Tabanan, Baliglobalnews

Jelang rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Pasar Tradisional Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada Kamis (2/2/2023), Kapolda Bali Irjen Pol Drs. I Putu Jayan Danu Putra, didampingi Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Candra, mengecek keamanan dan kesiapan pasar setempat.

“Pengecekan pasar tradisional Baturiti ini dilakukan, karena menjadi obyek kunjungan Presiden Joko Widodo selama melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Bali,” katanya.

Jenderal bintang dua itu juga mengatakan pengecekan juga untuk memastikan keamanan dan kesiapan dari pasar tradisional Baturiti.

Dari peninjauan tersebut, Kapolda juga mengkroscek lapak tempat pedagang yang berjualan. Dia menjelaskan, total ada 183 unit yang terdiri atas 87 unit kios, pedagang bermobil 17 unit, pasar senggol 20 unit di area Pasar Tradisional Baturiti. “Kami pastikan bahwa tempat parkir,  jalan masuk menuju pasar Baturiti dalam keadaan aman, termasuk lingkungan di sekitar pasar tradisional Baturiti,” katanya.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolda turut didampingi Asisten 2 Pemerintahan Kabupaten Tabanan AA Dalem Trisna Ngurah, Kapolsek Baturiti Kompol Ida Bagus Putu Mertayasa, Kabag Ops Polres Tabanan Kompol I Nyoman Sukadana, Perbekel Desa Baturiti I Ketut Matra, Kapolda Bali dan rombongan diterima Koordinator Pasar Tradisional Baturiti I Ketut Suardana. (bgn008)23020204

Gianyar, Baliglobalnews

Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengaku kagum atas selesainya pembangunan Pasar Seni Sukawati yang terletak di Kabupaten Gianyar, Bali, yang saat ini sudah tertata dan bersih.

“Pasar Seni Sukawati mengalami perubahan yang sangat drastis. Salah satunya penataan produk-produk yang lebih rapi dan tertata. Saya berharap Pasar Seni Sukawati akan semakin dikenal,” kata Jokowi di Gianyar, pada Rabu (1/2/2023).

Pasar yang telah berdiri sejak tahun 1985 tersebut, sempat mengalami kerusakan dan saat ini telah selesai dilakukan pembangunan. “Ini adalah pasar rakyat, kita dulu ingat yang lama seperti apa dan sekarang kita lihat yang baru seperti apa. Inilah pasar rakyat yang kita harapkan gaungnya Pasar Sukawati ini akan makin baik ke depannya,” katanya.

Presiden juga berharap agar wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali akan makin meningkat. Apalagi setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu.

“Kita juga tahu setelah PPKM dicabut, PPKM telah dicabut di akhir Desember tahun lalu, kita harapkan turis-turis akan makin banyak ke Pulau Dewata, Pulau Bali, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Pasar Seni Sukawati terdiri dari tiga bagian bangunan yaitu blok A, B, dan C. Blok A memiliki 779 los pedagang, Blok B 31 kios, dan Blok C memiliki 525 los dan 64 kios yang dibangun dengan anggaran Rp 161 miliar. Pembangunan pasar tersebut telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono  menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Seni Sukawati tidak hanya membangun pasar, tapi juga fasilitas parkir _basement_ dan jumlah kios yang lebih banyak dari sebelumnya.

“Jadi kami tidak hanya membangun bangunan untuk pasar, tapi juga membangun fasilitas parkir di basement untuk mengatasi kemacetan. Selain itu juga, kios pasar yang dibangun lebih banyak untuk menampung pedagang yang lebih banyak lagi. Sehingga pasar sudah lebih nyaman untuk turis domestik dan mancanegara,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peresmian ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (bgn008)23020203

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis paru-paru, dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P, mengenai aktivitas keseharian tenaga medis yang bertugas menangani pasien COVID-19.

“Dokter Faisal lagi di mana? Sepertinya sedang tidak bertugas?” tanya Presiden pada awal pembicaraan melalui panggilan video yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu pagi.

