 17 Tabanan I Putu Jaya Negar, menyampaikan meskipun Presiden Prabowo tidak mendetailkan program ekspansi secara spesifik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membocorkan rencana strategis jangka panjang pemerintah terkait masa depan sekolah rakyat di Pulau Dewata.

Pihaknya merinci seluruh aktivitas sekolah rakyat yang saat ini tersebar di Bali direncanakan akan dipusatkan ke Kabupaten Karangasem. Proses integrasi dan perpindahan ini ditargetkan terealisasi pada tahun ajaran baru ini dengan memanfaatkan momentum libur sekolah. Seluruh siswa SRMP 17 Tabanan dipastikan akan ikut dipindahkan ke fasilitas baru yang telah disediakan lengkap di Karangasem, termasuk jajaran guru dan pegawainya. “Untuk yang sekolah di sini akan digabung di Karangasem. Direncanakan di tahun ajaran baru ini sudah mulai pindah, sekitar masa liburan. Di sana fasilitas seperti tempat tidur sudah disediakan, termasuk guru dan pegawainya juga ikut ke sana,” katanya.

Saat ini, kata dia, pemerintah juga tengah gencar melakukan perekrutan guru dan tenaga kependidikan baru untuk memperkuat ekosistem seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Ke depannya, format sekolah akan terintegrasi (satu kawasan mencakup seluruh jenjang), dengan nomenklatur resmi yang masih menunggu regulasi pusat.

Program sekolah rakyat bentukan pemerintah ini rupanya mendapat respons yang luar biasa dari masyarakat Bali. Untuk tahun ajaran baru mendatang, total kuota yang disediakan se-Bali sebenarnya hanya berjumlah 270 siswa dengan rincian masing-masing 90 kuota untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. “Informasi dari Bapak Menteri bahwa jumlah pendaftar saat ini telah membeludak hingga menembus angka 400 calon siswa dari seluruh Bali. Pada acara open house yang dihadiri Presiden hari ini saja, tercatat ada sekitar 150 calon siswa lintas jenjang beserta orangtua yang hadir langsung,” pungkasnya. (bgn020)26060718

Mangupura, Baliglobalnews
Anggota DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan I Gusti Lanang Umbara turut merespons perhatian Presiden Prsbowo Subianto terhadap sampah di Pulau Bali, termasuk di Kabupaten Badung.
Presiden Prabowo Subianto menyetil penangan sampah di Bali yang mengakibatkan pantai dikotori sampah pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin 2 Januari 2026.
Lanang Umbara menilai teguran tersebut adalah bukti kasih sayang dan perhatian Presiden terhadap Pulau Dewata. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden, atas kepedulian dan kecintaannya pada Pulau Bali. Teguran ini memacu dan mengingatkan kami semua untuk sadar menjaga kebersihan,” ujarmya beberapa wsktu lalu.
Lanang Umbara mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, Lanang juga membeberkan realitas lapangan yang dihadapi pemerintah daerah terkait asal-usul sampah yang membanjiri pantai.
Dia juga meluruskan bahwa tumpukan sampah yang kerap viral di media sosial bukanlah semata akibat kelalaian warga Bali. Berdasarkan data lapangan, mayoritas sampah di pesisir adalah sampah kiriman yang terbawa arus laut. “Realita yang sesungguhnya, sampah-sampah yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ton itu, 80 persen adalah dari pulau luar Bali yang terdekat,” katanya.
Sampah tersebut, kata dia, dibuang ke sungai di wilayah lain, hanyut ke laut, dan terbawa angin musim. Saat angin musim barat, sampah menumpuk di pantai wilayah barat seperti Kuta, Kedonganan, dan Canggu. Sebaliknya, saat musin timur, sampah menyasar Tanjung Benoa.
Oleh karena itu, fia meminta agar fenomena sampah lintas wilayah ini menjadi perhatian serius (concern) Pemerintah Pusat. “Bali adalah pulau pariwisata, wajah Indonesia. Keindahan dan kebersihannya harus dijaga. Karena ini sampah lintas pulau, Pemerintah Pusat harus ikut turun tangan menanganinya,” katanya.
Karena itu, dia mengharapkan adanya penyelesaian sampah di julu yaitu di barat Pulau Bali. “Kalau di Barat Pulau Bali sampahnya tertanganidengan baik, pada saat angin barat tidak terlalu banyak sampah dari barat akan terbawa ke Pulau Bali,” katanya.
Mengingat volume sampah kiriman yang begitu besar, Lanang menyampaikan permohonan mendesak kepada Presiden Prabowo terkait infrastruktur pembuangan.
Dia meminta rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung ditunda hingga fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) benar-benar beroperasi penuh. Hal ini krusial karena pemerintah daerah terbentur aturan dalam pengadaan alat secara mandiri.
“Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk menunda penutupan TPA Suwung hingga PSEL beroperasi. Agar sampah-sampah (kiriman) tersebut sementara dapat dibuang ke sana, dikarenakan kami tidak diperbolehkan membeli mesin incinerator sendiri,” katanya.
Lanang memastikan Pemkab Badung telah bekerja keras  menjaga kebersihan melibatkan TNI, Polri, desa adat, hingga ormas. Regulasi ketat pun sudah diterapkan. “Dari tingkat banjar sampai kecamatan, kami sudah melarang dan memberi sanksi tegas warga yang membuang sampah ke sungai,” katanya.
Dia berharap Presiden Prabowo juga menyerukan peringatan keras kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah. “Ini butuh kesadaran kolektif seluruh rakyat Indonesia. Jangan buang sampah ke sungai, karena akan terbawa ke laut dan menyebar ke mana saja, termasuk mengotori Bali,” pungkasnya. (bgn003)26020805

Denpasar, Baliglobalnews

Bukti kecintaan dan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kemajuan budaya nasional khususnya Bali ditunjukkan dengan mengutus Menteri Kebudayaan Bapak Fadli Zon membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 Sabtu 21 Juni 2025.

