Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi melantik dan mengambil sumpah 3.926 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar pada Minggu (1/6/2025). Momen bersejarah ini juga bertepatan dengan hari bersejarah, yakni Hari Lahir Pancasila dan dilaksanakan di tempat bersejarah yang merupakan lokasi ikonik Perang Puputan Badung.

Walikota Jaya Negara mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK Kota Denpasar ini dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Dimana, proses pengangkatan dapat dilaksanakan mulai Bulan Juni hingga Bulan Oktober Tahun 2025. “Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan saudara saudari sekalian menjadi PPPK, ini merupakan buah nyata hasil pengabdian rekan-rekan tenaga kontrak, dan saya berbangga selaku Walikota bersama Wakil Walikota Denpasar dipercaya sejarah untuk melantik saudara sekalian,” ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan dipilihnya tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini merupakan momentum sakral. Dimana, setiap ASN hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga kedepannya, pengabdian untuk mewujudkan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dapat dilaksanakan berkesinambungan. Selain itu, lokasi sejarah Perang Perang Puputan Badung juga sengaja dipilih agar menjadi spirit dalam menjalankan tugas mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pihaknya juga berpesan agar PPPK yang baru dilantik senantiasa menjunjung tinggi etika pelayanan dengan spirit Sewakadarma bahwa melayani adalah kewajiban serta weda wakya vasudhaiva kutumbakam bahwa kita semua bersaudara. Selain itu, dalam menjalankan tugas, seluruh ASN hendaknya mengamalkan nilai Dharma Raksatah Raksitah, bahwa siapapun yang bergerak dengan dharma, maka akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. “Spirit dan nilai suci Pancasila ini hendaknya menjadi jiwa dan nafas seluruh aparatur dalam mengabdi kepada masyarakat dan NKRI, saya titip pesan agar ASN yang baru dilantik agar senantiasa mengisi diri agar menjadi ASN yang kompeten, inovatif, kolaboratif, serta menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas dengan senantiasa menjunjung dharma dan kebaikan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Kepala BKPSDM I Wayan Sudiana mengatakan bahwa keberhasilan pengangkatan PPPK ini tak lepas dari tangan dingin Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa. Dimana, sejak awal keduanya berkomitmen untuk meningkatkan status tenaga kontrak menjadi ASN yang dalam hal ini PPPK. Dimana, 3.926 orang resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PPPK Kota Denpasar Tahap I yang sebelumnya merupakan tenaga kontrak di Lingkungan Pemkot Denpasar. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya merupakan penyandang disabilitas serta penyintas ODS. “Beliau bapak Walikota dan Wakil Walikota sangat intens berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, sehingga usulan formasi dan kebutuhan ASN kita di Denpasar disetujui seluruhnya. Berbagai tahapan sudah kita lalui, dan sampailah pada saat berbahagia menuju pelantikan ini,” ujarnya.

Sudiana berpesan kepada PPPK yang baru dilantik untuk nantinya bekerja lebih optimal lagi. Tantangan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks. Sehingga, kerja nyata dan inovasi harus terus dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. “Semoga nantinya ASN PPPK Kota Denpasar yang baru dilantik dapat menjalankan tugas sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik menuju Denpasar Maju,” ujarnya.

Salah seorang PPPK Kota Denpasar yang baru dilantik, I Nyoman Budiasa mengatakan bahwa dirinya telah mengabdi menjadi pegawai kontrak selama 22 tahun. Awalnya ia bekerja di DLHK Denpasar menjadi sopir angkutan dengan gaji awal Rp10 ribu per hari. “Dulu dapat gaji 10 ribu per hari, sekarang sudah lumayan,” katanya.

Lelaki asal Peguyangan Kaja Denpasar ini pun merasa bahagia karena statusnya sudah sa dilantik menjadi PPPK. “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Walikota, Bapak Jaya Negara karena sudah memfasilitasi kamu khususnya di DLHK. Sekarang saya tugas di UPTD,” katanya.