Kepada Presiden, dokter Faisal menceritakan kegiatan sehari-hari dan risiko para dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

Dokter yang bertugas menangani pasien COVID-19 di Rumah Saki Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta itu pernah terinfeksi virus corona tipe baru (SARS-CoV-2).

“Hari ini saya pertama masuk Pak, setelah saya menjalani perawatan. Saya terkena COVID-19, jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam,” kata Faisal.

“Kemarin rontgen terakhir dan sudah di-swab. Saya dinyatakan sudah boleh bertugas. Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas,” katanya.

Presiden bersyukur Faisal sudah sembuh dan kemudian bertanya tentang penanganan pasien COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso.

Faisal, dokter spesialis paru-paru lulusan Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa perawatan pasien COVID-19 di RSPI dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

“Alat medis insyaAllah tersedia. Tenaga mungkin masih tetap kurang. Pasien makin bertambah,” katanya.

Faisal juga menuturkan kegiatan kesehariannya merawat pasien, termasuk usahanya memberikan perhatian lebih kepada pasien yang menghadapi kebosanan saat menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit.

“Saya biasa sama pasien-pasien sering agak lama. Di samping periksa, walaupun saya sesak karena tertutup oleh APD, saya suka bercanda-bercanda. Terakhir itu saya kasih semangat buat pasien supaya pasien tetap berpikir positif untuk dapat hasil negatif swab-nya,” katanya.

“Saya bisa bayangkan betapa beratnya bertugas menangani COVID-19 ini,” kata Presiden.

Dokter Faisal kemudian menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk disiplin melakukan 3M, mengenakan masker, mencuci tangan secara berkala, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19.

“Pakai masker, mencuci tangan, menghindari berkumpul-kumpul. Mudah-mudahan kita bisa lewati pandemi ini,” katanya.

Pada akhir perbincangan, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi para dokter dan tenaga medis Indonesia dalam merawat pasien COVID-19.

“Saya menyampaikan terima kasih, mengapresiasi yang tinggi, menghargai kerja keras yang tinggi dari para dokter dan tenaga medis yang berjuang,” katanya.(bgn123)20092713

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memastikan Presiden Joko Widodo telah mensahkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) Piala Dunia U-20 tahun depan.

“Mudah-mudahan setelah adanya Inpres dan Keppres itu, semua pekerjaan dan persiapan semakin lancar,” kata  Zainudin dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.

Zainudin melanjutkan, Inpres Nomor 8 tahun 2020 ini mengenai Dukungan Penyelanggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.

Dalam Inpres tertanggal 15 September 2020 itu, Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), para gubernur dan wali kota tempat laga Piala Dunia U-20 berlangsung agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan turnamen tersebut.

15 menteri lainnya juga disebutkan dalam Inpres. Ke-15 menteri itu adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri PUPR.

Kemudian, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informastika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Pemuda dan Olahraga.

Presiden juga memberi perintah kepada Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BPKP.

Keppres yang juga ditetapkan pada 15 September 2020 adalah Keppres Nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.

Panitia Nasional Penyelenggara Piala Dunia U-20 tahun depan itu disebut dengan ‘Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committee’ (INAFOC) yang  berkedudukan di Jakarta dan terdiri dari Panitia Pengarah dan Panita Pelaksana.

Ketua Panitia Pengarah dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga menjadi Ketua Panitia Pelaksana INAFOC.

Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas sebagai Ketua Pelaksana bidang Sarana dan Prasarana, sementara Ketua Umum PSSI menjadi Ketua Pelaksana Bidang Prestasi Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Piala Dunia U-20 diadakan dari 20 Mei sampai 12 Juni 2021 di Indonesia.

