Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, memimpin rapat terkait kajian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Tabanan, pada Jumat (21/7/2023).

Dirga menyampaikan tentang pengalokasian belanja daerah pada tahun 2024 dengan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada kebijakan pusat, terutama pada belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional yang menargetkan indikator yang relevan.

Maka dari itu, kata dia, dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabanan, apakah sudah dialokasikannya pada rancangan KUA dan PPAS TA 2024 belanja sarana dan prasarana pada perangkat daerah pelaksana sebagai contoh dalam memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah dan retribusi dan pengelolaan dari aset daerah.

“Kami berupaya mengetahui bagaimana Perda itu tidak semua memerlukan Perbup. Kami tanya, mana yang mestinya perlu Perbup maka tolong dibuatkan segera Perbup,” katanya.

Menurut Dirga, adanya perbup itu juga merupakan indikator optimalisasi untuk pendapat asli daerah (PAD). Berkaitan juga dengan bagaimana menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun 2024 perlu dirancang dalam KUA dan PPAS Kabupaten Tabanan, sejauh mana pengalokasiannya dan sudahkan menyesuaikan dengan program skala prioritas sesuai dengan tujuan visi dan misi daerah yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan Era Baru Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

“Kami merasa bahwa masih banyak sektor yang dapat di tingkatkan targetnya oleh Pemda dalam hal ini. Sebab, target-target itu juga berkaitan dengan optimalisasi sektor yang bisa ditingkatkan ke depannya,” ungkapnya.

Dewan, kata Dirga, juga memberikan target kenaikan PAD sebesar Rp 600 miliar dari yang sebelumnya ditetapkan Rp 564 miliar. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada pihak eksekutif melakukan kiat-kiat dalam meningkatkan pendapatan. “Harapannya dengan rapat ini akan ada motivasi melakukan kiat-kiat untuk meningkatkan pendapatan di masing-masing sektor,” katanya.

Banggar berharap terkait penyusunan dan pengalokasian belanja daerah pada rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 lebih ditargetkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta berskala prioritas dan upaya pemulihan ekonomi nasional serta Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, pengelolaan belanja daerah diharapkan sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat. “Dari rapat tersebut bisa diambil beberapa kesimpulan,” katanya seraya menyebutkan bagaimana sinergi perangkat daerah dengan alat kelengkapan dewan, sehingga dalam kesempatan yang baik ini dimohon keseriusan dan kesungguhan eksekutif untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Pasalnya, kebijakan pembangunan nasional untuk mengejar target kesejahteraan masyarakat.

“Jadi berfokus pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan serta memperkuat perencanaan dan penganggaran, dengan diikuti juga dibenahi dan dievakuasi regulasi yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya juga, kata dia, pendapatan daerah dioptimalkan dengan memberikan inovasi untuk sumber-sumber pendapatan sesuai arah kebijakan umum daerah tahun anggaran 2024. (bgn020)23072110

Gianyar, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gianyar menggelar rapat pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dan KUA-PPAS 2021 bersama Eksekutif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gianyar, di ruang sidang kantor DPRD Gianyar, Senin (10/8).

Rapat yang diagendakan berlangsung dalam dua hari tersebut, ternyata dalam sehari telah berhasil dituntaskan secara maraton. Bahkan nota kesepakatan antara DPRD Gianyar dengan Bupati Gianyar telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta didampingi Wakil Ketua I Gusti Ngurah Anom Masta dan Ida Bagus Gaga Adi Saputra, serta sejumlah anggota legislatif. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Gianyar Made Mahayastra didampingi ketua TAPD Made Gede Wisnu Wijaya bersama sejumlah kepala OPD.

Ketua DPRD Tagel Winarta mengatakan pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020 dan KUA-PPAS 2021 memakan waktu lebih singkat dibandingkan yang dijadwalkan karena adanya kesepahaman dengan Bupati Mahayastra. ”Bapak Bupati bersama tim TAPD-nya sudah menjelaskan secara detail, lugas, tegas, dan menyeluruh terhadap rancangan-rancangan baik yang di-refocusing maupun program-program baru yang sangat prioritas,” katanya.

Tagel mengatakan pada pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020, usulan DPRD mengenai dana hibah atau bansos terkait penangan Covid-19 sudah disetujui untuk dicairkan. Program-program pembangunan juga tetap dijalankan, berdasarkan skala prioritas. Diharapkan program-program itu bisa menyentuh kepentingan masyarakat. ”Pembangunan tetap dijalankan, dana hibah juga tetap dibantu untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, pemberian bantuan sembako tahap III akan dilaksanakan oleh Bupati,” katanya.