Presiden Prabowo belum bisa hadir membuka PKB, lantaran dirinya masih menjalani agenda kenegaraan yang sangat penting, yakni kunjungan resmi ke Federasi Rusia dan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang berlangsung pada 18 hingga 20 Juni 2025.

Juru bicara (jubir) Gubernur Bali I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati alias Goes Wawan meminta agar masyarakat jangan memelintir atau memutarbalikkan fakta terkait ketidakhadiran Presiden Prabowo. “Sebagai representasi penuh dari komitmen Pemerintah Pusat terhadap kemajuan budaya nasional, Bapak Presiden telah menginstruksikan Menteri Kebudayaan Bapak Fadli Zon, untuk mewakili dan membuka secara resmi PKB 2025 di Provinsi Bali. Ini adalah bentuk nyata dari perhatian dan dukungan beliau terhadap pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, khususnya seni dan tradisi Bali yang luhur,” katanya pada Rabu (18/5/2025).

Menurut dia, Pemprov Bali sangat memahami keinginan seluruh masyarakat Bali agar Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir langsung membuka Pesta Kesenian Bali tahun 2025. “Namun secara teknis, penerbangan dari Moskow menuju Jakarta memakan waktu paling cepat 16 jam. Maka dari itu, dengan pertimbangan waktu dan situasi dengan segala hal, kehadiran langsung Bapak Presiden di Bali pada tanggal tersebut tidak memungkinkan,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak memelintir ataupun mengaitkan ketidakhadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan narasi-narasi yang tidak berdasar. “Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia, milik seluruh rakyat Indonesia. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai budaya, mencintai Bali, dan mencintai rakyat Bali,” katanya. (*/bgn003)25061811

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Prabowo Subianto memiliki target ambisius agar Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Guna mencapai sasaran pertumbuhan tersebut bukan perkara mudah mengingat situasi perekonomian global yang saat ini masih dibayangi ketidakpastian.

Di samping itu, tren konsumsi masyarakat yang masih mencoba untuk kembali pulih diikuti dengan kondisi perindustrian domestik yang tengah diuji maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), kian menambah beban pemerintahan saat ini untuk mencapai target tersebut.

Meski demikian, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara bertahap, dimulai dengan menyasar angka pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis (27/2/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menerapkan beragam kebijakan strategis mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus selama periode Ramadhan dan Lebaran.

“Kebijakan-kebijakan ini disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan stabilitas makroekonomi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan aktivitas konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Lebaran Idulfitri yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025,” kata Airlangga.

Secara umum, terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025.

Dalam hal ini, Pemerintah memfokuskan pada periode Ramadhan dan Lebaran yang selalu menjadi momentum pendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran, sektor industri non-migas seperti industri makanan dan minuman serta tekstil diprediksi akan mengalami peningkatan produksi guna memenuhi lonjakan permintaan. Sektor perdagangan besar serta eceran juga diperkirakan tumbuh berkat dorongan suplai domestik.

Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga selama Ramadhan 2025 menjadi motor penggerak utama ekonomi.

Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan insentif listrik diterapkan pula untuk menjaga daya beli masyarakat selama bulan Ramadan.

Optimalisasi Bansos dan THR

Guna menggenjot tingkat konsumsi masyarakat, Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. Penyaluran ini difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Selain itu, Pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025.

“Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadhan dan Lebaran,” terang Airlangga.

Pemerintah juga memastikan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta agar tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran.

Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

Stimulus Ramadhan dan Idul Fitri

Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa kebijakan stimulus selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi, Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 H.

Pertama, Pemerintah kembali menerapkan diskon harga tiket pesawat. Diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6 persen, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2 persen – 14 persen yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret – 7 April 2025.

Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran.

Kedua, penerapan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk perjalanan jauh selama periode mudik. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan tempat istirahat (rest area) yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

Ketiga, Pemerintah meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari – 28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75 triliun hingga 77 triliun.

Selain itu, terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14 – 30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mal, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program ini menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Keempat, penerapan Program Pariwisata Mudik Lebaran. Dalam program ini, Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama.

Kelima, Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif.

Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025.

Melalui langkah tersebut, Menko Airlangga berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

Tak hanya mengguyur berbagai stimulus selama periode HKBN, Pemerintah turut paket stimulus ekonomi saat ini yang berlaku juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.

Beberapa di antaranya: Pertama, diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadhan.

Kedua, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV) sebagai insentif berupa untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV).

Ketiga, PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid) untuk pemberian insentif kendaraan listrik dan hibrida (hybrid) yang diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.

Keempat, PPh DTP Sektor Padat Karya yang diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kelima, stimulus perpajakan dalam kegiatan usaha bullion. Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank diharapkan dapat meningkatkan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bank emas alias bullion bank.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah bakal terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

Adapun realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99 persen dari target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun.

Capaian KUR ini telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif. Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.

Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.

Berbagai stimulus yang digelontorkan diharapkan akan mampu menjadi pengungkit roda perekonomian nasional guna ekonomi yang terus tumbuh. (ant/bgn003)25030309