Turnamen digelar di Stadion Gelora Sriwijaya (Palembang), Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya) dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali). Sesuai permintaan FIFA, setiap stadion  harus dilengkapi dengan lima lapangan penunjang untuk tempat berlatih tim peserta dan wasit. (bgn123)20091705

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo melantik 20 orang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Pelantikan itu didahului dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 91/P/2020 tertanggal 11 September 2020 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 92/P/2020 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 93/P/2020 tertanggal 14 September 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada UUU RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata ke-20 orang duta besar Indonesia itu, mengucapkan sumpah mengikuti pernyataan Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Saat membacakan sumpah, para duta besar mengenakan masker serta pelindung wajah. Pengucapan sumpah itu juga disaksikan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, serta Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan undangan lain dalam jumlah terbatas.

Ke-20 duta besar Indonesia yang dilantik itu adalah:

1. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes LBBP RI untuk Tahta Suci Vatikan berkedudukan di Vatikan.
2. Ratu Silvy Gayatri, Dubes LBBP RI untuk Republik Finlandia merangkap Estonia berkedudukan di Helsinki.
3. Kamapradipta Isnomo, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia berkedudukan di Stockholm.
4. Adam Mulawarman Tugio, Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Pakistan berkedudukan di Islamabad.
5. Ridwan Hassan, Dubes LBBP RI untuk Qatar berkedudukan di Doha.
6. Mayor Jenderal TNI (Purn) Imam Edy Mulyono, Dubes LBBP RI untuk Republik Bolivariana Venezuela, merangkap Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St Lucia, Dominica (Commonwealth), dan St Vincent & The Grenadies berkedudukan di Karakas.
7. Sukmo Harsono, Dubes LBBP RI untuk Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua, berkedudukan di Panama City, Panama.
8. Muhammad Lutfi, Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat berkedudukan di Washington DC.
9. Mohamad Hery Saripudin, Dubes LBBP RI untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo Republik Mauritius, Republik Seychelles, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, dan Perwakilan Tetap untuk UNEP dan UN-HABITAT berkedudukan di Nairobi, Kenya.
10. Ronny Prasetyo Yuliantoro, Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan, berkedudukan di Teheran.
11. Hermono, Dubes LBBP RI untuk Malaysia berkedudukan di Kuala Lumpur
12. Suryopratomo, Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura berkedudukan di Singapura.
13. Hildi Hamid, Dubes LBBP RI untuk Republik Azerbaijan, berkedudukan di Baku.
14. Wisnu Edi Pratignyo, Dubes LBBP RI untuk Republik Namibia merangkap Republik Angola berkedudukan di Windhoek.
15. Mayerfas, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW berkedudukan di Den Haag.
16. Andri Hadi, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa berkedudukan di Brussel.
17. Herry Sudrajat, Dubes LBBP RI untuk Republik Mozambik merangkap Republik Malawi berkedudukan di Maputo.
18. Denny Abdi, Dubes LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam berkedudukan di Hanoi.
19. Mohamad Irzan Djohan, Dubes LBBP RI untuk Kesultanan Oman berkedudukan di Muskat.
20. Agung Kurniadi, Dubes LBBP RI untuk Republik Ekuador, berkedudukan di Quito. (bgn123)20091402

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo meminta agar kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dapat ditingkatkan. “Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (8/9).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak” melalui “video conference”.

Pilkada Seretak 2020 akan berlangsung pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pada 4-6 September 2020 lalu para bakal calon peserta pilkada sudah mendaftarkan diri ke kantor KPUD masing-masing.

“Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Oleh sebab itu yang pertama saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu,” tegas Presiden.

Selain memperingatkan ASN dan TNI/Polri, Presiden Jokowi juga meminta agar KPU dan KPUD tidak membiarkan narasi yang memecah-belah persatuan dan kesatuan.

“Kedua kita tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah,” kata Presiden. Presiden Jokowi pun mendorong para calon beradu program dan kontestasi gagasan.

“Beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah dan kita juga harus mendorong masyarakat mempelajari ‘track record’ calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, pemimpin terbaik,” ungkap Presiden. KPU dan KPUD juga diminta untuk bekerja keras menghasilkan pilkada yang berkualitas.

“Saya minta penyelenggara pilkada bekerja keras menghasilkan pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas dan transparansi,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pilkada itu sendiri.

