Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo akhirnya memperpanjang penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Keputusan Presiden itu disampaikan dalam siaran live streaming pada Selasa (30/7) malam. Presiden menyatakan pemerintah selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” katanya.

Presiden menyatakan pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%.

Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan terpisah.

“Saya minta kita semua bisa bekerjasama dan bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Selain itu, kata Presiden, melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin.

Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, lanjutnya, Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun, berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” katanya. (bgn003)21072020

Badung, Baliglobalnews

Tim Yustisi Gabungan Kecamatan Mengwi memantau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Badung Bali, Selasa (20/7).Menurut Ipda I Gede Artawan, Panit 1 Sabhara Polsek Mengwi, pantauan PPKM Darurat bertujuan untuk menertibkan masyarakat yang melanggar imbauan pemerintah sesuai Instruksi Mendagri No.: 15 tahun 2021 maupun Instruksi Inmendagri No.: 16 tahun 2021 terkait larangan pedagang non esensial buka hingga hari ini tgl 20 Juli 2021.

“Pokoknya sekarang yang terpenting adalah menjaga masyarakat tetap disiplin prokes (protokol kesehatan) agar tidak jadi korban berikutnya,” katanya.PPKM darurat, kata dia, memperketat beberapa aturan seperti pelaksanaan shalat Idul Adha yang dilakukan di rumah masing-masing, pembagian daging qurban menggunakan kupon untuk menghindari terjadinya antrian, kerumunan dan pembatasan jam operasional pasar, dan pembatasan jumlah tamu untuk pernikahan sebanyak 30 orang dan  dilarang menggelar resepsi. (bgn003)21072010

Badung, Baliglobalnews

Tim Yustisi Gabungan Kecamatan Kuta Utara memantau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pantai Batu Belig, Banjar Batu Belig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, terutama terhadap pengunjung pantai baik lokal maupun asing.Hal itu dilakukan guna menekan penyebaran Covid -19 yang terus mengalami lonjakan. Apalagi rumah sakit di beberapa daerah tampak sibuk melayani mayarakat.”Kita hanya memberikan imbauan dan menindak pelanggar prokes sesuai Instruksi Mendagri No.: 15 tahun 2021 maupun Instruksi Inmendagri No.: 16 tahun 2021 terkait larangan warga masyarakat yang berkerumun di objek wisata pantai,” kata Waka Polsek Kuta Utara, AKP I Wayan Sudiartha, Selasa, (20/7).

Selain pantai, titik pemantauan juga menyasar jalur Batu Belig menuju Petitenget jalur rawan akan kerumunan seperti restoran, rumah makan dan pertokoan modern. “Disiplin protokol kesehatan hal paling penting saat ini,” katanya.Dia juga menyampaikan pelaksanaan shalat Idul Adha telah dilakukan di rumah masing-masing, bahkan pembagian daging qurban pun menggunakan kupon untuk menghindari terjadinya antrian/kerumunan.”Untuk pembatasan jam operasional pasar, dan pembatasan jumlah tamu untuk pernikahan sebanyak 30 orang dan  dilarang menggelar resepsi telah berjalan dengan baik,” ujarnya. (bgn003)21072009

Denpasar, Baliglobalnews

Selama pelaksanaan PPKM darurat ini, Kota Denpasar mampu menurunkan mobilitas warga hingga antara 10-20 persen. Mobilitas ini bisa diturunkan berkat adanya penyekatan di 11 titik pintu masuk Kota Denpasar. Juga adanya penutupan sektor non-esensial dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 Wita.Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Senin (19/7).Walaupun ada penurunan mobilitas warga, kasus positif Covid-19 di Denpasar masih tinggi.

Dimana dalam sehari, belakangan ini kasus positif Covid-19 masih berada di angka 300-an lebih, bahkan hari ini sudah menyentuh angka 400-an”Memang kasus masih tinggi dan tentu ini menjadi perhatian kita bersama karena masa inkubasinya virus covi 19 lama, bisa sampai 2 minggu, jadi tidak serta-merta kasus langsung turun begitu PPKM darurat diterapkan,” katanya.Dia berharap setelah PPKM darurat ini, dua minggu ke depan kasus akan melandai dengan catatan masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dengan disiplin dan ketatDia menyebutkan 66 persen kasus positif Covid-19 terjadi pada masyarakat yang belum divaksinasi Covid-19.