Hadir Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede bersama seluruh Ketua Fraksi DPRD Kota Denpasar, Forkopimda Kota Denpasar, dan Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua TP PKK Ny. Jaya Negara, Ketua GOW Ny. Arya Wibawa, Ketua DWP Ny. Wiradana, Ketua Gatriwara Ny. Ngurah Gede, pimpinan OPD serta undangan lainnya. (*/bgn003)25060105

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menerima kabar gembira setelah permohonan untuk merekrut tenaga kontrak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) disetujui oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 329 Tahun 2024, Kabupaten Badung mendapatkan kuota sebanyak 6.870 formasi P3K.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas persetujuan tersebut. Dia sangat berterima kasih kepada Kemenpan RB dan pemerintah pusat yang telah mengabulkan permohonan Kabupaten Badung. “Ini merupakan buah hasil perjuangan kita bersama. Saya bersama Bapak Wakil Bupati, mantan Sekda Wayan Adi Arnawa dan jajaran perangkat daerah, telah berjuang mengajukan permohonan ini ke pusat sebagai wujud komitmen kami untuk memastikan tenaga kontrak yang telah berkontribusi selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Badung dapat diangkat menjadi ASN melalui skema P3K,” katanya di Puspem Badung pada Kamis (5/9/2024).

Dari total 6.870 formasi yang disetujui, terdapat alokasi untuk beberapa jabatan, yaitu, guru 256 formasi, tenaga Kesehatan 168 formasi dan tenaga Teknis 6.446 formasi. Untuk itu Bupati Giri Prasta mengingatkan para calon pelamar yang memenuhi persyaratan agar mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi yang akan segera dilaksanakan. Namun, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Badung masih menunggu jadwal seleksi yang akan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Dengan penetapan ini, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perekrutan tenaga profesional yang siap bekerja di berbagai sektor vital di Kabupaten Badung,” tegasnya.

Sementara Kepala BKPSDM Badung Gede Wijaya mengimbau kepada semua calon pelamar untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam mempersiapkan diri, karena proses seleksi akan dilakukan. “Nantikan pengumuman resmi dari kami terkait jadwal seleksi begitu kami menerima informasi lebih lanjut dari pusat,” ujarnya. (bgn003)24090502

Denpasar, Baliglobalnews 

Situasi perekonomian pascahantaman Covid-19 yang mulai berangsur membaik, turut pula berdampak pada pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. TPP para ASN yang semasa pandemi lalu dibayarkan 75 dan 85 persen, kini pada tahun 2024 telah diterapkan 100 persen dengan beberapa ketentuan yang berlaku sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan.  

Ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ASN terkait dengan pembayaran TPP 100 persen ini antara lain, kedisiplinan abensi, pelaporan LHKPN/LHKASN, dan hal lainnya. Ada juga kewajiban kepemilikan kompetensi dan sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, bagi para ASN yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dalam hal ini dijabat oleh pejabat administrator atau eselon III, paling lambat 31 Desember 2023. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menguraikan ketentuan soal  kewajiban memiliki Sertifikat PBJ ini, didasarkan pada Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018, Pasal 88 Huruf b dan Huruf c yang mengamanatkan setiap ASN yang bertindak sebagai PPK wajib memiliki sertifikat keahlian PBJ. 

Hal itulah, kata dia, yang juga menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan soal pengaturan pembayaran TPP ASN di Kota Denpasar, yang dituangkan dalam Perwali No 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

“Saat Covid-19, dikarenakan kondisi anggaran daerah yang terdampak, diundangkan Perwali No. 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN dan Perwali No. 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perwali No. 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN yang mengatur soal pembayaran TPP bagi ASN 75 dan 85 persen. Lalu, saat ini karena kondisi sudah berangsur membaik, Pemkot Denpasar ingin mengembalikan lagi pembayaran TPP 100 persen kepada ASN. Namun ada kewajiban juga yang harus dipenuhi. Salah satunya, berkaitan dengan kewajiban kepemilikan Sertifikat Keahlian PBJ bagi Pejabat Eselon III ini,  bagi para pejabat tersebut yang belum memiliki sertifikat keahlian PBJ maka, belum bisa dibayarkan 100 persen. Jadi masih dibayarkan dengan skema 85 hingga 90 persen,” kata Jaya Negara usai menghadiri rangkaian acara di kawasan Setra Adat Badung, pada Jumat (9/2/2024) pagi.