Untuk pembahasan APBD induk 2021 yang disampaikan Bupati Mahayastra, kata dia, sudah dijelaskan secara terinci, sehingga usulan itu pun telah disetujui. Direncanakan target pendapatan pada APBD 2021 dirancang Rp 900 miliar lebih, lebih rendah dari target pendapatan yang dirancang Rp 1 miliar lebih pada APBD 2020 ini.

Terkait target pendapatan tersebut, Bupati Mahayastra mengatakan target pendapatan pada APBD 2021 dirancang dengan berpijak pada capaian pendapatan tahun ini. ”Sampai saat ini PAD kita tembus di 300-an miliar lebih, kas daerah sebesar 11 miliar, deposito sebesar 150 miliar, ditambah pinjaman-pinjaman, kami optimis dengan kondisi ini,” jelas Bupati Mahayastra.

Terungkap juga dari rapat Banggar tersebut, Bansos atau dana hibah yang terkait dengan piodalan dan ngaben yang tahun 2020 ini ditunda akibat pandemi, akan digulirkan kembali tahun 2021. Terkait hal tersebut, masyarakat dipersilakan untuk mulai mempersiapkan upacara piodalan, ngaben, dan upacara lainnya yang sempat tertunda. ”DPRD mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati, DPRD juga berterima kasih, mudah-mudahan antara penanggulangan covid dan pembangunan tetap lancar dengan tanpa mengurangi kegiatan yang prioritas sekaligus membantu masyarakat tetap berjalan sesuai harapan bersama,” tandasnya. (bgn/kmf)20081018

Denpasar, Baliglobalnews

Pembukaan Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar digelar secara resmi Jumat (7/8). Sidang yang mengagendakan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Sementara Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota, IGN Jaya Negara secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Selain itu, tampak hadir pula secara virtual Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandira dan I Made Mulyawan Arya, Sekda Kota  Denpasar, AAN Rai Iswara beserta jajaran Pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Denpasar.

Dalam Pidato pengantarnya, Walikota Denpasar menjelaskan sebagaimana setiap tahun Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan pedoman penyusunan APBD yang merupakan petunjuk dan arahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Dalam pedoman dimaksud antara lain diatur mengenai sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah.

Di samping penekanan masalah sinkronisasi kebijakan tersebut dalam pedoman Penyusunan APBD juga diatur mengenai kebijakan penyusunan APBD baik menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. 

Rai Mantra menjelaskan, mengacu pada kebijakan Pendapatan tersebut diatas maka dalam Rancangan (KUA) dan (PPAS) Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dirancang Rp 1,55 triliun lebih yang bersumber dari pendapatan asli daerah dirancang Rp 635,06 miliar lebih, Pendapatan transfer pada TA 2021 dirancang Rp 857,61miliar rupiah lebih. Dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah dirancang Rp 61,43 miliar lebih.

Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Belanja Daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Tahun 2021. Belanja Daerah sebelumnya terbagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Total Belanja Daerah di Tahun 2021 dirancang Rp 1,57 triliun lebih yang terdiri atas belanja operasi tahun anggaran 2021 dirancang Rp 1,34 triliun lebih. Belanja modal dirancang Rp 52,78 miliar lebih. Belanja tidak terduga Rp 15 miliar dan belanja transfer dirancang Rp 160,26 miliar lebih.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah kami uraikan tersebut di atas maka dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit Rp 20 miliar rupiah, rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun 2020 Rp 25,50 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan penyertaan modal (Investasi) daerah Rp 5,50 miliar lebih.

Sementara untuk rancangan KUPA dan PPAS Perubahan TA 2020, pendapatan daerah dirancang Rp 1,76 triliun lebih yang bersumber dari pendapatan asli daerah dirancang Rp 625,17 miliar lebih, Dana perimbangan dirancang Rp 829,73 miliar lebih dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 308,18 miliar lebih.

Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, maka belanja daerah disusun untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Dengan demikian, belanja tidak langsung TA 2020 perubahan dirancang Rp 1,14 miliar lebih dan belanja langsung dalam TA 2020 perubahan dirancang Rp 851,42 miliar lebih.

Belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dalam Tahun 2020 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya termasuk juga untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah di atas maka dalam Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS Perubahan TA 2020 terjadi defisit Rp 237,42 miliar lebih. Rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah. (bgn/hms)20080723