“Kami terus menggalakkan pelaksanaan vaksinasi ini agar herd imunity segera terbentuk. Selain itu yang paling penting hindari kerumunan,” katanya.Terkait informasi tentang PPKM darurat setelah tanggal 20 Juli 2021 ini, Dewa Rai mengaku masih menunggu arahan pusat. “Kami menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pasti akan ada evaluasi menyeluruh nanti,” pungkasnya. (bgn003) 21071920

Denpasar, Baliglobalnews

Sejak diberlakukan PPKM Darurat (3/7) lalu, Tim Satgas Gabungan Kota Denpasar sampai Rabu (14/7) menjaring 717 orang pelanggar. Hal itu disampaikan Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Anom Sayoga saat di hubungi Rabu (14/7).

Menurut Sayoga, jumlah pelanggar tersebut terjaring saat tim melakukan penyisiran dan penertiban secara stasioner maupun mobile di posko penyekatan dan mobile di seluruh wilayah Kota Denpasar, baik pagi, siang, sore dan malam hari.

Dia menyebutkan penertiban secara stasioner Tim melakukan penertiban di pos penyekatan Simpang Cokroaminoto – Jalan G. Galunggung, Pos A. Yani – Antasura, Jalan Trenggana- Jalan Trengguli, Nangka Utara – Kemuda, Kebo Iwa, Gunung Salak, Gunung Sanghyang, Tohpati, dan Pos Penyekatan Jalan Seroja – Jalan Kemuda.

Secara mobile dilakukan oleh tim di setiap kecamatan yang ada di Kota Denpasar dengan patroli keliling sembari memberikan imbauan dan sosialisasi. (bgn003)21071416

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, menyerahkan secara simbolis bantuan langsung tunai (BLT) kepada perwakilan masyarakat di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (14/7).

BLT Rp 300.000 per KK tersebut menyasar 10.119 KK tersebar di 16 kelurahan di empat kecamatan se-Kota Denpasar. Untuk masyarakat yang ada di desa, BLT melalui dana desa.

“Ini merupakan program pemerataan pemberian bantuan, dimana bantuan ini diserahkan kepada masyarakat yang berdomisili di Kelurahan dengan menggunakan APBD. Sedangkan warga masyarakat yang berdomisili di Desa menggunakan Dana Desa,” katanya.

Jaya Negara didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Dewa Gede Rai, mengharapkan bantuan yang diberikan bisa membantu perekonomian masyarakat dalam masa pandemi Covid saat diberlakukan PPKM Darurat. Selain itu, kata dia, Pemkot Denpasar juga menyiapkan paket sembako bagi masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri.

“Kami paham betul kondisi masyarakat. Apalagi dalam masa PPKM Darurat ini, yang sangat sulit. Tetapi karena kasus Covid-19 yang meningkat cukup signifikan sehingga diberlakukan PPKM Darurat yang bertujuan untuk melandaikan kasus Covid-19. Semoga dengan  BLT ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah masa yang sulit dan kondisi yang tidak normal ini,” ujarnya.

Sementara Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Nyoman Artayasa, mengatakan masyarakat yang menerima bantuan telah terverifikasi tidak menerima bantuan seperti BST, PKH maupun BPNT. “Hal ini dilaksanakan guna pemerataan penerima bantuan agar tidak menerima bantuan ganda,” ujarnya.

Artayasa menyebutkan masyarakat yang berdomisili di desa menerima bantuan melalui fana desa yang tercatat 5.327 KK. “Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap dan masing-masing KK yang menerima bantuan senilai 300 ribu rupiah, ditransfer langsung ke rekening masyarakat yang berhak menerima, ” ujarnya. (bgn003)21071414

Badung, Baliglobalnews

Berbuat baik dengan sesama sesuai ajaran agama banyak cara yang bisa dilakukan. Hal itu disampaikan Kapolsek Abiansemal, Kompol Ruli Agus Susanto, didampingi Bhabinkamtibmas Desa Angantaka, Aiptu I Made Suana dan Panit 2 Lantas Ipda I Gusti Agung Artana saat memberikan bantuan berupa sembako kepada 2 orang warga kurang mampu, Ni Wayan Sariani dan Ni Made Doniati, warga Banjar Puseh, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Badung, pads Rabu (14/7) siang.

