Badung, Bali Global News

KPU Kabupaten Badung melakukan pendampingan pengelolaan anggaran beserta realisasinya kepada Kecamatan Kuta Selasa (18/8). Pendampingan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Badung ini dirangkai dengan rapat evaluasi anggaran bagi PPK dan PPS se-Kecamatan Kuta.

Dalam rapat ditekankan mengenai penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang tepat. Pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan rutin di tingkat PPS diharapkan dapat berjalan maksimal yang diimbangi dengan kelengkapan administrasi yang tepat.

Kesempatan tatap muka yang jarang ini pun dimanfaatkan oleh PPS dan Sekretariat PPS untuk menyampaikan permasalahan terkait anggaran dan solusinya. Diharapkan, pelaksanaan evaluasi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang anggaran beserta pengelolaannya. (bgn/hms)20081832

Denpasar, Baliglobalnews

Sebagai warisan budaya dan kearifan lokal yang adiluhung, olahraga pencak silat harus mendapat dukungan dan dilestarikan. Hal itu disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perguruan Pencak Silat (PPS) Kertha Wisesa di Ruang Tamu Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (13/8).

Gubernur Koster mengatakan pelestarian budaya dan kearifan lokal sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Oleh karena itu Gubernur sangat mengapresiasi keberadaan perguruan pencak silat yang ada di Bali seperti PPS Kertha Wisesa. “Pencak silat ini warisan budaya dari leluhur yang harus kita jaga, bahkan kembangkan,” kata suami pendekar silat Ni Putu Putri Suastini Koster ini. Dalam rangka pelestarian budaya itu pula, Gubernur Koster menyambut baik permintaan menjadi penasihat DPW PPS Kertha Wisesa. Mantan anggota DPR RI tiga periode itu juga mengatakan mendukung rencana pembangunan padepokan silat di Kuta Utara paling cepat tahun 2021 mendatang. Dia berharap olahraga pencak silat bisa menunjukkan prestasi untuk mengharumkan nama Bali.

Ketua DPP PPS Kertha Wisesa, Ketut Widiana Karya, menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian Gubernur dan Pemerintah Provinsi Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengedepankan adat, budaya dan kearifan lokal Bali, salah satunya pencak silat. Itu sebabnya pihaknya meminta Gubernur  untuk berkenan menjadi Penasihat DPD PPS Kertha Wisesa Provinsi Bali. “Sebuah kehormatan atas kesediaan Bapak Gubernur untuk menjadi penasehat kami,” ujarnya. 

PPS Kertha Wisesa yang memiliki 27 ribu pesilat sabuk hitam ini mengaku merasa terayomi dengan perhatian yang ditunjukkan dan kesediaan Gubernur Bali  menjadi Penasihat DPD PPS Kertha Wisesa Provinsi Bali. Tampak hadir Sekretaris DPP PPS Kertha Wisesa Nyoman Selamat; Ketua DPD PPS Kertha Wisesa Provinsi Bali, AA Ngurah Gde Widiada; Ketua Harian Nyoman Merta, Dewan Guru Made Arka dan Dewan Pendekar.(bgn/hms)20081401

Mangupura, Baliglobalnews

KPU Kabupaten Badung melanjutkan bimbingan teknis hari kedua bagi tiga kecamatan Kamis (6/8). Bimbingan teknis lanjutan mengenai penyusunan DPHP dihadiri oleh Badan Adhoc tingkat kecamatan dan desa Kecamatan Mengwi, Kuta serta Kuta Selatan. Dalam kegiatan tersebut protokol kesehatan tetap dilaksanakan oleh peserta seperti cek suhu tubuh, jaga jarak dan penggunaan masker.

Ketua KPU Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menerangkan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh tim PPDP dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 merupakan upaya untuk menghadirkan data pemilih yang berkualitas.

”Melalui proses coklit ini kita dapat mengidentifikasi, mengubah, maupun melakukan penghapusan terhadap data-data yang sudah bersifat tidak memenuhi syarat (TMS). Upaya-upaya ini kita lakukan dalam rangka memutakhirkan data pemilih dan menghadirkan daftar pemilih yang berkualitas,” katanya.

Menurut Semara Cipta, time line coklit, penyetoran data hasil pemutakhiran PPDP ke KPU oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 14-21 Agustus 2020. Selanjutnya tanggal 22-27 Agustus 2020 upload dan download data pemilih A-KWK di KPU. Kemudian persiapan Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran di desa/kelurahan pada 28-29 Agustus 2020.

Pria yang akrab dipanggil Kayun Semara itu juga mengajak masyarakat khususnya di Gumi Keris untuk menggunakan hak pilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020.

