Tabanan, Baliglobalnews

Penundaan serentak pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 menuai kritik dan tanggapan dari Komisi I DPRD Tabanan. CPNS yang semula dijadwalkan mulai diangkat pada 1 Oktober 2024, kini mundur ke 1 Oktober 2025. Sementara pengangkatan PPPK 2024 yang seharusnya dimulai tahun ini, ditunda hingga 1 Maret 2026.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyampaikan tanggapannya pada Jumat (14/3/2025). “Pertama, kami masih menunggu pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Yang kedua, kami berharap bahwa kegiatan tersebut tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang kemarin,” ujarnya.

Omardani menekankan bahwa jika daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengangkatan lebih awal, maka harus diberikan celah dan ruang oleh Kemenpan-RB. “Kalau misalnya daerah punya kemampuan untuk melakukan itu, kenapa tidak. mudah-mudahan nanti kami juga bisa berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN,” jelasnya.

Dia juga menyoroti potensi kerugian bagi para calon PPPK jika penundaan ini berlarut-larut. “Kasian nanti jangan sampai satu tahun mereka hilang haknya walaupun nanti tetap dibayar. Tapi bayar mereka yang diterima itu kan tidak sesuai dengan posisi mereka jika mereka menjadi PPPK,” katanya.

Omardani mengungkapkan kemungkinan pengangkatan tidak harus serentak dan karena ini masih dinamis, karena dari Komisi II DPR RI justru menyebut Maret 2026 itu merupakan batas akhir pengangkatan PPPK yang telah lolos seleksi di 2024. “Ini yang mau kami telusuri dulu. Pastikan dulu. Kalau benar seperti itu, kami akan lakukan langkah-langkah seperti itu sesuai tahapan awal. Tidak semata-mata serentak pada Maret 2026. Itu batas akhirnya,” ujarnya.

Komisi I DPRD Tabanan akan lebih intens berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait regulasi ini. “Kami tidak ingin ada keresahan di kalangan pegawai, tanpa kepastian yang kami berikan, bahwa kami akan tetap komitmen sesuai dengan apa yang telah kita janjikan” pungkasnya. (bgn020)25031415

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan tengah melaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menyambut baik upaya pemerintah daerah ini.

Eka Putra berharap seluruh tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil akhir, berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas. “Seleksi PPPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Untuk itu, kami kami berharap seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas,” ujarnya pada Sabtu (7/12/2024).

Pihaknya juga menekankan bahwa pelaksanaan yang transparan akan menghasilkan pegawai dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Menurut dia, keberhasilan seleksi ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Tabanan.

Dia menyebutkan pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta dan memastikan prosesnya bebas dari intervensi apapun. Sehingga seluruh prosesnya berjalan dengan baik.

Maka dari itu, Eka Putra mengingatkan para peserta seleksi untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti setiap tahapan seleksi dengan penuh semangat. “Harapan kami, peserta yang lolos adalah mereka yang memiliki kemampuan, dedikasi, dan komitmen kuat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tabanan,” katanya.

Seleksi PPPK tahun 2024 di Kabupaten Tabanan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Dengan proses yang transparan dan akuntabel, seleksi ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. (bgn020)24120707

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa terus fokus pada beragam inovasi dan terbosan. Kali ini, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi salah satu prioritas selain peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang juga terus bergulir setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di sela tugas dinas kepemerintahan pada Rabu (3/4/2024).

Walikota Jaya Negara menjelaskan peranan tenaga kontrak dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di lingkungan Pemkot Denpasar sangatlah penting. Sehingga dengan adanya pengangkatan PPPK ini diharapkan mampu mendukung karir para tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Denpasar.

Dia menyebutkan pada APBD Tahun 2023 lalu, Pemerintah Kota Denpasar telah menaikan pendapatan gaji tenaga kontrak secara bertahap. Hal ini selain menyesuaikan dengan UMR yang telah ditetapkan, juga diharapkan mejadi pemacu semangat bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kinerja.

“Hal ini muaranya selain penyesuaian terhadap UMR, juga untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar,” ujarnya .

Tak haya itu, pada tahun 2023 lalu Pemkot Denpasar telah mengangkat dan menyerahkan secara resmi SK Walikota kepada 1.106 PPPK pada Kamis, (28/3). Jumlah tersebut meliputi 86 tenaga teknis, 537 tenaga kesehatan dan 483 guru. Sedangkan pada tahun 2024 i, Pemerintah Kota Denpasar secara resmi telah mengusulkan PPPK 4.602 formasi. Jumlah tersebut terdiri atas 4.111 tenaga teknis, 59 tenaga kesehatan dan 432 guru.

“ini merupakan program prioritas kami dalam mendukung dan menciptakan kesejahteraan pegawai sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya. (bgn003)24040309