Denpasar, Baliglobalnews

Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Koster, menerima kunjungan kerja Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, beserta jajaran di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (7/4).

Ny. Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat, khususnya kepada para penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Untuk itu, perhatian dari Pemerintah Pusat direspons positif oleh pemerintah daerah dengan bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat yang salah satunya dengan penyediaan data penyandang disabilitas yang terintegrasi, sehingga ketika ada penyaluran bantuan ataupun program dari Pemerintah Pusat, Bali siap dengan data yang akurat, terintegrasi dan terupdate terkait kondisi saudara kita para penyandang disabilitas.

Wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri itu menyampaikan berkaca dari pelaksanaan vaksinasi khusus disabilitas yang dilaksanakan tahun lalu dimana saat itu kita mengalami kendala terkait data, dimana data antar dinas tidak sinkron dan banyak data lama yang belum diperbarui. Tentu saja hal ini memperlambat kerja kita dalam melayani saudara kita kaum disabilitas. Untuk itu kedepannya, data harus benar benar akurat sehingga bantuan ataupun program yang diberikan dapat segera tersalurkan dan tepat sasaran.

Bunda Putri juga menambahkan data yang akurat dan terintegrasi selain digunakan untuk penyaluran program agar tepat sasaran, juga digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan serta mendata kaum disabilitas yang masih  produktif sehingga kita bisa membantu mereka  dengan permodalan ataupun pelatihan keterampilan sehingga mereka menjadi mandiri  dan berdaya.

Ny. Koster juga mengajak seluruh kader PKK sampai ke tingkat dasa wisma untuk membantu melakukan pendataan kaum disabilitas di desanya dan disampaikan secara berjenjang, sehingga nantinya kita memilki data yang benar benar akurat. Data yang baik akan mempermudah kerja kita bersama dalam mewujudkan kemandirian kaum disabilitas.

Pendamping orang nomor satu di Bali itu juga mengajak seluruh komponen masyarakat baik negeri maupun swasta untuk bersinergi dalam membangun kemandirian kaum disabilitas baik dengan pelatihan keterampilan maupun bantuan permodalan. Mari kita lihat mereka bukan sebagai seseorang  yang punya kekurangan, tetapi lihat kelebihan yang mereka miliki , sehingga kita lebih semangat memberdayakan mereka.

Sementara itu, Angkie Yudistia menyampaikan kunjungan kerja ke Bali kali ini salah satunya bertujuan untuk bersinergi dalam rangka penyajian data disabilitas di Provinsi Bali yang lebih akurat. Pihaknya meminta agar pendataan dapat diselesaikan segera. Keluarga penyandang disabilitas diharapkan dukungannya untuk menyampaikan data yang sebenarnya terkait kondisi keluarganya sehingga data yang masuk sesuai kondisi di lapangan. Data ini sangat penting sebagai administrasi kependudukan, akses pendidikan serta kesehatan.

Kegiatan pada siang hari ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Putu Anom Agustina dan Kepala Disperindag I Wayan Jarta serta perwakilan Dinas Sosial kabupaten / kota. (bgn003)22040722

Badung, Baliglobalnews

Tiba di Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan langsung meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung, pada Jumat, (8/10) pagi.

Di Taman Hutan Raya tersebut, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, berjalan kaki di atas jembatan kayu menelusuri kawasan hutan mangrove sejauh 500 meter hingga menara pandang.

Ketika berjalan kaki, Presiden dan Ibu Iriana mendapatkan penjelasan dari pengelola Taman Hutan Raya, Komang Tri, tentang kawasan hutan mangrove tersebut. Komang Tri menjelaskan bahwa kawasan hutan mangrove tersebut direhabilitasi sejak tahun 1992.

“Luas kawasan ini 268 hektare. Sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sejak 1992 direhabilitasi dan berhasil dengan baik. Saat ini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove,” katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektare. Dari luas tersebut, 19 hektare di antaranya termasuk kategori kerapatan jarang, serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektare.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mangrove, seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

Dari kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai prestasi dan komitmen ekonomi hijau Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20 pada KTT G20 tahun 2022 di Bali nanti.  Demikian siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. (bgn003)21100805

Nasional, Baliglobalnews

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan mengatakan wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak perlu ditanggapi secara serius oleh para pemangku kepentingan, karena merupakan hal yang tidak rasional.