“Apa yang diberikan ini tidak sebanding dengan apa yang dirasakan masyarakat saat ini. Namun dengan keterbatasan, saya turut berkontribusi untuk meringankan beban masyarakat di saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung,” katanya.

Dia juga memuji masyarakatnya, meskipun banyak yang kehilangan pekerjaan, namun tidak kehilangan moralitas dan masih patuh terhadap protokol kesehatan.

“Menghadapi kondisi yang memprihatinkan ini, kita sebagai anggota Polri, mengharapkan masyarakat bisa saling membantu.  Utamanya bisa menyikapinya dengan tenang dan tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran sesuai moralitas yang dipuji serta Prokes sesuai anjuran pemerintah,” katanya.

Menurut dia, pandemi Covid-19 ini telah memperkuat pemahaman akan pentingnya solidaritas sebagaimana yang telah diimbau dan disosialisasikan oleh pihaknya dengan instansi terkait lainnya, seperti jauhi kerumunan dan prokes lainnya.

Bantuan yang bisa dilakukan saat ini, lanjut Kapolsek Ruli, bisa berupa materi seperti memberikan paket sembako, masker dan kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan. Dan yang bersifat nonmateri yaitu turut serta dalam aktivitas sosial sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang ditentukan, berpartisipasi aktif dalam mendukung anjuran dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Mari kita saling peduli untuk berbagi kebaikan dengan mengembangkan dan memelihara cinta kasih dan belas kasih kepada sesama,” ujarnya usai membagikan sembako. (bgn003)21071412

Badung, Baliglobalnews

Berbuat baik, sesuai ajaran agama dan tidak melakukan pekerjaan yang tercela merupakan berkah utama. Hal ini disampaikan Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, saat memberikan bantuan berupa sembako kepada IB. Suardana, salah satu warganya di Banjar Denkayu Baleran, Desa Werdi Bhuana, Kecamatan Mengwi, Badung, pada. Rabu (15/7) pagi.

“Saya sangat merasakan, apa yang dirasakan masyarakat saat ini, namun dengan keterbatasan saya hanya bisa berbuat seperti apa yang rekan-rekan bisa lihat saat ini,” katanya.

Dia juga memuji masyarakatnya yang banyak kehilangan pekerjaan, namun tidak kehilangan moralitas dan masih patuh terhadap protokol kesehatan.

Menghadapi kondisi yang memprihatinkan ini, kita sebagai anggota Polri, mengharapkan masyarakat bisa saling membantu, utamanya bisa menyikapinya dengan tenang dan tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran sesuai moralitas yang dipuji serta Prokes sesuai anjuran pemerintah.

Menurut dia, pandemi Covid-19 ini telah memperkuat pemahaman akan pentingnya solidaritas sebagaimana yang telah diimbau dan disosialisasikan oleh pihaknya dengan instansi terkait lainnya, seperti jauhi kerumunan dan prokes lainnya.

Bantuan yang bisa lakukan saat ini, kata Kapolres, bisa berupa materi seperti memberikan paket sembako, masker dan kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan. Dan yang bersifat non materi yaitu turut serta dalam aktivitas sosial sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang ditentukan, berpartisipasi aktif dalam mendukung anjuran dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid -19.

“Mari kita saling peduli untuk berbagi kebaikan dengan mengembangkan dan memelihara cinta kasih dan belas kasih kepada sesama,” ujarnya usai membagikan sembako terhadap pemilik warung non-esensial sembari menutupnya dengan imbauan stiker yang ditempel di dinding. (bgn003)21071208

Nasional, Baliglobalnews

Anggota DPR RI Anas Thahir mendukung pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pelaksanaan di lapangan harus diperketat agar kebijakan tersebut efektif menekan kasus positif COVID-19.

“Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan COVID-19 masih terus bertambah, maka PPKM darurat harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat,” kata Anas Thahir.

Menurut Anas, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 secara ketat dan serentak di Pulau Jawa dan daerah lain.

Anas mendorong penindakan tegas dan tidak tebang pilih agar PPKM darurat efektif. Salah satu catatan PPKM darurat hingga berjalan selama sepekan, yakni masih banyak perusahaan nonesensial atau kritikal beroperasi seperti biasa.

“Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat aturan harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Anas.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendukung perpanjangan PPKM darurat. Apa pun opsi pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 harus dipikirkan secara matang.

Nurhadi menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci alasan utama perpanjangan PPKM darurat.

“Kami bisa mendukung apa pun kebijakan pemerintah dengan catatan harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu, termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kita mengawasi kebijakan tersebut,” kata Nurhadi.

Selain itu, dia menilai pemerintah perlu giat menyosialisasikan tujuan PPKM darurat dan mengingatkan petugas di lapangan agar bertindak tegas.

“Harus terukur, jangan ada multitafsir. Saya lihat banyak di daerah masih bingung tentang cara penegakan hukum dari PPKM darurat,” katanya.

Dia mengimbau masyarakat agar menjalani ketentuan PPKM darurat dan selalu menjalankan protokol kesehatan.

“Jangan termakan berita hoaks tentang COVID-19 dan secara sadar malah menyebarluaskan karena ini akan menambah kepanikan,” ujarnya.(bgn123)21071405

Badung, Baliglobalnews

Imigrasi Bali mendeportasi tiga warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan selama penerapan PPKM Darurat di wilayah Bali.

“Pada pelaksanaan operasi yustisi pada (8/07) lalu, ada 14 WNA yang terjaring, tiga diantaranya dinyatakan bersalah melanggar prokes dan direkomendasikan untuk dideportasi,” kata Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Bali Jamaruli Manihuruk saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, Senin.

Ia mengatakan tiga warga asing yang akan dideportasi tersebut diantaranya Murray Ross asal Irlandia, Ayala Aileen dari Amerika Serikat dan Zulfiia Kadyrberdieva berkebangsaan Rusia.

“Terhadap Murray Ross asal Irlandia, Ayala Aileen dari Amerika Serikat akan dideportasi hari ini. Sedangkan Zulfiia Kadyrberdieva berkebangsaan Rusia masih menunggu tiket penerbangan ke negaranya,” katanya.

Sebelumnya dalam kegiatan operasi yustisi selama PPKM Darurat terdapat 17 pelanggaran, dengan rincian tiga pelanggaran oleh warga negara Indonesia (WNI) dan 14 orang warga negara asing (WNA).

Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar yaitu berupa teguran lisan, pembayaran denda, maupun STP Paspor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi untuk pendeportasian.

Dari 14 WNA, tiga diantaranya dinyatakan bersalah dan melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di wilayah Jawa Bali dan SE Gubernur No. 9 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Bali.

Sehingga terhadap ketiganya dikenakan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa deportasi.

“Dari 14 yang terjaring, ada tingkatan tertentu. Yang punya kewenangan menentukan siapa saja dan tingkat apa saja itu dari Satpol PP. Kami menerima rekomendasi dari Satpol PP mungkin dari mereka ada yang dikasi peringatan tapi yang direkomendasikan untuk dipulangkan ada tiga orang WNA saja,” kata Kakanwil.

Selain itu, kata Kakanwil terhadap 11 lainnya mungkin dilihat dari tingkat kesalahannya yang masih ringan. Salah satunya, penggunaan masker yang belum benar.

“Dari Satpol PP mungkin mempunyai pemikiran yang lebih jauh katakanlah kesalahannya tidak terlalu berat. Seperti menurunkan masker (Sampai dibawah dagu) atau penggunaannya keliru. Lalu, Satpol PP kemudian merekomendadikan tiga WNA itu untuk kemudian dideportasi,” ucapnya.(bgn123)21071223