“Saya juga mengharapkan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat aktivitis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan saya,” tambah Presiden.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sebelumnya sudah menyatakan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Untuk menjaga netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2020, Kementerian PANRB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN dan Bawaslu telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang akan ditandatangani pada 10 September 2020.

Tujuan dari penetapan SKB tersebut adalah menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020 serta mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN.

Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah tersebut sudah ditunda dari sebelumnya dijadwalkan pada 23 September 2020, namun akibat pandemi COVID-19 KPU pun merevisi pesta demokrasi lima tahunan di daerah tersebut. Rincian daerah yang akan melakukan pesta politik adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (bgn123)20090815

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri Kabinet Indonesia Maju membuat langkah-langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran, keluarga dan pilkada.

“Hati-hati saya perlu sampaikan yang namanya klaster kantor, klaster keluarga hati-hati, yang terakhir juga klaster pilkada, hati-hati, agar ini selalu diingatkan,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan topik “Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021” yang diikuti langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta sejumlah pejabat terkait termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

“Karena yang selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum, tempat-tempat publik, tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster yang tadi saya sampaikan,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, penyebaran di klaster perkantoran dan keluarga karena masyarakat sudah merasa aman sehingga melonggarkan protokol kesehatan.

“Di klaster keluarga karena kita sampai di rumah merasa aman justru di situ harus hati-hati, dalam perjalanan sudah masuk kantor merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan,” ucap Presiden menambahkan.

Sedangkan untuk klaster pilkada, Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk memberikan tindakan tegas.

“Dan yang ketiga saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi, betul diberikan ketegasan betul Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada pilkada karena sudah jelas di PKPU-nya jelas sekali. Jadi ketegasan saya kira Pak Mendagri dengan Bawaslu agar ini betul-betul diberi peringatan keras,” perintah Presiden.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pasien positif COVID-19 paling banyak ditemukan di klaster permukiman dan perkantoran.

Sedangkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa penularan COVID-19 di Kota Bogor, dari klaster keluarga saat ini menempati peringkat tertinggi dibandingkan penularan dari penyebab lainnya yaitu sebanyak 48 klaster keluarga dengan 189 kasus per 30 Agustus 2020.

Sementara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan adanya temuan pelanggaran protokol kesehatan pada periode pendaftaran peserta pilkada serentak di 270 daerah, 4-6 September 2020 karena banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi atau arak-arakan seperti di Kota Medan, Kota Solo, Kabupaten Karawang, dan Kota Surabaya.

Hingga Minggu (7/9) jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 194.109 orang dengan penambahan hari ini sebanyak 3.444 kasus. Terdapat 138.575 orang dinyatakan sembuh dan 8.025 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien suspek mencapai 89.701 dengan total spesimen yang telah diuji sudah sebanyak 2.433.752.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif yaitu DKI Jakarta (46.333), Jawa Timur (35.634), Jawa Tengah (15.351), Sulawesi Selatan (12.684), Jawa Barat (12.505). (bgn/ant)20090709

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa indikator perekonomian, seperti indeks manufaktur dalam Purchasing Manager Index (PMI), konsumsi masyarakat, dan ekspor sudah mulai merangkak naik, namun tetap perlu kerja keras untuk menghindari zona resesi di kuartal III 2020.

Presiden Jokowi mencontohkan PMI Manufaktur Indonesia sudah kembali ke atas 50 poin di Agustus 2020, atau sudah ke level normal.

“Misalnya kerja Purchasing Manager Index sudah kembali masuk ke angka 50-an. Ini sudah berarti pada posisi normal. kemudian juga pajak juga mulai angkanya naik, meskipun belum pada posisi normal,” kata Presiden dalam pengarahan kepada para gubernur dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.

Namun, Presiden Jokowi tetap mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan masyarakat. Dia meminta agar para gubernur mengendalikan porsi gas dan rem untuk menyeimbangkan kebijakan penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

“Karena apabila kurva COVID-19 ini tidak bisa kita tekan dengan cepat apalagi angka kematian tidak bisa kita turunkan dengan tajam, dan angka kesembuhan tidak bisa kita tingkatkan secara drastis maka situasi ketidakpastiannya akan terus berlanjut,” katanya.