Para pejabat eselon III, lanjutnya, juga telah menandatangani kesepakatan kerja dengan Walikota Denpasar, yang di dalamnya memuat tentang perjanjian komitmen atau integritas tentang kesanggupan pemenuhan kewajiban memiliki Sertikat keahlian PBJ dalam kurun waktu 2 tahun setelah pejabat tersebut dilantik. 

“Ini juga bentuk komitmen Pemkot Denpasar dalam penyelenggaraan segala aspek pemerintahan, agar bersih, transparan, berkompeten dan juga unggul. Tidak terkecuali dengan pengadaan barang/jasa pemerintahan yang harus juga didukung dengan kualitas SDM, baik para Pengguna Anggaran (PA) maupun PPK dan unsur lain di dalamnya,” katanya. (bgn003)24021107

Badung, Bali Global News

KPU Kabupaten Badung melakukan pendampingan pengelolaan anggaran beserta realisasinya kepada Kecamatan Kuta Selasa (18/8). Pendampingan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Badung ini dirangkai dengan rapat evaluasi anggaran bagi PPK dan PPS se-Kecamatan Kuta.

Dalam rapat ditekankan mengenai penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang tepat. Pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan rutin di tingkat PPS diharapkan dapat berjalan maksimal yang diimbangi dengan kelengkapan administrasi yang tepat.

Kesempatan tatap muka yang jarang ini pun dimanfaatkan oleh PPS dan Sekretariat PPS untuk menyampaikan permasalahan terkait anggaran dan solusinya. Diharapkan, pelaksanaan evaluasi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang anggaran beserta pengelolaannya. (bgn/hms)20081832

Mangupura, Baliglobalnews

Setelah melalui proses pergantian karena adanya pengunduran diri, KPU Kabupaten Badung menggelar Pengucapan Sumpah Janji dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuta PAW pada Rabu (22/07/2020). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Nayakottama ini tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pengangkatan anggota PPK Kuta PAW I Made Widarma ditetapkan melalui SK KPU Kabupaten Badung per tanggal 22 Juli 2020. Sebelumnya telah dilakukan wawancara terhadap I Made Widarma pada tanggal 21 Juli 2020, untuk memastikan kesiapan sebagai Anggota PPK yang baru.

Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta atas nama lembaga mengucapkan selamat kepada I Made Widarma.

“Ini merupakan stok lama tapi posisi baru karena sebelumnya aktif di PPS, kemudian staf honorer di kantor Camat Kuta,” ucapnya.

Menurut dia, kemarin sebelum dilantik hari ini, kami dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah melakukan rapid test. Ini sebuah komitmen konsistensi terhadap jabatan yang akan diemban. Terlebih dengan adanya dinamika, bahkan persepsi yang berbeda tentang rapid test itu sendiri.

“Tetapi karena pimpinan/lembaga KPU RI mengharuskan, mewajibkan bahwa semua penyelenggara dalam kaitan pemilihan serentak ini khususnya di Badung, harus dilakukan test rapid sebagai upaya untuk meyakinkan kita sebagai penyelenggara yang akan bersentuhan dengan masyarakat banyak. Jangan sampai sebagai cluster penularan,” tegas pria yang akrab disapa Kayun Semara itu.

Lebih lanjut disampaikan, belum ada jaminan setelah dilakukan rapid test yang bersangkutan akan bebas Virus Corona. Namun, dengan rapid test dapat meyakini diri, dan meyakinkan masyarakat mengingat karena penyelenggara pemilu akan berinteraksi dengan banyak orang.

Ditambahkan, sekarang sudah berkembang dari Menkes RI yang sedikit melonggarkan bahwa rapid test hanya untuk kepentingan khusus saja. Adanya kepentingan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya di Badung 9 Desember 2020, tidak ada alasan rapid test tidak berjalan.

“Tak ada manusia yang sempurna. Yang bisa kita kerjakan adalah bersama-sama saling isi saling gisi, saling mengingatkan, menjaga dan menguatkan. Mengingatkan satu sama lain untuk tidak melakukan kesalahan, menjaga satu sama lain untuk tidak melanggar dan menguatkan lembaga ini supaya menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 9 Desember 2020,” tandasnya.(bgn/kpu)20072301