“Memang hak orang menyampaikan pendapat terkait wacana ini, tetapi tidak perlu ditanggapi serius para pemangku kepentingan karena kita semua dari level masyarakat sampai ke para pejabat atau elite politik tunduk pada aturan konstitusi,” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Kamis, terkait wacana mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Ia mengatakan konstitusi negara sudah mengatur dengan jelas bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Artinya seorang presiden atau wakil presiden hanya boleh menjabat paling banyak 2×5 tahun.

Aturan konstitusi ini, kata dia, sudah tepat dalam sebuah negara demokrasi, karena kekuasaan yang tidak dibatasi selalu memiliki kecenderungan untuk korup.

Untuk itu, katanya lagi, konstitusi Indonesia telah membatasi kekuasaan itu, sehingga tidak perlu ada gagasan untuk menambah masa jabatan kepala negara, apalagi sampai dipolemikkan berbagai pihak.

Dosen Fakultas Hukum Undana itu mengatakan, perubahan masa jabatan kepala negara bisa terjadi melalui amendemen UUD 1945, namun tidak bisa mengamendemen konstitusi hanya secara khusus mengganti masa jabatan kepala negara.

“Usia amendemen konstitusi kita baru 19 tahun, lalu mau diamendemen lagi tentu itu tidak bagus, tidak memberikan kepastian hukum,” katanya pula.

Lebih lanjut Johanes mengatakan jika wacana ini digulirkan pihak tertentu dengan alasan kinerja kepala negara saat ini dinilai bagus, maka tidak tepat menjadi dasar untuk mengubah konstitusi.

“Kalau kinerja Presiden Joko Widodo saat ini dinilai bagus maka harus menjabat lagi, lalu bagaimana jika ada presiden-presiden selanjutnya korup, apakah konstitusi akan diamendemen lagi,” kata dia lagi.

Konsitusi, ujar dia, mengatur hal-hal prinsip atau pokok yang perubahannya tidak boleh dilakukan secara cepat.

Karena itu, Johanes meminta para pemangku kepentingan untuk tidak menanggapi serius wacana seperti ini, karena hanya menyita waktu dan tenaga yang semestinya difokuskan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak bagi kemajuan bangsa dan negara. (bgn123)21032530

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam rangka kunjungan kerja dan untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan terbatas dan menerapkan protokol kesehatan ketat, Senin, lepas landas menuju Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Presiden dan rombongan bertolak menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekira pukul 10.05 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Kepala Negara diagendakan untuk langsung meninjau lokasi terdampak bencana banjir yang berada di Kelurahan Pakauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dengan perahu karet.

Dalam kunjungan kerja dan peninjauan kali ini, Presiden juga akan meninjau lokasi terdampak lainnya seperti Jembatan Mataraman.

Jembatan tersebut aksesnya terputus karena bencana banjir hingga Presiden menilai amat perlu untuk mendatangi posko pengungsian demi meninjau kondisi warga terdampak serta kesiapan bantuan yang diberikan kepada mereka.

Selepas kegiatan tersebut, Presiden dan rombongan terbatas akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor untuk bertolak kembali menuju Jakarta.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Selatan di antaranya ialah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (bgn123)21011805

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penyelenggaraan Festival Diskon Nasional (FDN) merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

“Pandemi ini mendorong kita semua untuk melakukan terobosan dan berbagai inovasi agar perekonomian bergerak kembali. Untuk itu pemerintah menyelenggarakan FDN sebagai bentuk dukungan kepada UMKM di Tanah Air,” ujar Presiden Jokowi dalam video pembukaan Festival Diskon Nasional, Rabu.

Pada video tersebut, Jokowi juga mengajak semua pihak untuk menunjukkan rasa bangga terhadap produk lokal.

“Mari kita tunjukkan rasa bangga kita pada produk asli Indonesia hanya di Festival Diskon Nasional,” kata Presiden.

Dalam video itu, sejumlah menteri juga menyampaikan pesan dalam acara FDN itu, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengajak untuk membeli produk Indonesia. “Jadi patriot bangsa, dan belilah produk Indonesia,” kata Luhut.

Dalam video itu tak ketinggalan juga Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bangga terhadap merek lokal dengan kualitas dunia.

“Sebagai kolektor sneakers saya sangat bangga ada merek lokal yang berkualitas dunia,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan bukti kesetiaan masyarakat terhadap produk lokal yakni dengan mendukung UMKM Nasional.

“Mau buktikan kesetiaan sama produk lokal, waktunya dukung UMKM nasional,” ucapnya.