Sedangkan Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana Putra mengungkapkan dua hari terakhir dari tanggal 5-6 Agustus 2020 menyelenggarakan bimtek untuk kegiatan penyusunan DPHP.

”Acara ini pada prinsipnya terbagi dalam dua kegiatan pokok. Yang pertama memang memberikan bimtek kepada rekan-rekan PPK dan PPS untuk kelanjutan dari pada tugas PPDP. Dimana PPS akan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran data yang nanti akan menjadi DPS,” katanya.

Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Badung yang sudah meluangkan waktu, kemudian sangat konsentrasi untuk penyelesaian kegiatan hari ini. ”Kedua kegiatan ini kami gunakan untuk mengevaluasi selama pelaksanaan coklit. Di antara persoalan-persoalan yang muncul memang beragam, tetapi yang terbanyak dari enam kecamatan seluruhnya sesuai kontrol yang diberikan dalam kuesioner,” katanya.

Para peserta bimtek sangat antusias dalam acara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Badung dengan menanyakan cara yang efektif dan efisien dalam menyusun DPHP coklit tahun 2020. (bgn/kpu)20080618

Mangupura, Baliglobalnews

KPU Badung menggelar Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) pada Rabu (5/8). Kegiatan dalam rangka pencocokan dan penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat desa/kelurahan.

Ketua KPU Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada PPS. ”Kami bangga bahwa dari 1.069 PPDP yang kami miliki 100% sudah dirapid test,” terangnya. 

Orang nomor satu di KPU Kabupaten Badung juga menambahkan terkait dinamika pelaksanaan tes rapid. ”Dinamika di lapangan selain PPDP sudah semuanya dilakukan rapid test, data-data yang direkap juga ada yang sudah selesai. Bahkan per tanggal 21 Juli 2020 sudah ada menyetorkan data pencocokan dan penelitian (coklit),” ucap pria yang akrab disapa Kayun Semara itu.

Mengenai substansi dari proses coklit, kata dia, bagaimana pencocokan data dari formulir A-KWK yang berisi data pemilih harus real dengan orang yang ada di lapangan yaitu keluarga, KK, dan pemilihnya. ”Berkaitan dengan mekanisme apakah dia ditulis tangan atau diprint itu proses efisiensi dan efektivitas saja, yang salah ketika PPDP kita bekerja hanya di atas meja dengan menyalin formulir model A,” katanya.

Pada sisi lain, KPU Provinsi Bali yang diwakili oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, AA Gede Raka Nakula, menyampaikan dalam pemilu era baru memang tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

”Terkait dengan proses coklit sendiri harus memiliki tiga komponen yang harus ada didalamnya. Yakni data harus komprehensif, akurat dan mutakhir. Memang agak berat ketika komponen itu dilakukan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Gung Nakula.

Ketua KPU Badung tahun 2013-2018 itu menambahkan, proses coklit merupakan penentu dalam pemilihan, terlebih akurasi data pemilih lebih banyak memiliki andil dalam hal partisipasi pemilih.   

Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana Putra menyinggung kaitan dalam Surat Dinas 612 yang harus diketahui PPK dan PPS. ”Pada SD 612 sudah dipastikan boleh melakukan proses pindah TPS. Misalnya di A-KWK yang bersangkutan tercatat di TPS 1 Darmasaba tapi akan pindah di TPS 2 Darmasaba. Di TPS 1 Darmasaba dia dicoret dengan kode 10, yang artinya bukan penduduk. Lalu di TPS 2 Darmasaba dia dimasukan dalam pemilih baru,” kata Gung Yusa.

Berkaitan dengan banyaknya pelaporan yang diamanatkan oleh SD 612, tetap harus dilaksanakan oleh PPS. ”Ini semua akan dibuatkan pola oleh team data, supaya rekan-rekan mengisi formulir yang ada. Tetapi kami meyakini bahwa teman-teman PPK dan PPS sudah melakukan kegiatan ini, hanya pelaporannya saja yang baru turun,” bebernya.

Terakhir pemaparan materi yang diberikan oleh operator program dan data Alit Mardangga mengenai mekanisme kerja PPS pasca PPDP telah selesai melaksanakan coklit

Pertemuan tatap muka ini tetap mengacu protokol kesehatan Covid-19, di antaranya cek suhu tubuh, penggunaan masker dan jaga jarak. Pada kegiatan hari pertama difokuskan pada Kecamatan Abiansemal, Kuta Utara dan Petang. Sedangkan hari kedua yang diselenggarakan 06/08/2020 akan difokuskan pada Kecamatan Mengwi, Kuta dan Kuta Selatan. (bgn/kpu)20080617