Presiden minta pemerintah daerah memberikan rasa aman kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan produktif dalam kembali berjalan.

“Betul-betul harus kita jaga jangan sampai membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman, dan akan menyebabkan dunia usaha tidak mau bergerak, tidak bisa bergerak, mereka selalu menyampaikan wait and see,” jelas Presiden Jokowi. (bgn/ant)20090102

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berpartisipasi pada Sidang ke-75 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan menyampaikan pidato dalam sesi Debat Umum, yakni sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia.

Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB, yang menurut rencana digelar pada 21 September hingga 2 Oktober 2020, secara virtual akibat situasi pandemi COVID-19, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri RI.

“Presiden RI, dalam pidatonya, akan mengangkat pentingnya mempertahankan relevansi peranan PBB, termasuk dalam merespons berbagai tantangan global yang terjadi saat ini,” kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI Grata Indah Werdaningtyas dalam keterangan pers virtual, Kamis.

Peran PBB yang dimaksud itu terkait pula dengan bagaimana lembaga multilateral tersebut mengatasi pandemi COVID-19 serta dampak berbagai dimensi yang ditimbulkannya, terutama di bidang perekonomian.

Presiden Jokowi juga akan menyampaikan harapan masyarakat dunia terhadap PBB, pada usia organisasi dunia itu yang ke-75 tahun, agar dapat memberikan solusi dan hasil nyata melalui program-program yang dijalankan.

“Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki komitmen untuk turut menjaga keberadaan sistem multilateralisme dan peran PBB sebagai platform utama dalam mengatasi berbagai tantangan global,” kata Grata.

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, untuk pertama kalinya, akan digelar secara langsung dan virtual. Terdapat pembatasan jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara fisik, sementara pejabat tinggi akan menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya (pre-recorded message).

Selain presiden yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato, sejumlah menteri juga akan menghadiri rangkaian acara Sidang ke-75 Majelis Umum PBB secara virtual, antara lain menteri luar negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (bgn/ant)20082712

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tata niaga yang tidak sehat dan mengorbankan kepentingan rakyat harus dirombak.

Presiden Jokowi saat menghadiri secara virtual Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Jakarta, Rabu (26/8), menjelaskan tata niaga yang tidak sehat akan memberikan kesempatan kepada pemburu rente. Apalagi, jika tata niaga yang tidak sehat tersebut terjadi pada sektor strategis, seperti pangan, obat-obatan (farmasi) dan komoditas energi.

Maka itu, Presiden menegaskan penting untuk mereformasi tata niaga yang tidak sehat dan juga merombak birokrasi perizinan.

“Dan yang menjadi korban tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat, rakyat harus menanggung akibat tata niaga tidak sehat, Oleh karena tata niaga yang memberi kesempatan kepada pemberi rente harus dirombak,” kata Presiden yang memberikan pengarahan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden mengajak aparat penegak hukum untuk memberi perhatian khusus kepada masalah tata niaga dan birokrasi perizinan tersebut.

Tata niaga dan perizinan, kata Presiden, harus diperbaiki. Efektivitas dan transparansi perlu diutamakan, dengan memanfaatkan proses digitalisasi sehingga memudahkan masyarakat.

“Regulasi kita perbaiki, tata kerja birokrasi kita sederhanakan dan transparansikan serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi, yang mudah diakses rakyat harus terus kita kembangkan,” ujarnya.

Kepala Negara mengingatkan lambannya birokrasi perizinan selama ini bukan hanya mengganggu pelaku usaha besar, tapi juga pelaku usaha menengah, kecil hingga mikro, sehingga sangat berdampak pada perekonomian nasional.

“Yang terhadap perizinan bukan hanya pelaku usaha besar, tapi juga pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta, yang menjadi penopang utama perekonomian kita,” ujar Kepala Negara. (bgn/ant)20082608