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Wury Ma’ruf Amin mengajak masyarakat untuk berbelanja dalam event FDN mulai 16 hingga 31 Desember 2020.

“Siap-siap belanja dari tanggal 16 Desember sampai 31 Desember 2020, nikmati program diskon barang UMKM terbesar se-Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan FDN itu mengusung tema “Beli Satu Tumbuh Seribu”, yang akan melibatkan empat Bank Himbara, 24 BUMN dan afiliasi, 65 mitra e-commerce, 5.000 merchant konvensional, 211.000 merchant UMKM, dan lima uang elektronik.

Dalam pelaksanaan FDN itu, Kementerian BUMN dan sejumlah perusahaan BUMN berkolaborasi menyelenggarakan FDN pada 16-31 Desember 2020.

Penyelenggaraan event dapat dilakukan secara online maupun offline, di mana informasi produk dan diskon yang ditawarkan, serta informasi mengenai UMKM, merchant lokal atau BUMN yang berpartisipasi dapat diakses pada www.festivaldiskonnasional.com. (bgn123) 20121630

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka kunjungan kerja untuk meninjau langsung sejumlah proyek prasarana dan membagikan bantuan modal kerja.

Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas menuju Kabupaten Manggarai Barat dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, sekira pukul 09.15 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan, Presiden kemudian menuju Kampung Ujung dan kawasan Batu Cermin untuk melakukan peninjauan.

Selepas itu, Kepala Negara diagendakan untuk turut meninjau kelanjutan proyek pembangunan terminal multifungsi Labuan Bajo.

Terminal tersebut sebelumnya pernah ditinjau oleh Presiden pada 20 Januari 2020.

Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo juga akan memberikan bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha mikro dan kecil.

Selepas acara penyerahan bantuan modal kerja, Presiden dan rombongan terbatas akan langsung menuju Bandara Komodo untuk bertolak kembali menuju Jakarta.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur, di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. (bgn123)20100110

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo mengemukakan pentingnya kekompakan semua elemen bangsa dalam mengatasi penularan COVID-19 beserta dampak-dampaknya.

“Semua perlu kekompakan kita bersama. Persoalan ini terlalu besar untuk diselesaikan pemerintah sendirian,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, saat membuka Muktamar IV PP Parmusi Tahun 2020 melalui telekonferensi video.

“Kita harus bersatu, satu tekad, satu semangat, satu barisan dalam menghadapi situasi yang sulit ini,” kata Presiden.

Presiden mengharapkan kader Parmusi di seluruh Tanah Air bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lain untuk melindungi diri sendiri, melindungi kesehatan umat, serta melindungi keselamatan bangsa dan negara. “Sehingga kita bisa segera pulih dan bangkit kembali,” katanya.

Presiden mengemukakan bahwa tidak ada jalan lain untuk mencegah penyebaran COVID-19 selain disiplin menjalankan protokol kesehatan, disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari COVID-19.

Ia menekankan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit tersebut.

“Memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, menjaga wudhu, menjauhi kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak,” katanya. (bgn123)20092604

Internasional, Baliglobalnews

Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum (SMU) Ke-75 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara virtual.

“Memberikan pidato dari tapping, ‘kan sekarang kondisi COVID-19,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa.

Pidato Presiden Joko Widodo itu akan menjadi yang pertama sejak menjabat sebagai Presiden RI karena sebelumnya pada periode 2014—2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato untuk mewakili Indonesia di forum internasional tersebut.

“Presiden RI mendapat urutan pada hari pertama (22 September), sesi sore waktu New York (urutan ke-19), diperkirakan sekitar pukul 20.30 malam waktu setempat atau pukul 07.30 WIB pada tanggal 23 September 2020,” kata Heru.

Presiden Jokowi akan berpidato dalam sesi Debat Umum, yakni sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia.

Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB yang digelar pada tanggal 21 September hingga 2 Oktober 2020 secara virtual akibat situasi pandemi COVID-19.

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya akan digelar secara langsung dan virtual.

Terdapat pembatasan jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara fisik, sementara pejabat tinggi akan menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya (pre-recorded message).

Selain Presiden yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato, sejumlah menteri juga akan menghadiri rangkaian acara Sidang Ke-75 Majelis Umum PBB secara virtual, antara lain menteri luar negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri pun akan ikut menyampaikan pidato secara virtual, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. (bgn123)20092232