Tabanan, Baliglobalnews

Kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, mendapat apresiasi dan penghargaan berupa Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Daerah Bali.

Predikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Daerah Bali, Umar Ibnu Alkhatab kepada Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, dalam acara Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2021. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, JI. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Selasa (11/1) pagi.

Umar Ibnu Alkhatab mengatakan untuk memberikan standar kepatuhan ini Ombudsman mengambil beberapa kategori penilaian, seperti : pada sektor perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan. Dari Sembilan Kabupaten/Kota di Bali hanya tiga yang mendapatkan peredikat kepatuhan tinggi, diantaranya Kabupaten Tabanan, Klungkung dan Badung.

Dia berharap ke depan semua kabupaten/kota di Bali meningkatkan pelayanan publiknya, sehingga mendapatkan predikat kepatuhan tinggi atau predikat zona hijau dari Ombudsman RI. Dia juga berharap tahun 2022 ini, penerima predikat iepatuhan tinggi ini dapat menjaga komitmennya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel dan transparan.

Bupati Sanjaya sangat bersyukur telah mendapatkan predikat kepatuhan tinggi ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI, karena telah mendampingi Pemkab Tabanan dalam melakukan optimalisasi di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan. Kedepan diharapkan cakupan itu diperluas hingga menyeluruh di kabupaten Tabanan.

“Saya sangat menyadari bahwa pelayanan publik adalah bukti nyata kehadiran Negara di tengah masyarakat. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik, sebaliknya pelayanan yang buruk akan meninggalkan persepsi yang buruk pula,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengungkapkan sangat berkomitmen terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Terlebih dalam mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani yang salah satu kriterianya adalah pelayanan publik yang berkualitas.

“Guna meningkatkan kualitas tersebut, saya berharap Ombudsman RI tetap memberikan pendampingan kepada Pemkab Tabanan. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara Ombudsman RI Perwakilan Daerah Bali dengan Pemkab Tabanan, saya harap tetap berlanjut di masa yang akan datang,” katanya. (bgn003)22011107

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih Predikat Terbaik IV kategori Pengelolaan Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Hukum Nasional (JDIHN), yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Pusat Jaringan Dokumentasi, Informasi, dan Hukum Nasional  dalam acara penerimaan penghargaan JDIHN atau JDIHN Award, di Jakarta pada Kamis (2/12).

Penghargaan berupa piagam dan piala penghargaan tersebut secara langsung diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra, mewakili Gubernur Bali Wayan Koster.

Pertemuan undangan penerimaan penghargaan JDIHN atau JDIHN Award ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Acara yang diadakan setiap tahun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini sebagai pertemuan nasional pengelola JDIH dan sekaligus pemberian penghargaan Anggota JDIH terbaik Tahun 2021.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov Bali yang dikelola oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali meraih penghargaan terbaik IV pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2021 untuk Anggota JDIHN Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi.

Penghargaan tersebut diberikan, karena dinilai berhasil mengelola sistem JDIH dengan kinerja terbaik serta melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat dengan maksimal.

Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly,  menyampaikan bahwa JDIHN Award merupakan bentuk motivasi untuk mendorong pemberian informasi hukum secara lengkap cepat dan akurat sebagai basis data informasi dan dokumen hukum sesuai dengan tema yang diangkat yakni JDIHN Menyongsong Digital Goverment.

Selain itu, Anugrah JDIHN ini diberikan atas kerja keras dan inovasi para pengelola JDIH dalam meningkatan pelayanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum.

“Prestasi yang ditorehkan hari ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembangunan hukum di tanah air. Semoga capaian ini bisa menjadi inspirasi Anggota JDIHN lainnya untuk mengelola JDIHnya masing-masing sesuai dengan standar yang ditetapkan dan terus melakukan inovasi-inovasi lainnya,” katanya.

Yasonna mengharapkan dengan diterbitkannya hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH secara menyeluruh pada semua Anggota JDIH pada tahun ini, semua Anggota JDIHN dapat melakukan evaluasi internal dan pembenahan dalam pengelolaan JDIH masing-masing. “Semoga di tahun 2022 seluruh Anggota JDIHN dapat memberikan kinerja yang terbaiknya,” katanya.

(bgn003)21120223